Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam … · JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL ....

of 98/98
Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus: Privatiasi PT. Indosat,Tbk Di susun oleh Nama : Rahmawaty Harmen NIM : 106083003766 JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2011 M
  • date post

    31-May-2020
  • Category

    Documents

  • view

    4
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam … · JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL ....

  • Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam

    Privatisasi BUMN di Indonesia

    Studi Kasus: Privatiasi PT. Indosat,Tbk

    Di susun oleh

    Nama : Rahmawaty Harmen

    NIM : 106083003766

    JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

    FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    1431 H/2011 M

  • i

    LEMBAR PENGESAHAN

    Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) dalam Privatisasi BUMN

    di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat,Tbk (2002-2003)

    Disusun Oleh:

    Rahmawaty Harmen

    106083003766

    Dosen Pembimbing

    Arisman,M.Si

    Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

    JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

    FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

    UIN SYARIF HIDAYATULLAH

    JAKARTA

    2011/1432 M

  • ii

    LEMBAR PERNYATAAN

    Dengan ini saya menyatakan bahwa:

    1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

    salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial

    dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

    2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya

    cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

    Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

    3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

    merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

    sanksi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

    Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Tangerang, September 2011

    Rahmawaty Harmen

  • iii

    PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

    Skripsi yang berjudul “ Analisis Peran IMF (Internatiomal Monetery Fund)

    Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus : Privatisasi PT. Indosat,Tbk”

    telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

    UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 14 November 2011. Skripsi ini

    telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

    (S.Sos) Program Strata Satu (S1) pada program studi Hubungan Internasional.

    Jakarta, 5 Desember 2011

    Tim Penguji

    Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota

    Dina Afrianty, Ph.D Agus Nilmada Azmi, S.Ag M.Si

    NIP.197304141999032002 NIP. 197808042009121002

    Penguji,

    Penguji I Penguji II

    Dina Afrianty, Ph.D Agus Nilmada Azmi, S.Ag M.Si

    NIP.197304141999032002 NIP. 197808042009121002

    Pembimbing,

    Arisman S.Sos, M.Si

  • iv

    ABSTRAK

    Skripsi ini menganalisis peran IMF (International Monetery Fund)

    terhadap privatisasi BUMN di Indonesia studi kasus: privatisasi PT. Indosat, Tbk.

    Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran IMF terhadap privatisasi

    PT. Indosat, Tbk, serta dampak yang dihasilkan oleh privatisasi PT. Indosat, Tbk

    tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori neoliberal,

    dimana privatisasi merupakan salah satu karakteristik dari neoliberal. sedangkan

    teori Organisasi Internasional berkaitan dengan IMF, dimana IMF merupakan

    salah satu dari Organisasi Internasional yang bersifat Inrtergovermental

    Government yang bergerak dalam bidang keuangan. Serta untuk melihat kinerja

    dan apa saja yang dilakukan oleh IMF.

    Metode yang digunakan untuk menulis penelitian ini ialah metode

    deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan buku-buku juga jurnal

    ilmiah sebagai sumber penulisan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan,

    bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membuat

    perekonomian Indonesia terpuruk dan membuat pemerintah Indonesia meminta

    bantuan kepada IMF untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Oleh

    karena itu IMF datang membantu Indonesia dengan membawa sejumlah kebijakan

    yang tertuang dalam perjanjian yaitu Letter of Intent (LoI). Dalam LoI tersebut

    terdapat berbagai macam kebijakan yang salah satunya adalah privatisasi.

    Kebijakan privatisasi sendiri terdapat di beberapa LoI yang di tandatangani oleh

    pemerintah Indonesia. Privatisasi sendiri dilakukan karena BUMN yang terus

    merugi dan ketidak mampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada

    BUMN. Untuk melaksanakan LoI tersebut maka pemerintah Indonesia melakukan

    privatisasi terhadap salah satu BUMN nya yang bergerak dalam bidang

    telekomunikasi yaitu PT. Indosat. Selanjutnya setelah PT. Indosat di privatisasi

    penulis menganalisa dampak yang di hasilkan dari privatisasi terhadap PT. Indosat

    baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

  • v

    KATA PENGANTAR

    BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

    Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

    telah memberikan segala petunjuk, rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga

    penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran IMF (International

    Monetery Fund) Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Studi kasus:

    Privatisasi PT. Indosat,Tbk”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan

    berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-

    ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin

    mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

    1. Ayahanda tercinta (Harmein alm) dan Ibu ku tersayang (Yeniarti) dengan doa

    tulus dari mu lah akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

    Serta tak lupa seluruh keluargaku tersayang ( Syafril, Una, Izah, dan Syarif).

    Terimakasih atas dukungan, perhatian dan bimbingan nya selama ini.

    2. Bpk. Arisman.M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah

    memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat

    diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya di

    tengah-tengah berbagai kesibukan.

    3. Dina Afrianti,Ph. D, sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas

    Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    4. Agus Nilmada Azmi, M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan Hubungan

    Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah

    Jakarta.

    5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan

    Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

    mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam meyelesaikan

    tugasnya sebagai mahasiswa.

  • vi

    6. Sahabat, teman penulis di Hubungan Internasional : Atik, Astrid, Dyah, Dian,

    Desty, Crista, Maya, Qory, Julian, Irfan. Terimakasih atas sharing, motivasi

    dan hiburannya.

    7. Teman-teman di Delta Gym yang terus memberikan saran, dukungan dan

    motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

    8. Teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional kelas A

    angkatan 2006 dan seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Hubungan

    Internasional angkatan 2006.

    9. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun

    tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

    Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat

    imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa

    skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang

    membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-

    perbaikan ke depan.

    Tangerang, 24 September 2011

    Rahmawaty Harmen

  • vii

    DAFTAR ISI

    Halaman

    LEMBAR PENGESAHAN i

    LEMBAR PERNYATAAN ii

    ABSTRAK iii

    KATA PENGANTAR iv

    DAFTAR ISI vi

    DAFTAR TABEL ix

    DAFTAR GAMBAR x

    BAB I Pendahuluan

    I.1. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

    I.2. Perumusan Masalah ................................................................. 7

    I.3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 7

    I.4. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 7

    I.5. Kerangka Pemikiran ................................................................ 10

    I.5.1. Neoliberalisme ........................................................... 10

    I.5.2. Organisasi Internasional

    1.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional ......... 16

    1.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional .... 18

    1.5.2.3.Peran Organisasi Internasional .................... 20

    1.6. Metode Penelitian ..................................................................... 23

    I.7. Sistematika Penulisan ............................................................... 24

    BAB II IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi

    II.1. IMF (International Monetery Fund)

    II.1.1. Sejarah IMF .............................................................. 26

    II.1.2. Tujuan Pendirian IMF ................................................ 28

    II.1.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF ....................... 29

    II.1.4. Bentuk Bantuan IMF ................................................. 31

    II.2. Privatisasi

    II.2.1. Pengertian Privatisasi .................................................35

  • viii

    II.2.2. Tujuan Privatisasi .....................................................39

    II.2.3.Bentuk Privatisasi .....................................................41

    II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara lain

    II.3.1.Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for

    Economic Coorporation and Development) .........................43

    II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang .................47

    II.3.3. Privatisasi di negara-negara ex-Komunis ..................49

    BAB III Gambaran Umum PT. Indosat

    III.1. Sejarah PT. Indosat ...............................................................52

    III.2. Visi dan Misi PT. Indosat .....................................................55

    III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan ........................................58

    III.4. Struktur Organisasi ...............................................................60

    BAB IV Analisis Peran IMF terhadap privatisasi BUMN di Indonesia

    Studi Kasus: PT. Indosat,Tbk

    IV.1. Peran IMF (International Monetery Fund) dalam privatisasi di

    Indonesia Studi Kasus:PT. Indosat,Tbk ..............................61

    IV.2. Dampak Privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk

    IV.2.1. Dampak Positif terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk..70

    IV.2.2. Dampak Negatif terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk 73

    IV.3. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia ...............77

    BAB V Penutup

    V.1. Kesimpulan dan Saran .......................................................... 79

    Daftar Pustaka ........................................................................... 85

    Lampiran-Lampiran

  • ix

    DAFTAR TABEL

    Tabel II.3.1. Privatisasi dan Liberalisasi dalam Pembangunan 45

    Uni Eropa dan Norwegia

    Tabel III.3.1. Anak Perusahaan PT. Indosat, Tbk 60

    Tabel IV.1.1. Kebijakan IMF dalam Privatisasi PT. Indosat, Tbk 69

    Tabel IV.2.1. Laporan Laba Rugi PT. Indosat, Tbk 72

    Tabel IV.2.2. Dampak Privatisasi PT. Indosat,Tbk 77

    Tabel IV.3.1. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia 78

  • x

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat, Tbk 60

  • 1

    BAB I

    Pendahuluan

    Peran IMF (International Monetery Fund) terhadap Privatisasi BUMN di

    Indonesia Studi Kasus: Peran IMF dalam Privatisasi PT. Indosat,Tbk

    I.1. Latar Belakang

    Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awalnya dibentuk untuk

    memperkuat perekonomian nasional dan juga menyaingi perusahaan Belanda dan

    juga perusahaan multinasional (PMN atau MNC) yang mempunyai kekuatan

    modal yang sangat besar.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Negara ini

    merupakan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 pasal (2): cabang-cabang

    produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak

    dikuasai oleh negara dan (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

    didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran

    rakyat. Badan Usaha Milik Negara menguasai produk komoditi yang benar-benar

    menguasai hidup orang banyak. Secara umum komoditi tersebut antara lain: jasa

    air minum, listrik, gas, dan telekomunikasi.2 Dalam bidang telekomunikasi

    terdapat lima perusahaan negara atau BUMN yang usahanya bergerak dalam

    bidang telekomunikasi yaitu : PT. Telkom, PT. Indosat, Perum Produksi Film

    Negara, Perjan TVRI, dan Perjan RRI.3

    BUMN merupakan seluruh bentuk usaha negara yang sebagian atau

    keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. BUMN merupakan

    badan usaha yang dikenal dengan public enterprise (perusahaan publik) yang

    1Kesit Bambang Prakosa. Analisis Kebijakan Privatisasi BUMN. SINERGI Vol.5 No.2

    Tahun 2003, hal 14 2 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance

    Studies. Jakarta.2003 hal 24

    3 Ibid hal 55

  • 2

    berisikan dua elemen esensial, yaitu unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis

    (enterprise). Ada tiga makna yang terkandung dalam Badan Usaha Milik Negara,

    yakni public purpose, public ownership dan public control. Dari ketiga makna itu

    public purpose yang kemudian menjadi inti dari konsep Badan Usaha Milik

    Negara. Public purpose mempunyai arti yang cukup luas. Di negara berkembang

    public purpose ini dijabarkan sebagai keinginan pemerintah untuk mencapai cita-

    cita pembangunan (sosial, politik, dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan

    negara. Dalam hubungan ini BUMN sering dilukiskan berperan sebagai alat untuk

    pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu BUMN mempunyai tujuan ganda

    yaitu sosial, politik dan ekonomi.4

    Menurut jenisnya Badan Usaha Milik Negara di bagi menjadi tiga macam,

    yaitu5:

    1. Perusahaan Jawatan (Perjan) berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi

    masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat.

    2. Perusahaan Umum (Perum) berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi

    kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan.

    3. Persero bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang

    yang mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi di luar

    bidang usaha Perjan dan Perum.

    Keberadaan BUMN di Indonesia sebagai sebuah fenomena yang tidak

    dapat dielakkan. Selain mempresentasikan peran pemerintah untuk memenuhi

    kepentingan rakyat banyak dalam bidang ekonomi, sekaligus memunculkan

    struktur ketergantungan yang sangat kuat dari unit ekonomi bentukan negara

    4 Dra.Ec. Lestari, dkk Laporan Penenlitian Dosen Muda Studi Atas Kinerja BUMN

    Setelah Privatisasi Jurusan Manajemen STIE PERBANAS Desember 2007 hal. 5 5 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN.,,, Op Cit. hal. 24-25

  • 3

    terhadap kelembagaan birokrasi negara. Artinya campur tangan birokrasi terhadap

    kondisi internal BUMN sangat besar dan selalu dibawah kontrol birokrasi. Hal

    inilah yang di sinyalir merupakan penyebab pengelolaan BUMN menjadi tidak

    efisien dan cenderung lambat menangkap peluang bisnis.6

    Dalam perkembangan selanjutnya campur tangan pemerintah terhadap

    BUMN menjadi berlebihan dan berdampak negatif, diantaranya adalah pertama,

    inefisiensi ekonomi dalam kegiatan produksi sektor publik, biaya produksi yang

    tinggi, ketidakmampuan dalam menyelengarakan penyediaan barang dan jasa

    secara professional, serta ketidak mampuan melakukan inovasi. Kedua, terjadinya

    pembelokan keuntungan kepada pihak atau kelompok elit. Ketiga BUMN belum

    mampu memberikan sumbangan yang berarti pada APBN (Anggaran Pendapatan

    dan Belanja Negara) bahkan justru memberatkan APBN akibat subsidi yang harus

    dikeluarkan oleh APBN untuk BUMN.

    Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya privatisasi BUMN di

    Indonesia, menurut Syamsul Hadi7, secara umum ada beberapa alasan yang

    mendasari dilakukannya privatisasi. Pertama, mengurangi beban keuangan

    pemerintah. Kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan. Ketiga, meningkatkan

    profesionalitas pengelolaan perusahaan. Keempat, mengurangi campur tangan

    birokrasi atau pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. Kelima, mendukung

    pengembangan pasar modal dalam negeri. Keenam, sebagai flag carrier

    (pembawa bendera) untuk go internasional.

    6 Kesit Bambang Prakosa. Analisis.,,, Op Cit. hal.17 7Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia.

    CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007 hal. 5

  • 4

    Privatisasi secara umum cenderung dipahami sebagai sebuah proses

    sistematis untuk memindahkan status kepemilikan BUMN atau kekayaan publik

    lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal

    perseorangan. Dengan pengertian seperti itu, privatisasi BUMN sesungguhnya

    hanyalah salah satu unsur saja dari agenda liberalisasi ekonomi dalam arti seluas-

    luasnya.

    Namun demikian, dalam pengertian yang lebih longgar, privatisasi

    sesungguhnya dapat pula dipahami sebagai suatu proses menyeluruh untuk

    mentransformasikan metode pengelolaan BUMN dan kekayaan publik lainnya itu,

    agar dapat berfungsi secara efektif dan berkompetisi secara sehat dengan sektor

    swasta.8

    Inggris adalah negara pertama yang menerapkan privatisasi sebagai

    instrumen kebijakan perekonomiannya. Pada tahun 1979, Perdana Menteri Inggris

    Margareth Thatcher melakukan privatiasi besar-besaran seiring dengan

    diterapkannya paham neoliberal dalam perekonomian Inggris. Paham neoliberal

    memang bermaksud memangkas peran pemerintah dalam perekonomian. Hal

    serupa juga dilakukan oleh Presiden AS Ronald Reagan dalam periode yang

    hampir bersamaan. Neoliberalisme di Amerika Serikat ditandai dengan

    pengurangan besar-besaran terhadap subsidi di bidang kesehatan. Dari sinilah

    lahir istilah “Reaganomics” dan “Thatcherism” umtuk menyebut pola kebijakan

    neoliberal kedua negara tersebut.9

    8 Revrisond Baswir. Privatisasi BUMN Menggugat Model Ekonomi Neoliberlisme IMF,

    dalam I Wibowo, Francis Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003,

    hal 206-207

    9 Syamsul Hadi, dkk. Post Washington Consensus, ... OP. Cit. hal. 6

  • 5

    Indonesia juga pernah melakukan privatisasi terhadap perusahaan milik

    negara atau BUMN salah satunya adalah PT. Indosat. Sebelum krisis ekonomi

    melanda Indonesia pemerintah melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat. Pada

    tahun tanggal 19 Oktober 1994 PT. Indosat melakukan privatisasi melalui IPO

    (Initial Public Offering) di pasar modal dalam dan luar negeri. IPO (Initial Public

    Offering) sendiri merupakan salah satu bentuk dari cara privatisasi, yaitu

    privatisasi yang dilakukan dengan cara menawarkan saham yang akan dijual di

    pasar modal. Penawaran umum di luar negeri dilakukan di Bursa Efek New York

    (NYSE), sedangkan untuk di dalam negeri dilakukan di dua tempat yaitu di Bursa

    Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Privatisasi tersebut

    menunjukan hasil yang signifikan sehingga privatsiasi tersebut memberikan

    keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik.10

    Pada masa Orde Baru pemerintah pernah melaksanakan privatisasi BUMN

    sebagai bagian dari satu paket program deregulasi dan debirokratisasi nasional.

    Titik berat pelaksanaan privatisasi BUMN ketika itu adalah untuk memperbaiki

    kinerja keuangan BUMN. Dalam rangka itu, pemerintah berusaha mengubah

    status badan hukum BUMN secara menyeluruh dari perusahaan jawatan (perjan)

    dan perusahaan umum (perum) menjadi perusahaan perseroan (persero). Proses

    privatisasi tehadap BUMN terus dilakukan namun tidak menghasilkan

    maksimal.11

    Pelaksanaan privatisasi BUMN baru dilaksanakan secara cepat dan

    dilakukan pada banyak perusahaan BUMN setelah terjadi krisis ekonomi yang

    melanda Indonesia. Sekitar pertengahan tahun 1997, Asia Timur, termasuk

    10

    Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi

    atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal. 235 11

    Revrisond Baswir. Privatisasi BUMN Menggugat Model Ekonomi.,,, Op Cit hal 207

  • 6

    Indonesia mengalami krisis finansial dan ekonomi yang dahsyat yang dipicu oleh

    depresiasi tajam dalam mata uang negara-negara ini, termasuk rupiah. Pada

    gilirannya kondisi ini diperburuk oleh terpuruknya kepercayaan pasar pada

    ekonomi negara-negara ini. Depresiasi mata uang yang tajam mengakibatkan

    keterpurukan ekonomi dikawasan ini, khusus nya di Indonesia, Thailand dan

    Korea Selatan. Pada bulan Januari 1998 rupiah mengalami depresiasi tajam

    sebanyak 80 persen dari kurs sebelum krisis, sedangkan laju inflasi meningkat

    sampai 50 persen lebih. Selama tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami

    kontraksi tajam sebanyak hampir 14 persen.12

    Untuk mengatasi krisis ini akhirnya pemerintah meminta bantuan kepada

    IMF untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada bulan Oktober 1997, pemerintah pun

    menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk menerima pinjaman baru dari IMF

    sebesar 43 miliar USD.13

    Bersamaan dengan bantuan hutang ini, pemerintah wajib

    memenuhi tuntutan reformasi sektor makro ekonomi yang disyaratkan oleh IMF.

    Pinjaman IMF selalu dikaitkan dengan persyaratan yang kondisionalitas. LoI atau

    Nota Kesepakatan yang merupakan dokumen yang berisi ketentuan yang patut

    dilakukan pemerintah agar bisa memperoleh pinjaman tersebut. Dalam Nota

    Kesepakatan tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh

    pemerintah yang salah satunya adalah privatisasi BUMN. Oleh karena itu

    pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN termasuk terhadap perusahaan

    PT. Indosat,Tbk. Hal ini dilakukan selain untuk mengikuti ketentuan dari IMF

    tetapi pemerintah melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk dikarenakan

    12

    Cyrillus Harinowo. IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia

    Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 55 13

    Ibid. hal. 55

  • 7

    untuk menambah pendapatan untuk menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan

    dan Belanja Negara (APBN).

    Selain itu pemerintah juga melakukan privatisasi dikarenakan beban

    hutang pemerintah yang disebabkan oleh buruknya kinerja dari BUMN serta

    ketidakmampuan pemerintah untuk menjadikan BUMN menjadi profesional dan

    efisien. Keberadaan BUMN pada dasarnya diharapkan dapat menjadi agen

    pembangunan negara. Akan tetapi, kenyataannya BUMN justru menghasilkan

    banyak masalah, baik bagi BUMN itu sendiri maupun bagi negara dan rakyat.

    I.2. Perumusan Masalah

    1.Bagaimana Peran IMF dalam Privatisasi di Indonesia PT. Indosat,Tbk ?

    2.Apakah dampak positif dan negatif dari Privatisasi terhadap PT.

    Indosat,Tbk?

    I.3. Tujuan Penelitian

    Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

    1. Bagaimana peran IMF dalam pelaksanaan Privatisasi BUMN di

    Indonesia khususnya dalam bidang telekomunikasi yaitu terhadap

    PT. Indosat,Tbk

    2. Memperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif yang

    dihasilkan dari pelaksaan privatisasi PT. Indosat,Tbk

    I.4. Tinjauan Pustaka

    Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai krisis ekonomi,

    IMF, serta privatisasi BUMN. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan

    oleh Agus Sarwanto yang merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia

    Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana

  • 8

    dalan Tesis yang berjudul “Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintahan

    Megawati Soekarno Putri: Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat,Tbk”. Secara

    umum privatisasi BUMN merupakan kebijakan pemerintah yang sangat dilematis.

    Pada satu sisi harus segera dilaksanakan agar tercapai efisiensi dan terbentuknya

    kemerataan dalam pengeloalaan perusahaan yang baik (good corporate

    governance) untuk mengahadapi globalisasi perdagangan, pada sisi lain justru

    kebijakan tersebut tidak populer di masyarakat dan menimbulkan tudingan bahwa

    pemerintahan merupakan bagian dari antek neoliberalis. Pro dan kontra mewarnai

    kebijakan privatisasi di Indonesia.

    Kebijakan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. Tidak hanya dilakukan

    pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, namun sudah

    dilaksanakan sejak pemerintahan Oede Baru (1994), kemudian oleh pemerintahan

    transisi yaitu Presiden BJ. Habibie (1998), dan Presiden Abdurrahman Wahid.

    Pada masa Orde Baru hingga masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, tidak

    muncul penolakan yang berarti atas privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. Malah

    diantara eksekutif dan legislatif saling mendukung. Berbeda dengan reaksi yang

    terjadi ketika Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan privatisasi terhadap

    PT.Indosat Tbk. Penolakan tersebut muncul dari banyak kalangan misalnya para

    karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indosat (SPI), anggota Dewan

    (khsususnya fraksi reformasi), Ketua MPR, KPPU, dan tokoh masayrakat.

    Selain itu I Gusti Ngurah Agung Kamasan juga melakukan penelitian

    terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk. I Gusti Ngurah Agung Kamasan merupakan

    Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jurusan Hubungan Internasional,

    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam Tesis nya yang berjudul “Privatisasi

  • 9

    BUMN Di Indonesia, Kasus: Pengambilalihan Saham PT. Indosat, Tbk. Oleh

    Temasek Holding Pada Tahun 2002”. Dalam Tesis nya I Gusti Ngurah Agung

    Kamasan membahas mengenai Kebijakan Privatisasi PT. Indosat Tbk, oleh

    pemerintah setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 90an.

    Privatisasi yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2002 merupakan

    privatisasi tahap ke dua dan menggunakan metode Strategic Sales, yang pada

    akhirnya tender ini dimenangkan oleh Singapore Holding Telemedia (STT) yang

    merupakan anak perusahaan Temasek Holding yang merupakan salah satu BUMN

    negara Singapura.

    Demikian juga dengan Wellia Shinta Sari, yang menulis sebuah artikel

    tentang privatisasi PT. Indosat, Tbk dalam majalah Mitra Bisnis Agustus tahun

    2003, Vol .2.No.22. Ia menulis artikel yang berjudul Privatisasi BUMN (Indosat)

    masihkah ada harapan. Dalam artikel nya tersebut ia membahas mengenai

    permasalahan privatisasi PT. Indosat,Tbk yang dijual melalui mitra strategis

    kepada pihak asing. Saham PT. Indosat,Tbk yang dijual kepada perusahaan

    Singapore Holding Telemedia (STT). Hal ini kemudian menyebabkan

    pertentangan yang terjadi di masyarakat Indonesia terutama dari gabungan

    pengusaha telekomunikasi Indonesia. Mereka menyesalkan pemerintah yang

    menjual saham PT. Indosat,Tbk yang bersifat strategis kepada pihak asing. Selain

    itu dengan dijualnya saham PT. Indosat, Tbk, pemerintah dapat melampaui target

    setoran APBN yang ditetapkan oleh IMF sebesar Rp.6,5 trilyun, menjadi Rp.8

    trilyun. Hal ini yang kemudian menyebabkan kekhawatiran bahwa pemerintah

    hanya mengejar target yang ditetapkan tanpa memeperdulikan masalah-masalah

    yang bersifat kualitas dan strategis.

  • 10

    I.5. Kerangka Pemikiran

    Dalam penelitian ini akan menggunakan teori Neoliberalisme dan konsep

    Organisasi Internasional, dimana teori neoliberalisme ini berkaitan dengan

    privatisasi. Proses pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia sering sekali

    dikaitkan dengan penyebaran dari neoliberalisme di Indonesia. Penulis

    menggunakan sudut pandang neoliberalisme dalam melihat fenomena privatisasi

    BUMN Di Indonesia. Dimana penyebaran neoliberalisme di negara-negara

    berkembang dibawa ketika negara-negara berembang termasuk Indonesia

    mengalami krisis ekonomi. IMF beranggapan bahwa untuk semua negara-negara

    yang mengalami krisis ekonomi hanya satu obatnya yaitu melalui washington

    consesus yang di dalam nya terdapat tiga pilar utama yaitu, liberalisasi,

    deregulasi, dan privatisasi terhadap BUMN. Dimana pilar dari consesus

    washington sendiri merupakan perwujudan dari neoliberalisme. Sedangkan

    konsep Organisasi Internasional berkaitan dengan IMF, dimana IMF merupakan

    salah satu dari Organisasi Internasional yang bersifat Inrtergovermental

    Government yang bergerak dalam bidang keuangan.

    I.5.1. Neoliberalisme

    Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930an.

    Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini

    adalah kelanjutan dari konsep liberalisme. Ada tiga ide dasar dalam liberalisme

    (klasik) sebagi sistem atau tatanan ekonomi, yaitu (1) pengembangan kebebasan

    individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar, (2) diakuinya

  • 11

    kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi, dan (3) pembentukan harga

    barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.14

    Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami sebagai penyempurnaan ide

    dasar dari liberalisme klasik tersebut. Pemikir yang sering dianggap sebagai

    penggagas neoliberalisme adalah Alexander Rustow, yang kemudian

    disempurnakan oleh para ekonom mazhab Chicago dan mazhab Freiburger.

    Mazhab Chicago sendiri merupakan aliran pemikiran yang dikembangkan oleh

    para mahasiswa di Universitas Chicago di Amerika Serikat, demikian halnya juga

    dengan mazhab Freiburger yang merupakan aliran dari mahasiswa Universitas

    Freiburger di Jerman. Inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai

    berikut:15

    (1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan

    individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi

    terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah

    sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh

    negara melalui penerbitan undang-undang.

    Perbedaan yang paling mendasar antara neoliberalisme dengan liberalisme

    klasik adalah pada ide tentang pembentukan harga pasar yang nyata tidak bersifat

    alami, melainkan memerlukan campur tangan negara. Namun, penertiban pasar

    yang dilakukan negara itu adalah melalui penertiban peraturan perundang-

    undangan.

    Berkaitan dengan penertiban pasar ini menurut Baswir yang dikutip oleh

    Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, ada beberapa gagasan pokok tentang peranan

    14

    Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. E

    Publishing. Jakarta 2008. hal. 230-231

    15Ibid hal 232

  • 12

    regulasi negara dan apa yang dapat dilakuan oleh negara. Yang terutama adalah16

    :

    (1) pengaturan persaingan usaha untuk mencegah monopoli dan kartel, (2)

    pengaturan pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian

    pendapatan, (3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya

    eksploitasi, dan (4) pengaturan sistem pengupahan, khususnya untuk menetapkan

    jumlah minimum.

    Pada awal tahun 1970 an menyusul terpilihnya Reagan sebagai Presiden

    dari Amerika Serikat dan Margareth Tathcer sebagai Perdana Menteri Inggris,

    Neoliberalisme menemukan momentumnya untuk di terapkan secara luas. Di

    Amerika Serikat ditandai dengan pengurangan subsidi besar-besaran terhadap

    subsidi di bidang kesehatan, sedangkan di Inggris ditandai dengan privatisasi

    secara besar-besaran.17

    Khusus untuk kondisi perekonomian negara-negara berkembang, yang

    sebagian besarnya sempat mengalami krisis (meskipun berbeda skala dan kurun

    waktunya), neoliberalisme memperoleh momentum penyebaran konsepnya. Pada

    awalnya, berbagai isi dari konsep itu agak tersamar dan disebarkan melalui

    berbagai forum dan program ekonomi internasional. Konsepnya menjadi dikenal

    publik luas secara lebih sistematis ketika di perkenalkan oleh John Williamson

    sebagai Konsensus Washington (Washington Consensus) pada akhir tahun

    1980an. Konsensus Washington adalah kesamaan pandangan lembaga-lembaga

    yang bermarkas di Washington (IMF, World Bank, dan US Treasury

    16 Ibid 17

    http://4f121z4l.multiply.com/journal/item/50 diakses tanggal 15 November 2011

    http://4f121z4l.multiply.com/journal/item/50

  • 13

    Departmnent) mengenai rekomendasi kebijakan bagi negara-negara berkembang

    yang dilanda krisis. 18

    Konsesus Washington memiliki tiga pilar utama, yaitu deregulasi,

    privatisasi, dan liberalisasi pasar. Konsesus Washington tersebut kemudian

    diperinci menjadi sepuluh butir kebijakan, yakni19

    :

    1. Displin fiskal

    Pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif.

    Defisit anggaran (budget deficit) tidak boleh lebih daripada dua persen terhadap

    Produk Domestik Bruto (PDB)

    2. Reorientasi Pengeluaran Publik

    Perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran

    pemerintah, dimana pemerintah juga harus berupaya untuk memperbaiki distribusi

    pendapatan melalui belanja pemerintah.

    3. Reformasi pajak

    Pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak. Hal ini

    dikarenakan pajak merupakan komponen penting anggaran pemerintah dan

    pemerintah dinilai perlu lebih kreatif dalam hal pemungutannya, dengan cara

    memperluas basisnya.

    4. Liberalisasi finansial

    Sektor finansial perlu didorong lebih liberal dan kian diperketat

    kompetisinya. Hal ini dilakukan agar tercapai peningkatan efisiensi.

    5. Kebijakan nilai tukar

    Pemerintah harus mengupayakan terciptanya kebijakan nilai tukar yang

    memiliki kredibilitas, yang dapat menjamin terdorongnya iklim persaingan.

    6. Liberalisasi perdagangan

    Sama halnya dengan butir liberalisasi finansial, liberalisasi perdagangan

    diupayakan agar terciptanya efisiensi dan meningkatkan kompetisi. Salah satu

    18

    Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme.,, Op Cit hal.234 19

    A. Tony Prasetianto, IMF (International Monetery Fund), dalam I Wibowo, Francis Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 119-120

  • 14

    upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penghilangan

    hambatan-hambatan secara berkesinambungan.

    7. Keterbukaan Penanaman Modal Asing (PMA)

    Pemerintah diharuskan untuk mendorong kompetisi antara perusahaan

    domestik dengan perusahaan asing, sehingga meningkatkan efisiensi. Disamping

    itu dengan semakin terbukanya negara terhadap investasi asing, akan mendorong

    kompetisi perdagangan dan finansial domestik.

    8. Privatisasi

    Pemerintah harus mengupayakan dilakukannya privatisasi, dimana

    perusahaan BUMN dialihkan ke sektor swasta agar dapat bersaing dengan

    perusahaan swasta.

    9. Deregulasi

    Hambatan-hambatan dalam perdagangan harus dihilangkan, supaya pasar

    menjadi semakin kompetitif.

    10. Penjaminan hak paten

    Harus dilakukannya perlindungan akan kekayaan intelektual baik disektor

    formal maupun informal.

    Konsesus Washington merupakan tonggak yang penting artinya dalam

    hubungan ekonomi antara negara maju dan berkembang, karena kesepakatan

    tersebut kemudian digunakan sebagai prasyarat pemberian hutang dan bantuan

    ekonomi pada negara-negara berkembang. Artinya, apabila sebelumnya hubungan

    ekonomi tidak mempunyai kandungan politik, maka setelah ini hubungan

    ekonomi diberi prasyarat dipenuhinya sejumlah kondisi ekonomi yang harus

    dipenuhi oleh negara dalam bentuk kebijakan, yang merupakan ranah politik.

    Persyaratan politik telah dimasukan ke dalam hubungan ekonomi antara negara

    maju dan negara berkembang melalui Neo-Liberalisme, yang dimulai sejak akhir

    1940an, dan terkristalisasi dalam konsesus washington pada dasawarsa 1980an.20

    20 Yulius P. Hermawan, ed. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional Aktor,

    Isu dan Metodologi:Ekspansi Global Neo-Liberalisme. Graha Ilmu. Jakarta. 2007. hal 104

  • 15

    Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan

    pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan

    ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada

    perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan

    politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO

    dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan

    sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil

    menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah

    sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

    Keynesianisme sendiri merupakan suatu teori ekonomi yang diperkenalkan

    oleh John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu sistem ekonomi

    campuran dimana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting.

    Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku

    individu ekonomi mikro. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat

    digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi

    pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang

    yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong

    untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Selain itu, tabungan juga akan

    meningkat sehingga dapat digunakan untuk sebagai modal investasi, sehingga

    kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.21

    Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan

    environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip

    dengan poteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk

    21

    http://www.gudangmateri.com/2010/05/teori-ekonomi-keynesian.html

    http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebashttp://id.wikipedia.org/wiki/Multilateralhttp://id.wikipedia.org/wiki/Kartelhttp://id.wikipedia.org/wiki/WTOhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Duniahttp://id.wikipedia.org/wiki/Keynesianismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Sosialismehttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteksionisme&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmentalisme&action=edit&redlink=1http://www.gudangmateri.com/2010/05/teori-ekonomi-keynesian.html

  • 16

    membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi

    rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak

    buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam

    hubungan internasional dan ekonomi. Bagi kaum liberal, pada awalnya

    kapitalisme dianggap mengambarkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat

    berdasarkan seluruh capaian yang telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat

    pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.

    Neoliberalisme mulai berkembang di Indonesia terutama seteleah

    Indonesia terkena krisis ekonomi pada tahun 1998. Dimana IMF datang

    membantu Indonesia dengan membawa resep konsesus washington nya untuk

    membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi.

    I.5.2. Konsep Organisasi Internasional

    I.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional

    Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah

    organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan

    internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan

    untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam

    rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa

    dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks

    hubungan internasional.

    Organisasi internasional disini mewakili suatu bentuk institusi yang

    mengacu pada sistem formal terdiri dari aturan dan tujuan, suatu alat administrasi

    yang rasional. Kemudian ditambah memiliki pula bentuk organisasi formal secara

    http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdagangan_adil&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak-hak_buruh&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak-hak_buruh&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosialhttp://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Liberalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalismehttp://id.wikipedia.org/wiki/Feodal

  • 17

    teknis maupun materi yang berupa konstitusi, bagiannnya, peralatan, fisik, mesin,

    emblem, kepala surat, staf, hirarki administrasi, dan sebagainya.

    Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan

    berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota

    (pemerintah dan non- pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan

    tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya

    mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin

    dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan

    yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-

    aktor non-negara.

    Organisasi Internasional merupakan kolektivitas dari entitas-entitas yang

    independen, kerjasama yang terorganisasi (organized cooperation) yang lebih

    kongkret. Organisasi Internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian

    multilateral.

    Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi internasional

    sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh

    kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan Negara dan non-Negara), terdiri

    dari dua atau lebih negara yang merdeka, yang memiliki tujuan untuk mengejar

    kepentingan bersama anggota.22

    Sebuah Organisasi Internasional dapat dikatakan sebagai Organisasi

    Internasional apabila memenuhi unsur sebagai berikut23

    :

    1. Ruang lingkup kerja sama melintasi batas-batas negara

    22

    Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Hubungan

    Internasional. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung, 2005 23

    R. Soeprapto, Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, dan Perilaku. Jakarta : Raja

    Grafindo Persada, 1997,Edisi Pertama, hal.363

  • 18

    2. Adanya pencapaian tujuan bersama

    3. Adanya pertemuan yang dilakukan secara berkala

    4. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap

    5. Melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan

    Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di

    dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang

    dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.24

    I.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional

    Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu25

    :

    1. Organisasi antar pemerintah (Inter-Govenrmental Organizations/IGO),

    anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Dimana

    IMF (International Monetery Fund) merupakan salah satu organisasi yang

    anggotanya nya adalah perwakilan resmi dari negara-negara anggotanya.

    2. Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations/NGO),

    terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, kebudayaan,

    bantuan teknik, atau ekonomi, dan sebgainya. Contoh, Palang Merah

    Internasional (PMI)

    Karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga

    internasional tersebut meliputi: organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-

    fungsi tertentu: keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang

    menyatakan tujuan, struktur, dan metode pelaksanaannya; badan konsultatif yang

    representatif; dan sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif,

    penelitian, dan informasi.

    24

    Boer, Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era

    dinamika Global. Bandung:PT. Alumni.2005, hal. 458 25

    Ibid hal.93-94

  • 19

    Klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara

    keanggotaan dan tujuan menurut Coulumbis dan Wolf dikutip oleh Anak Agung

    mengatakan bahwa IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori

    berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu26

    :

    1. Global membership and general purpose, yaitu suatu organisasi

    internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud

    dan tujuan umum, contoh: PBB.

    2. Global membership and limited purpose organization, yaitu suatu

    organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan

    memiliki tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal

    pula sebagai organissi internasional yang fungsional karena menjalankan

    fungsi yang khusus.

    3. Regional membership and general purpose organization, yaitu suatu

    organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang

    regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang

    umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan,

    poltik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

    4. Regional membership and limited purpose organization, yaitu suatu

    organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional

    dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi

    internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang

    ekonomi, sosial, dan sebagainya.

    26

    Ibid. hal. 94

  • 20

    I.5.2.3. Peran Organisasi Internasional

    Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini

    telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan

    yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat

    mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi

    internasional mencerimkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus

    sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama

    tersebut.

    Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di

    dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang

    dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

    Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu27

    :

    1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-

    negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan

    politik luar negerinya.

    2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat membahas

    masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional

    digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam

    negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan

    untuk mendapatkan perhatian internasioanal.

    3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat

    keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau

    paksaan dari luar organisasi.

    27

    Ibid. hal.98

  • 21

    Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat

    dibagi kedalam sembilan fungsi, yaitu28

    :

    1. Artikulasi dan agregasi: Organsiasi Internasional berfungsi sebagai

    instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagresikan

    kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri.

    Organisasi Internasional menjadi salah satu bentuk kontak

    institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu

    sebagai forum diskusi dan negosiasi.

    2. Norma: Organisasi Internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang

    memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari

    sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau

    prinsip-prinsip non-diskriminasi.

    3. Rekrutmen: Organisasi Internasional menunjang fungsi penting untuk

    menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

    4. Sosialisasi: Upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh

    anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung

    pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-

    individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di

    antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional

    atau di anatara wakil mereka di dalam organisasi.

    5. Pembuat peraturan: Sistem Internasional tidak mempunyai pemerintahan

    dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya

    28

    Clive Archer. International Organization.1983,hal.67-68

  • 22

    didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian adhoc, atau oleh Organisasi

    Internasional.

    6. Pelaksanaan peraturan: Pelaksanaan keputusan Organisasi Internasional

    hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Dalam prakteknya,

    fungsi aplikasi aturan oleh organisasi Internasional seringkali lebih

    terbatas pada pengawasan pelaksanaanya, karena aplikasi sesungguhnya

    ada di tangan negara anggota. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh

    organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh IMF, yang

    membantu Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi. Dimana IMF hanya

    mengawasi pelaksanaan jalannya Letter of Intent oleh pemerintah

    Indonesia.

    7. Pengesahan peraturan: Organisasi Internasional bertugas untuk

    mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional.

    8. Informasi: Organisasi Internasional melakukan pencarian, pengumpulan,

    pengolahan, dan penyebaran informasi.

    9. Operasional: Organisasi Internasional menjalankan sejumlah fungsi

    operasional di banyak hal yang sama halnya seperti pemerintahan.

    Sedangkan menurut Volker dan Bernard, peran dari Organisasi

    Internasional dapat dilihat melalui beberapa aspek, diantaranya29

    :

    1. Program Kebijakan, merupakan kumpulan dari norma-norma dan

    aturan yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan masukan

    perilaku negara-negara angota, pada standar normatif Organisasi

    Internasional itu sendiri.

    29

    Rittberger, Volker and Zangl, Bernard. International Organization: Polity, Politics and

    Policies. New York.Palrave Macmillan.2006.hal.102

  • 23

    2. Kegiatan operasional merupakan hasil dari keputusan yang terkait

    dengan pelaksanaan program-program kebijakan.

    3. Kegiatan informasi merupakan kegiatan yang akan dilakukan

    Organisasi Internasional dalam mengumpulakan serta

    menyebarluaskan informasi yang memadai dalam membuat keputusan.

    I.6. Metode Penelitian

    Metode Penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif, yang

    berarti dalam melakukan penelitian dalam Hubungan Internasional harus dilihat

    dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori dalam Hubungan

    Internasional.30

    Penulis juga menggunakan pendekatan metode kualitatif31

    ,yaitu

    penelitian yang menggunakan data kualitatif dimana data tersebut berbentuk

    data, kalimat, skema atau gambar. Jenis data yang digunakan dari statistik

    maupun tulisan yang digunakan sebagai informasi tambahan untuk

    memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.

    Penelitian ini akan menggunakan data skunder32

    dimana data berasal dari

    data-data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau

    lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data yang diambil

    tidak dari sumber langsung asli melainkan dari data yang diperoleh dari buku,

    dokumen atau kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sumber-sumber

    data ini berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet, hasil penelitian dan

    penerbitan-penerbitan lainnya.

    30

    Mas‟oed Mohtar, Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan Metodologi Dictionary,

    Jakarta:LP#ES,1990, hal.223 31

    Harrison, Lisa. Metodologi Penelitian Politk. Jakarta: Kencana.2007 32

    http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_

    eksak_sains_statistik_statistik di akses tanggal 16 November 2011

    http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistikhttp://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistik

  • 24

    VII. Sistematika Penulisan

    BAB I Pendahuluan

    I.1. Latar Belakang

    I.2. Perumusan Masalah

    I.3. Tujuan Penelitian

    I.4. Tinjauan Pustaka

    I.5. Kerangka Teori

    1.5.1. Neoliberalisme

    I.5.2.Organisasi Internasional

    I.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional

    I.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional

    I.5.2.3. Peran Organisasi Internasional

    1.6. Metode Penelitian

    1.7. Sistematika Penulisan

    BAB II IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi

    II.1. IMF (International Monetery Fund)

    II.1.1. Sejarah IMF

    II.1.2. Tujuan Pendirian IMF

    II.1.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF

    II.1.4. Bentuk Bantuan IMF

    II.2. Privatiasi

    II.2.1. Pengertian Privatisasi

    II.2.2. Tujuan Privatisasi

    II.2.3.Bentuk Privatisasi

  • 25

    II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara lain

    II.3.1.Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for

    Economic Coorporation and Development)

    II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang

    II.3.3. Privatisasi di negara-negara ex-komunis

    BAB III. Gambaran Umum PT. Indosat,Tbk

    III.1. Sejarah PT. Indosat,Tbk

    III.2. Visi dan Misi PT. Indosat,Tbk

    III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan

    III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat,Tbk

    BAB IV. Peran IMF (International Monetery Fund) terhadap privatisasi

    BUMN di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat, Tbk

    IV.1. Peran IMF dalam privatisasi di Indonesia studi Kasus:

    Privatisasi PT. Indosat,Tbk

    IV.2. Dampak Privatisasi terhadap PT. Indosat, Tbk

    IV.2.1. Dampak Positif terhadap privatisasi PT.

    Indosat,Tbk

    IV.2.2. Dampak Negatif terhadap privatisasi PT.

    Indosat,Tbk

    IV.3. Dasar Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia

    BAB V Penutup

    V.1. Kesimpulan dan Saran

    V.2. Daftar Pustaka

    V.3. Lampiran

  • 26

    BAB II

    IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi

    II.1. IMF (International Monetery Fund)

    II.1.1. Sejarah IMF (International Monetery Fund)

    Pada akhir masa Perang Dunia II para pengambil kebijakan di bidang

    ekonomi dari berbagai negara di dunia berkumpul di Bretton Woods. Para ahli

    tersebut berkumpul membicarakan bagaimana membangun kembali

    perekonomian dunia setelah Perang Dunia II berakhir. Pertemuan tersebut

    berlangsung pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 22 Juli 1944.

    Pertemuan yang di selenggarakan oleh PBB tersebut dihadiri oleh perwakilan dari

    44 negara, diantaranya adalah Amerika dan Inggris.

    Dalam peretemuan tersebut berhasil di sepakati hal-hal yang dapat

    membantu pemulihan perekonomian dunia setelah berakhir nya Perang Dunia II.

    Para pakar ekonomi tersebut berhasil menyepakati hal-hal yang dapat mengurangi

    kebijakan perdagangan, pembayaran, dan nilai tukar yang memiliki dampak yang

    menghambat perdagangan dunia.33

    Dari konferensi tersebut disepakati untuk mendirikan tiga lembaga

    internasional, yaitu International Monetery Found (IMF), International Bank for

    Reconstruction and Development (IBRD), dan lembaga perdagangan internasional

    (ITO). IBRD bertugas untuk membantu negara-negara yang sedang membangun.

    Karena banyak negara yang porak poranda akibat perang, oleh karena itu mereka

    perlu melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali. Hal ini tentu

    memebutuhkan biaya yang besar oleh karena itu IBRD memberikan bantuan

    33

    Cyrillus Harinowo, IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia

    Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 73-74

  • 27

    lunak (soft loan) dan kalau diperlukan IBRD akan memberikan hibah (grant).

    Lembaga multilateral ini kemudian dikenal sebagai Bank Dunia (World Bank).

    IMF bertindak sebagai pengatur sistem keuangan (seperti soal kurs), tugas utama

    IMF bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global

    dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-

    masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu

    misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi

    yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan

    kebijakan-kebijakan tertentu, seperti privatisasi badan usaha milik negara. Selain

    IBRD dan IMF, masih ada satu lagi desain lembaga multilateral lain yang

    disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional, yang mulai

    banyak mengalami permasalahan, yakni International Trade Organization

    (ITO).34

    IMF dan World Bank akhirnya terbentuk sesuai dengan apa yang telah

    direncanakan. IMF sendiri, setelah melalui persiapan yang lama, termasuk

    ratifikasi di DPR atau Kongres dari masing-masing negara anggota, akhirnya

    mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947. IMF merupakan salah

    satu lembaga dunia yang memiliki peran besar dalam membantu perkembangan

    dan kemajuan negara-negara yang sedang mengalami kesulitan.35

    IMF merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam

    mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman

    kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan

    34

    A. Tony Prasetianto, IMF (International Monetery Fund), dalam I Wibowo, Francis

    Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 115-116 35

    Cyrillus Harinowo, IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia

    Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 74

  • 28

    neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu

    negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai

    imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu,

    seperti privatisasi badan usaha milik negara.

    IMF (International Monetery Fund), IBRD (International Bank for

    Reconstruction and Development), dan ITO (International Trade Irganization)

    sering disebut sebagai institusi bretton woods. Ketiga institusi ini bertugas untuk

    menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir seluruh negara-negara

    yang memiliki ekonomi pasar. Sebuah negara yang jika menginginkan pinjaman

    dari IMF, serta pinjaman pembangunan dari Bank Dunia, harus menyetujui syarat-

    syarat yang ditentukan oleh ketiga institusi ini.36

    II.1.2. Tujuan Pendirian IMF (International Monetery Fund)

    Secara formal, tujuan dari pendirian dari IMF yang tertera dalam

    Anggaran Dasar (Articles of Agreement) pendirian lembaga keuangan tersebut

    dalam pasal 1, yang berisikan Tujuan Pendirian dari IMF, yaitu37

    :

    1. Untuk mendorong kerjasama moneter internasional melalui suatu lembaga

    yang permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama

    dalam pemecahan permasalahan moneter internasional.

    2. Untuk membantu tercapainya perluasan dan keseimbangan pertumbuhan

    perdagangan internasional, dan untuk menyumbang tercapainya tingkat

    employment dan tingkat pendapatan nasional yang tinggi serta untuk

    pengembangan sumber daya produktif dari semua negara anggota sebagai tujuan

    utama kebijakan ekonomi.

    36

    Ibid hal 74 37

    Ibid hal 80

  • 29

    3. Untuk mendorong stabilitas nilai tukar, mempertahankan sistem nilai tukar

    yang teratur antar negara anggota serta untuk mencegah terjadinya persaingan

    untuk melakukan depresiasi mata uang.

    4. Untuk membantu penciptaan dari sistem pembayaran multilateral antar

    negara anggota dan penghapusan hambatan transaksi valuta asing yang

    menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.

    5. Untuk menciptakan kembali kepercayaan di negara anggota dengan

    memberikan bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan

    bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan unsur keamanan

    dana tersebut, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki

    ketidakseimbangan neraca pembayaran tanpa harus menggunakan cara-cara yang

    merusak kemakmuran nasional atau internasional.

    6. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk memperpendek jangka waktu dan

    mengurangi tingkat kesulitan yang terjadi dalam permasalahan ketidakseimbangan

    neraca pembayaran negara-negara anggota.

    Untuk merealisasikan tujuannya, IMF menyediakan pinjaman jangka

    pendek guna membantu negara anggotanya yeng tengah mengalami kesulitan

    neraca pembayaran atau dilanda krisis moneter. Tanggung jawab dari IMF

    meliputi tiga fungsi pokok yaitu: regulatory, financial, dan consultive.

    II.2.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF (Internatinal Monetery Fund)

    IMF sebagai salah satu Organisasi Internasional di dunia beranggotakan

    sebanyak 187 negara. Indonesia sendiri resmi menjadi anggota IMF pada tanggal

    15 April 1954. Pada saat itu Indonesia menjadi anggota dari IMF yang ke 56.

    Sebagai suatu lembaga keuangan internasional, IMF mempunyai peranan seperti

  • 30

    koperasi. Garis Komando bagi pelaksanaan operasi IMF sepenuhnya berasal dari

    pemerintah negara anggota. Pengambilan keputusan tertinggi di IMF adalah

    Dewan Gubernur IMF, yang terdiri dari Gubernur IMF dari seluruh anggota.

    Untuk Indonesia Gubernur IMF dipegang oleh Gubernur Bank Indonesia,

    sedangkan wakilnya (Alternate Governor) adalah Sekretaris Jenderal Kementrian

    Keuangan.38

    Dalam operasi sehari-hari, pengambilan keputusan dilakukan oleh suatu

    Dewan Direksi, yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang mewakili seluruh

    negara anggota tersebut. Dewan Direksi ini melakukan pertemuan atau rapat

    secara rutin, umumnya tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu,

    dan Jum‟at. Rapat juga bisa dilaksankan di luar hari-hari tersebut dan setiap kali

    rapat, agenda yang dibahas umumnya lebih dari satu negara atau satu

    permasalahan.

    Dalam Dewan Direksi IMF yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang

    ada, hanya sebagian kecil yang mewakili negaranya sendiri, seperti Amerika

    Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Arab Saudi. Sedangkan

    lebihnya mewakili suatu kelompok negara (konstituensi). Indonesia sendiri masuk

    dalam kelompok (Asia Tenggara) South East Asia.

    Untuk kelompok Asia Tenggara ini, jabatan Direktur Eksekutif ditetapkan

    bergilir dari negara anggota utama dari konstituensi anggota grupnya. Direktur

    eksekutif tersebut dibantu oleh seorang Direktur Pengganti (Alternate Executive

    Director), Advisors, Assistants, dan beberapa pembantu administrasi lainnya.

    38

    Ibid hal 75

  • 31

    Selain pembantu administrasi semua jabatan profesional tersebut dikirim oleh

    negara-negara anggota konstituensi berdasarkan kesepakatan bersama.

    Pengambilan keputusan di IMF dilakukan berdasarkann suara, dimana

    konstituensi Asia Tenggara memiliki 3,18% suara. Sedangkan Amerika Serikat

    sebagai negara anggota terbesar memiliki kekuatan sebesar 17,10% dari seluruh

    suara. Negara-negara Eropa secara keseluruhan memiliki kekuatan sekitar 40%

    dari seluruh suara di IMF, sementara selebihnya terbagi pada negara-negara

    berkembang.39

    I.2.4. Bentuk Bantuan IMF (International Monetery Fund)

    Sesuai dengan tujuan dari pembentukan IMF yang tertuang dalam pasal 1

    dari Article of Agreement dalam konteks krisis neraca pembayaran atau krisis

    ekonomi seperti yang pernah dialami oleh beberapa negara berkembang di

    berbagai kawasan di dunia IMF mempunyai peran yang penting. Peran IMF

    tersebut adalah pemberian bantuan dana darurat baik yang berasal dari IMF

    maupun dari lembaga keuangan internasional lainnya yang menggunakan IMF

    sebagai lembaga rujukannya. Ada tiga macam jenis bantuan pinjaman yang

    dikeluarkan oleh IMF kepada negara yang membutuhkannya, yaitu Fasilitas

    Umum IMF, Fasilitas Khusus IMF, dan Fasilitas Konsesi IMF.40

    1. Fasilitas Umum IMF (Regular IMF Facilities)

    Bantuan ini terdiri dari tiga macam jenis bantuan yaitu: Regular Quota-

    SDR Facilities, Upper-Conditional Tranches, dan Fund Conditionality.

    39

    Ibid hal 85-86 40

    Basis Susilo,dkk, Bantuan Ekonomi IMF terhadap Indonesia. Jurnal Hubungan

    Internasional, Vol 1, No. 1, April 2001. hal 27-29

  • 32

    Regular Quota-SDR Facility bantuan ini diberikan kepada negara

    yang melihat bahwa IMF sebagai lender of last resort ketika negara

    tersebut dalam neraca pembayaran.

    Upper Conditional Tranches bantuan ini diberikan kepada negara

    yang meminjam karena kesulitan neraca pembayaran namun diikuti

    dengan persyaratan-persyaratan progresif. Kriteria yang ditetapkan

    dilakukan dalam pertemuan antara menteri ekuin negara tersebut

    dengan wakil-wakil IMF, yang hasilnya menjadi LoI. Pinjaman ini

    juga dikenal dengan Stand-by Arrangements yang periode pemberian

    pinjaman 12 sampai 18 bulan, diberikan bertahap setiap empat

    bulan, dan pengembaliannnya 3-5 tahun.

    Fund Conditionality yang didasari pertimbangan bahwa nilai mata

    uang yang sedikit lebih rendah nilainya memperendah harga barang-

    barang domestik, sehingga meningkatkan daya saing ekspor,

    sementara itu secara simultan mengurangi permintaan impor barang

    sebab barang-barang tersebut menjadi lebih mahal.

    2. Fasilitas Khusus IMF (Specific IMF Facilities)

    Fasilitas khusus pada prinsipnya menyediakan akses pinjaman yang

    bentuknya bahkan melebihi fokus tradisional pinjaman jangka pendek IMF.

    Fasilitas khusus IMF tersebut terdiri dari empat macam jenis: Contigency

    Financing (CCFF), Buffer Stock Facilities (BSF), Extended Fund Facility (EFF),

    dan Systemic Transformation Facility (STF).

  • 33

    Fasilitas CCFF berupa bantuan teknis bagi negara yang mengalami

    penurunan ekspor dan kewajiban untuk membayar. Bantuan dibayar

    3-5 tahun, biasanya menjadi pelengkap stand by arrangement.

    Fasilitas BSF sudah tidak aktif lagi sejak 15 tahun yang lalu.

    Fasilitas EFF berjangka waktu pemberian tiga tahun dan

    persyaratannya sama dengan stand by arrangement yang

    pengembaliannya empat sampai sepuluh tahun.

    Fasilitas STF berupa bantuan keuangan selama transisi ekonomi dan

    dapat dikembalikan dalam waktu empat sampai sepuluh tahun.

    Masalah yang diatasi masalah perdagangan dan perjanjian utang.

    3. Fasilitas Konsesi IMF (IMF Concession Facilities)

    Fasilitas konsesi memiliki dua bentuk skema, yaitu Enhance Structural

    Adjusment Facilities (ESAF), dan Enhance Facilities (EF).

    ESAF diberikan kepada negara yang kesulitan membayar hutang.

    Program ini mulai diberikan tahun 1986 kepada negara miskin

    dengan disertai program reformasi ekspor. Jangka pembayarannya

    relatif panjang.

    EF diperkenalkan pada tahun 1987 dan baru digunakan pada tahun

    1994, diberikan pada negara yang berpenghasilan rendah dan

    mengalami masalah neraca pembayaran dan dianggap pinjaman.

    IMF merupakan lembaga bantuan internasional yang dalam memberikan

    pinjaman melakukan pengamanan terhadap dana pinjaman yang diberikan pada

    negara pemohon. Hal ini bertujuan agar dana yang dipinjamkan dapat

    dikembalikan apabila terjadi penarikan sepihak pada kelanjutan dari persetujuan

  • 34

    yang ada karena mengalami kegagalan ataupun negara pemohon tidak mengikuti

    persetujuan yang disepakati. Prinsip ini sangat jelas dikemukakan dalam

    Anggaran Dasar pendiriannya, dimana adequate safeguards diperlukan pada

    setiap pemberian pinjaman tersbut.41

    Oleh karena itu apabila suatu negara memohon bantuan kepada IMF, maka

    negara tersebut diwajibkan untuk memenuhi ukuran kondisionalitas atau syarat

    tertentu sesuai dengan petunjuk kebijakan dari IMF. Kondisionalitas tersebut

    termasuk penyesuaian kebijakan ekonomi domestik dari negara pemohon. Tujuan

    dari kondisionaloitas tersebut adalah agar negara pemohon dapat segera mengatasi

    kesulitan neraca pembayarannya dan membayar kembali pinjamannya kepada

    IMF. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa kondisionalitas yang diterapkan

    oleh IMF merupakan instrumen yang digunakan agar dana yang dipinjamkan ke

    negara pemohon dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

    Melalui kondisionalitas ini, IMF dapat menerapkan pengaruhnya

    terhadap kebijakan di negara itu dan pengaruh itu akan bertahan selama negara

    tersebut masih membutuhkan bantuan IMF. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa

    pencairan dana dari IMF ke negara pemohon terdiri dari tahapan-tahapan. Masing-

    masing tahapan tersebut memiliki persyaratan dan kondisionalitas tertentu yang

    disepakati oleh pemerintah dan IMF demi mencapai tahap pencairan dana

    berikutnya.

    41

    Cyrillus Harinowo. IMF Penanganan... Op cit. hal 103

  • 35

    II.2. Privatisasi

    II.2.1. Pengertian Privatisasi

    Privatisasi menurut Elly Erawati dan JS. Badudu secara etimologis yang

    dikutip oleh Winarno Yudho diartikan sebagai terjemahan dari kata privatization

    yaitu “proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu

    perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan

    sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta”.42

    Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perusahaan

    kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila sebagian besar

    sahamnya dialihkan kepemilkannya kepada pihak swasta. Dalam konteks ini

    privatisasi memiliki pengertian43

    :

    a. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan

    pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan,

    b. Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik

    baru, dan diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran

    perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan,

    keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh

    pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.

    Privatisasi adalah pengurangan peranan pemerintah dan peningkatan

    peranan swasta pada BUMN. Privatisasi juga menyebabkan akan terjadinya

    perubahan kepemilikan aset atau saham BUMN. Penjualan saham yang dimiliki

    42

    Winarno Yudho, dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam

    Perspektif Perundang-undangan, Kebijakan Publik Pemerintah, dan Penerapannya di Indonesia.

    Pusat Penelitian Dan Pengkajian sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

    Republik Indonesia. Jakarata. 2005. hal. 5 43

    Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance

    Studies. Jakarta.2003 hal. 3

  • 36

    oleh pemerintah pada BUMN dan beralihnya kepemilikan saham tersebut kepada

    pembeli (swasta) akan meningkatkan peranan dan kekuasaan swasta sebagai

    sistem kontrol. Sehingga secara teoritis pengelolaan BUMN yang transparan dan

    dikontrol oleh pemegang saham swasta yang berprinsip bisnis, akan membuat

    BUMN itu menjadi efisien.44

    Privatisasi dalam arti sempit yaitu menjual saham perusahaan/asset yang

    semula dimiliki pemerintah kepada swasta. Devinisi secara sempit inilah yang

    kemudian berkembang di Indonesia. Privatisasi pada intinya didefinisikan sebagai

    proses perpindahan tanggung jawab dan fungsi yang selama ini dilaksanakan

    pemerintah kepada swasta. Jadi mencakup hal yang lebih luas dari sekedar

    penjualan saham. Sebagaimana dikemukakan oleh lembaga privatisasi Inggris

    yang dikutip oleh Jusmaliani :45

    “The term privatization has generally been

    defined as any process aimed at shifting functions and responsibilities, in whole

    or in part, from the government to the private sector.”

    Pengertian lain dari privatisasi yang dikemukakan oleh E.S Savas yang

    dikutip oleh Winarno Yudho menjelaskan tentang privatisasi realistis-historis,

    yakni46

    :

    “The word privatisize first appeared in a dictionary in 1983 and was

    defined narrowly as “to make private, especially to change (as a bussines or

    industry) from public to private control or ownership. But the word has

    already acquired a broader meaning; it has to come to symbolize a new way

    of looking at society’s needs, and a rethingking of the role of government in

    fulfilling them. It means relying more on society’s private institutions and

    less on government to statisfy the need of people.”

    44

    Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi

    atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal. 134 45

    Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi . Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta

    2003. hal 33 46

    Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 5

  • 37

    Pengertian privatisasi secara lebih luas berdasarkan kategori metodisnya

    menurut Wolfgang Aussenegg yang dikutip oleh Winarno Yudho dkk, yakni47

    :

    “Two types of privatization methods can be distinguished: (i)

    Case-by-case privatization, in which state enterprises are sold case by

    case (one after the other) and (ii) mass privatization programs (MPPs), in

    which a multitude of firms are sold at the same time. In most cases the aim

    of MPPs is to transfer a big number of state enterprise into the ownership

    of the citizens. They are characterized by the fact that every citizens is

    entitled to receive a particular number of certificates (vouchers) free of

    charge or at a very low price.”

    Dalam UU-RI no.19 tahun 2003, pengertian privatisasi dibedakan dari

    restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka

    penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk

    memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan

    meningkatkan nilai perusahaan (pasal 1 ayat 11). Tujuan restrukturisasi adalah

    pertama, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, kedua, memberikan manfaat

    berupa deviden dan pajak kepada negara, ketiga, menghasilkan produk dan

    layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan keempat

    memudahkan privatisasi.

    Undang-undang yang sama mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan

    saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka

    meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara

    dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (pasal 1 ayat

    12).48

    Pengertian privatisasi dapat pula dilihat dalam Keppres no.122 tahun 2001

    tentang Tim Kebijakan Privatisasi yang menyebutkan bahwa privatisasi adalah

    pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta

    47

    Ibid hal. 5-6 48

    Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2005-2009, hal 54

  • 38

    antara lain melalui cara umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra

    strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan dan atau cara-cara lain

    yang dipandang tepat.49

    Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan

    kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham

    perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Dalam konteks ini

    privatisasi mengandung makna50

    :

    a. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan

    pelaksana menjadi regulator dari kebijakan

    b. Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik

    baru, dan diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran

    perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan,

    keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh

    pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.

    Berkaitan dengan privatisasi, ada empat batasan pokok yang menjadi

    modus privatisasi, yaitu51

    :

    1. Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta.

    2. Liberalisasi aktivitas melalui kompetisi.

    3. Menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara

    bersamaan atau melakukan sub-kontrak kepada sektor swasta,

    sehingga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah.

    4. Mengurangi jasa sektor publik yang tidak mempunyai nilai manfaat.

    49

    Jusmaliani. Optimalisasi, ... Op. Cit. hal. 34-35 50

    Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance

    Studies. Jakarta.2003 hal. 3 51

    Ibid hal. 3-4

  • 39

    II.2.2. Tujuan Privatisasi

    Sesuai pasal 74 Undang-undang 19 tahun 2003 telah ditetapkan maksud

    dan tujuan privatisasi, yaitu: memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero,

    meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur

    keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat, menciptakan struktur

    industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan

    berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan

    kapasitas pasar.

    Program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai

    tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan

    saham Persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

    transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.52

    Terdapat banyak pertimbangan dan tujuan dari privatisasi, antara lain53

    :

    a. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber

    pendanaan pemerintah melalui divetasi.

    b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan manajemen perusahaan.

    c. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan.

    d. Mengurangi campur tangan birokrasi atau pemerintah terhadap

    pengelolaan perusahaan.

    e. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri.

    f. Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar

    global.

    52

    Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik

    Negara Tahun 2005-2009 hal. 54-55 53

    Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op.Cit. hal. 4

  • 40

    Dengan privatisasi, juga diharapkan dapat membantu pembiayaan defisit

    anggaran yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan dunia

    terhadap stabilitas perekonomian nasional. Bagi unit usaha yang diprivatisasi akan

    mampu memperkuat modal perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis

    dimasa depan.

    Tujuan lain adalah untuk menghentikan campur tangan aparat birokrasi

    dan politisi terhadap kebijakan manajemen perusahaan negara (BUMN). Hal ini

    disebabkan prioritas, tekanan, dan rentang waktu yang berbeda, aspek pelayanan

    sosial di satu sisi dan aspek bisnis disisi lain. Dampak privatisasi juga akan

    memperjelas tujuan sosial dan ekonomi, yang selama ini telah berbaur dan tidak

    jelas yang akhirnya tidak menguntungkan mekanisme sektor publik itu sendiri.

    Privatisasi akan membuka peluang para manajer dan pekerja dalam

    memaksimalkan potensi ide dan kreativitas yang ada. Selain itu, privatisasi

    memproduksi, „transparansi‟, yaitu membuat keputusan manajerial secara terbuka

    dan membiarkan masyarakat untuk meliht secara transparan terhadap sesuatu yang

    telah dikerjakan sebagai dampak ekonomi maupun sosial.

    Privatisasi terhadap unit usaha yang selama ini dikelola oleh negara

    dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan unit usaha dimaksud.

    Dengan privatisasi akan mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corperate

    Governance, membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi serta

    transfer manajemen kepada badan usaha. Selain itu, unit usaha yang diprivatisasi

    juga akan mendapatkan suntikan dana dari investor untuk mengembangkan

    bisnisnya dikemudian hari.54

    54

    Ibid hal. 5

  • 41

    Selain itu pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN dikarenakan

    didorong oleh organisasi-organisasi bisnis internasional serta regional yang

    menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam bisnis global. Organisasi-organisasi

    internasional tersebut diantaranya adalah GATT (General Agreement on Traffic

    and Trade), WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic

    Cooperation), dan AFTA (Asean Free Trade Area).55

    II.2.3. Bentuk Privatisasi

    Berdasarkan motif yang telah dijelaskan diatas, pemerintah melakukan

    privatisasi dengan beberapa jenis metode. Beberapa bentuk atau metode

    privatisasi perusahaan dikemukakan oleh Ernst & Young yang dikutip oleh

    Marwah M.Diah sebagai berikut 56:

    1. Auction; SOEs (State-Owned Enterprises) assets are sold to the highest bidder in open building.

    2. Negotiated sale; The price and terms of the transaction and agreed to in direct negotiations between the buyer and the seller.

    3. Tender; Bidders submit sealed bids, which are opened at announced time, which are opened at announced time, with the

    property generally going to the highest bidder.

    4. Stock floatation; The government’s share are offered on local or international capital markets.

    5. Management/employee buy out; SOE Management and/ or employees buy a controlling interest in the company.

    6. Stock distribution; A percentage of share (generally in the 10-25 percent range) in the SOE are given or sold at preferential terms to

    employees and other special groups such as former political

    prisoners.

    7. Voucher or coupon privatization; Eligible citizens are given or are sold coupon or vouchers at a nominal price, which can be

    exchanged for share in former state-own companies or in

    investment funds that control the actual company shares.

    55

    Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi

    atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal 191 56

    Ibid hal. 138

  • 42

    Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 78

    disebutkan tiga cara melakukan privatisasi yaitu 57:

    1. Initial Public Offering (IPO), adalah metode penjualan yang dilakukan

    di pasar modal, sehingga semua masyarakat bisa menjadi pemilik unit

    usaha yang di privatisasi.

    2. Strategic Sales, adalah metode penjualan unit usaha langsung kepada

    investor strategis, tidak melalui lantai bursa.

    3. Employee Management Buy Out (EMBO), adalah pembelian saham

    mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh

    manajemen perusahaan yang bersangkutan. Biasanya para manajer

    hanya mendapatkan sejumlah kecil dari modal yang dibutuhkan dan

    diikuti oleh pemodal lainnya seperti perusahaan modal ventura atau

    bank investasi. Metode EMBO ini lebih banya