Tantangan dan PeluangPerhutanan Sosial

Wiratno

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANANEmail:inung_w2000@yahoo.com; blog: www.konservasiwiratno.blogspot.com

Area 1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

Area 6

Area 7

Area Perbesaran Gambar

Kebun Sawit

Kebun Sawit

Perbesaran Gambar pada area 1

Perbesaran Gambar pada area 2

Kebun Sawit

Kebun Sawit

Kebun Sawit

Kebun Sawit

Hotspot di Prov. Jambi dan Posisi Hutan DesaSEPTEMBER 2015

Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan,Ditjen PPI, KLHK

Hotspot di Prov. Lampung dan Sumseldan PosisiHutanDesadan HutanKemasyarakatan ( September 2015)

Pak Lejie Taq, tokoh Adat Wehea

HD Pematang Gadung-Kab KetapangTipe Ekosistem Gambut

Sumber : IAR, 2013

Foto camera trap (IAR-2013)

PS di Sumatera Barat

Fungsi Kawasan HL HP HPK HPT

Luas (Ha) 641,544.68 26,359.62 2,933.13 80,001.33

Prosentase (%) 85.44 3.51 0.39 10.65

Alokasi PS sebagai“Teori Sisa”

PENUTUPAN LAHAN DI PIAPS (DILUAR 20% KEMITRAAN)

No KODE KELAS PENUTUPAN LAHAN CITRA 2014 LUAS (HA) %

1 2001 Hutan Primer 1,142,014 10.08

2 2002 Hutan Lahan Kering Sekunder 3,184,943 28.12

3 2004 Hutan Mangrove Primer 55,223 0.49

4 2005 Hutan Rawa Primer 1,026,841 9.06

5 2006 Hutan Tanaman 103,868 0.92

6 2007 Semak/Belukar 1,064,267 9.40

7 2010 Perkebunan 466,288 4.12

8 2012 Pemukiman 9,224 0.08

9 2014 Tanah Terbuka/kosong 248,363 2.19

10 3000 Savana 228,074 2.01

11 5001 Air 11,514 0.10

12 20041 Hutan Mangrove Sekunder 207,678 1.83

13 20051 Hutan Rawa Sekunder 883,596 7.80

14 20061 Hutan Tanaman Sekunder 108 0.00

15 20071 Belukar Rawa 827,506 7.31

16 20091 Pertanian Lahan Kering 197,152 1.74

17 20092 Pertanian Lahan Kering Campur 1,485,806 13.12

18 20093 Sawah 35,291 0.31

19 20094 Tambak 7,610 0.07

20 20121 Bandara 35 0.00

21 20122 Transmigrasi 538 0.00

22 20141 Pertambangan 42,234 0.37

23 50011 Rawa 99,643 0.88

Grand Total 11,327,814 100

Berdasarkan data perhitungan PIAPS, sesuai arahan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Usulan Perhutanan Sosialdibagi ke dalamdua kategori :

No KATEGORI LUAS (HA)

1 Areal indikatif yang dipetakan dalam PIAPS ± 13.462.102

2 Areal indikatif yang tidak dipetakan dalam PIAPS ± 4.223.132

J U M L A H ± 17.685.234

Kriteria

Komposisi Kawasan Hutan dalam

Usulan PIAPS shapefile per 8

Desember 2015 (Ha)Jumlah

HL HP

K.1.1 a. Kawasan Hutan Produksi yang diarahkan untuk Kelola Sosial pada Peta

Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang tidak dibebani izin

4.122 4.011.635 4.015.757

b. Lokasi yang tidak termasuk TORA di 4

Provinsi (Kalsel, NTB, Lampung, Bali)

44.815 107.292 152.107

K.2.2 Sistem Hutan Kerakyatan yang dipetakan oleh JKPP/KPSHK 1.141.483 563.912 1.705.395

K.3 Usulan PS (HKm, HD, HTR) yang sedang berproses 1.976.807 1.255.583 3.232.390

JUMLAH I 3.167.227 5.938.422 9.105.649

K.4 Gambut bebas ijin 942.104 1.280.063 2.222.167

JUMLAH II 942.104 1.280.063 2.222.167

K.1.2 Potensi Kemitraan, 20% dari luas pemegang ijin IUPHHK HT (SK.

2382/Menhut-VI/BRPUK/2015)

2.134.286

JUMLAH III 2.134.286

JUMLAH I, II dan III 13.462.102

DATA PERHUTANAN SOSIAL YANG DIPETAKAN DALAM PIAPS seluas ±13.462.102 Hektar

REKAPITULASI• Usulan Perhutanan Sosial pada areal yang belum dibebani ijin seluas ±9.105.649 hektar (K.1.1+K.2.2+K.3)• Kawasan hutan gambut bebas ijin seluas ±2.222.167 hektar. (K.4)• Potensi kemitraan, 20% dari luas pemegang ijin IUPHHK-HT (SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015) seluas ±2.134.286 hektar (K.1.2)

DATA PERHUTANAN SOSIAL YANG TIDAK DIPETAKAN DALAM PIAPS seluas ±4.223.132 hektar

Kriteria Luas (Ha)

I. Inisiatif Hutan Adat

K.2.1 Inisiatif hutan adat yang dipetakan oleh AMAN/BRWA pada semua fungsi hutan 3.603.111

JUMLAH I 3.603.111

II. Areal Indikatif Akses Masyarakat di Hutan Konservasi

K.1.1 a. Kawasan Hutan Produksi yang Diarahkan Untuk Kelola Sosial Pada Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi

yang tidak Dibebani Izin

b. Lokasi yang tidak termasuk TORA di 4 Provinsi (Kalsel, NTB, Lampung, Bali)

0

25.815

K.2.2 Hutan Kerakyatan yang Dipetakan oleh JKPP/KPSHK pada fungsi konservasi 478.498

K.3 Usulan PS (HKm, HD, HTR) yang sedang Berproses s.d. Nopember 2015 115.708

JUMLAH II 620.021

JUMLAH I dan II 4.223.132

REKAPITULASI

• Inisiatif hutan adat yang dipetakan oleh AMAN/BRWA pada semua fungsi hutan seluas ±3.603.111 hektar (K.2.1)

• Areal indikatif akses masyarakat hutan konservasi seluas ±620.021 hektar (K.1.1+K.2.2+K.3)

KEKUATAN• PS masuk dalam RPJMN

• Level Institusi meningkat

• Terpisahkannya PKPS dan PUPS

• Konsistensi dukungan LSM, beberapa Pemprov/Kab

• PIAPS sebagai strategi kepastian alokasi akses

kelola untuk masyarakat

• Kultur kerja multi pihak menguat

• Dukungan internasional menguat

• Mulai muncul best practice PS sebagai Role Model

KELEMAHAN• UPT Regional & masih minimnya NSPK

• Anggaran minim dan belum tepat sasaran

• Kompetensi SDM belum multi background

• Koordinasi lintas Es I KemenLHK masih lemah

• Keterpaduan program lintas kementerian lemah

• RPJMN belum diacu dalam RPJMD

• Koordinasi dan komunikasi pusat-daerah masih

lemah

• Monitoring & evaluasi belum efektif

• Belum ada strategi komunikasi program PS

PELUANG• Potensi area Perhutanan Sosial yang luas

• Mensinergikan PS dengan Program Pembangunan

Daerah

• Strategi penyelesaian konflik tenurial

• Strategi pemerataan akses kelola SDH

• Peranan Pokja Perhutanan Sosial dan Penanganan

Konflik di tingkat Provinsi

• Sesuai RKP 2017-Bidang Pemb Desa & Kawasan

Perdesaan

ANCAMAN• Alokasi areal tidak tepat sasaran

• Okupasi areal PS oleh perambah terorganisir

• Politisasi alokasi akses PS

• Lemahnya pendampingan oleh Pemerintah , LSM,

KPH, swasta

• Ketergantungan kelompok masyarakat pada

pendamping

• Kondisi perubahan landuse yang masif di

• sekitar PS

• Tidak dilanjutkannya PS pasca 2019

CSO INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAMNATIONAL – PROVINCE - DISTRICT

PRIVATESECTORS

Pra KondisiKeberhasilan PS

Public-Private Partnership

PenegakanHukum

Empat PrinsipTata Kelola

Fasilitasi dan

Pendampingan

Empat Prinsip Tata Kelola :

Transparansi

Partisipasi

Akuntabilitas

Pertanggung-jawabanKolektif

Ahimsa,Anekanta,Aparigraha