Sri Wardah. Insiitusionalisasi Proses Mediasi dalam...

Institusionalisasi Proses Mediasi dalam Sistem

Peradilan di Indonesia

Sri Wardah

Abstract

The mediation process ofintemalization in the judicature system which itisexpected tostrengthen and maximize the function ofjudicature Institution forming in judicial conflictsolution andthefunction ofthe law strengthen andthe justice managed through PERMA,inorder thatitcan be improved effectively inthe form oflegislation.

Pendahuluan

Mediasi sebagai salah satu mekanisme tegral dalam proses peradilan di Indonesiapenyelesaian sengketa alternatif dl luar relatifmasih muda usia yaitu seteiah terbitnyapengadilan sudah lama dipakai dalam PeraturanMahkamahAgung (PERMA) Nomorberbagai kasus seperti kasus bisnis, 2 Tahun 2003, tanggalU September 2003.^lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, Kebutuhan peraturan ini sangat signifikan,perumahan, dan sengketa konsumen. Mediasi mengingat kondisi kongesti (tunggakanmerupakan perwujudan tuntutan masyarakat perkara) di Mahkamah Agung sudahatas penyelesaian sengketayangcepat.efektif, sedemikian memprihatlnkan, sedangdan efisien. kemampuan Mahkamah Agung untuk

Institusionalisasi mediasi sebagai menyelesaikannya tidak sebanding denganmekanisme penyelesaian sengketa yang in- jumlah perkara yang masuk sedap tahunnya.^

' Sebelumnya telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1Tahun 2002 tentangPemberdayaan Upaya Perdamainan berdasarkan Pasal 130 HIR/154 Rbg. sebagai upaya Mahkamah Agunguntuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biayaringan.

L̂ahimya lembaga mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung ini disambut positif oleh berbagai pihak,karena melalui mediasi di pengadilan, tidak hanya dapat mengurangi penumpukan perkara tetapi juga yangterpenting adalah tersedianya alat bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya tanpa harus berperkaradi pengadilan (litigasi) yang umumnya berlangsung lama dan mahal. Masyarakat atau justisiabel sangatberkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana, efisien balk dari segi waktu maupun biaya.Pemakaian lembaga mediasi pengadilan ini leblh menguntungkan para pihak karena sengketa dapat diseiesaikan

47

Kenyataannya, sebagian besar perkara yangmasuk di Mahkamah Agung adalah perkaraperdata,

Sebagai tindak lanjut PERMA Nomor 2Tahun 2003 tersebut Mahkamah Agungbekerja sama dengan /ndones/an Institute forConflict Transformation (IICT) menetapkanPengadilan Negeri Jakarta Pusat, PengadilanNegeri Surabaya, Pengadilan Negeri Padang,dan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaiproyek percontohan mediasi di pengadilanselama 1 (satu) tahun.

Meskipun penyelesaian sengketa melaluimediasi pengadilan ini mengandungberbagai keuntungan tetapi sebenamya jugamerupakan mekanisme yang rentan,maksudnya kemungkinan untuk gagal jugasangat besar.^ Untuk mengantisapasinyamemerlukan prasyarat yang harus dipenuhimisalnya kepercayaan, kesediaan atau

kerelaan untuk melepaskansebagian hakdarimasing-masing pihak yang bersengketa.

Alternative Dispute Resolution (ADR)dan Perkembangannya

Alternative Dispute Resolution (ADR)merupakan eksperimen untuk mencari model-model baru dalam penyelesaian segketa,penerapan baru terhadap metode lama, forumbaru bagi penyelesaian sengketa, danpenekanan yang berbeda dalam pendidikanhukum.^ Dari batasan tersebut ADR

merupakan mekanisme penyelesaiansengketa di luar pengadilan yang didasarkanatas kesepakatan para pihak. Sebagaikonsekuensi kesepakatan para pihak ADRbersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakanoleh salah satu pihat ataupun pihak lain.Meskipun demikian sebagai bentuk perjanjian

dengan adil menumt kehendak pihak-plhak yang bersengketa, cepat, sederhana karena ffak banyakformalitasyang diperlukan dan biaya tidak mahal. ProsedDr litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidakmembuahkan hasil. Dibandingkan dengan mediasi di luar pengadilan, mediasi dalam proses penyelesaiansengketa di pengadilan lebih memiliki nilai lebih (jika berhasil) antara lain karena executabie sehingga memilikikewibawaan. Institusionalisasi mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan jugadapat mendorong upaya damai sebagai solusi yang utama oleh para pihak yang bertikai.

^Beberapa kasus mediasi setelah lahimya Perma mengalami kegagalan antara lain di PN JakartaSeiatan,mediasi antaraTakashu Masaharu (penggugat) dengan PTCocaCola Amatil, CocaCola Bottling,Coca Cola Distributor (para tergugat). Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, proses mediasi perkara gugatan 13partai politik terhadap Presiden, Sekretaris Negara, Kepaia Badan Pertanahan Naslonal, GubemurDKI Jakartadan tiga parpol besar (Golkar, PDIP dan PPP) atas penguasaan aset negara oleh tiga parpol besar bulanFebruari 2004 yang lalujuga mengalami kebuntuan atau kegagalan karena tidak tecapai kesepakatan diantarapara pihak yang bersengketa. Demikian juga kasus antara Abdurrahman Wahid (penggugat) dengan KomisiPemilihan Umum, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan Departemen Kesehatan (para tergugat), kasusPT Dharma Sakti SejahteraTbk. (Penggugat) melawan PTAsuransI Jiwa Manuilfe (tergugat), nampaknya sulltmencapai kompromi. Uhat htlp://www.hukumonline.com/brt/cr-1 /4Juni2Q04.httD://www.KomDas.com/brt dwa/16-3-2004; http://www.kompas.eom/brt/ima/10-6-2004/13:45; dan htto://www.hukumonline.com/leo/aie.23-6-2004/20:15.

*Gorge Applebey, An Oven/iew ofAlternative Dispute Resolution, dalam C. Samson &J. McBriede,Alternative Dispute Resolution (Les Presses deJ'Universile Laval Sainte-Foy, 1993), him 590.

48 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL 11. MEI2004:47-62

Sri Wardah. InstitusionalisasI Proses Mediasi dalam...

(alternatif . penyelesaian sengketa)kesepakatan yang telah dicapai harus ditaati.Seberapa jauh kesepakatan untukmenyelesaikan sengketa di luar pengadilanitu mengikat dalam sistem hukum positif yangberlaku, tidak ada persamaan yang beriakusecara universal untuk semua aturan hukum

yangberlaku.® Di Indonesia instrumen alternatifpenyelesaian sengketa (ADR)-secara garisbesar dapat diklasifikasikan ke dalamkonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupenilaian ahli.®

Di negara-negara yang sudah maju [developed countries) maupun negara negarainduslri baru [new industrialized countries)telah menempatkan ADR sebagai the first resort dan pengadilan sebagai the iast resortJSementara reaiitas masyarakat indonesiamasih menempatkan pengadilan sebagai thefirst and theiast resort. Pengadilan merupakansatu-satunya.lembaga yang sah dan resmimenyelesaikan segala sengketa yang timbuldalam masyarakat. Yahya Harahapmengemukakan, bahwa setiap penyelesaianharus menurut tata cara formal yang diaturdalam hukum acara serta memberi hak

kepada para pihak untuk menggunakan upayahukum secara instansional. menyebabkankecenderungan ke arah sistem iitigasi yangsangat formalistik, teknis dan biaya mahai.Citra peradilan sebagai the first and the iast

r̂esort akan makin merosot.®

Jika dilihat latar belakangpendayagunaan Aiternatif PenyeiesaianSengketa di Amerika, negara yang pertamakaii memunculkan istilah ADR dan sebagairepresentasi negara industri dan ekonomimaju dengan negara-negara yang menganutakar budaya non konfrontatif yang padaumumnya dimiiiki oieh negara berkembang,terdapat sedikit perbedaan. Latar belakangpendayagunaan ADR di negara majudisebabkan ketidakpuasan terhadap sistemperadiian, sedangkan negara-negara yangmenganutakar budayanon konfrontatif adaiahmelestarikan budaya non adversiai menujumasyarakat yang lebih stabii [social stability)sekaiigus akses keadiian(proses pemeriksaanyang cepat, murah, dan sederhana). Sistempengadilandianggap merupakan institusi yangtidak memenuhl kebutuhan di atas.®

Bentuk-bentuk ADR yang digunakan dibeberapa negara antara lain diAmerika Serikatpopuier dan digemari mekanisme arbitrase,compulsory arbitrase system, mediasi,konsiiiasi dan minitrial, summaryjuri trial, danSettlement Conference. Di Jepang terdapatThe Japan Coomercial Arbitration Assosiation(JCAA), Labour Commicion, The EnviromentaiDisputes Coordination Commision, ArbitrationCentre of Locai Bar Assosiation, The Centreof Hedling Traffic Acident Disputes. Lembaga-

®Gunawan Wijaya, AlternatifPenyelesaian Sengketa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him 2®Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Uhdang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.' JoniEmirzon, AlternatifPenyelesaian Sengketa diluarPengadilan, (Jakarta: SUN, 2000), him 5.®M. Yahya Harahap, Beberapa Tlnjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), him 280.®Mas Achmad Santosa, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative

Dispute Resolustion) (Jakarta: Indonesian Centre forEnviromentai Law, 1995), him 1.

49

lembaga ini umumnya prosesnya mencirikanpenggunaan antara mekanisme mediasi,"konsiliasi dan arbitrase. Hongkong populardengan arbitrase, mediasi dan ajudikasi(khusus dalam sengketa dibidang konstruksi).Singapura memiliki Court Mediation Centredan pelembagaan ADR dilaksanakan di Subordinate Court Singapura.

Institusionalisasi altematif penyelesaiansengketa bagi bangsa Indonesia sebenamyasudah sejak lama mengenal poia-polapenyelesaian secara tradisional yaitu yangdilakukan melalui peradilan adat ataupunperadilan desa yang mempunyai dasarfilosofis musyawarah mufakat dalampenyelesaian perkaranya. Terutama dalammasyarakat tradisional nilai-nilai konfrontatifdan kooperatif dalam penyelesaian konflikatau sengketa dapat mengemuka. Dalammasyarakat Batak yang relatif lebih memilikibudaya litigius, masih mengandalkan forumrunggun adat yang pada intinya adalahpenyelesaian sengketa secara musyawarahdan kekeluargaan. Masyarakat Minangkabaudikenal dengan lembaga hakim perdamaianMinangkabau yang secara umum peranannyasebagai mediator dan konsiliator. Demikianjuga halnya di Jawa, konsep pembuatankeputusan dalam pertemuan'desa tidakdidasarkan padasuara mayoritas, tetapi dibuatoleh keseluruhan yang badir sebagai satukesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapatmembatasi pendapat mereka sehingga dapatsaling sejalan.

Konsepmusyawarahdemikian itu sejalandengan corak negosiasi modern yang dikenaldengan teknik interest based bargaining, yangmerupakan corak atau teknik negosiasi modem yang popular dan diterapkan di berbagainegara.^° Sejak masa pemerintahan kolonialBelanda sudah terdapat Institusi altematifpenyelesaian sengketadi luar pengadilan yaituyang diatur dalam Pasal 615-651 Reglementop de Burgelijke Rechtsvordering (RV) yangberupa prosedur arbitrase atau perwasltanyang dipakai sebagai landasan hukum bagiupaya penyelesaian sengketa khususnyasengketa dagang. Sejak tahun 1977 telahdidirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia(KADIN) yang bersifat otonom dan independenserta telah mengalami perbaikanpada tanggal3 Desember 1980. Badan ini berfungsi untukmenyelesaikan sengketa-sengketa perdatayang timbul mengenai soal-soal perdagangan,industri dan keuangan balk dalam skalanasional maupun intemasional.

Paralel dengan perkembangan duniabisnis, di negara kita fenomena penggunaanmekanisme ADR juga semakin menguat. ADRdipandang sebagai bagian integral dari bisnisitu sendiri dan dianggap cocok untuk duniabisnis karena penyelesaiannya cepat danbiaya murah. Meningkatnya aktivitas dantransaksi bisnis tanpa dijajari denganmekanisme penyelesaian yang favourable -yakni ADR— di antara mereka yang terlibatdalam lingkaran bisnis adalah tidak mungkin.''

LIhat Rachmadi Usman, Pilthan Penyelesaian Sengketa diluarPengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003),him 32. '

" Nandang Sutrisna, "Penyelesaian Sengketa Bisnis di luar Pengadilan: ADR sebagai Pilihan", makalahdiskusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta).

50 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL 11. ME! 2004:47-62

Sri Wardah. Institusionalisasi Proses MediasI dalam...

Meskipun ADR dipandang sebagaibagian integral dari bisnis itu sendiri dandianggap cocok untuk dunia bisnis karenapenyelesaiannya cepat dan biaya murah,namun menurut Jon! Emeron, ADR hanyadapat bertumpu di atas etika bisnis yangtinggi.^2 Tanpa landasan tersebut ADR tidakmungkin berperan karena bagaimanapunjuga ADR bukan merupakan badan peradilanresmi {ordinary court) yang memilikiwewenang memaksa. ADR hanya lembagaswadaya masyarakat yang berkedudukansebagai "extra judiciaF.^^

Kecenderungan masyarakat intemasionaluntuk menggunakan ADR menurut MasAchmad Santosa adalah didasarkan atas

beberapa faktor keunggulan sebagai berikut;1. Faktor ekonomis. ADR memiliki

kemampuan sebagai sarana penyelesaiansengketa yang lebih ekonomis, baik darisudut pandang biaya maupun waktu.

2. Faktor luasnya ruang iingkuppermasaiahah yang dibahas. ADRmempunyai kemampuan untukmembahas atau agenda permasaiahansecara luas dan konprehensif. Hal initerjadi karena aturan permainandikembangkan serta ditentukan oleh parapihak sesuai dengan kepentingan dankebutuhan para pihak yang bersengketa.

3. Faktor Pembinaan hubungan baik parapihak. ADR yangmengandalkan cara-carapenyeiesaian yang kooperatif sangatcocok bagi mereka yang menekankanpentingnya pembinaan hubungan baikantar manusia baik yang sedangbeiiangsung maupun yang akan datang.

4.- Faktor proses. ADR yang iebih fleksibeldibandingkan dengan beracara dipengadilan Iebih memiiiki kemampuanuntuk menghasiikan kesepakatan yangmencerminkan kepentingan dankebutuhan para pihak (pareto optimal aiauwin-win solution

Mengingat indonesia telah turut sertasecara aktif, baikdaiam Iingkup regionaidaiammendukung tenwujudnya AFTA {ASEAN FreeTrade Area) danAPEC (Asia Pasific EconomicCooperation) maupun daiam iingkup giobaldengan teiah dikeluarkannya Undang-UndangNomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement of Estabiishing Word Trade Organization (WTO) mau tidak mau harusdiciptakan suatu mekanisme sengketa yanglebih efektif dan efisien. Dengan demikianaitematif penyelesaian sengketakhusus bisnismerupakan kebutuhan yang mendesakmengingat intensitas hubungan bisnis daninvestasi makin ramai dan konfiik atau

sengketa bisnis juga semakin sering terjadi.

"Joni Emeron, op. c/f., him 14."Yahya Harahap, "Alternative Dispute Resoiution (ADR), Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa

Perdagangan Intemasional Masa Depan", Makalah pada Temu llmiah NasionallSMAHl Implikasi LiberaiisasiPerdadaganintemasional terbadap Pembangunan Hukum Nasionar, (1995), him 27.

" Mas Ahmad Santosa, "Alaterntive Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup", disampaikanpada Fomm Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR), (Jakarta: Tim Pakar Hukum DepartemenKehakiman dan The Asia Fondation, Departemen Kehakiman dan Asia Fondation, 1995), him 1 dan MasAchmad Santosa, Pendayagunaan Mekanisme AitematifPenyelesaian Sengketa (MAPS) diBidang LingkungandiIndonesia (Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law, 1995), him 1-2.

51

Demikian juga tuntutan perkembangandibidang lainnnya sebagai dampak teknologiataupu ekonomi global, seperti masalahperburuhan atau ketenagakeijaan, lingkungan,perpajakan dan sebagainya. Berbagaiperaturan perundangan yang melegitimasiArbitrase dan bentuk bentuk.

Altematif Penyelesalan Sengketa sebagaiinstitusi yang berfungsi menyelesaikansengketa di luar pengadilan antara lain dapatditemukan daiam Undang-Undang Nomor 23Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun1997 tentang Pedagangan BerjangkaKomoditi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun1998 tentang Perlindungan Konsumen,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999tentang Jasa Konstruksl, Undang-UndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAltematif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 14Tahun 2001 tentang Paten,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Dengan adanya peraturan perundangan-undangan tersebut, maka peluang untukmendayagunakan berbagai bentukpenyelesaian sengketa di luar pengadilan(khususnya penggunaan lembaga mediasi)semakin besar. Demikian juga jangkauancakupan persoalan dalam kehidupanmasyarakat yang dapat diselesaikan melaluikelembagaan tersebut.

Mediasi dalam Praktek di Indonesia

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Altematif PenyelesaianSengketa tidak memberikan pengertian yangjelas tentang berbagai bentuk penyelesaiansengketa termasuk mediasi, kecuali arbitrase.Bahkan proses atau mekanisme masing-masing bentuk lembaganya juga tidak diatur.Sebagian besar hanya mengatur secaralengkap tentang proses arbitrase. Oleh karenaitu sebenamya lebih tepat jikaundang-undangtersebut disebut sebagai Undang UndangArbitrase.

Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan AltematifPenyelesaian Sengketa hanya menyebutkanbahwa dalam hal sengketa atau bedapendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) tidak dapat diselesaikan, maka ataskesepakatantertulis para pihak, sengketa ataubeda pendapat diselesaikan melalui bantuanseorang atau lebih penasehat ahli maupunmelalui seorang mediator. Pada intinya pasalini memberi peluang kepada masyarakatuntuk menyelesaikan sengketanya melaluimediasi.

Kamus hukum Indonesia memberi

batasan mediasi sebagai prosespengikutsertaan pihak ketiga dalampenyelesaian suatu perselisihan sebagaipenasehat,^^ ataumerupakan salahsatualtematifpenyelesaian sengketa di luar pengadilandengan menggunakan jasa seseorang mediator atau penengah; sama seperti konslllasi.'®

PusatPemblnaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus BesarBahasa Indonesia (Jakarta: DepartemenPendidikan dan Kebudayaan), him 569.

Elly Erawati dan J.SBadudu, Kamus Hukum Ekonomi ELIPs (Jakarta: ELIPs Project, 1997), him 111.

52 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL. 11. ME! 2004:47-62

Sri Wardah. Institusionalisasi Proses Mediasi dalam...

Dalam" literature kita temukan beberapapengertian mediasi antara lain:1. Mediasi adalah proses hegosiasi

pemecahan masalah di mana pihak luaryang tidak memihak (Impartial) dan rietralbekerja dengan pihak yang bersengketauntuk membantu mereka memperolehkesepakatan perjanjian ' denganmemuaskan. Berbedadengan hakim atauarbiter, 'mediator -tidak mempunyaiwewenang untuk memutuskan s'engketaantara para pihak. Namun dalam hal inipara pihak-menguasakan kepada mediator untuk rhembantu" 'mereka

menyeiesaikan persoaian-persoaian diantara mereka. Asumsinya bahwa pihakketiga akan mampu mengubah kekuatandan dinamika sosiai hubungan konfiikdengan cara mempehgaruhi kepercayaandan tingkah iaku pribadi para pihakdengan merfiberikan -pengetahuan atauinfdr'masi atau'dengan menggunakanproses negosiasi yang lebih efektif dandengan demikian membantu para pesertauntuk ^ menyeiesaikan ' persoaian-persoaian yang dipersengketakan.'̂ -

2. Mediasi adalah intervensi dalam sebuahsengketaatau negosiasi oiehpihak k'etigayang bisa dlterima pihak- yangbersengketa,- bukan merupakan bagiandari kedua pihak dan bersifat netrai; Rihakketiga ini tidak mempunyai wewenang

untuk mengambil keputusan. Dia bertugasuntuk membantu pihak-pihak yang bertikaiagar secara sukareia mau mencapai katasepakat yang diterima oieh masing-masing pihak dalam sebuahpersengketaan.'®

3. Mediation isprivate, informai disputeresolution process in which a neutralthird person, the mediator, helps, disputing partiesto reach an agreement.^^Peraturan Mahkamah Agung

menyebutkan bahwa mediasi adalahpenyelesaian sengketa meialui prosesperundingan para pihak meialui mediator. Daribeberapa pengertian mediasi tersebutdi atasdapat disimpulkan bahwa mediasi adalahupaya penyelesaian sengketa para pihakdengan kesepakatan bersama meialui mediator yang bersikap netrai, dan tidak membuatkeputusan atau kesimpulan bagi para pihaktetapi^ menunjang fasiiitator untukterlaksananya dialog antar pihak-pihak dengansuasana keterbukaan, kejujuran, dan tukarpendapatuntuk tercapainya mufakat. Denganperkataan lain, proses mediasi pemecahanmasalah adalah suatu proses di mana pihakluar yang tidak memihak (impartiaf) dan netraibekerja dengan pihak yang bersengketa untukmembantu mereka memperoleh kesepakatanperjanjian secara memuaskan. Berdasarkanpengertian mediasi tersebut, dapatdisimpulkan beberapa karakteristik mediasi,yaitu:

" Gery Godpaster, Negosiasi danMediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi danPenyelesaian SengketaMeialui Negosiasi{^akaha: ELIPS Project, 1993), him 201.

Christopher W. Moor, MediasiLingkurigan (Jakarta: Indonesian Centre for Environmental Law danADRAssociates, 1995), him 18.

"HenryCampbell Black, Black LawDictionary, (StPaul Minn: West Publishing, 1990), him 981, dalamGunawan Widjaja, op.c/f., him 91.

53

1. Penyelesaian sengketa sukarela (berdasarkesepakatan para pihak);.

2. Adanya intervensi atau bantuan pihakketlga yang tidak berpihak atau netrai; ,

3. Pengambiian keputusan oleh para pihaksendiri secara konsensus;

4. Partisipasi aktif pihak ketiga (mediator).Untuk melihat keunggulan lembaga

MediasI, M. Yahya Harahap^"membandingkannya dengan lembagaArbitrase dan proses LItigasi sebagai berikut:

Meskipun proses mediasi memilikikeunggulan atau keuntungan, tetapi tidakberarti sama sekali tidak ada keiemahannya.Sisi kelemahan dari proses mediasi ini antaralain mekanisme eksekuslnya yang sulit karenabasil kesepakatan parapihak hanya mengikatsebagaimana perjanjian atau kontrak biasa,yang apabila kesepakatannya diingkari olehsalah satu pihak maka konsekuensinya dapatdiajukan kepengadilan melalul prosedur biasa(iitigasi). Oleh karena itu mekanisme mediasibasil keputusannya kurang memiliki wibawa.Disamping itu sangat digantungkan kepadaitikad baik para pihak untuk menyelesaikansengketanya sampai seiesai, termasukpelaksanaan atau realisasi kesepakatannya.Oleh karena itu untuk meminimalkankelemahan tersebut kiranya diperlukanregulasi yang jelas lengkap yang mengaturinstitusi diluarpengadilan, termasuk mengaturprasyarat yang diperlukan. Kewibawaanputusan melalul proses mediasi akanberdampak pada meningkatnya kepercayaan

masyarakat terhadap institusi mediasi ini.Dengan demikian akan menjadikanpenggunaan mekanisme mediasi sebagai thefirst resort bahkan sekaligus the last resort.

Lembaga yang berperan dalam prosesmediasi adaiah lembaga-iembaga swadayamasyarakat yang secara parsial ikut berperandaiam proses mediasi, maupun lembagalainnya yang didirikan sejak semula dengankegiatan untuk menyeienggarakan ataumenyediakan sarana • mediasi sebagaimekanisme penyelesaian sengketa di luarpengadilan baik dibentuk oieh pemerintahmaupun swasta, misainya:1. Satuan Tugas Prakarsa Jakarta atau

Jakarta Inisiative Task Force (JiTF)dibentuk oleh pemerintah Indonesia ataspendanaan Bank Dunia tahun -1998.Satuan Tugas Prakarsa Jakarta iniberfungsi sebagai fasilitator antaradebiturdan kreditur dalam penyelesaian utangswasta Indonesia kepada debitor asing(restrukturisasi utang perusahaan).Realisasi restnjkturisasi utang perusahaanyang telah berhasil ditandatangani melalulmediasi JIFF hingga semester pertamatahun 2003 adaiah 20,535 miliar dollarASdari 96pemsahaan. Menjelang berakhimyatugas medio Desember 2003 JITF telahmenyelesaikan 70% kasus-kasus utangpiutang yang restrukturisasinya melaiuimediasi;^^

2. Pusat Mediasi Nasional (PMN)merupakan lembaga mediasi yang telah

®M. Yahya Harahap, 'Alternative Dispute Resolution (ADR) Mempakan Javi/aban Penyelesaian SengketaPerdagangan Intemasional Masa Depan", makalah SeminarNasional Hukum Bisnis (Semarang: FH.UKSW,1966).

http://www.kompas.com/brt^oe/8-8-2C03,28-11-2003.

54 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL. 11. MB 2004:47-62

Sri Wardah. Institusionalisasi Proses Mediasi dalam...

didiiikan sejak Juni 2003 dan diresmikanoleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 4September 2003 setelah JITF yangdidirikan atas pendanaan World Bankselesai beroperasi. PMN merupakaninstitusi swasta sebagai salah satu wadahuntuk menyeiesaikan sengketa dl luarpengadilan. Lembaga Ini bekerja samadengan pemerintah dalam membantumenyeiesaikan kasus-kasus restmkturisasiutang komersial yang tidak dapatdiselesaikan balk oleh pemerintah maupunswasta, khususnya di pengadilan.Jangkauanmediasi tidak hanyamencakupsengketa komersial, tetapi sengketa lain(misalnya perburuhan, llngkungan, tehnik,Industrl) yang lebih luas darlpada JITF.Salah satu peran yang dlharapkan daripembentukan PMN Inl adaiahmemasyarakatkan mediasi sebagai suatualternatlf penyelesalan sengketa yangefektif dan tidak mahal. PMN jugamengembangkan kapasitas Indlvldu

.dengan menyelenggarakan pendldikanatau pelatlhan mediasi sehingga terclptamediator yang kompeten dan profeslonal.Khusus penyelesalan persellsihan dl

bidang llngkungan hidup, telah diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000

tentang Lembaga.Penyedia Jasa PelayananPenyelesalan Sengketa Llngkungan Hidup dlluar Pengadilan sebagai pelaksanaanUndang-Undang Nomor 23 Tahung 1997tentang Pengelolaan Llngkungan Hidup, danUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbltrase dan Alternatlf PenyelesalanSengketa.,

Pada prinslpnya peraturanpemerintah inlmembuka kemungklnan dlbentuknya lembagapenyedia jasa pelayanan, penyelesalansengketa llngkungan hidup dl luar pengadilanoleh pihak pemerintah atau swasta denganmenggunakan mekanlsme mediasi atauarbltrase. Lembaga penyedia jasa Inl dapatdidirikan dan beroperasi dl seluruh wilayahIndonesia

Institusionalisasi Mediasi dalam Sistem

Peradiian

Keluamya Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2003 tentang ProsedurMediasi dl Pengadilan, berartf penyelesalan

.sengketa melalul Institusi mediasi yangsemula hanya dapat digunakan dalampenyelesalan berbagai konfllk dl luarpengadilan, sekarang terintegrasl ke dalamproses beracara dl pengadilan. Dapatdikatakan bahwa pelembagaan prosesmedlasl dalam proses penyelesalan sengketadl pengadilanmerupakan bentuk upaya konkritdeformallsasi hukum acara.

Upaya deformallsasi dalam hukum acaraperdata sesungguhnya sudah sejak lamadidengungkan. Pada bulan Agustus 1978 dlUtrecth. Nederiand oleh Intematlonal Association for Procedural Law diselenggarakankonggres dalam rangka.Sth Word Conferenceon, Procedural Law, yang bertemakan "Justlcand Efficiency". Salah satu daribeberapa topikyang" dibahas dalam konferensi tersebutadaiah "Informal Altematlves to or Within Ordi

nary LltlgatIon".22

^ Setlawan, Aneka Masalah Hukum danHukum Acara Perdata(Bandung: Alumni, 1992), him 362.

55

Indonesia termasuk negara yang amatketinggalan dalam merespon tuntutanmasyarakat dunia untuk memanfaatkanmekanisme mediasi dalam sistem peradilannya.Di Singapore, dalam Subomdinate Rules 1966terdapatketentuan bahwasebeium para pihakmeianjutkan sengketanya ke pengadiian,teriebih dahuiu ditempuh jalur antar pihak,sedang pelembagaan mediasi sebagai saiahsatu alternatif penyeiesaian sengketadilaksanakan pada Subordinate CourtSingapore. Di Sriianka, mediasi merupakanupaya wajib yang harus ditempuh parajusticiabel sebeium menempuh pengadiian[compulsory mediation atau primary jurisdiction). Sebagaimana hainya Sriianka, Pillpinajuga menganut prinsip compulsory mediation.Gugatan ke pengadiian tidak dapat diajukansebeium dinyatakan meialui sertifikat yangdikeiuarkan oieh sekretaris panel konsiliasi[Lupong Tagapaya) bahwa upaya konsiliasipemah diiakukan dan tidak membawa hasii.Sedangkan apabiia tercapai kesepakatan,maka kesepakatan tersebut menjadi pengikatdan executabie seperti hainya putusanpengadiian.

Pasai 130 HiR/ 154 Rbg. menentukanbahwa sebeium pokok materi sengketadiperiksa, maka hakim harus mengupayakanperdamaian kedua beiah pihak yangberperkara. implikasi ketentuan tersebutdaiam praktek peradilan tidak efektif, hanyasebagai formalltas saja. Hakim hanyamenganjurkan para pihak berdamai, tidakterilbat daiam proses damai.^^

Pasai HiR 135a ayat 2 menentukan jikagugatan itu berhubung dengan perkara yangbeium diputus hakim desa, sedang hakimmemandang hai itu periu maka pemeriksaandiundur sampai hari persidangan berikutnya.Alasan adanya ketentuan ini adalah agarpengadiian negeri memiiiki pegangan danpandangan tentang bagaimana hakim desameiihat perkara itu dari segi hukum adat.Putusan hakim desa dianggap sedemikianpentingnya, sehingga jika penggugattemyatatidak membawa perkara tersebut kepadahakim desa setelah diperintahkan oleh KetuaPengadiian Negeri, maka gugatannyadipandang tidak diteruskan.^^ Nampaknyaketentuan ini sudah iama tidak diberiakukan

iagi dalam praktek peradilan.Hal tersebut dapat berpengaruh kepada

masyarakat, bahwa upaya damai atassengketa yang tegadi oleh aparat.hakim desatidak diperiukan iagi meialnkan iangsungmenempuh jaiurpengadiian. Jadi pengadilambagi mereka merupakan jalan yang terutama[the first resort). Lembaga perdamaian dalamproses penyeiesaian sengketa di pengadiiansangat tidak efektif. Hakim kurang berperanaktif daiam upaya perdamaian. Hai iniiah yangantara lain meiatarbelakangi keluamya SEMANomor 1 Tahun 2002 tentang PemberdayaanLembaga Perdamaian, sebagaimanadimaksud daiam Pasai 130 HiR/154 Rbg.

Mendesaknya kebutuhan adanyalembaga mediasi di pengadiian didasarkanbahwa dari 16.000-an kasus kasasi dan

Peninjauan Kembaii yang masuk, temyata

^ Biasanya hakim menunda sidang pada sidang pertama untuk memberi kesempatan kepada keduabelah pihak untuk berdamai, jika pada sidang berikutnya tidak tercapai perdamaian, maka materi perkaraiangsung diperiksa

R. Tresna, KomentarHiR (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), him 140.

56 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL 11. MEI2004:47-62

Sri Wardah. Institusionalisas'i Proses Mediasi dalam...

yang dapat diselesaikan oleh MA hanya sekitar8.500-an perkara.^® Berdasarkan Pasal 79Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985,Mahkamah Agung memiliki kewenanganuntuk membuat regulasi mengenai hal-halyang diperlukan bagi kelancaranpenyelenggara'an peradilan apabila terdapathal-hal yang belum cukup diatur dalamunferg-urrfeng tege/ende functie). Dengandemlklan institusionallsasi proses mediasidalam sistem peradilan diharapkan'dapatmemperkuat dan memaksimalkan fungsllembaga pengadiian dalam membantu parajustisiabel meny'elesaikan sengketanya danfungsl menegakkan hukum dan'keadilanmelalui kasus-kasusyangdiajukan seseorangatau masyarakat disamping proses yangbersifat mernutus (ajudikasi).'

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentangPemberdayaan Lembaga Perdamaianmengatur petunjuk teknis atau operasionaluntuk memberdayakan upaya perdamaianagar efektif yaitu dengan'menggunakanmekanlsme mediasi. Prosedur mediasi daiam

SEMAtersebutdiambiialih dan dlsempiimakanieblh ianjut daiam PERMA Nomor 2 Tahun2003tentang Prosedur Mediasi di Pengadiiansebagai upaya Mahkamah Agung untukmengatasi kongesti (tunggakan perkara)dehgan menyediakan instrumen penyeiesaiansengketa yang informal tetapiefektif dan tidakmahal. Dengan demikian menjadikanmekanlsme mediasi tenntegrasi daiam proses

penyeiesaian sengketa di pengadilari.Beberapaketentuanpenting diaturdaiam

PERMA Nomor 2 Tahuri 2003 menyangkutlembaga mediasi antara lain:1.- Kedudukan. Dalam sistem peradilan,

' lembaga mediasi merupakan bagian integraldari proses beracara di pengadiian.Semua perkara (perdata) yang diajukanke pengadiian tingkat pertama wajibdiselesaikan melalui proses mediasi.implikasinya adaiah para plhak yangbersengketa harus menempuh jalurperdamain teiiebih dahulu melalui prosesmediasi. Di pihak lain hakim yangmemeriksa perkara yang bersangkutan,

•secara ex officio wajib memerintahkankepada para pihak untuk menyeiesaikansengketanya melalui mekanlsmemediasi.Meskipun prosedur mediasi merupakankewajiban tetapi ternyata kewajiban initidak bersanksi. tidak ada ketentuan yangmemberi sanksi apabila misainya, hakimtidak memberi kesempatan kepada parapihak untuk mengupayakan perdamaiantersebut.^® Kewajiban yang bersanksi ini

. akan mendorong hakim dan masyarakat' pencari keadilan untuk lebih mengutamakan

. solusi damai. Kiranya sanksi periu diatur'sebagai penekan pendayagunaanmediasi. Barangkaii perlu dicontoh sistemperadilan atau praktek mediasipengadiian dari negara lain yang sudahmapan keiembagaannya.

®Suharto, Ketua Steering Commitee (SC) Draft Rancangan Peraturan Mahkamah Agung dalam seminarRancanganParma,Jakarta, 24Juii2003

^ Bandingkan dengan Pasal 63 ayat (2) RUU Hukum, Acara Perdata hasii pembahasan Tim AntarDepartemen dan Direktorat Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM Tahun 1995/1996, yangmenentukan jika kewajiban mendamalkan tidak dilaksanakan maka keputusannya batai demi hukum.

57

2. Fungsi dan Tujuan. Lembaga Mediasiberfungsi untuk menyediakah sarana bagipihak-pihak yang bersengketa untukmencari penyelesaian secara win-win solution berdasarkan kesepakatan. Segipraktis dari keberadaan lembaga mediasibertujuan untuk memberdayakanperdamaian yang diatur dalam Pasal 130HIR/154 Rbg.

3. Penunjukan mediator. Berdasarkankesepakatan, para pihak yang bersengketaatau kuasa hukumnya dapat memilihmediator daridaflarmediatoryangdimilikipengadiian atau mediator di iuar daftarpengadilan. Apabilatidak terjadi kesepakatantentang penggunaan mediator di daiamatau di Iuar daftar pengadiian, maka Ketuamajelis hakim berwenang menunjukmediator dari daftar mediator tingkatpengadiian pertama dengan suatupenetapan. Mediator pada setiappengadiian- berasai dari kalangan hakimdanbukan hakim, yaitu mereka yang teiahmemiiiki sertifikat sebagai mediator.Hakim pemeriksa sengketa {ketuaataupun anggotanya) tidak dapat menjadimediator • atas sengketa yangbersangkutan. Adapun kualifikasi mediatortidak ditentukan persyaratannya, hanyadiharuskan memiiiki sertifikat sebagaimediator. Mengingat mediator adaiahprofesi yang strategis untuk keberhasiianproses mediasi yaitu membantumewujudkan tercapainya kesepakatanpenyelesaian sengketa, maka untuk

4.

memperoieh sertifikat mediator harusdiujioieh orang atau lembaga yang memiiikikompetensi di bidang mediasi.Seharusnya instansi yang berwenangmenguji dan mengeluarkan sertifikat jugaharus ditentukan persyaratannya. Fungsimediator antara lain membantu parapihak menyeiesaikan sengketa,membingkai persoalan yang ada agarmenjadi masaiah yang periu dihadapibersama serta merumuskan perbagaipiiihan penyelesaian sengketanya." Oiehkarena itu mediator harusiah orang yangmempunyai pengetahuan luas (misainyahukum ketenagakerjaan, iingkunganhidup, perbankan, dan bisnis), jujur, dapatdipercaya, punya integritas danprofesional. Merupakan suatu kenyataanbahwa salah satu kendaia tidak efektifnyalembaga perdamaian di pengadiianadaiah hakim-hakim tidak punya keahiiandi bidang negosiasi/mediasi. Merekaterbiasa memutus sengketa dengan acarawin-iose, tidak menempatkan diri sebagaipenengah. Keberadaan mediator yangbukan dari kalangan hakim (menurutPERMA) tetapi profesional dapatmembantu pengadiian mengatasimasaiah penumpukan perkara dankekurangan tenaga ahii mediasi diberbagai pengadiian di seiuruh wiiayahIndonesia.

Daya menglkat. Kesepakatan yang dicapaioieh para pihak meialui proses mediasipengadiian. dapat dimintakan

27 Pasal 9ayat (4) PERMA Nomor 2Tahun 2003 menyatakan mediator wajib mendorong para pihakuntuk menelusuri dan menggaii kepentingan mereka dan mencari berbagai piiihan penyelesaian sengketa yangterbaik bagipara pihak.

58 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL 11. ME! 2004:47-62

Sri Wardah. Institusionafisasi Proses Mediasi dalam...

penetapannya kepada hakim pemeriksadalam suatu akta perdamaian yang lazimdisebut acta van vergelijke. Ketentuan inlmerupakan konsekuensi logis darlpengintegrasian mediasi dalam prosespenyelesaian sengketa dipengadilan. Halinl merupakan salah satu keunggulanmediasi di pengadilan, mengingatketentuan Pasal 130 HIR/154/ Rbg.memberi kekuatan terhadap penetapanperdamaian, seperti putusan biasa yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht vangewijsde), serta tidak dapatdibanding. Dengan demikianpenyelesaian sengketa para pihak tuntasdiselesaikan dalam tingkat peradilanpertama.

5. Cakupan materi sengketa meliputisengketa keperdataan juga sengketapublik. Tidak dijelaskan lebih lanjutmengenal pengertian sengketa publiktersebut. Padahal hal ini penting, supayaimplikasi dalam praktek tidakmengundang persoalan ataupertentangan pendapat ketika prosesmediasi berlangsung. Dalam Pasal 1 butir9 dan Pasal 14 PERMA tersebut hanyadisebutkan jenis-jenis sengketa publikyang meliputi sengketa di bidanglingkungan hidup, hak asasi manusia,perlindungan konsumen, pertanahan danperburuhan yang melibatkan kepentinganbanyakburuh.

6. Kode etik. Secara tersirat PERMAmengharuskan adanya kode etik mediator. Kode etik mediator sangat penting, iadiperlukan khususnya untuk menjagamartabat dan kehormatan mediator itu

sendiri.

7. Sifat persidangan dalam proses mediasi

"pada umumnya adalah tidak. bersifatterbuka untuk umum, kecuali pihak-pihakyang bersengketa menghendaki prosessecara terbuka. Proses mediasi dalam

sengketa publik bersifat terbuka karenamenyangkut kepentingan orang banyak.Artinya, disamping para pihak dan ataukuasa hukumnya, maka wartawan danorang lain dapat hadir menyaksikan,mendengar, mengikuti jalannya prosesmediasi. Sifat tertutupnya suatu prosesmediasi atau bentuk alternatifpenyelesaian sengketa lainnya danarbitrase sering dipilih justru karenasifatnya yang tertutup (prinsip,con/;cfer?f/-ality). Sifat tertutupnya proses,dimaksudkan untuk menjaga nama balkpara pihak yang bersengketa, karena jikadisebarluaskan maka akan dapatmerugikan nama baik, kehormatan dangoodwill mereka dalam dunia bisnis danhubungan sosial-ekonomi dalammasyarakat. Jadi persidangan yangtertutup bermaksud untuk melindungikepentingan dagang pihak-pihak yangbersengketa.

8. Hukum Acara. Acara atau prosedurmediasi antara lain meliputi tahap-tahapmediasi, tenggang waktu, dan biayamediasi.

Mediasi dan Peradilan Cepat, Sederhanserta Murah

Mediasi pengadilan sebagai prosespenyelesaian sengketa melalui campurtangan pihak ketiga (mediator) selaku"penengah" memiliki keutamaan. Keutamaantersebut dapat dilihat dari berbaga segi:1. Segiyuridis, yaitu;

59

a. Kesepakatan para pihak dapatdituangkan dalam penetapan hakimberupa akta perdamaian (acfe vanvergelijke), yang memlllki dayaeksekutorial, karena diberi kekuatanhukum seperti putusan hakim biasayang telah memperoieh kekuatantetap sehingga memiliki wibawa;

b. Kesepakatan para pihak bersifattuntas, karena tidak dapat diajukanupaya hukum biasa.

c. Kesepakatan yang dicapal parapihak' dalam proses mediasi kecuali

bermanfaat bagi pihak-pihak yangbersengketa sendiri sekaligus jugabag] terwujudnya peradilan yangcepat, sederhana dan murah.

2. Segi Soslal, meliputi:a. Karena Kesepakatan yang dicapal

'didasarkan atas penyelesalan yangdamal berdasar prinsip musyawarahmufakatyang mengutamakan w/n-w/nsolution, maka dapat menjaminhubungan kemasyarakatan yangharmonis, hilangnya rasapermusuhan khususnya diantara parapihak, keluarganya dan jugamasyarakat pada umumnya.Kedamaian, ketentraman dalammasyarakat dapat dlwujudkan.DIbandlngkan dengan putusan biasa,mesklpun sengketa telah berakhir,tetapl hubungan kemasyarakatandiantara para pihak tetap adaganjalan karena salah satu pihakmerasa kecewa atas kekaiahannya.

b. Keberhasllan pendayagunaanmekanisme medlasi pengadllan jugaakan menumbuhkan kepercayaanpada masyarakat khususnyajustislabel terhadap penegakanhukum oleh pengadllan.

3. Segi Instituslonal. BagI institusi pengadllan,terutama Mahkamah Agung, keberhasllanlembaga mediasi pengadllan dapatmengatasi menumpuknya perkara.

Efektifltas lembagamediasi dlpengadllanmemerlukan partlslpasi semua pihak yangterlibat dalam proses penegakan hukum,terutama hakim, karena dia-lah pemegangfungsi utama kehakiman. Hakim harusmembantu para pencarl keadllan danberusahasekeras-kerasnya mengatasi segalahambatan dan rintangan untuk dapattercapalnya peradilan yang sederhana, cepatdan blaya ringan sebagalmana diamaksuddalam Pasal 5 ayat (2) Undang-UndangNomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman. JadI Hakim harus aktif terutama

dalam mengatasi hambatan dan rintanganuntuk dapat tercapainya peradilan yang cepat(speedy administration of justice). Berlarut-larutnya atau tertundanya jalannya peradilanakan mengurangi kepercayaan masyarakatkepada pengadllan yang mengaklbatkanberkurangnya kewlbawaan pengadllan {justice delayed Isjustice denied).^^

Pengadllan juga mempunyai fungsipelayanan umum {public service).Bagalmanapun bunyi Isl putusan pengadllanmengenal suatu konfllk atau sengketa, tetaplkaiau penyelesalannya atau pemeriksaannya

2® Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), him 91.

60 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL 11. MEI2004:47-62

Sri Wardah. Institusionalisasi Proses Mediasi dalam...

cepat akan memberi ketentraman dalammasyarakat, maka akan menambahkewibawaan pengadilan atau pemerintah padaumumnya. Peradilan cepat menunjukkanpelayanan pemerintah yang balk terhadaprakyat yang membutuhkannya dan yang akanmeningkatkan kepercayaan rakyat kepadapengadilan/pemerintah. Sebaliknyapenyelesaian atau pemeriksaan olehpengadilan yang berlarut-iarut akan membuatjustlsiabel apatis danseganuntuk mengajukanperkaranya ke pengadilan. Pelayanan yanglamban akan mengurangi kepercayaan dankewibawaan pemerintah.

Simpulan

Peiembagaan mediasi dalampengadilan melalul bentuk PeraturanMahkamah Agung kemungkinan kurangefektif, karenahakim dapat berpandangan lainyaitu menolak menggunakan prosedurmediasi dengan alasan bahwa. PeraturanMahkamah Agung kedudukannya lebihrendah daripada undang-undang. Sedangperdamaian menurut ketentuan HIR/Rbghanya bersifat fakultatif, artinya tidakmerupakan kewajlban.^® Oleh karena ituPERMA perlu ditingkatkan dalam bentukundang-undang.

Dalam hukum Acara Perdata mendatangproses mediasi itu harus dipertahankan.Sebelum ada undang-undangnya, PERMAharus disosialisasikan ke semua lingkunganpengadilan khususnya dalam kerangka untuk

penyamaan persepsi. Pemerintah harussegera menyedlakan sarana dan prasaranayang memadai demi terlaksananya lembagamediasi sefara efektif.

Daftar Pustaka

Campbell Black, Henry, Black Law Dictionary,SaintPaul Minn: West Publishing, 1990

Emirzon, Joni, Alternatif PenyelesaianSengketa di luar Pengadilan, Jakarta:SUN, 2000

Engelbrecht. Himpunan PeraturanPerundang-undangan Rl, Jakarta:Intermasa, 1989

Erawaty, Elly, danJ.S. Badudu, Kamus HukumEkonomi, Jakarta: ELIPs Project. 1997

Godpaster, Gery, Negosiasi dan Mediasi:Sebuah Pedoman Negosiasi danPenyelesaian Sengketa MeialuiNegosiasi, Jakarta: ELIPS Project, 1993

Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauanmengenai Sistem Peradilan danPenyelesaian Sengketa, Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997

Harahap, Yahya, "Alternative Dispute Resolution (ADR), Merupakan JawabanPenyelesaian Sengketa PerdaganganInternasional Masa Depan", Makalahpada Temu llmiah Nasiona! ISMAHIImpiikasi Liberalisasi Perdaganganinternasional terhadap PembangunanHukum Nasional, Jakarta: 1995

^ Pasal 130 HIR/154 Rbg menetapkan Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang makaPengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan merekaitu. Lihat juga Engelbredit,Himpunan Perundang-undangan Rl (Jakarta: Intermasa, 1989), him 717.

61

Margono, Suyud, Alternative Dispute Resolution (ADR) danArbitrase, Jakarta: GhaliaIndonesia, 2000

Moor, Christopher W., Mediasi Linkungan,Jakarta: Indonesian Centre for Environ

mental Law dan ADR Associates, 1995

Pusat Pembinaan dan PengembanganBahasa, Kamus BesarBahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikandan Kebudayaan

RUU Hukum Acara Perdata 1995/1996, HasilPembahasan Tim Antar Departemendan Direktorat Perundang-undangan

• Departemen Kehakiman dan HAM

Samson, C., & J. McBriede, Alternative Dispute Resolution, Les Presses deJ'Universite Laval Sainte-Foy, 1993.

Santosa, Mas Achmad, MekanismePenyelesaian Sengketa LingkunganSecara Kooperatif (Alternative DisputeResolustiori), Jakarta: Indonesian Centre for Enviromentai Law, 1995

, Pendayagunaan MekanismeAlternatif Penyelesaian Sengketa(MAPS) diBidang Lingkungan diIndonesia, Jakarta: Indonesian Centre forEnvironmental Law, 1995

—^ "Alternative Dispute Resolution(ADR) di Bidang Lingkungan Hidup",

disampaikan pada Forum Dialogtentang Altemative Dispute Resolution(ADR), Jakarta: Tim Pakar HukumDepartemen Kehakiman dan The AsiaFondation, 1995

Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan HukumAcaraPerdata, Bandung: Alumni, 1992

Sutrisno, Nandang, "Penyelesaian SengketaBisnis di luarPengadilan: ADR sebagaiPilihan", makalah DiskusI ADR,Yogyakarta: Fakultas Hukum Universi-tas Islam Indonesia

Tresna, R., Komentar HIR, Jakarta: PradnyaParamita, 1984

Usman, Rachmadi, Pllihan PenyelesaianSengketadiluarPengadifan, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003

Wijaya, Gunawan, Alternatif Penyelesaiansengketa, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001

Website

httD://www. hukumonline.com/brt/cr-1/

4Juni2004

httD://www.komDas.com/brt/dwa/16-3-2004

httD://www.komDas.com/ima/10-6-2004/13:45

httD://www.hukumonline.com/leo/Qie. 23-6-

2004/20:15

•••

62 JURNAL HUKUM. NO. 26 VOL 11. MB 2004:47-62