Pers Media

8/17/2019 Pers Media

1/45

BAB 2

TINJAUAN HUKUM MEDIA MASSA DAN PERS

2.1. Tinjauan umum terhadap Media Maa dan Per

2.1.1. Pen!ertian Media Maa

Interaksi yang terjadi antar manusia tersebut tentunya tidak terhindarkan dengan

peranan dari komunikasi. K omuni kasi antar manusia tekadang memerlukan peranan suatu

alat atau media untuk menyampaikan suatu informasi atau gagasan kepada manusia yang

lain. Penyampaian informasi yang efektif kepada khalayak ramai terkadang memerlukan

suatu media yang dapat menyebarluaskan secara cepat dan efektif kepada khalayak ramai.

Adapun media tersebut di namakan media massa.

Pengerrtian media massa atau mass media adalah media yang khusus digunakan untuk

melakukan suatu komunikasi massa.1 Adapun pengertian yang diberikan oleh Asep A hmad

H tersebut tidak terlalu detail dan menyeluruh. Pengertian dari media massa berdasarkan

Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi

untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat l uas2 atau alat yang menjadi

perantara antara sumber informasi yang terpusat dalam suatu lembaga media massa

kepada audiensi dengan jumlah yang banyak. Pengertian yang diuraikan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia menyatakan media massa sebagai sarana dalam penyebaran

informasi kepada khalayak ramai. elain itu! "rs. Atang yamsuddin juga memberikan

definisi tentang media massa. Ia menyatakan bah#a media massa adalah sesuatu yang

dapat digunakan oleh segala bentuk komunikasi! baik komunikasi persona maupun

komunikasi kelompok dan komunikasi massa.$ edangkan menurut %alaluddin &ahmat

'1()*.1$*+ media massa adalah media yang digunakan untuk menyalurkan komunikasi

seperti! tele,isi! radio! pers! film dan sebagainya.-

Apabila ditinjau dari pengertian media massa yang dinyatakan oleh %alaluddin &ahmat!

maka terdapat beberapa jenis media komunikasi.Ada beberapa jenis media komunikasi

yang telah menjadi sarana komunikasi masaa! sehingga memenuhi karakteristik dari media

massa tersebut. %enisjenis media yang memiliki karakteristik massa! yaitu /

2.1.1.1.Pers.

2.1.1.2.&adio

1 A sep A hmad.H, Analisis Teoritis Tentang Media Massa, http://ay medl ei za.bl ogspot.com/2008/04/anal i si s-teori ti s-tentang-medi a-massa. html , di akses pada tanggal 20 M ei 200.

2 !im "en#$s$n. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. %, cet. %, & al ai "$staka, hlm. '2(3 4

http://aymedl/http://aymedl/http://aymedl/http://aymedl/http://aymedl/http://aymedl/http://ogspot.com/2008/04/analhttp://ogspot.com/2008/04/analhttp://ogspot.com/2008/04/analhttp://ogspot.com/2008/04/analhttp://ogspot.com/2008/04/analhttp://aymedl/


2/45

Istilah radio dimaksudkan keseluruhan sistem gelombangsuara yang

dipancarkan dari suatu stasiun dan yang dapat diterima oleh pesa#at

penerima di rumah! di kapal dan lainlain! atau bisa dikataka radio itu

keseluruhan dari pada pemancar! studio dan pemancar penerima sekaligus.

2.1.1.$.0ele,isi*

d.Komunikasi transcendentral

ntuk selanjutnya dapat dirinci lagi ke dalam percakapan! korespondensi! isyaratisyarat!

berpikir! sembahyang! berdoa atau sebagainya.edangkan yang dimaksud komunikasi

kelompok adalah pernyataan manusia yang ditujukan kepada kelompok tertentu.

"imaksudkan suatu kelompok manusia yang mempunyai hubungan sosial yang nyata

dan yang memperlihatkan strutur yang nyata pula. Bentuk komunikasi yang ditujukan

kepada kelompok ini dapat dirinci antara lain/

a.3eramah

b.Indroktrinasi

c.Pertemuan

d.3uaching dan sebagainya. 4ihat Asep Ahmad H! Op. Cit.

-2 Asep Ahmad H! Op. Cit.

-$ "ampak positif dari tele,isi adalah/

1.5ampu meningkatkan kreatifitas dan berpikir kritis.

2.yarat dengan acara yang merangsang berpikir dan bertanya.

$.5endorong berpikir positif.

-.5endorong untuk lebih banyak membaca.

*.5emperkuat nilainilai yang dianut oleh keluarga.

6.5emberi inspirasi atas keinginan untuk belajar lebih banyak.

7.5embantu menghargai budaya lain sekaligus memberikan hiburan.

"ampak negatif dari tele,isi/

1.5empertontonkan kekerasan untuk menyelesaikan

masalah 2.5embuat anak menghabiskan banyak #aktu.

$.5enyajikan masalahmasalah yang tidak sesuai bagia

anak. -.5eningktkan perilaku dan ucapan negatif. 4ihat Ibid.

5


3/45

Isti l ah tel e,isi dal am bahasa Inggris seri ng di sebut dengan

tele,ision yang berasal dari bahasa 8unani yaitu tele 9jauh9 dan

,ision 9mel i hat9. %adi tel e,isi adalah mel i hat dari jarak jauh di

mana tele,isi memiliki konsep sebagai media massa atau

komuni kasi untuk menyampai kan pesan sehingga membantu

mi si para pemi rsanya! karena itulah tele,isi memiliki layar

sebagai media penampilan objek beserta gambar yang

mendukung kesan hidup suatu objek yaitu #arna dan suara.

2.1.1.- :ilm

:i lam adalah kesel uruhan dari pita cel l o,id di pi ndahkan keatas

kertas khusus atau kertas layar khusus sebagai gambargambar

positif. %adi yang disebut film adalah pita dan gambargambar

negatif dan positif! jelasnya adalah kesel uruhan dari pita cel l ul oi d

dan semacamnya yang mengandung gambar yang kemudian bisa

di proyeksi kan.

2.1.2. "un!i Media Maa

5edia massa sebagai sarana komuni kasi antara manusia untuk

penyebaran informasi dan gagasan. ehingga! media massa tersebut tentunya

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang!

seperti ekonomi! politik! budaya! dan sebagai nya. Adapun Pamela % hoemaker

dan tephen " &eese menyatakan ada beberapa fungsi media 'massa+ tersebut!

yaitu/6

2.1.2.1.1. ntuk penga#asan lingkungan! atau fungsi surveillance of

environment . "alam fungsi penga#asan ini! media berupaya

mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai

berbagai peristi#a di dalam atau di luar lingkungan suatu

masyarakat. Berita yang disebarluaskan diharapkan oleh

khalayak sebagai peringatan a#al agar khalayak dapat menilai

dan menyesuaikan pada kondisi yang sedang berkembang

dan

-- Pamela %. hoemaker dan tephen " &eese! Mediating the

message! second ed.! 'A/ 4ongman Publisher! 1((6+

6


4/45

berubah. :ungsi ini terlihat jelas dalam upaya mengatur opini

publik! memonitor dan mengontrol kekuasaan dan sebagainya

2.1.2.1.2.. ntuk korelasi antar bagianbagian masyarakat dalam

memberikan respon terhadap lingkungan! atau fungsi

correlation of the parts of society . :ungsi ini berkaitan dengan

interpretasi terhadap informasi dan preskripsi untuk mencapai

consensus dalam upaya mencegah konsekuensi

konsekuensi yang tidak diinginkan akan terjadi

2.1.2.1.$. ntuk transmisi; sosialisasi atau pe#arisan nilainilai

pengetahuan dari satu generasi kepada generasi berikutnya!

atau fungsi transmition of the social heritage. Pada fungsi ini!

media massa diharapkan dapat melakukan pendidikan

kepada masyarakat melalui informasi! karena melalui

informasi yang diterimanya ini! anggota masyarakat tertenti

merasa menjadi satu dengan anggota masyarakat lainnya.

:ungsi media ini menjadi sangat penting dalam memelihara

identifikasi anggotaanggota masyarakat bersangkutan.

"ahulu fungsi ini banyak dilakukan oleh para orang tua dan

guruguru sekolah! namun dengan adanya urbanisasi! setelah

banyak orang yang meninggalkan keluarga atau merantau!

atau ketika terjadi isolasi dan anonimitas pada orang banyak!

peranan media massa menjadi amat penting dalam proses

sosialisasi dan pemindahan #arisan sosial.

2.1.2.1.-. ntuk mendapatkan hiburan 'entertainment +. :ungsi ini

menunjuk pada usahausaha yang dilakukan media massa

dalam memberikan hiburan pada masyarakat. Anggota

masyarakat yang memanfaatkan media untuk fungsi ini

menjadikan media sebagai salah satu sarana untuk melepas

rasa lelah dan mengatasi kejenuhan.


5/45

Adanya media massa diterapkan dalam kehidupan seharuhari tentunya

mempunyai maksud dan tujuan yang dibutuhkan oleh manusia. Adapun maksud

dan tujuan dari media masa secara uni,ersal adalah

2.1.2.2.1. media massa sebagai sarana penyebaran informasi

2.1.2.2.2. media massa untuk kebutuhan hiburan

2.1.2.2.$. media massa untuk mendukung kegiatan Pendidikan

edangkan! pendapat orang chyana terhadap maksud dan tujuan dari media

massa tersebut terdapat - fungsi dari media massa yaitu/7

2.1.2.$.1. Informasi

2.1.2.$.2. Pendidikan

2.1.2.$.$. Hiburan dan

2.1.2.$.-. 5empengaruhi

:edier memberikan pendapat tentang fungsi dari media massa lebih detail dan

terperinci. Adapun :edier menjelaskan tentang fungsi dari media massa adalah/)

2.1.2.-.1. 5emberikan informasi kepada masyarakat

2.1.2.-.2. 5emberikan pendidikan kepada masyarakat

2.1.2.-.$. 5emberikan penerangan kepada masyarakat

2.1.2.-.-. 5emberikan hiburan pada masyarakat

2.1.2.-.*. ebagai pendorong peningkatan ekonomi dan sebagai

pertanggung ja#aban sosial

2.2. Tinjauan Umum Terhadap Per

2.2.1. Pen!ertian Per

Istilah pers berasal dari nama yang di berikan oleh mesin cetak

berhubungan dengan cara bekerjasama pada mula pertamanya! yakni

menekankan hurufhuruf ke atas kertaskertas yang hendak di cetak dengan

demikian maka segala barang yang di persen di sebut pers. "engan demikian juga

segala sesuatu yang berhubungan dengan surat kabar dalam masyarakat

dikategorikan sebagai pers. Akan tetapi! pers merupakan bagian dari media massa

yang dipergunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai.

-* Asep Ahmad H.!

Op. Cit -6., Ibid.

7 8


6/45

ejumlah pakar mempunyai pandangan yang cukup berbeda terhadap

pengertian pers. I. 0aufik dalam bukunya Hukum dan Kebebasan Pers

memberikan pengertian umum tentang pers adalah usahausaha dari alatalat

komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggotaanggota masyarakat

akan penerangan! hiburan atau keinginan mengetahui peristi#aperisti#a atau

beritaberita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan di dunia

pada umumnya.( Adapun I 0aufik menyatakan bah#a pers tersebut sebagai suatu

kegiatan penyebarluasan informasiinformasi kepada masyarakat luas! biasanya

berupa berita atas kejadian seharihari.

ah juga memberikan definisi tentang pers

dalam bukunya berjudul Delik-Delik ers Di Indonesia, yaitu /11

Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit

secara teratur berupa majalahmajalah! surat kabar! bukubuku! dan lain

sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan

sarana perjuangan untuk mencapai citacita pembangunan nasional.

Pengertian pers di Indonesia! berdasarkan sejarah perundang

undangan pers! mengalami perubahanperubahan. Pasal 7 !rond"et

Belanda yang merupakan cikal bakal lahirnya undangundang pers di Hindia

Belanda

-7 "eni Achmad! #nalisis ertanggung$a"aban idana Dalam

%indak idana enghinaan Oleh ers, 0esis 5agister Hukum ni,ersitas

Indonesia! '%akarta / 2==6+! hal. $$.

-) ah! Delik-Delik ers Di Indonesia, '%akarta / 5edia arana

Press!

1()7+! hal. $.

9 10 11


7/45

''taatsblaad @omor 7- tahun 1)*6+. 5 enurut Kranenburg dan an der Pot!

mengikuti pandangan pers dalam arti sempit! sehingga sensor terhadap sandi#ara!

bioskop dan siaran radio tidak termasuk dalam larangan sebagai dimaksudkan oleh

Pasal 7 !rond"et .12

Pers dalam arti sempit! menurut 'taatblad @omor 7- tahun 1)*6 tentang

(eglemen atas barang cetakan di Indonesia! terlihat dari Pasal 1- tentang

pengertian majalah berkala baik harian! maupun mingguan yang berisi tidak lebi h

dari 1= 'sepuluh+ lembar.1$ "alam Pasal 1( ndangndang "asar ementara

Indonesia menganut pers dalam arti luas. Hal ini disebabkan penyebutan pers

dalam pasal tersebut ialah kebebasan berekspresi yang terdiri dari freedom of

press dan freedom of speech.14 edangkan dalam ndangundang @omor 11

tahun 1(66 tentang ketentuanketentuan pokok pers! pengertuan pers yang

dianut adalah pengertian pers dalam arti sempit. Hal ini terlihat dari pengertian

pers itu sendiri! seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi /1*

)ers adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan alat

per$uangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu

media komunikasi massa yang bersifat umum berupa

penerbitan yang teratur "aktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak

diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan,

alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik

lainnya*

"alam ndangndang @omor -= tahun 1((( tentang Pers ' @o -=

0ahun 1(((+! pengertian pers berkembang kembali menjadi pengertian pers dalam

arti luas! yaitu baik media cetak maupun media elektronik. 16 Berkaitan dengan

pengertian pers dalam arti luas dan sempit ini! menurut pendapat


8/45

terlihat dalam harianharian! majalahmajalah! bukubuku dan lainlain barang

cetakan. Pendapat pers dalam arti sempit juga diuraikan oleh 5. Al#i "ahlan yang

menyatakan! bah#a pada dasarnya media siaran tidak dianggap sebagai pers

yang mempunyai hak dan kebebasan bersuara yang berbeda dari media cetak!

sehingga pengaturan tentang media inipun terus diperbaharui dan berkembang

dengan kemajuan teknologi yang pesat de#asa ini.

Adapun! alasan pembedaan ini ialah penyiaran mempergunakan public

domain 'sumber daya alam milik seluruh rakyat+! yaitu spektrum elektomagnetik

yang dikenal secara popular sebagai frekuensi radio yang digunakan untuk

penerbangan! satelit cuaca! telepon seluler! dan berbagai alat telekomunikasi

lainnya.


9/45

sebagai tiang keempat dalam negara demokrasi*6! dimana dengan perumpamaan

sebuah meja! maka pers sebagai kaki meja bersamasama dengan tiga kaki meja

lainnya! menopang meja demokrasi tersebut agar tidak runtuh*7. "isebutkan pula

bah#a diantara sekian banyak peranan pers dalam demokrasi! seperti sebagai

sejarah#an! tukang cerita! psikolog amatir! juru ramal! penajam persiti#a dan

pahla#an adapun peranan pers yang paling penting adalah sebagai penga#al

fakta*).

5edia yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang

independen! sebagai satu dari kekuasaan kembar yang tidak bertanggungja#ab

pada politisi dan berperan sebagai kekuasaan tandingan mela#an korupsi dalam

siklus kerja program pemerintahan. Bah#a karena itu disebutkan pers juga

berperan dalam pembangunan*(. Berbeda dengan hakim! penuntut umum! dan

sebagainya. 5edia tidak diangkat atau mengucapkan sumpah jabatan di depan

politisi! media

tidak menggonggong terlalu serin. 4ebih lannjut lihat


10/45

/ournalists, and the 'tories that 'hape olitical 0orld '@e# 8ork/


11/45

mengangkat dirinya sendiri dan dipertahankan oleh publik yang melihat hasil kerja

media milik perorangan sesuatu yang bernilai6=. elain itu media juga mempunyai

peranan yang khusus dalam perang korupsi! karena politisi dan pelaku korupsi

lainnya akan lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi bila kecil resiko

perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan dalam pers.


12/45

tanggal 1( 5ei 2=1=.

6* Ibid.

pers juga memuat halhal yang bersifat hiburan untuk

mengimbangi beritaberita berat 'hard ne#s+ dan artikelartikel

yang berbobot. Berbentuk cerita pendek! cerita bersambung!

cerita bergambar! tekateki silang! pojok! dan karikatur 66

2.2.2.1.-. sebagai media kontrol sosial

Adapun fungsi pers sebagai media kontrol sosial

tersebut terkandung makna demokratis yang didalamnya

terdapat unsurunsur sebagai berikut/

2.2.2.1.-.1. ocial particiption yaitu keikutsertaan rakyat dalam

pemerintahan.

2.2.2.1.-.2. ocila responsibility yaitu pertanggungja#aban

pemerintah terhadap rakyat.

2.2.2.1.-.$ ocila support yaitu dukungan rakyat terhadap

pemerintah.

2.2.2.1.-.-.. ocial 3ontrol yaitu kontrol masyarakat terhadap

tindakantindakan pemerintah67

2.2.2.1.*. sebagai lembaga ekonomi.

pers adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pers

dapat memamfaatkan keadaan disekiktarnya sebagai nilai jual

sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh

keuntungan maksimal dari hasil prodduksinya untuk

kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri.6)

Pers memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan dalam

kehidupan bernegara! dengan adanya informasi yang tepat maka dapat diambil

keputusan yang tepat. "i sini pers memegang peranan dalam memberantas

kemiskinan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh mantan presiden Bank "unia

%ames ". olfenhason! yang menyebutkan/6(

66 Ibid.

67 Ibid.

6) Ibid.

6(Ibid


13/45

Entuk mengurangi kemiskinan! kita harus membebaskan akses

kepada informasi dan meningkatkan kual itas informasi. 5 asyarakat

yang mempunyai informasi lebih baik menjadi lebih berdaya untuk

membuat pi l i han yang

elain itu! peranan pers juga ditegaskan dalam pasal 6 @o. -= tahun

1((( tentang pers. Peranan pers yang diatur dalam Pasal 6 @o. -=

0ahun 1((( adalah /7=

2.2.2.2.1. 5 emenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.

2.2.2.2.2. 5 enegakkan ni l ai ni l ai dasar demokrasi! mendorong

ter#ujudnya supremasi hukum! hak asasi manusia! serta

menhormati kebhinekaan.

2.2.2.2.$. 5 engembangkan pendapat umum berdasarkan informasi

yang tepat! akurat dan benar.

2.2.2.2..-. 5 elakukan penga#asan!kritik! koreksi dan saran terhadap hal

hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

2.2.2.2..*. 5 emperjuangkan keadi l an dan kebenaran

2.2.#. Ha$ dan Ke%aji&an Per

Kemerdekaan berpendapat! berekspresi! dan pers adalah hak asasi

manusia yang di l i ndungi Pancasi la! ndang ndang "asar 1(-*! dan "eklarasi

ni,ersal Hak Asasi 5 anusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat

untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi! guna memenuhi kebutuhan hakiki

dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. "alam me#ujudkan kemerdekaan

pers itu! #arta#an Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa!

tanggung ja#ab sosial! keberagaman masyarakat! dan normanorma agama.

7=Indonesia 'b+! Op. Cit, Pasal 6.

"alam melaksanakan fungsi! hak! ke#ajiban dan peranannya! pers menghormati

hak asasi setiap orang! karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk

dikontrol oleh masyarakat.

Pers memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman

operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta

profesionalisme. Hal ini untuk menciptakan dan menjamin kemerdekaan pers.

elain itu! tujuan lainnya untuk memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi

yang benar. Adanya landasan tersebut menciptakan hak dan ke#ajiban yang

berlaku bagi insan pers! terutama #arta#an. alah satu landasan yang harus

ditaati dan dihormati oleh para juru pencari beritaadalah kode etik jurnalistik. Adapun kode etik jurmalistik yang harus dihormati dan

ditaati oleh insan pers dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut /

Paa' 1

arta#an Indonesia bersikap independen! menghasilkan berita yang akurat!


14/45

berimbang! dan tidak beritikad buruk.

Pena(iran )

a; Independen berarti memberitakan peristi#a atau fakta sesuai

dengan suara hati nurani tanpa campur tangan! paksaan! dan

inter,ensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b; Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristi#a

terjadi.

c; Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d; 0idak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan

sematamata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Paa' 2

arta#an Indonesia menempuh caracara yang profesional dalam

melaksanakan tugas

jurnalistik.

Pena(iran)

3aracara yang profesional adalah/

a; menunjukkan identitas diri kepada narasumber

b; menghormati hak pri,asi

c; tidak menyuap

d; menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya rekayasa

pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar! foto! suara

dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan

secara berimbang

e; menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian

gambar! foto! suara

f; tidak melakukan plagiat! termasuk menyatakan hasil liputan

#arta#an lain sebagai karya sendiri

g; penggunaan caracara tertentu dapat dipertimbangkan untuk

peliputan berita in,estigasi bagi kepentingan publik.


15/45

Paa' #

arta#an Indonesia selalu menguji informasi! memberitakan secara

berimbang! tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi!

serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pena(iran

a; 5enguji informasi berarti melakukan check and recheck tentangkebenaran informasi itu.

b; Berimbang adalah memberikan ruang atau #aktu pemberitaan

kepada masingmasing pihak secara proporsional.

c;


16/45

a; 5enyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil

keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas

sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

b; uap adalah segala pemberian dalam bentuk uang! benda atau

fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Paa' -arta#an Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang

tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya! menghargai

ketentuan embargo! informasi latar belakang! dan Eoff the recordF sesuai

dengan kesepakatan.

Pena(iran

a; Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan

keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

b; ?mbargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita

sesuai dengan permintaan narasumber.

c; Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari

narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan

narasumbernya.

d; E


17/45

kelamin! dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah!

miskin! sakit! cacat ji#a atau cacat jasmani.

Pena(iran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu

sebelum mengetahui secara jelas.

b "iskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Paa' /

arta#an Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan

pribadinya! kecuali untuk kepentingan publik.

Pena(iran

a; 5enghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati

hati.

b; Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan

keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Paa' 10

arta#an Indonesia segera mencabut! meralat! dan memperbaiki

berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf

kepada pembaca! pendengar! dan atau pemirsa. Pena(iran

a; egera berarti tindakan dalam #aktu secepat mungkin! baik karena

ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

b; Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan

substansi pokok.

Paa' 11

arta#an Indonesia melayani hak ja#ab dan hak koreksi secara

proporsional. Pena(iran

a; Hak ja#ab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa

fakta yang merugikan nama baiknya.

b; Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan

kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers! baik tentang

dirinya maupun tentang orang lain.

c; Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan "e#an

Pers. anksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh

organisasi #arta#an dan atau perusahaan pers @o. -= 0ahun 1((( sendiri memuat mekanisme yang mengatur

tentang hak masyarakat untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan

menjamin hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hak ini secara

khusus diatur dalam Pasal 17 ! Pasal 1 angka 11! 12! dan 1$! dan Pasal 1* ayat


18/45

'2+ huruf 'd+ @o. -= 0ahun 1(((. Pengaturan ini tentang mekanisme

penyelesaian sengketa pers menjadi kekhasan dalam ini. Beberapa

mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam @o -= 0ahun 1(((

adalah /71

71 Anggara! &ak /a"ab 1 &ak %olak 1 &ak oreksi 1 e"a$iban

oreksi 2 riminalisasi 3emerdekaan ers 4%iga &ak, 5 e"a$iban, dan

Minus riminalisasi +ntuk


19/45

2.$.1. Penggunaan Hak %a#ab

Hak %a#an adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan

berupa fakta yang merugi kan nama bai knya

2.$.2. Penggunaan Hak K oreksi

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau

membetulkan kekeliruan informasi yang di beritakan oleh pers! baik

tentang di ri nya maupun tentang orang lain

2.$.$. Penggunaan K e#aji ban K oreksi

Adalah keharusn melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu

informasi! data! fakta! opini! atau gambar yang tidak benar yang telah

di beritakan oleh pers yang bersangkutan

5 eski pun @o -= 0ahun 1((( tidak mengatur secara kaku tentang bagai mana

penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pers! tetapi kiranya "e#an Pers

telah mengambi l si kap sebagai forum konsiliasi di mana "e#an Pers berti ndak

sebagai konsi l iator. @o -= 0ahun 1((( juga menerapkan asas imunitas bagi

penyingkapan sumber informasi dal am pemberitaan pers yang di kenal dengan hak

tolak yaitu hak #arta#an karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama

dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus di rahasiakannya. Hak tolak

ini di pergunakan untuk mempertanggungja#abkan pemberitaan di depan hukum

jika keterangan tersebut di mi nta oleh pejabat penyidik dan atau di mi nta menjadi

saksi di pengadilan.72 @amun hak tolak ini dapat di batal kan oleh putusan pengadi l

an atas dasar kepentingan atau keselamatan negara atau keterti ban umum.

2.2.*. Tinjauan uridi Terhadap Per Be&a Dan Bertan!!un! Ja%a&

@egara yang demokratis pada umumnya di ukur dengan adanya

susunan dan fungsi de#an per#akilan rakyat yang memba#akan suara

rakyat untuk

emerdekaan ers6, http/;;anggara.org;2==6;=);=1;hakja#abhaktol akhak

koreksi ke#aj i ban koreksi kri mi nal i sasi kemerdekaanpersti gahak1ke#aj i

bandanmi nuskri mi nal i sasi untuk kemerdekaanpers;! di akses pada tanggal

12 5 ei 2=1=.

72 Ibid.

http://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tolhttp://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tolhttp://anggara.org/2006/08/01/hak-jawab-hak-tol


20/45

menyelenggarakan kedaulatan di dalam negara. Kemerdekaan berfi kir dan

mengeluarkan pendapat juga merupakan salah satu ukuran tentang adanya si stem

demokrasi.7$ Kemajuan si stem demokrasi yang makin didambakan itu dapat

terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi.

Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya!

karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan

kemerdekaan berpi ki r dan mengeluarkan pendapat dal am si stem demokrasi.

Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam

sebuah negara. in 0erbit 'I0+ atau bentuk

i >i n l ai nya

2.2.-.1.2. Bebas dari sensor

2.2.-.1.$. Bebas dari pembredel an

2.2.-.1.-. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pi hak

manapun dalam kegiatan pers.

Adapun kebebasan pers tersebut dijamin oleh @egara melalui peraturan

perundangundangan dan aparatur negara tersebut. Pers yang bebas tersebut

berdasarkan prinsip kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat yang dijunjung

tinggi oleh negara terhadap bangsanya. Peraturanperaturan negara yang

menjami n tentang kemerdekaan dan kebebasan pers ialah /

7$Bambang Poernomo! ertumbuhan &ukum enyimpangan Di

7uar odifikasi &ukum idana, '%akarta / B i na Aksara! 1()-+! hal. -*.

7- %akoeb


21/45

2.2.-.2.1. Pasal 2) " 1(-*! berbunyi kemerdekaan berseri kat

dan berkumpul! mengeluarkan pi ki ran dengan l isan dan tulisan!

dan

sebagai nya di tetapkan dengan ndang ndang.

2.2.-.2.2. Pasal 2) : " 1(-*! berbunyi setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya! serta berhak

untuk mencari! memperoleh! memiliki! menyimpan! mengolah!

dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala

jenis saluran yang tersedia.

2.2.-.2.$. 0ap 5P& @o. DII;5P&;1(() tentang Hak A>asi 5anusia

pada pasal 2= dan 21 yang bebunyi /

2.2.-.2.-. Pasal 2= / etiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di

lingkungan sosialnya.

2.2.-.2.* Pasal 21 / etiap orang berhak untuk mencari! memperoleh!

memiliki! menyimpan! mengolah! dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

2.2.-.2.6. @o. -= 0ahun 1((( tentang pers pasal 2 dan pasal - ayat 1 /

2.2.-.2.6.1. Pasal 2 berbunyi Kemerdekaan pers adalah salah

satu #ujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip

prinsip demokrasi! keadilan! dan supremasi hukum.

2.2.-.2.6.2. pasal - ayat 1 berbunyi Kemerdekaan pers dijamin

sebagai hak asasi #arganegara.

Apabila ditinjau dari peraturan tersebut! maka dapat disimpulkan bah#a

kemerdekaan pers tersebut sangat dijamin oleh untuk dilaksanakan bagi bangsa

Indonesia. Adanya pers yang bebas dan merdeka dalam penyampaian informasi!

maka hal ini akan berguna bagi kemajuan segala aspek dari bangsa Indonesia!


22/45

terutama dalam membantu pembangunan nasional. Informasi yang disampaikan

tersebut tentunya berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan faktafakta

yang sebenarnya mengenai keadaan lingkungan sekitar kita.

Ada substansi yang tidak kalah pentingnya juga dalam kemerdekaan pers

juga tersebut. Kemerdekaan dan kebebasan pers tersebut juga merupakan bagian

dari hak asasi manusia. Berkaitan dengan kemerdekaan dan kebebasan pers

tersebut! maka terdapat 2 hak asasi yang berkaitan dalam hal ini! yaitu hak untuk

memperoleh informasi dan hak untuk menyatakan pendapat. Kegiatan pers

tersebut merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi atau gagasan

tersebut. Hal ini sebagai hak dari pers untuk menyatakan informasi! faktafakta! dan

pendapatnya kepada khalayak ramai. 5asyarakat sebagai sasaran dari kegiatan

pers tersebut tentunya berhak untuk untuk menerima dan mendengarikan

informasi! faktafakta! atau pendapat yang disampaikan oleh pers tersebut.

Keberhasilan untuk pencapaian kebebasan pers Indonesia ini tentunya

memerlukan perjuangan yang panjang. Pada >aman


23/45

kebebasan pers! tidak ada sensor! tidak ada breidel!

setiap #arganegar dapat malakukan perusahaan pers

' @o. 11 tahun 1(66+. @amun muncul @o. 21 tahun

1()2 tentang pokok pers. "i dalamnya mengatur tentang

urat Ijin saha Penerbitan Pers 'IPP+ serta menteri

penerangan dapat membatalkan IPP #alaupun tidak

menggunakan istilah breidel.

2.2.-.$.1.2. Peri'a$u Aparat! yaitu perilaku aparat dengan cara

menelpon redaktur! mengirimkan teguran tertulis ke

redaksi media massa! membreidel surat kabar dan

majalah! kekerasan fisik pada #arta#an! menangkap!

memenjarakan! bahkan membunuh #arta#an.

2.2.-.$.1.$. Pen!adi'an Maa4 Ketidak puasan atau merasa dirugikan

atas suatu berita dapat menimbulkan pengadilan massa

dengan menghukum menurut caranya sendiri! menteror!

penculikan pengrusakan kantor media massa! dll.

2.2.-.$.1.-.. Peri'a$u per endiri4 perolehan laba menjadi lebih

utama daripada penyajian berita yang berkualitas dan

memenuhi standar etika jurnalistik! karena imingiming

keuntungan yang lebih besar .

2.2.-.$.2. Pen5a'ah!unaan $e&e&aan per yaitu insan pers memamfaatkan

kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan %urnalistik

yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya.


24/45

Pers dalam melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada

khalayak ramai harus di lakukan secara bertanggungja#ab. Adapun kegiatan pers

bertanggungja#ab tersebut berarti bah#a pers dalam melaksanakan kegiatannya

harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan normanorma

yang berlaku di masyarakat. Adapun landasan idi i l yang harus ditaati oleh insan

pers dalam menyampaikan kegi atan pers! yaitu /2.2.-.-.1.4andasan idiil adalah :alsafah Pancasila 'Pembukaan

" 1(-*+.

2.2.-.-.2.4andasan Konstitusi adalah " 1(-*

2.2.-.-.$. 4andasan 8uridis adalah Pokok Pers yaitu @o. -=

tahun 1(((.

2.2.-.-.-.4andasan Profesional adalah Kode ?tik %urnalistik

2.2.-.-.*.4andasan ?tis adalah tata nilai yang berlaku di masyarakat.

2.#. Tinjauan Umum Terhadap Surat Pem&a6a

urat Pembaca merupakan salah satu instrumen penting yang sering

digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyampaikan informasi dan

pendapatpendapatnya kepada khalayak ramai. "efinisi urat Pembaca menurut

"enis 5c.Juil adalah jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dan

penerima melalui berbagai macam umpan balik.7) urat Pembaca merupakan

bagian dari pers! dimana penulis dari urat Pembaca tersebut tidak dilakukan oleh

kalangan pers! melainkan dari masyarakat. Akan tetapi! penulisan surat pembaca

tersebut harus mengacu kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang

undangan yang berkaitan dengan pers.

7) #nalisis isi topik, nada dan tanggapan surat pembaca metropolis

"acht harian $a"a pos terhadap D#M kota 'urabaya, % %elkom Divre 8

9 /atim dan % 7: distribusi /a"a

%imur#rea pelayanan.

http/;;docs.google.com;g,ie#

aL,MGLcache/paD,Gk17y)8%/digilib.petra.ac.id;jiunkpe;s1;ikom;2 ==6;jiunkpe

nss12==6*1-=2=7(-=27metropolis

chapter2.pdfNfungsiNsuratNpembacaMhlLidMglLidMsigLA:Jj3@H*AoCp#0

0lm=6dh" )t#cG


25/45

Adanya surat pembaca ini sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat.

Hal ini sesuai menurut pendapat abam 4eo Batubara selaku aki l Ketua "e#an

Pers. Ia menyatakan bah#a surat pembaca sebagai #adah bagi masyarakat guna

mengutarakan persoalannya atau mengkritik penguasa dan pengusaha.7( @amun!

hubungan surat pembaca dengan perlindungan konsumen adalah terfokus untuk

mengkritik kinerja pelaku usaha. Hal ini tentunya dapat menciptakan simbiosis

mutualisme antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen dapat terbantu

aspirasinya untuk didengar ol eh pelaku usaha! sehingga ketidakpuasan konsumen

terhadap barang atau jasa tersebut dapat ditanggulangi. Bahkan aspirasi dari

konsumen tersebut dapat mendorong; memoti,asi pihak ber#enang untuk turut

serta dalam permasalahan yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen.

Perspektif pelaku usaha terhadap surat pembaca ini sebagai tolak ukur untuk

meningkatkan kualitas pelayanan atas perdagangan barang dan jasanya tersebut.

Adapun pemikiran yang lain terhadap pelaku usaha untuk memperbaiki kualitasnya

tersebut untuk menjaga kredi bi l itas dan nama baik dari pelaku usaha.

2.*. De'i$ Pidana Per dan Pertan!!un!ja%a&an Pidana 7'eh

Per 2.*.1. De'i$ Pidana Per

Peraturan dan karangan para ahli! tidak terdapat satu pengertian

tentang delik pers. Hal ini mengakibatkan pengertian pers selalu

berkembang! sehingga pengertian delik pers tersebut dapat menjadi dari

pengertian yang sempit dan berkembang menjadi arti yang luas. 5enurut ex

peraturan Deuk ers (eglement 1)*6! pengertian delik pers adalah

kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang

berupa melipat gandakan tulisan! hasil seni lukis dan teks musik yang

dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia.)= edangkan! pengertian

delik pers

7(De"an ers; 'urat embaca %anggung /a"ab (edaksi !

http/;;###.tempointeraktif.com;hg;layanan publik;2==(;=*;1$;brk!2==(=*1$

176=61!id.html! diakses pada tanggl *


26/45

tersebut mengikuti ,! maka pengertian delik pers adalah kejahatan

yang dilakukan dengan alat percetakan.)1

Kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers tidak

didapatkan pada Kitab ndangundang Hukum Pidana yang pastinya.)2

"engan demikian untuk mengetahui kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu

kejahatan yang melalui pers dapat dikatakan sebagai delik pers! maka dapat

dilihat beberapa pendapat sarjana sebagai berikut/)$

2.-.1.1.1. Pendapat


27/45

2.-.1.1.$.1.Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari

pernyataan pikiran dan perasaan orang

2.-.1.1.$.2. Harus dilakukan dengan barang cetakan

2.-.1.1.$.$. Harus ada publikasi.)6

Beberapa pengertian delik pers yang telah diuraikan tersebut! maka

dapatlah disimpulkan bah#a adanya beberapa batasan tentang delik pers

tersebut. Adapun batasanbatasan yang dapat disimpulkan sebagai delik

pers! yaitu/

2.-.1.2.1. "alam pengertian umum! delik pers adalah kejahatan atau

pelanggaran yang dilakukan melalui pers

2.-.1.2.2. "alam pengertian menurut peraturan 'yuridis+ sebagaimana

tercantum di dalam (eglement op de Druks" erken 1)*6! delik

pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan

mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan

tulisan! hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh

pekerjaan mesin atau bahan kimia

2.-.1.2.$. "alam pengertian yang dibatasi menurut para ahli hukum!

dengan persyaratan/

2.-.1.2.$.1. Berupa pernyataan pikiran atau pendapat orang

2.-.1.2.$.2. "ilakukan dengan melalui alat cetak atau pers

2.-.1.2.$.$. "an harus adanya publikasi telah terjadi delik.

Pengertian delik pers menurut ahli hukum yang dibatasi dengan tiga

persyaratan tersebut di atas memba#a konsek#ensi! bah#a apabila tidak

memenuhi syarat pertama lebih dahulu maka tidak termasuk golongan delik

pers.)7

)6 B.A. 5analu! Delik-Delik ers Di Indonesia, '%akarta / P0. 5edia

arana Prees! 1()7+!

hal. 67.

)7 Bambang Poernomo! Op. Cit, hal. *2.


28/45

2.*.2. De'i$ Pidana Per Ditinjau dari Perpe$ti( KUHP

"eli k penghi naan secara khusus diatur dalam bab DI Kitab

ndang ndang Hukum Pidana 'K HP+ yang terdiri atas 12 Pasal!

yakni Pasal $1= sampai pasal $21 KHP. Penghinaan adalah

menyimpang nama baik dan kehormatan seseorang! yang bukan dalam

arti seksual! sehingga orang itu merasa dirugikan.)) edangkan menurut

&. oesilo! tindak

kejahatan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik

seseorang. A kibatnya! yang di rang merasa malu. Kehormatan yang diserang

hanya mengenai kehormatan tentang nama bai k! bukan kehormatan dalam

lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung

anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang

menyinggung kehormatan seseorang dalam bidang seksual tidak termasuk

dalam kejahatan penghi naan! akan tetapi masuk ke dalam ruang lingkup

kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan yang diatur

dalam Pasal 2)1 sampai dengan $=$ KHP. 4eden 5 arpaung membagi

tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik ke dalam 7 bagian! yaitu /

)( 2.-.2.1.1. menista

2.-.2.1.2. menista secara tertul is

2.-.2.1.$. fitnah

2.-.2.1.-. penghi naan ri ngan

2.-.2.1.*. pemberitahuan fitnah

2.-.2.1.6. persangkaan palsu

2.-.2.1.7. penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.

ina Armada sendiri menjelaskan bah#a bentuk penghi naan dalam KHP

terbagi dalam 6 bagian! yaitu /

2.-.2.2.1. pencemaraan 'amaad +.

2.-.2.2.2. pencemaran tertul is 'smaadschrift +.

2.-.2.2.$. penghi naan ri ngan 'eenvoundige belediging +

)) ina Armada! 0a$ah &ukum idana ers, Pustaka Kartini! %akarta!

1()(! hal. *2.

)( 4eden 5arpaung! %indak idana ehormatan, '%akarta /

&ajagrafindo Persada! 1((7+

hal. 1=.


29/45

2.-.2.2.-. fitnah 'laster +

2.-.2.2.*. fitnah pengaduan 'lasterli$ke aamklacht +

2.-.2.2.6. fitnah tuduhan 'laterli$ke

verdachtmaking +

sedangkan &. oesilo membagi kejahatan penghinaan ke dalam 6

kategori! yaitu /(=

2.-.2.$.1. 5enista 'Pasal $1= ayat 1 KHP+

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik

seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan

dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu! dihukum

karena menista! dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan

bulan atau denda sebanyakbanyak &p. -.*==!

2.-.2.$.2. 5enista dengan tulisan 'Pasal $1= ayat 2 %o ayat $ KHP+

2; %ika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang

disiarkan! dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum! maka

diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3; 0idak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis! jika

perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena

terpaksa untuk membela diri 'KHP 1$-s! 1-2s! 2=7! $11s!

$1(s! -)$! -))+2.-.2.$.$.. 5emfitnah 'Pasal $11 KHP+

'1+. Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan

tulisan! dalam hal ia dii>inkan untuk membuktikan tuduhannya itu!

jika ia tiada dapat membuktikan tuduhannya itu! jika ia tiada dapat

membuktikan dan jika tuduhan

(= ina Armada! 0a$ah &ukum idana ers, '%akarta / Pustaka Kartini!

1()(+ hal. *2*$.


30/45

itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar! dihukum karena salah

memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

'2+. "apat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut

dalam Pasal @o. 1$ 'KHP $12s! $16! $1(! -))+

2.-.2.$.-. Penghinaan &ingan 'Pasal $1* KHP+

0iaptiap penghinaan dengan sengaja yang tiada bersifat menista atau

menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang baik di

tempat umum dengan lisan! atau dengan tulisan! maupun dihadapan

orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan! begitu pun

dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya! dihukum karena

penghinaan ringan! dengan hukuman penjara selamalamanya empat

bulan dua minggu atau denda sebanyakbanyaknya &p. -.*==! 'KHP

1$-s! 1-2s! $1=! $16! $1(! -))+.

2.-.2.$.*. 5engadu dengan memfitnah 'Pasal $17 KHP+

1; Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan

surat pengaduan atas pemberitaan yang palsu kepada pembesar @egeri

tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik itu jadi

tersinggung! maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah!

dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

2; "apat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut

dalam Pasal $* @o. 1$ 'KHP 72! 22=! $1=! -))+.

2.-.2.$.6.. 5enyuruh dengan 5emfitnah 'Pasal $1) KHP+

'1+.Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan sesuatu perbuatan!

menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu

perbuatan yang dapat dihukum! maka dihukum karena tuduhan

memfitnah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

'2+ "apat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut pada

Pasal $* @o. 1$ 'KHP $1(! -))+.

Apabila di tinjau terhadap objek pembinaan! maka sasaran dari

delik pidana penghinaan tersebut dapat digolongkan / 2.-.2.-.1.

terhadap pribadi perseorangan.


31/45

2.-.2.-.2. terhadap kelompok;golongan

2.-.2.-.$. terhadap institusi;lembaga

2.-.2.-.-. terhadap suatu agama.

2.-.2.-.*. terhadap para pejabat yang meliputi pega#ai negeri! kepala negara!

atau #akilnya dan pejabat per#akilan asing

2.-.2.-.6..terhadap orang yang sudah meninggal

0idak semua pembagian penghinaan sebagaimana diuraikan tersebut

berhubungan dengan pers. 5emang terhadap objek;sasaran penghinaan!

pers dapat melakukan kepada semuanya. Begitu pula dalam cara penghinaan!

cara penghinaan yang dapat dilakukan oleh pers dapat secara lisan dan

tulisan. @amun dalam sudut pembagian KHP! pers hanya berkaitan dengan

cara tertulis 'tulisan+. "an tentang bentuk penghinaan yang terdapat dalam

KHP juga tidak seluruhnya berhubungan dengan pers. 3uma tiga bentuk

saja yang berkaitan dengan pers yaitu / pencemaran tertulis! penghinaan

ringan! dan fitnah.(1 ecara garis besar KHP membedakan antara kejahatan

menista 'Pasal $1= KHP+ dan memfitnah 'Pasal $11 KHP+. Kedua tindak

kejahatan itu samasama berakibat rusaknya kehormatan atau nama baik

orang lain. Perbedaannya adalah dalam hal memfitnah! pelaku sudah

mengetahui bah#a tuduhannya tidak benar! tetapi ia tetap melakukannya. %adi!

terdapat kesengajaan! edang dalam delik menista! unsur kesengajaan tidak

ada atau tidak perlu dibuktikan!


32/45

lebih berat daripada perbuatan menista. Pada saat a#al KHP disusun! istilah

pencemaran atau mencemarkan nama baik belum dikenal. Istilah pencemaran

nama atau menyerang kehormatan orang lain baru muncul sekitar pertengahan

tahun 7=an. Perbuatan pencemaran nama baik atau mencemarkan

kehormatan mempunyai arti yang sama dengan perbuatan menista seperti

diatur didalam Pasal $1= KHP. ecara singkatnya adalah! perbuatan

mencemarkan nama baik atau mencemarkan kehormatan termasuk juga

dalam kategori tindak kejahatan menghina.

alah satu kata kunci penghinaan adalah mencemarkan nama baik.

5encemarkan mempunyai artian merusak! menodai! membuat jadi kotor dan

buruk pada suatu nama baik 'reputation+ seseorang atau sekelompok orang

dengan caracara yang tidak baik seperti menyebarluaskan pernyataan yang

tak berdasarkan fakta. @ama baik atau reputasi lebih banyak berbicara

tentang karakter atau kepribadian seseorang! bukan presatasi. Bila!

kepribadian seseorang yang positif;baik dihadapkan dengan stigma buruk! ia

akan merasa malu dan dengan sendirinya akan tersinggung.


33/45

dituntut! tanpa perlu ada pengaduan dari yang dihina. "i negaranegara barat!

kasus penghinaan tertulis dipisahkan;dibedakan menjadi libel per se

4 penghinaan formil+ dan libel per ?uod 'penguhinaan materiil+. 3ontoh libel per

?uod 'penghinaan materiil+ / berita seorang bintang film kenamaan yang

melahirkan bayinya pada tanggal 1= April 2==-! sang #arta#an penulis

kemudian menambahkan #anita tersebut menikah dengan suaminya

sekarang pada tanggal 1* inah dengan

kekasihnya! jauh sebelum mereka menghadap penghulu.

Pada libel per se 'Penghinaan formiil+! unsur penghinaan! fitnah! atau

pencemaran nama baik tak perlu dibuktikan! karena secara jelas tersurat

didalam pernyataan atau informasi yang dipermasalahkan. Pernyataan atas

informasi tersebut inherently derogatory 'mengandung arti menghina!

merendahkan! melecehkan+. 3ukup bagi si penggugat untuk membuktikan

bah#a pernyataan tersebut memang dibuat;ditulis oleh tergugat! "i beberapa

negara bagian Amerika! kerugian akibat suatu pencemaran nama baik secara

tertulis tidak lagi perlu dipertunjukkan atau dibuktikan oleh penggugat. %adi!

dari suatu penjelasan ini maka dapat disimpulkan bah#a unsureunsur

penghinaan adalah /

2.-.2.*.1. pernyataan.

2.-.2.*.2.. yang tidak berdasarkan fakta! bahkan mengandung unsure niat.

2.-.2.*.$. ditujukan kepada seseorang yang identitasnya diketahui.

2.-.2.*.-. dipublikasikan

2.-.2.*.*. menimbulkan kerugian pada korban! karena pernyataan tersebut

dapat berakibat timbulnya kebencian terhadap korban! pelecehan

terhadap korbang! pengihinaan terhadap korban! merendahkan

martabat Koran! pengucilan terhadap Korban ! atau kerugian

terhadap bisnis korban.

"apatkah delik penghinaan oleh pers dikategorikan sebagai

pelanggaran terhadap pasal * ayat 1ndangndang 0entang Pers Apabila

dilihat secara


34/45

teliti! maka ja#abannya adalah ya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal tersebut

yang bersenbut yang berbunyi / EPers nasional berke#ajiban memberitakan

peristi#a dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa

kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.F "elik penghinaan

pers dapat disamakan sebagai pelanggaran terhadap isi Pasal * ayat 1

ndangndang @o. -= 0ahun 1((( karena delik penghinaan tentang Pers

sudah tidak menghormati atau melanggar normanormanorma agama! rasa

kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah ' presumption of

innocence6.

Adaoun pengertian dengan norma adalah suatu ketentuan yang

mengenai sikap! yang harus diambil oleh setiap orang dalam kehidupan

seharihari 'tindak tanduk atau aturan hidupgedragregel atau leefregis6.

@orma tidak hanya terdapat di dalam hukum pidana tetapi juga dalam lainlain

lapangan! misalnya dalam hukum perdata! agama! dan kesusilaan.($ "alam

setiap agama yang berada di Indonesia mengajarkan nilainilai agama kepada

para penganutnya yang mana salah satunya adalah menghormati 'hakhak+

orang lain.

@ilainilai untuk menghormati orang lain dalam agama Islam dapat

dilihat dalam AlJurOan urah An@isa ayat )6! yaitu / EApabila kamu

dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu

dengan lebih baik! atau balaslah dengan serupa. esungguhnya Allah

memperhitungkan sesuatu.F 5enurut para musafirin 'ahli tafsir+ "epartemen

Agama &epublik Indonesia.(-! dalam ayat tersebut Allah 0 mengajarkan

kesopanan dan tata pergaulan kepada manusia dalam bermasyarakat agar

mereka terpelihara hubungan persaudaraan antara anggota masyarakat satu

dengan lainnya. 0indak pidana penghinaan terangterangan menginjakinjak

atau sangat melanggar norma keagamaan dalam menghormati orang lain.

elanjutnya tindak penghinaan terbukti melanggar rasa kesusilaan

yang tumbuh dalam masyarakat. Kesusilaan adalah tingkah laku dalam

hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan

kepada kata hati

($ atochid Kartanegara! &ukum idana umpulan uliah, Balai

4ektur 5ahasis#a! hal.

$*.

(- "epartemen Agama &.I! #l-@uran dan %afsirnya /ilid >,icaksana! emarang! 1(($. Hal 2-22-$.

nurani.(* Kesusilaan yang dimaksud disini adalah dalam arti luas! bukan hanya

menyangkut soal kebirahian hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu


35/45

kelompok masyarakat yang bersangkutan.(6 Kesusilaan tidak hanya terbatas

bagi orangorang yang memeluk suatu agama tertentu saja! melainkan juga

bagi mereka yang tidak mengakui sesuatu agama.


36/45

pers 'penghakiman oleh pers yang menyatakan seseorang bersalah

sekalipun pengadilan belum menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak+

dan melanggar asas dari praduga tak bersalah dari seseorang. 0erlebih lagi

dalam tindak penghinaan. 0indak penghinaan dapat digolongkan sebagai

pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Berita yang mempunyai

unsure penghinaan di dalamnya! berarti mengandung! yaitu /()

2.-.2.6.1. pemberitaan yang tidak benar 'false+

2.-.2.6.2. pers telah sembrono tanpa menghiraukan untuk mencari

fakta yang benar 'reckless disgregard of the truth.

2.-.2.6.$. merugikan nama baik seseorang dari berita tersebut! dan

2.-.2.6.-. adanya niat jahat 'malice+ sekalipun hal tersebut harus

dibuktikan terlebih dahulu.

emua unsur tersebut terangterangan telah menginjak hak asasi

manusia mengenai asas praduga tak bersalah pada seseorang! dengan

menyatakan seseorang itu bersalah sekalipun berita tersebut adalah tidak

benar 'false6.

2.*.#. Tan!!un!ja%a& Pidana 7'eh Per

5engenai masalah pertanggungja#aban pidana tidak dapat dipisahkan

dari masalah perbuatan pidana. Kedua hal tersebut merupakan pengertian

dasar dalam hukum pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada

dilarangnya perbuatan. Apakah orang itu kemudian juga dipidana! tergantung

pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan

atau tidak(( ebab asas dalam pertanggungja#aban pidana adalah tidak

dipidana jika tidak ada kesalahan 'goen straf Aonder schuld6. Asas ini tidak

diatur dalam KHP! tetapi berlaku dalam praktek peradilan di Indonesia.

"engan demikian surat untuk dapat menjatuhkan pidana tidak cukup orang itu

telah melakukan perbuatan pidana! tetapi juga masih harus dilihat apakah

orang itu mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungja#ab.()5ardjono &eksodiputro! &ak #sasiManusia Dalam 'istem

eradilan Indonesia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum

I! %akarta! 1(((! hal. 116.

((&oeslan aleh! erbuatan idana dan ertanggung$a"aban

idana, Dua engertian Dasar Dalam &ukum

idana, Aksara Baru! %akarta! 1()1! hal. )=.


37/45

ntuk adanya pertanggungja#aban pidana harus jelas terlebih dahulu

siapa yang dapat sipertanggungja#abkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih

dahulu siapakah yang dinyatakan sebagai membuat;pelaku suatu tindak

pidana. 5engenai hal apakah yang dipertanggungja#abkan itu diminta atau

tidak! adalah merupakan urusan kedua. 0entunya tergantung pada

kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu

dirasa perlu atau tidak perlu menurut pertanggungja#aban tersebut. "engan

demikian tanggungja#ab itu selaku ada meskipun belum adanya kepastian

tuntutan dari pihak yang berkepentingan! jika pelaksanaan peranan yang telah

berjalan tersebut ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang

diinginkan. "emikian pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan

pidana atau delik. "ari pendapat para sarjana! dapat diambil kesimpulan

bah#a untuk adanya kemampuan bertanggungja#ab! harus ada /

2.-.$.1.1. Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yang

baik dan buruk! yang sesuai dengan hukum dan yang mela#an

hukum.

2.-.$.1.2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut

keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.1== Pertanggungja#aban

pidana tak hanya dapat dikenakan kepada orang saja tapi juga kepada

badan usaha yang berbentuk badan hukum. Begitu juga dengan pers! pers

dapat dikenakan pertanggungja#aban pidana korporasi

karena seperti yang tercantum didalam ndangndang @o. -= 0ahun 1(((

0entang Pers! telah dijelaskan bah#a pers di Indonesia adalah berbentuk

perusahaan 'korporasi+. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang

menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak! media

elektronik! dan kantor berita! serta perusahaan media lainnya yang secara

khusus menyelenggarakan menyiarkan! atau menyalurkan informasi.1=1

5engenai mengapa korporasi pers harus bertanggungja#ab secara

pidana delik penghinaan yang dilakukan! selain semua doktrindoktrin yang

berlaku pada pertanggungja#aban pidana korporasi dapat dikenakan atau

1== 5oeljatno! #Aas-#Aas &ukum idana, :akultas Hukum C5!

8ogyakarta! 1(76! hal.

21-.

1=1Indonesia 'b+!


38/45

diberlakukan kepada korporasi pers! ada pengurus korporasi dapat dianggap

sebagai perbuatan korporasi itu sendiri jika memenuhi dua syarat /

2.-.$.2.1. Pengurus itu harus mempunyai kekuasaan untuk menentukan

apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak.

2.-.$.2.2. perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan

perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau la>imnya

diterima dalam dua kriteria itu! dimanakan i$Aerdreed

formule 4formula ka"at besi6

Penrbit dan pencetak dapat dikenakan pertanggungja#aban pidana

apabila pers tersebut melanggar suatu tindak pidana. Hal ini seperti yang

sudah diatur dalam Pasal ** KHP dan Pasal *6 KHP. Pasal ** KHP

menjelaskan! yaitu /

'1+. "ipidana sebagai pelaku delik /

a; 5ereka yang melakukan 4pleger6! yang menyuruh melakukan

'doen plegen+ dan yang turut serta melakukan perbuatan

'medepleger +.

b; 5ereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu! dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat! dengan kekerasan!

ancaman atau penyesatan! atau dengan memberi kesempatan!

sarana atau keterangan! sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan 'membujuk! uitlocker+

c; 0erhadap penganjur! hanya perbuatan yang sengaja

dianjurkan sajalah yang diperhitungkan! beserta akibat

akibatnya.

edangkan! menurut Pasal *6 KHP! dipidana sebagai pembantu

kejahatan 'medeplichtige6 /

2.-.$.$.1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada #aktu

kejahatan yang dilakukan

2.-.$.$.2. mereka yang sengaja memberi kesempatan! sarana atau

keterangan untuk melakukan kejahatan.

"alam Pasal ** KHP! ancaman hukuman yang diberikan kepada peserta

adalah sama bagi pelaku. edangkan bagi pembantu kejahatan seperti yang


39/45

dijelaskan dalam Pasal *6 KHP! ancaman hukuman yang diberikan

dikurangi sepertiga dari hukuman pokok 'diatur dalam Pasal *7 ayat 1K H

P+. 0etapi dalam asas penyertaan terdapat batasan! yaitu dalam hal

membantu pelanggaran seseorang tidak dapat dikenakan pidana 'diatur

dalam Pasal 6= KHP+. elanjutnya kita akan membahas secara satu persatu

secara urut! pihakpihak pers yang harus bertanggungja#ab berdasarkan

konsep penyertaan.

2.*.*. Pertan!!un!ja%a&an Penu'i atau %arta%an

arta#an merupakan orang yang terjun langsung dalam peliputan dan

penulisan a#al berita! dialah orang yang secara langsung menghasilkan suatu

berita! tanpa kehadi ran #arta#an atau penul is maka berita tersebut tidak akan

lahir. %adi secara otomatis ia bertanggungja#ab penuh atas tulisannya.


40/45

sebagai pembantu kejahatan 'medeplichtige6.

Pemi mpi n redaksi di sebut sebagai pelaku ' pleger6 apabi la tulisan

tersebut merupakan karyanya tersendiri atau tulisan dari seseorang yang telah

dirubah oleh pemimpin secara mendasar! sehingga isinya menjadi berbeda

dengan tulisan yang asli sehingga tulisan tersebut dapat disebut sebagai

karyanya 4"erkatuk6 sendiri. Akan tetapi jika tulisan tersebut menyebutkan

penulisnya 'asli karya orang lain+ dan tidak ada perubahanperubahan dari

pemimpin redaksi! maka pemimpin redaksi dapat di kenakan sebagai turut

serta melakukan perbuatan 'medepleger6 atau sebagai pembantu kejahatan

'medeplichtige6 0erdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hal ini.

imons! an Hammel dan ahli hukum lain menganggap pemimpin redaksi

sebagai suatu pembantu kejahatan 'medeplichtige6! sedangkan an Hattum

melihat sebagai lebih daripada suatu pembantu atau turut serta melakukan

'medepleger+.1=$ Perbedaan ini perlu dicermati dengan teliti! karena hukuman

yang diberikan kepada medepleger dan medeplichtige berbeda. "alam

mengkonstruksikan pertanggungja#aban pidana bagi pemimpin redaksi! baik

itu sebagai pleger ! medepleger, maupun medeplichtige! pemimpin redaksi

tersebut harus memenuhi dua syarat! yaitu /1=-

2.-.*.1. pemimpin redaksi harus mengetahui tentang isi dari

tulisan tersebut mempunyai sifat pidana.

2.-.*.2. pemimpin redaksi harus sadar akan sifat pidana dari

tulisan tersebut.

1=$


41/45

5engenai pemimpin redaksi harus sadar! Indriyanto eno Adji berpendapat

bah#a nilai kesadaran itu dapat ditentukan dari tingkat integritas! edukasi!

ataupun kemampuan keahlian penilaian terhadap tulisan atau gambar yang

akan dipublikasikan tersebut.1=*

Kedua syarat inilah yang harus dipergunakan untuk dapat memberikan

tanggungja#ab pidana bagi pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi tidak

dipertanggungja#abkan sebagai medepleger ataupun medeplichtige! apabila

kedua syarat atau salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi.

0erhadap pernyataan bah#a tulisan diluar tanggungja#ab redaksi! hal itu baru

dapat dibenarkan jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi oleh redaksi. 5isal!

redaksi tidak mengetahui se#aktu tulisan itu dimasukkan karena ia sedang

tidak ditempat! diluar kota atau diluar negeri! sedang cuti! dan sedang sakit.

2.*., Pertan!!un!ja%a&an Pener&it

"alam pertanggungja#aban pidana yang dapat dikenakan kepada

organisasi pers! pihak penerbut dapat pula untuk harus

mempertanggungja#abkan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 KHP!

yang menyatakan /

2.-.6.1.1.5engenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan!

penerbitnya selaku demikian tidak dapat dituntut apabila dalam

barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya!

sedangkan pembuatnya dikenal! atau setelah dimulai

penuntutan! pada #aktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan

oleh penerbit

2.-.6.1.2.aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakan

terbit! tidak dapat dituntut atau sudah menetap diluar Indonesia. "ari

ketentuanketentuan yang termuat dalam pasal tersebut! penerbit tidak

dapat dituntut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut /

2.-.6.2.1. pada barang cetakan telah dimuat nama dan tempat

tinggal penerbit.

1=* Indriyanto eno Adji! ebiasaan ers;%untutan ebebasan

#bsolut, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof


42/45

Apabila syarat dalam point 1 tidak terpenuhi sedangkan syarat dalam point 2

dan point $ terpenuhi! maka pertanggungja#aban akan dilihat berdasarkan

ajaran penyertaan. "alam hal ini! penerbit dapat diklasifikasikan sebagai

pihak yang turut serta melakukan perbuatan 'medepleger + atau sebagai

pembantu kejahatan 'medeplichtige+.

Pendapat yang menyatakan bah#a penerbit sebagai medeplichtige

dikemukakan oleh an Hattun dan an Hammel! karena penerbit dianggap

hanya bertindak sebagai pelaksanaan dari publikasi. edangkan yang

menyatakan penerbit sebagai medepleger dikemukakan oleh %onkers dan

Pompe! dengan alasan bah#a pada delik pers biasanya ada kerjasama

antara penulis dengan penerbit.1=6 0etapi apabila syarat dalam point 1

terpenuhi sedangkan point b dan c tidak terpenuhi! maka penerbit dapat

dituntu melalui Pasal -)$ KHP yang menyatakan! E

arang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau suatu gambar

yang karena sifatnya merupakan delik, diancam dengan pidana

pen$ara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

kurungan palin lama satu tahun atau pidana denda paling banyak

empat ribu lima ratus rupiah jika!

1; si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan

namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah

penuntutan berjalan terhadapnya

2; penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bah#a pada #aktu

tulisan atau gambar itu diterbitkan! si pelaku itu tidak dapat dituntut

atau akan menetap di luar Indonesia.

"engan demikian! pertanggungja#aban pidana bagi penerbit! konstruksinya

harus dilihat secara keseluruhan. Pertanggungja#aban pidana bagi penerbit

1=6 "joko Prakoso! erkembangan Delik ersBIndonesia, 8ogyakarta!

1()(! hal 1-*.


43/45

tidak hanya dilandasi oleh batasan Pasal 61 KHP dan ajaran penyertaan

'pasal ** KHP dan pasal *6 KHP+ saja! namun didalamnya juga terdapat

keberadaan delik percetakan 'drukpers delict + yang dituangkan dalam Pasal

-)$ KHP! dimana penerbit dapat dituntut secara hukum.

2.*.-. Pertan!!un!ja%a&an Pen6eta$

sama halnya seperti penerbit! pencetak juga tidak terlepas dari

pertanggungja#aban pidana atas terjadinya delik pers. Ketentuan yang

berlaku bagi pencetak adalah pasal 62 KHP! dimana dinyatakan /

1; 5engenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan!

pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang

cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya! sedangkan orang yang

menyuruh mencetak dikenal! atau setelah dimulai penuntutan! pada

#aktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak

2; Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh mencetak pada

saat barang cetakan terbit! tidak dapat dituntut atau sudah menetap

diluar di Indonesia.

"ari ketentuan pasal tersebut! pencetak tidak hanya dapat dituntut

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut /

2.-.7.1. pada barang cetakan telah dimuat nama dan tempat

tinggal pencetak

2.-.7.2. orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui atau sesudah

penuntutan mulai berjalan dan pada #akut itu diberi peringatan

pertama kepada pencetak.

2.-.7.$. Pada saat barang cetakan itu terbit! orang yang menyuruh

mencetak barang cetakan tersebut masih dapat dituntut

'tidak sakit ingatan atau tidak meninggal dunia+ dan masih

berkediaman di Indonesia.

Ketentuan ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan bagi

penerbit. Bagi pencetak Eorang yang menyuruh mencetakF dalam point 2.-.7.2

itu dapat dianggap sebagai suatu perintah yang harus dilaksanakan. Berbeda

dengan penerbit yang hanya cukup mengetahui atau mengenal orang yang

membuat tulisan atau gambar tersebut.


44/45

Apabila syarat tentang Epada barang cetakan telah dimuat nama dan

tempat tinggal penerbit. tidak terpenuhi oleh penerbitF! maka berlaku ajaran

penyertaan! dimana menurut doktrin yang beiaku bagi pencetak menurut para

ahli hukum seperti Pompe! %onkers! an Hattum! dan @oyon

mengkategorikan pencetak sebagai Emedeplichtige.5 "an pencetak juga

dapat dianggap melakukan delik percetakan 'drukpers delict + apabila tidak

memenuhi syarat dalam point b dan point c. eperti yang dimaksudkan di

dalam Pasal -)- KHP yang menjelaskan! yaitu /

Barang siapa mencetak suatu tulisan atau suatu gambar yang

merupakan delik! diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah jika /

1;orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui dan setelah

ditentukan penuntutan! pada teguran pertama tidak diberiktahukan

olehnya

2;pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bah#a orang yang

menyuuh mencetak pada saat penerbitan! tidak dapat dituntut atau

menetap di luar Indonesia.

"apat ditarik suatu kesimpulan bah#a! penerbit atau pencetak tidak dapat

diminta pertanggungja#aban pidana atas suatu tulisan apabila semua syarat

yang dimaksud Pasal 61 KHP 'untuk penerbit+ dan Pasal 62 KHP 'untuk

pencetak+ telah dipenuhi. ehingga penerbit tidak dapat dituntut dengan Pasal

-)$ KHP dan pencetak tidak dapat dituntut dengan Pasal -)- KHP! karena

dua syarat delik dalam Pasal tersebut otomatis tidak terbukti. Artinya tulisan itu

tetap menjadi tanggungja#ab dari orang yang bersangkutan.Penerbit baru

dapat dituntut dengan Pasal -)$ KHP! apabila tidak mengetahui orang yang

membuat tulisan dan penerbit mengetahui orang yang membuat tulisan dan

penerbit mengetahui atau patut menduga kalau orang yang bersangkutan

tidak dapat dituntut saat tulisannya diterbitkan. Begitupun terhadap pencetak!

ia dapat dituntut dengan Pasal -)- KHP! apabila orang yang menyuruh

mencetak tidak diketahui sedangkan pencetak sendiri telah mengetahui kalau

1=7 Ibid.


45/45

orang yang menyuruh tersebut tidak dapat dituntut. edangkan apabila orang

yang membuat tulisan itu diketahui oleh penerbit atau orang yang menyuruh

mencetak itu diketahui oleh pencetak! maka terhadap penerbit atau pencetak

tersebut pertanggungja#aban pidanannya akan dikonstruksikan melalui

ajaran penyertaan bagi penerbit dan pencetak sebenarnya bukan dalam

kerangka pertanggungja#aban delik pers! melainkan delik penyiaran

'verspreidengs delict6 yang merupakan delik begunstiging yang dilakukan

setelah delik pokoknya 'delik pers+ di selesaikan.1=)

Pada intinya! dalam perspektif @o -= 0ahun 1((( masalah

pertanggungja#aban yang di#akili oleh pemimpin redaksi. edangkan

pertanggungja#aban terhadap delik pers menurut KHP! semua pihak yang

terlibat dalam urusan pemberitaan pers! baik pemimpin redaksi! #arta#an!

penerbit! ataupun pencetak dapat dikenakan pertanggungja#aban pidana

menurut asas penyertaan 'doelneming6 dan asas kesalahan 'tiada pidana

tanpa kesalahan;nulia poena sine culpa+. "alam pertanggungja#aban pidana

oleh organisasi pers terutama dalam kaitannya dengan tindak pidana

penghinaan! semua pihak yang terkait dengan pers tersebut baik secara

langsung maupun tidak langsing seperti #arta#an! pemimpin redaksi! penerbit!

dan pencetak harus mempertanggungja#abkan diri mereka di depan hukum.

1=)

Pers Media

Documents

Transcript of Pers Media