Post on 27-Feb-2020
2
BUKU PANDUAN PEMANTAU PEMILU 2019
Penulis :
1. Moch Edward Trias Pahlevi, S.IP
2. Azka Abdi Amrurobbi, S.IP
Editor :
Muhammad Iqbal Khatami
Komite Independen Sadar Pemilu
3
DAFTAR ISI
Halaman Judul ....................................................................................................... 2
Daftar Isi ................................................................................................................ 3
Sekilas Profile Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) ........................... 5
1. Apakah Komite Independen Sadar Pemilu? ........................................ 5
2. Apa saja divisi KISP? ................................................................................ 6
3. Apakah KISP memiliki pengalaman pemantau? ................................... 6
Sekilas Tentang Pemilu Serentak 2019 ........................................................... 7
1. Pemilu Serentak 2019? ............................................................................ 7
2. Apa saja tahapan Pemilu Serentak 2019? ........................................... 8
3. Apa yang dimaksud penyelenggara pemilu? ......................................... 9
4. Siapa yang termasuk penyelenggara pemilu? ...................................... 9
5. Bagaimana struktur KPU? ....................................................................... 10
6. Bagaimana struktur Bawaslu? ................................................................ 11
7. Bagaimana struktur DKPP? ..................................................................... 11
8. Peserta pemilu serentak 2019? ............................................................. 12
Penyelengaraan Pemilu di Tingkat Desa dan TPS .......................................... 13
1. Siapa penyelenggara pemilu di tingkat desa dan TPS? .................... 13
2. Berapa jumlah personilnya? .................................................................... 13
3. Apa tugas dan wewenangnya? ................................................................. 13
4. Apa tugas dan wewenang KPPS? ............................................................ 14
5. Apa tugas dan wewenang pengawas kelurahan/desa? ...................... 15
6. Apa tugas pengawas TPS? ....................................................................... 16
Pemilu dan Pemantau Pemilu ............................................................................... 17
1. Apa pentingnya pemilu? ........................................................................... 17
2. Apa itu pemantau pemilu? ....................................................................... 17
3. Mengapa masyarakat perlu terlibat dalam pemantauan pemilu? .... 17
4. Apa saja syarat menjadi pemantau pemilu? ........................................ 17
5. Apa saja kelengkapan administrasi pemantau dalam negeri? ......... 18
6. Apa saja kelengkapan administrasi pemantau luar negeri? ............. 19
7. Apa yang dimaksud akreditasi pemantau? .......................................... 19
8. Apa saja hak pemantau pemilu? ............................................................. 20
9. Apa saja kewajiban pemantau pemilu? ................................................. 21
10. Apa saja larangan pemantau pemilu? .................................................... 22
4
11. Apa saja pelanggaran dan sanksi? ......................................................... 23
12. Apalagi kode etik? .................................................................................... 23
Pemantauan Komite Independen Sadar Pemilu .............................................. 25
1. Apa yang akan dipantau oleh KISP? ..................................................... 25
2. Apa yang dimaksud pemungutan dan penghitungan suara? .............. 25
3. Kapan waktu pemungutan suara dilakukan? ......................................... 25
4. Bagaimana cara memantau KISP? ......................................................... 25
Surat Suara ............................................................................................................ 26
1. Apa yang dimaksud surat suara? ........................................................... 26
2. Berapa jumlah dan jenis surat suara dalam pemilu 2019? ............... 26
3. Bagaimana specimen/contoh surat suara Capres & Cawaperes? .... 27
4. Bagaimana specimen/contoh surat suara DPD RI? ........................... 27
5. Bagaimana specimen/contoh surat suara DPR RI? ............................ 28
6. Bagaimana specimen/contoh surat suara DPRD Provinsi? ............... 29
7. Bagaimana specimen/contoh surat suara DPRD Kab/Kota? ............ 30
Pemilih dan Daftar Pemilih ................................................................................. 31
1. Ada berapa kategori daftar pemilih? .................................................. 31
Syarat Pemilih ....................................................................................................... 33
1. Apasaja syarat untuk memilih dalam pemilu 2019? .......................... 33
5
A. SEKILAS PROFILE KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU
1. Apakah Komite Independen Sadar Pemilu ?
Komite Independen Sadar Pemilu atau yang disingkat KISP adalah
lembaga yang bergerak memberikan virus pendidikan politik kepada
Generasi muda di Indonesia. KISP merupakan gerakan yang diinisiasi oleh
anak muda bertujuan untuk mengajak generasi muda peduli akan pentingnya
politik. KISP dibangun akan cita-cita bahwa generasi muda dapat mampu
memutus prilaku buruk dalam berdemokrasi yang telah menjadi budaya di
Indonesia.
Komite Independen Sadar pemilu dideklarasikan pada tanggal 5 April
2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rancangan desain Gerakan
Millenial untuk menyukseskan Pemilu dan demokrasi di Indonesia. KISP
berkomitmen menyelenggarakan agenda-agenda pendidikan pemilih bagi
anak muda dan menebarkan informasi politik kepada anak muda melalui
agenda sekolah pemilu dan membuat buku yang merupakan bagian dari tugas
intelektual muda.
Selama satu tahun KISP telah mengadekan banyak hal yaitu Training
pemilu vol#1 hingga Training pemilu vol#5 dengan banyak tema yaitu Peran
Generasi muda dalam mengawal pemilu, Media sosial dan Generasi Millenial,
Generasi Millenial dalam kampanye positif di Medsos, Pengawasan
partisipatif, Pengerak desa Apu(Anti politik Uang). KISP terjun dan terlibat
dalam menyukseskan Desa Anti politik uang, Meluncurkan sebuah buku
Millenial Voters, membentuk sekoci gerakan perempuan dengan menamai
Komunitas perempuan cerdas pemilu yang di deklarasikan oleh KISP.
2. Apa saja divisi di KISP ?
6
Komite Independen Sadar Pemilu memiliki 4 divisi meliputi Divisi
Pengawasan Partisipatif, Divisi Media dan Komunikasi, Divisi Pengembangan
dan Sumber daya Manusia, Divisi Pendidikan pemilih.
3. Apakah Komite Independen Sadar Pemilu memiliki pengalaman
pemantau ?
Tentunya KISP belum memiliki pengalaman pemantau seperti
Lembaga pemilu lainnya. Pemilu serentak 2019 merupakan pertama kalinya
KISP terjun ke dunia pemantau. KISP memiliki perbedaan dengan Lembaga
lainnya, karena KISP diisi dan digerakan oleh anak-anak muda yang biasanya
disebut sebagai generasi instan.
7
B. SEKILAS TENTANG PEMILU SERENTAK 2019
1. Pemilu serentak 2019 ?
Pengertian Pemilihan Umum 2019, diatur dalam Pasal 1, Undang-
undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:
“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah,Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945” Sesuai dengan ketentuan Pasal22E Undang–
Undang Dasar 1945 (UUD1945) Pemilihan Umum diselenggarakan setiap
lima tahun sekali.
Tentunya berbeda dengan pemilu di tahun 2014 yang dilakukan atau
diselenggarakan secara terpisah. Pemilu di mulai dari pemilu Legislatif ( DPR
RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kab) dan setelah itu dilakukan
pemilu Eksekutif (Presiden dan wakil presiden). Pemilu serentak 2019
dilakukan pemilihan sekaligus dengan memilih Presiden dan wakil presiden,
DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsis, DPRD Kab/Kota
Pemilu, merupakan sarana mewujudkan Kedaulatan Rakyat, dimana
rakyat yang telah memiliki hak pilih dan memenuhi syarat-syarat sebagai
pemilih, memiliki hak untuk menentukan calon-calon yang akan mewakili
kepentingannya sebagai anggota dewan maupun sebagai presiden dan wakil
presiden, Karenanya, Pemilu juga disebut sebagai suatu sarana demokrasi.
Yaitu suatu sistem pemerintahan yang dibentuk dan diselenggarakan,
bertumpu pada kedaulatan rakyat.
8
2. Apa saja tahapan Pemilu serentak 2019?
NO. TAHAPAN/ PROGRAM JADWAL
MULAI SELESAI
1. PERENCANAAN PROGRAM-
ANGGARAN KPU
17-08-2017 31-03-2019
2. PENYUSUNAN PERATURAN
KPU
01-08-2017 31-03-2019
3. SOSIALISASI 17-08-2017 14-04-2019
4. PENDAFTARAN DAN
VERIFIKASI PESERTA PEMILU
03-09-2017 20-02-2018
5. PENYELESAIAN SENGKETA
PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU
20-02-2018 17-04-2018
6. PEMBENTUKAN BADAN
PENYELENGGARA
PPK, PPLN, PPS 16-01-2018 08-03-2018
KPPS & KPPS LN 28-02-2019 27-03-2019
PANTARLIH & PANTARLIH LN 11-03-2017 10-04-2018
7. PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH (DPS, DPT)
18-08-2017 31-08-2018
DAFTAR PEMILIH TETAP
TAMBAHAN
19-03-2019 17-04-2019
8. PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH LUAR NEGERI
17-04-2018 17-04-2019
9. PENATAAN DAN PENETAPAN
DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)
17-12-2017 06-04-2018
10. PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN, PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
26-03-2018 21-09-2018
11. PENYELESAIAN SENGKETA
PENETAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
SERTA PENCALONAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
20-09-2018 16-11-2018
12. PENGADAAN & DISTRIBUSI
LOGISTIK
24-09-2018 16-04-2019
13. KAMPANYE CALON ANGGOTA
DPR, DPD DAN DPRD SERTA
PASANGAN CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
23 September 2018 13 April 2019
14. LAPORAN DAN AUDIT DANA
KAMPANYE
22 September 2018 2 Mei 2019
15. MASA TENANG 14 April 2019 16 April 2019
16. PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA
8 April 2019 17 April 2019
17. REKAPITULASI HASIL
PEMUNGUTAN SUARA
18 April 2019 22 Mei 2019
9
18. PENYELESAIAN SENGKETA
HASIL PEMILU DPD, DPR, DPRD
19. PENYELESAIAN SENGKETA
HASIL PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
20. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
DAN CALON PEMILIH
TANPA PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU
Jadwal Menyusul
21. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
DAN CALON TERPILIH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
3 hari setelah putusan dibacakan
22. PERESMIAN KEANGGOTAAN Juli-September 2019
23. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI Agustus-Oktober 2019
3. Apa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu?
Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR,
DPD dan DPRSD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat,
serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
4. Siapa yang temasuk Penyelenggara pemilu ?
Yang termasuk Penyelenggara Pemilu yaitu
a) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya adalah lembaga
penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu.
b) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilu.
c) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP,
adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu
10
5. Bagaimana Struktur di Komisi Pemilihan Umum ?
Struktur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu
a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
melaksanakan Pemilu.
b. KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.
c. KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
d. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau
nama lain.
e. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama
lain/kelurahan.
f. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah panitia yang dibentuk
oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
g. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok
yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di
tempat pemungutan suara.
h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri
11
6. Bagaiamana Struktur di Badan Pengawas Pemilu ?
Struktur di Badan Pengawas Pemilu yaitu
a) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara
Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
c) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota)
adalah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
kabupaten/kota.
d) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) adalah
panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
e) Pengawas Pemilu Kelurahan/desa (PPL) adalah petugas yang dibentuk
oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan
f) Pengawas TPS (PTPS) adalah petugas yang dibentuk untuk mengawasi
di dalam TPS.
7. Bagaimana Struktur di DKPP ?
Berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki struktur sampai ke
daerah maka keberadaan DKPP hanya ada di tingkat Pusat.
12
8. PESERTA PEMILU SERENTAK 2019
13
C. PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT DESA DAN TPS
1. Siapa saja penyelenggara pemilu tingkat desa dan TPS
a. Penyelenggara di tingkat desa ada 2, yakni
o Panitia Pemungutan Suara ( PPS)
o Pengawas pemilu tingkat kelurahan ( PPL)
b. Penyelenggara pemilu tingkat TPS
o Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
o Pengawas Tempat pemungutan suara ( PTPS)
2. Berapa Jumlah personilnya ?
o Panitia Pemungutan Suara ( PPS) : 3 orang
o Pengawas Pemilu tingkat Kelurahan : 1 orang
o KPPS : 7 orang
o PTPS : 1 orang
3. Apa Tugas dan wewenang PPS ?
a) mengumumkan daftar pemilih sementara;
b) menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementaral
c) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih
sementara;
d) mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU
Kabupaten / Kota melalui PPK;
e) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat
keluratran/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
lhbupaten/Kota, dan ppK
f) mengumpulkan hasil penghihrngan suara dari seluruh Tps di wilayatr
kerjanya; menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS' kepada
PPK; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
14
g) melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang
berkaitan dengan tahapan pemilu dan wewenang PPS kepada
masyarakat;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/l(ota, dan ppK sesuai dengan ketentrran peratrrran
pemndang-undangan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan
ketentuan perahrran perundang-undangan
4. Apa tugas dan wewenang KPPS ?
a) mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
b) menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang
hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki
saksi, daftar pemilih tetap diseratrkan kepada Peserta Pemilu;
c) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d) membuat berita acara pemungutan dan penghitugan suara serta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyeratrkannya
kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan penrndang-
undangan ;
f) menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih
sesuai dengan daftar pemilih tetap ,yang menggunakan hak pilihnya di
TPS; dan
g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
h) mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
15
i) melaksanakan wewenag lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK,'dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan
j) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
k) menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yan! disampaikan
oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu,
dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
m) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan
suara dan setelah kotak suara disegel;
n) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu
Kelurahan/Desa;
o) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan
sertilikat hasil penghihrngan suara kepada PPK melalui PPS
padahariyang sama;
p) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU KabupatenfKota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Apa Tugas Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa ?
a) menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran
terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur
mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan; membantu meminta
bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka
pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
16
b) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hrgas
pengawas TPS;
d) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan
sesuai dengan tahapan Pemilu sccara periodik dan/atau berdasarkan
kebuhrhan ;
e) menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan
mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di
wilayah kelurahan/desa; dan
f) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketenhran peratrrran
perundang-undangan
6. Apa Tugas Pengawas TPS ?
a) persiapan pemungutan suara;
b) pelaksanaan pemungutan suara;
c) persiapan penghitungan suara;
d) pelaksanaan penghitungan suara; dan
e) pergerakan hasil penghihrngan suara dari TPS ke PPS
f) menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran,
kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara;
g) menerima salinan berita acara dan sertifrkat pemungutan dan
penghitungan suara; dan
h) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
17
D. PEMILU DAN PEMANTAU PEMILU
1. Apa Pentingnya Pemilu ?
Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi
kehendak rakyat, Pemilihan Umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi
untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab
di muka bumi ini, Pemilihan Umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan
(suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain.
2. Apa itu Pemantau pemilu ?
Pemantau pemilu terdiri dari Lembagalembaga swadaya masyarakat
atau CSO (Civil Society Organization) yang ikut mengawasi Tahapan
penyelenggaraan Pemilu.
3. Mengapa masyarakat perlu terlibat dalam pemantaun Pemilu?
a) Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yakni pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itu sangat jelas
rakyat mempunyai kedudukan dan posisi penting dalam proses
demokrasi. Pemilu adalah sarana untuk memilih perwakilan dan
pemimpin rakyat, karena itu penting bagi rakyat untuk terlibat aktif
memantau proses dan hasil pemilu.
b) Pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak tidak hanya
penyelenggara pemilu
c) Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil
pemilu.
d) Untuk meningkatkan keabsahan hasil pemilu
4. Apa Saja syarat menjadi Pemantau Pemilu ?
a) berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah
daerah;
b) bersifat independen;
18
c) mempunyai sumber dana yang jelas; dand.terakreditasi dari Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan
wilayah pemantauannya
5. Apa Saja Kelengkapan Administrasi Pemantauan Dalam
Negeri?
a) akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau
sebutan lain;
b) profil organisasi/lembaga;
c) memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah
daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan
hukum perkumpulan;
d) nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga;
e) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
f) alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah;
g) rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu;
h) rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin
dipantau;
i) nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab
Pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru;
j) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh
ketua lembaga Pemantau Pemilu; dan
k) surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilu
yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau
Pemilu
19
6. Apa saja Kelengkapan Pemantau Luar Negeri ?
a) Semua kelengkapan Administrasi Pemantau Pemilu DN, ditambah
b) surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari lembaga
Pemantau Pemilu yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain
tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi
Pemantau Pemilu luar negeri
c) surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari lembaga
Pemantau Pemilu yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain
tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi
Pemantau Pemilu luar negeri
d) NOTE: Persetujuan rencana pemantauan bagi Pemantau Pemilu luar
negeri harus disesuaikan dengan rekomendasi Bawaslu.
7. Apa Yang dimaksud Akreditasi pemantau ?
Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Bawaslu RI,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota. kepada Pemantau Pemilu yang
telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bawaslu Repupblik Indonesia
20
8. Apa saja Hak Pemantau Pemilu ?
a. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari
pemerintah negara Republik Indonesia;
b. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses
Penyelenggaraan Pemilu;
c. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari
luar tempat pemungutan suara;
d. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
e. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan
kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan
pelaksanaan Pemilu; dan
f. Menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses
tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
g. Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing
yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik
selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu
21
9. Apa saja Kewajiban Pemantau ?
a. Mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menghormati
kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang
diterbitkan oleh Bawaslu;
c. Melaporkan diri, mengurus proses
Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah
kerja pemantauan;
d. Menggunakan tanda pengenal selama
menjalankan pemantauan;
e. Menanggung semua biaya pelaksanaan
kegiatan pemantauan;
f. Melaporkan jumlah dan keberadaan
personel Pemantau Pemilu serta tenaga
pendukung administratif kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah
pemantauan;
g. Menghormati kedudukan, tugas, dan
wewenang Penyelenggara Pemilu;
h. Menghormati adat istiadat dan budaya
setempat;
i. Bersikap netral dan objektif dalam
melaksanakan pemantauan;
j. Menjamin akurasi data dan informasi hasil
pemantauan yang dilakukan dengan
melakukan klarifikasi kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota; dan
k. Melaporkan hasil akhir pemantauan
pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.
22
10. Apa saja Larangan Pemantau Pemilu ?
a. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan
Pemilu;
b. Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
d. Memihak kepada peserta Pemilu tertentu;
e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan
mendukung peserta Pemilu;
f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari
atau kepada peserta Pemilu;
g. Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya
selama melakukan tugas pemantauan;
h. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan/atau
i. Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai
Pemantau Pemilu.
j. Bagi Pemantau Pemilu luar negeri dilarang mencampuri dengan cara
apapun urusan politik dan pemerintahan negara Republik Indonesia
11. Apa Saja Pelanggaran dan Sanksi ?
a) Dalam hal Pemantau Pemilu yang melakukan Pelanggaran atas kewajiban
dan larangan dapat dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
b) Laporan sebagaimana dimaksud di atas dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
c) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan
terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota MENCABUT akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu
23
d) Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan
terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota MENCABUT akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu
12. Apa saja kode etik?
a) Non Partisan dan Netral Pemantau Pemilu wajib menjaga sikap
independen, non-partisan dan tidak memihak (imparsial)
b) Tanpa Kekerasan (Non Violence) Pemantau Pemilu dilarang membawa
senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan
pemantauan
c) Menghormati Peraturan Perundang-undangan dan Adat Istiadat dan
Budaya setempat Pemantau Pemilu wajib menghormati segenap
peraturan perundangundangan yang berlaku dan adat istiadat dan
budaya setempat
d) Kesukarelaan Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara
sukarela dan penuh rasa tanggung jawab
e) Integritas Pemantau Pemilu dilarang melakukan tindakan penghasutan
atau provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan
kewajiban penyelenggaraan pemilu dan pemilih
f) Kejujuran Pemantau Pemilu wajib melaporkan hasil pemantauannya
secara jujur sesuai dengan fakta yang ada \
g) Obyektif Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara
akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan
h) Kooperatif Pemantau Pemilu dilarang mengganggu proses tahapan
penyelenggaraan pemilu dalam melaksanaan tugas pemantauannya
i) Transparan Pemantau Pemilu bersikap dalam melaksanakan tugas dan
bersedia menjelaskan metode, data, analisa dan kesimpulan berkaitan
dengan laporan pemantauannya
24
j) Kemandirian Pemantau Pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan
tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara
pemilu atau pemerintah daerah
25
E. Pemantauan Komite Independen Sadar Pemilu (KISP)
1. Apa yang akan di pantau oleh KISP ? Pemilu serentak 2019 merupakan sejarah baru bagi KISP yang
berusia 1 tahun mengikuti dan mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu.
Di tahun pertama menjadi pemantau pemilu KISP akan memantau di tahapan
Pemungutan dan Perhitungan suara.
2. Apa yang dimaksud Pemungutan & Perhitungan Suara ?
a) Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan cara mencoblos pada nomor
urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
b) Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh
KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon,
Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak
digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos
3. Kapan Waktu pemungutan Suara dilakukan ?
a) Waktu Pemungutan Suara di dalam negeri adalah Tanggal 17 April 2019
b) Pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat Pemungutan Suara di dalam
negeri dilakukan secara serentak, pada hari, tanggal, dan jam yang
sama.
c) Waktu Pemungutan Suara di Luar Negeri adalah 8 April -17 April 2019
4. Bagaimana Cara Memantau KISP ? KISP akan fokus memantau saat proses pemungutan dan perhitungan
suara dan juga KISP akan melakukan survei penelitian terkait isu pemilih
yang di fokuskan kepada Generasi Millenial. Dengan cara mewawancarai
pemilih saat meninggalkan TPS. Dari hasil penelitian itu akan menjadi
evaluasi dalam Pemilu serentak 2019 dan hubungannya dengan Generasi
muda yang sesuai dengan arah gerak KISP.
26
F. SURAT SUARA
1. Apa yang dimaksud surat suara Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara
yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh
Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama,
dan nomor Pasangan Calon.
Surat Suara sah adalah surat suara yang ditanda tangani oleh Ketua
KPPS dan dicoblos dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku
2. Berapa Jumlah dan Jenis Surat suara dalam pemilu 2019?
27
3. Bagaimana Specimen/Contoh surat suara Capres dan
Cawapres?
4. Bagaiaman Specimen/Contoh surat suara DPD RI ?
28
5. Bagaimana Specimen/Contoh Surat suara DPR RI?
29
6. Bagaimana dengan Specimen DPRD Provinsi?
30
7. Bagaiamana Specimen/contoh DPRD Kab/Kota ?
31
G. PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH
1. Ada berapa kategori daftar pemilih ?
Ada 3 kategori daftar pemilih
a) DPT
Daftar pemilih tetap(DPT) adalah Pemilih hasil
pemutakhiran. Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih dapat
menunjukkan formulir Model C6 atau menunjukkan KTP-El.
Menggunakan Hak Pilih di Jam 07.00-13.00
b) DPTb
Daftar pemilih Tambahan adalah Pemilih yang telah
terdaftar dalam DPT yang pada hari pemungutan suara tidak
berada diwilayah tempatnya terdaftar di DPT dan menggunakan
hak pilihnya di TPS lain. Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih
menunjukkan formulir Model A5 serta KTP-El. Untuk pemilih
dalam kategori DPTb ada ketentuan untuk mendapatkan surat
suara sebagai berikut :
32
c) DPK
Daftar pemilih khusus Pemilih yang tidak terdaftar sebagai
Pemilih dalam DPT. Dalam memberikan suara Pemilih
menunjukkan KTP-EL yang sesuai wilayah TPS. Menggunakan Hak
Pilih di Jam 12.00-13.00
33
H. SYARAT PEMILIH
1. Apa saja syarat untuk memilih dalam pemilu 2019 ? a) Genap berumur 17(tujuhbelas) tahun atau lebih pada hari pemungutan
suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
b) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d) Berdomisili diwilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan
KTP-el;
e) Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud
dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang
diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan
dan catatan sipil setempat; dan
f) Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia.