Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam

Privatisasi BUMN di Indonesia

Studi Kasus: Privatiasi PT. Indosat,Tbk

Di susun oleh

Nama : Rahmawaty Harmen

NIM : 106083003766

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431 H/2011 M

i

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Peran IMF (International Monetery Fund) dalam Privatisasi BUMN

di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat,Tbk (2002-2003)

Disusun Oleh:

Rahmawaty Harmen

106083003766

Dosen Pembimbing

Arisman,M.Si

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2011/1432 M

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya

cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tangerang, September 2011

Rahmawaty Harmen

iii

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Analisis Peran IMF (Internatiomal Monetery Fund)

Dalam Privatisasi BUMN di Indonesia Studi Kasus : Privatisasi PT. Indosat,Tbk”

telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 14 November 2011. Skripsi ini

telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

(S.Sos) Program Strata Satu (S1) pada program studi Hubungan Internasional.

Jakarta, 5 Desember 2011

Tim Penguji

Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota

Dina Afrianty, Ph.D Agus Nilmada Azmi, S.Ag M.Si

NIP.197304141999032002 NIP. 197808042009121002

Penguji,

Penguji I Penguji II

Dina Afrianty, Ph.D Agus Nilmada Azmi, S.Ag M.Si

NIP.197304141999032002 NIP. 197808042009121002

Pembimbing,

Arisman S.Sos, M.Si

iv

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis peran IMF (International Monetery Fund)

terhadap privatisasi BUMN di Indonesia studi kasus: privatisasi PT. Indosat, Tbk.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran IMF terhadap privatisasi

PT. Indosat, Tbk, serta dampak yang dihasilkan oleh privatisasi PT. Indosat, Tbk

tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori neoliberal,

dimana privatisasi merupakan salah satu karakteristik dari neoliberal. sedangkan

teori Organisasi Internasional berkaitan dengan IMF, dimana IMF merupakan

salah satu dari Organisasi Internasional yang bersifat Inrtergovermental

Government yang bergerak dalam bidang keuangan. Serta untuk melihat kinerja

dan apa saja yang dilakukan oleh IMF.

Metode yang digunakan untuk menulis penelitian ini ialah metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan buku-buku juga jurnal

ilmiah sebagai sumber penulisan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan,

bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membuat

perekonomian Indonesia terpuruk dan membuat pemerintah Indonesia meminta

bantuan kepada IMF untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Oleh

karena itu IMF datang membantu Indonesia dengan membawa sejumlah kebijakan

yang tertuang dalam perjanjian yaitu Letter of Intent (LoI). Dalam LoI tersebut

terdapat berbagai macam kebijakan yang salah satunya adalah privatisasi.

Kebijakan privatisasi sendiri terdapat di beberapa LoI yang di tandatangani oleh

pemerintah Indonesia. Privatisasi sendiri dilakukan karena BUMN yang terus

merugi dan ketidak mampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada

BUMN. Untuk melaksanakan LoI tersebut maka pemerintah Indonesia melakukan

privatisasi terhadap salah satu BUMN nya yang bergerak dalam bidang

telekomunikasi yaitu PT. Indosat. Selanjutnya setelah PT. Indosat di privatisasi

penulis menganalisa dampak yang di hasilkan dari privatisasi terhadap PT. Indosat

baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

v

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan segala petunjuk, rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran IMF (International

Monetery Fund) Terhadap Privatisasi BUMN di Indonesia Studi kasus:

Privatisasi PT. Indosat,Tbk”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan

berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-

ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda tercinta (Harmein alm) dan Ibu ku tersayang (Yeniarti) dengan doa

tulus dari mu lah akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Serta tak lupa seluruh keluargaku tersayang ( Syafril, Una, Izah, dan Syarif).

Terimakasih atas dukungan, perhatian dan bimbingan nya selama ini.

2. Bpk. Arisman.M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah

memberi arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya di

tengah-tengah berbagai kesibukan.

3. Dina Afrianti,Ph. D, sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Agus Nilmada Azmi, M.Si., sebagai Sekretaris Jurusan Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam meyelesaikan

tugasnya sebagai mahasiswa.

vi

6. Sahabat, teman penulis di Hubungan Internasional : Atik, Astrid, Dyah, Dian,

Desty, Crista, Maya, Qory, Julian, Irfan. Terimakasih atas sharing, motivasi

dan hiburannya.

7. Teman-teman di Delta Gym yang terus memberikan saran, dukungan dan

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional kelas A

angkatan 2006 dan seluruh teman-teman Mahasiswa Jurusan Hubungan

Internasional angkatan 2006.

9. Semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun

tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat

imbalan di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik saran yang

membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-

perbaikan ke depan.

Tangerang, 24 September 2011

Rahmawaty Harmen

vii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN i

LEMBAR PERNYATAAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

I.2. Perumusan Masalah ................................................................. 7

I.3. Tujuan Penelitian ..................................................................... 7

I.4. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 7

I.5. Kerangka Pemikiran ................................................................ 10

I.5.1. Neoliberalisme ........................................................... 10

I.5.2. Organisasi Internasional

1.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional ......... 16

1.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional .... 18

1.5.2.3.Peran Organisasi Internasional .................... 20

1.6. Metode Penelitian ..................................................................... 23

I.7. Sistematika Penulisan ............................................................... 24

BAB II IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi

II.1. IMF (International Monetery Fund)

II.1.1. Sejarah IMF .............................................................. 26

II.1.2. Tujuan Pendirian IMF ................................................ 28

II.1.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF ....................... 29

II.1.4. Bentuk Bantuan IMF ................................................. 31

II.2. Privatisasi

II.2.1. Pengertian Privatisasi .................................................35

viii

II.2.2. Tujuan Privatisasi .....................................................39

II.2.3.Bentuk Privatisasi .....................................................41

II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara lain

II.3.1.Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for

Economic Coorporation and Development) .........................43

II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang .................47

II.3.3. Privatisasi di negara-negara ex-Komunis ..................49

BAB III Gambaran Umum PT. Indosat

III.1. Sejarah PT. Indosat ...............................................................52

III.2. Visi dan Misi PT. Indosat .....................................................55

III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan ........................................58

III.4. Struktur Organisasi ...............................................................60

BAB IV Analisis Peran IMF terhadap privatisasi BUMN di Indonesia

Studi Kasus: PT. Indosat,Tbk

IV.1. Peran IMF (International Monetery Fund) dalam privatisasi di

Indonesia Studi Kasus:PT. Indosat,Tbk ..............................61

IV.2. Dampak Privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk

IV.2.1. Dampak Positif terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk..70

IV.2.2. Dampak Negatif terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk 73

IV.3. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia ...............77

BAB V Penutup

V.1. Kesimpulan dan Saran .......................................................... 79

Daftar Pustaka ........................................................................... 85

Lampiran-Lampiran

ix

DAFTAR TABEL

Tabel II.3.1. Privatisasi dan Liberalisasi dalam Pembangunan 45

Uni Eropa dan Norwegia

Tabel III.3.1. Anak Perusahaan PT. Indosat, Tbk 60

Tabel IV.1.1. Kebijakan IMF dalam Privatisasi PT. Indosat, Tbk 69

Tabel IV.2.1. Laporan Laba Rugi PT. Indosat, Tbk 72

Tabel IV.2.2. Dampak Privatisasi PT. Indosat,Tbk 77

Tabel IV.3.1. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia 78

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat, Tbk 60

1

BAB I

Pendahuluan

Peran IMF (International Monetery Fund) terhadap Privatisasi BUMN di

Indonesia Studi Kasus: Peran IMF dalam Privatisasi PT. Indosat,Tbk

I.1. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awalnya dibentuk untuk

memperkuat perekonomian nasional dan juga menyaingi perusahaan Belanda dan

juga perusahaan multinasional (PMN atau MNC) yang mempunyai kekuatan

modal yang sangat besar.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Negara ini

merupakan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 pasal (2): cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak

dikuasai oleh negara dan (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Badan Usaha Milik Negara menguasai produk komoditi yang benar-benar

menguasai hidup orang banyak. Secara umum komoditi tersebut antara lain: jasa

air minum, listrik, gas, dan telekomunikasi.2 Dalam bidang telekomunikasi

terdapat lima perusahaan negara atau BUMN yang usahanya bergerak dalam

bidang telekomunikasi yaitu : PT. Telkom, PT. Indosat, Perum Produksi Film

Negara, Perjan TVRI, dan Perjan RRI.3

BUMN merupakan seluruh bentuk usaha negara yang sebagian atau

keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah. BUMN merupakan

badan usaha yang dikenal dengan public enterprise (perusahaan publik) yang

1Kesit Bambang Prakosa. Analisis Kebijakan Privatisasi BUMN. SINERGI Vol.5 No.2

Tahun 2003, hal 14 2 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance

Studies. Jakarta.2003 hal 24

3 Ibid hal 55

2

berisikan dua elemen esensial, yaitu unsur pemerintah (public) dan unsur bisnis

(enterprise). Ada tiga makna yang terkandung dalam Badan Usaha Milik Negara,

yakni public purpose, public ownership dan public control. Dari ketiga makna itu

public purpose yang kemudian menjadi inti dari konsep Badan Usaha Milik

Negara. Public purpose mempunyai arti yang cukup luas. Di negara berkembang

public purpose ini dijabarkan sebagai keinginan pemerintah untuk mencapai cita-

cita pembangunan (sosial, politik, dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan

negara. Dalam hubungan ini BUMN sering dilukiskan berperan sebagai alat untuk

pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu BUMN mempunyai tujuan ganda

yaitu sosial, politik dan ekonomi.4

Menurut jenisnya Badan Usaha Milik Negara di bagi menjadi tiga macam,

yaitu5:

1. Perusahaan Jawatan (Perjan) berusaha di bidang penyediaan jasa-jasa bagi

masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat.

2. Perusahaan Umum (Perum) berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi

kemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan.

3. Persero bertujuan memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang

yang mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi di luar

bidang usaha Perjan dan Perum.

Keberadaan BUMN di Indonesia sebagai sebuah fenomena yang tidak

dapat dielakkan. Selain mempresentasikan peran pemerintah untuk memenuhi

kepentingan rakyat banyak dalam bidang ekonomi, sekaligus memunculkan

struktur ketergantungan yang sangat kuat dari unit ekonomi bentukan negara

4 Dra.Ec. Lestari, dkk Laporan Penenlitian Dosen Muda Studi Atas Kinerja BUMN

Setelah Privatisasi Jurusan Manajemen STIE PERBANAS Desember 2007 hal. 5 5 Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN.,,, Op Cit. hal. 24-25

3

terhadap kelembagaan birokrasi negara. Artinya campur tangan birokrasi terhadap

kondisi internal BUMN sangat besar dan selalu dibawah kontrol birokrasi. Hal

inilah yang di sinyalir merupakan penyebab pengelolaan BUMN menjadi tidak

efisien dan cenderung lambat menangkap peluang bisnis.6

Dalam perkembangan selanjutnya campur tangan pemerintah terhadap

BUMN menjadi berlebihan dan berdampak negatif, diantaranya adalah pertama,

inefisiensi ekonomi dalam kegiatan produksi sektor publik, biaya produksi yang

tinggi, ketidakmampuan dalam menyelengarakan penyediaan barang dan jasa

secara professional, serta ketidak mampuan melakukan inovasi. Kedua, terjadinya

pembelokan keuntungan kepada pihak atau kelompok elit. Ketiga BUMN belum

mampu memberikan sumbangan yang berarti pada APBN (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara) bahkan justru memberatkan APBN akibat subsidi yang harus

dikeluarkan oleh APBN untuk BUMN.

Ada beberapa alasan yang mendasari terjadinya privatisasi BUMN di

Indonesia, menurut Syamsul Hadi7, secara umum ada beberapa alasan yang

mendasari dilakukannya privatisasi. Pertama, mengurangi beban keuangan

pemerintah. Kedua, meningkatkan efisiensi perusahaan. Ketiga, meningkatkan

profesionalitas pengelolaan perusahaan. Keempat, mengurangi campur tangan

birokrasi atau pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. Kelima, mendukung

pengembangan pasar modal dalam negeri. Keenam, sebagai flag carrier

(pembawa bendera) untuk go internasional.

6 Kesit Bambang Prakosa. Analisis.,,, Op Cit. hal.17 7Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia.

CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007 hal. 5

4

Privatisasi secara umum cenderung dipahami sebagai sebuah proses

sistematis untuk memindahkan status kepemilikan BUMN atau kekayaan publik

lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal

perseorangan. Dengan pengertian seperti itu, privatisasi BUMN sesungguhnya

hanyalah salah satu unsur saja dari agenda liberalisasi ekonomi dalam arti seluas-

luasnya.

Namun demikian, dalam pengertian yang lebih longgar, privatisasi

sesungguhnya dapat pula dipahami sebagai suatu proses menyeluruh untuk

mentransformasikan metode pengelolaan BUMN dan kekayaan publik lainnya itu,

agar dapat berfungsi secara efektif dan berkompetisi secara sehat dengan sektor

swasta.8

Inggris adalah negara pertama yang menerapkan privatisasi sebagai

instrumen kebijakan perekonomiannya. Pada tahun 1979, Perdana Menteri Inggris

Margareth Thatcher melakukan privatiasi besar-besaran seiring dengan

diterapkannya paham neoliberal dalam perekonomian Inggris. Paham neoliberal

memang bermaksud memangkas peran pemerintah dalam perekonomian. Hal

serupa juga dilakukan oleh Presiden AS Ronald Reagan dalam periode yang

hampir bersamaan. Neoliberalisme di Amerika Serikat ditandai dengan

pengurangan besar-besaran terhadap subsidi di bidang kesehatan. Dari sinilah

lahir istilah “Reaganomics” dan “Thatcherism” umtuk menyebut pola kebijakan

neoliberal kedua negara tersebut.9

8 Revrisond Baswir. Privatisasi BUMN Menggugat Model Ekonomi Neoliberlisme IMF,

dalam I Wibowo, Francis Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003,

hal 206-207

9 Syamsul Hadi, dkk. Post Washington Consensus, ... OP. Cit. hal. 6

5

Indonesia juga pernah melakukan privatisasi terhadap perusahaan milik

negara atau BUMN salah satunya adalah PT. Indosat. Sebelum krisis ekonomi

melanda Indonesia pemerintah melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat. Pada

tahun tanggal 19 Oktober 1994 PT. Indosat melakukan privatisasi melalui IPO

(Initial Public Offering) di pasar modal dalam dan luar negeri. IPO (Initial Public

Offering) sendiri merupakan salah satu bentuk dari cara privatisasi, yaitu

privatisasi yang dilakukan dengan cara menawarkan saham yang akan dijual di

pasar modal. Penawaran umum di luar negeri dilakukan di Bursa Efek New York

(NYSE), sedangkan untuk di dalam negeri dilakukan di dua tempat yaitu di Bursa

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Privatisasi tersebut

menunjukan hasil yang signifikan sehingga privatsiasi tersebut memberikan

keuntungan bagi pemegang saham dan pemilik.10

Pada masa Orde Baru pemerintah pernah melaksanakan privatisasi BUMN

sebagai bagian dari satu paket program deregulasi dan debirokratisasi nasional.

Titik berat pelaksanaan privatisasi BUMN ketika itu adalah untuk memperbaiki

kinerja keuangan BUMN. Dalam rangka itu, pemerintah berusaha mengubah

status badan hukum BUMN secara menyeluruh dari perusahaan jawatan (perjan)

dan perusahaan umum (perum) menjadi perusahaan perseroan (persero). Proses

privatisasi tehadap BUMN terus dilakukan namun tidak menghasilkan

maksimal.11

Pelaksanaan privatisasi BUMN baru dilaksanakan secara cepat dan

dilakukan pada banyak perusahaan BUMN setelah terjadi krisis ekonomi yang

melanda Indonesia. Sekitar pertengahan tahun 1997, Asia Timur, termasuk

10

Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi

atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal. 235 11

Revrisond Baswir. Privatisasi BUMN Menggugat Model Ekonomi.,,, Op Cit hal 207

6

Indonesia mengalami krisis finansial dan ekonomi yang dahsyat yang dipicu oleh

depresiasi tajam dalam mata uang negara-negara ini, termasuk rupiah. Pada

gilirannya kondisi ini diperburuk oleh terpuruknya kepercayaan pasar pada

ekonomi negara-negara ini. Depresiasi mata uang yang tajam mengakibatkan

keterpurukan ekonomi dikawasan ini, khusus nya di Indonesia, Thailand dan

Korea Selatan. Pada bulan Januari 1998 rupiah mengalami depresiasi tajam

sebanyak 80 persen dari kurs sebelum krisis, sedangkan laju inflasi meningkat

sampai 50 persen lebih. Selama tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami

kontraksi tajam sebanyak hampir 14 persen.12

Untuk mengatasi krisis ini akhirnya pemerintah meminta bantuan kepada

IMF untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada bulan Oktober 1997, pemerintah pun

menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk menerima pinjaman baru dari IMF

sebesar 43 miliar USD.13

Bersamaan dengan bantuan hutang ini, pemerintah wajib

memenuhi tuntutan reformasi sektor makro ekonomi yang disyaratkan oleh IMF.

Pinjaman IMF selalu dikaitkan dengan persyaratan yang kondisionalitas. LoI atau

Nota Kesepakatan yang merupakan dokumen yang berisi ketentuan yang patut

dilakukan pemerintah agar bisa memperoleh pinjaman tersebut. Dalam Nota

Kesepakatan tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh

pemerintah yang salah satunya adalah privatisasi BUMN. Oleh karena itu

pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN termasuk terhadap perusahaan

PT. Indosat,Tbk. Hal ini dilakukan selain untuk mengikuti ketentuan dari IMF

tetapi pemerintah melakukan privatisasi terhadap PT. Indosat,Tbk dikarenakan

12

Cyrillus Harinowo. IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia

Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 55 13

Ibid. hal. 55

7

untuk menambah pendapatan untuk menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu pemerintah juga melakukan privatisasi dikarenakan beban

hutang pemerintah yang disebabkan oleh buruknya kinerja dari BUMN serta

ketidakmampuan pemerintah untuk menjadikan BUMN menjadi profesional dan

efisien. Keberadaan BUMN pada dasarnya diharapkan dapat menjadi agen

pembangunan negara. Akan tetapi, kenyataannya BUMN justru menghasilkan

banyak masalah, baik bagi BUMN itu sendiri maupun bagi negara dan rakyat.

I.2. Perumusan Masalah

1.Bagaimana Peran IMF dalam Privatisasi di Indonesia PT. Indosat,Tbk ?

2.Apakah dampak positif dan negatif dari Privatisasi terhadap PT.

Indosat,Tbk?

I.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran IMF dalam pelaksanaan Privatisasi BUMN di

Indonesia khususnya dalam bidang telekomunikasi yaitu terhadap

PT. Indosat,Tbk

2. Memperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif yang

dihasilkan dari pelaksaan privatisasi PT. Indosat,Tbk

I.4. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya mengenai krisis ekonomi,

IMF, serta privatisasi BUMN. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan

oleh Agus Sarwanto yang merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana

8

dalan Tesis yang berjudul “Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintahan

Megawati Soekarno Putri: Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat,Tbk”. Secara

umum privatisasi BUMN merupakan kebijakan pemerintah yang sangat dilematis.

Pada satu sisi harus segera dilaksanakan agar tercapai efisiensi dan terbentuknya

kemerataan dalam pengeloalaan perusahaan yang baik (good corporate

governance) untuk mengahadapi globalisasi perdagangan, pada sisi lain justru

kebijakan tersebut tidak populer di masyarakat dan menimbulkan tudingan bahwa

pemerintahan merupakan bagian dari antek neoliberalis. Pro dan kontra mewarnai

kebijakan privatisasi di Indonesia.

Kebijakan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. Tidak hanya dilakukan

pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, namun sudah

dilaksanakan sejak pemerintahan Oede Baru (1994), kemudian oleh pemerintahan

transisi yaitu Presiden BJ. Habibie (1998), dan Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa Orde Baru hingga masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, tidak

muncul penolakan yang berarti atas privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. Malah

diantara eksekutif dan legislatif saling mendukung. Berbeda dengan reaksi yang

terjadi ketika Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan privatisasi terhadap

PT.Indosat Tbk. Penolakan tersebut muncul dari banyak kalangan misalnya para

karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indosat (SPI), anggota Dewan

(khsususnya fraksi reformasi), Ketua MPR, KPPU, dan tokoh masayrakat.

Selain itu I Gusti Ngurah Agung Kamasan juga melakukan penelitian

terhadap privatisasi PT. Indosat,Tbk. I Gusti Ngurah Agung Kamasan merupakan

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jurusan Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam Tesis nya yang berjudul “Privatisasi

9

BUMN Di Indonesia, Kasus: Pengambilalihan Saham PT. Indosat, Tbk. Oleh

Temasek Holding Pada Tahun 2002”. Dalam Tesis nya I Gusti Ngurah Agung

Kamasan membahas mengenai Kebijakan Privatisasi PT. Indosat Tbk, oleh

pemerintah setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 90an.

Privatisasi yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2002 merupakan

privatisasi tahap ke dua dan menggunakan metode Strategic Sales, yang pada

akhirnya tender ini dimenangkan oleh Singapore Holding Telemedia (STT) yang

merupakan anak perusahaan Temasek Holding yang merupakan salah satu BUMN

negara Singapura.

Demikian juga dengan Wellia Shinta Sari, yang menulis sebuah artikel

tentang privatisasi PT. Indosat, Tbk dalam majalah Mitra Bisnis Agustus tahun

2003, Vol .2.No.22. Ia menulis artikel yang berjudul Privatisasi BUMN (Indosat)

masihkah ada harapan. Dalam artikel nya tersebut ia membahas mengenai

permasalahan privatisasi PT. Indosat,Tbk yang dijual melalui mitra strategis

kepada pihak asing. Saham PT. Indosat,Tbk yang dijual kepada perusahaan

Singapore Holding Telemedia (STT). Hal ini kemudian menyebabkan

pertentangan yang terjadi di masyarakat Indonesia terutama dari gabungan

pengusaha telekomunikasi Indonesia. Mereka menyesalkan pemerintah yang

menjual saham PT. Indosat,Tbk yang bersifat strategis kepada pihak asing. Selain

itu dengan dijualnya saham PT. Indosat, Tbk, pemerintah dapat melampaui target

setoran APBN yang ditetapkan oleh IMF sebesar Rp.6,5 trilyun, menjadi Rp.8

trilyun. Hal ini yang kemudian menyebabkan kekhawatiran bahwa pemerintah

hanya mengejar target yang ditetapkan tanpa memeperdulikan masalah-masalah

yang bersifat kualitas dan strategis.

10

I.5. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori Neoliberalisme dan konsep

Organisasi Internasional, dimana teori neoliberalisme ini berkaitan dengan

privatisasi. Proses pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia sering sekali

dikaitkan dengan penyebaran dari neoliberalisme di Indonesia. Penulis

menggunakan sudut pandang neoliberalisme dalam melihat fenomena privatisasi

BUMN Di Indonesia. Dimana penyebaran neoliberalisme di negara-negara

berkembang dibawa ketika negara-negara berembang termasuk Indonesia

mengalami krisis ekonomi. IMF beranggapan bahwa untuk semua negara-negara

yang mengalami krisis ekonomi hanya satu obatnya yaitu melalui washington

consesus yang di dalam nya terdapat tiga pilar utama yaitu, liberalisasi,

deregulasi, dan privatisasi terhadap BUMN. Dimana pilar dari consesus

washington sendiri merupakan perwujudan dari neoliberalisme. Sedangkan

konsep Organisasi Internasional berkaitan dengan IMF, dimana IMF merupakan

salah satu dari Organisasi Internasional yang bersifat Inrtergovermental

Government yang bergerak dalam bidang keuangan.

I.5.1. Neoliberalisme

Neoliberalisme sebagai gagasan sudah dikenal sejak tahun 1930an.

Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini

adalah kelanjutan dari konsep liberalisme. Ada tiga ide dasar dalam liberalisme

(klasik) sebagi sistem atau tatanan ekonomi, yaitu (1) pengembangan kebebasan

individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar, (2) diakuinya

11

kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi, dan (3) pembentukan harga

barang-barang melalui mekanisme pasar yang sepenuhnya bebas.14

Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami sebagai penyempurnaan ide

dasar dari liberalisme klasik tersebut. Pemikir yang sering dianggap sebagai

penggagas neoliberalisme adalah Alexander Rustow, yang kemudian

disempurnakan oleh para ekonom mazhab Chicago dan mazhab Freiburger.

Mazhab Chicago sendiri merupakan aliran pemikiran yang dikembangkan oleh

para mahasiswa di Universitas Chicago di Amerika Serikat, demikian halnya juga

dengan mazhab Freiburger yang merupakan aliran dari mahasiswa Universitas

Freiburger di Jerman. Inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai

berikut:15

(1) tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan

individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; (2) kepemilikan pribadi

terhadap faktor-faktor produksi diakui dan (3) pembentukan harga pasar bukanlah

sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh

negara melalui penerbitan undang-undang.

Perbedaan yang paling mendasar antara neoliberalisme dengan liberalisme

klasik adalah pada ide tentang pembentukan harga pasar yang nyata tidak bersifat

alami, melainkan memerlukan campur tangan negara. Namun, penertiban pasar

yang dilakukan negara itu adalah melalui penertiban peraturan perundang-

undangan.

Berkaitan dengan penertiban pasar ini menurut Baswir yang dikutip oleh

Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, ada beberapa gagasan pokok tentang peranan

14

Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. E

Publishing. Jakarta 2008. hal. 230-231

15Ibid hal 232

12

regulasi negara dan apa yang dapat dilakuan oleh negara. Yang terutama adalah16

:

(1) pengaturan persaingan usaha untuk mencegah monopoli dan kartel, (2)

pengaturan pemungutan pajak untuk mendorong investasi dan pembagian

pendapatan, (3) pengaturan ketenagakerjaan untuk menghindari terjadinya

eksploitasi, dan (4) pengaturan sistem pengupahan, khususnya untuk menetapkan

jumlah minimum.

Pada awal tahun 1970 an menyusul terpilihnya Reagan sebagai Presiden

dari Amerika Serikat dan Margareth Tathcer sebagai Perdana Menteri Inggris,

Neoliberalisme menemukan momentumnya untuk di terapkan secara luas. Di

Amerika Serikat ditandai dengan pengurangan subsidi besar-besaran terhadap

subsidi di bidang kesehatan, sedangkan di Inggris ditandai dengan privatisasi

secara besar-besaran.17

Khusus untuk kondisi perekonomian negara-negara berkembang, yang

sebagian besarnya sempat mengalami krisis (meskipun berbeda skala dan kurun

waktunya), neoliberalisme memperoleh momentum penyebaran konsepnya. Pada

awalnya, berbagai isi dari konsep itu agak tersamar dan disebarkan melalui

berbagai forum dan program ekonomi internasional. Konsepnya menjadi dikenal

publik luas secara lebih sistematis ketika di perkenalkan oleh John Williamson

sebagai Konsensus Washington (Washington Consensus) pada akhir tahun

1980an. Konsensus Washington adalah kesamaan pandangan lembaga-lembaga

yang bermarkas di Washington (IMF, World Bank, dan US Treasury

16 Ibid 17

http://4f121z4l.multiply.com/journal/item/50 diakses tanggal 15 November 2011

13

Departmnent) mengenai rekomendasi kebijakan bagi negara-negara berkembang

yang dilanda krisis. 18

Konsesus Washington memiliki tiga pilar utama, yaitu deregulasi,

privatisasi, dan liberalisasi pasar. Konsesus Washington tersebut kemudian

diperinci menjadi sepuluh butir kebijakan, yakni19

:

1. Displin fiskal

Pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiskal yang konservatif.

Defisit anggaran (budget deficit) tidak boleh lebih daripada dua persen terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB)

2. Reorientasi Pengeluaran Publik

Perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran

pemerintah, dimana pemerintah juga harus berupaya untuk memperbaiki distribusi

pendapatan melalui belanja pemerintah.

3. Reformasi pajak

Pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak. Hal ini

dikarenakan pajak merupakan komponen penting anggaran pemerintah dan

pemerintah dinilai perlu lebih kreatif dalam hal pemungutannya, dengan cara

memperluas basisnya.

4. Liberalisasi finansial

Sektor finansial perlu didorong lebih liberal dan kian diperketat

kompetisinya. Hal ini dilakukan agar tercapai peningkatan efisiensi.

5. Kebijakan nilai tukar

Pemerintah harus mengupayakan terciptanya kebijakan nilai tukar yang

memiliki kredibilitas, yang dapat menjamin terdorongnya iklim persaingan.

6. Liberalisasi perdagangan

Sama halnya dengan butir liberalisasi finansial, liberalisasi perdagangan

diupayakan agar terciptanya efisiensi dan meningkatkan kompetisi. Salah satu

18

Awalil Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme.,, Op Cit hal.234 19

A. Tony Prasetianto, IMF (International Monetery Fund), dalam I Wibowo, Francis

Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 119-120

14

upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penghilangan

hambatan-hambatan secara berkesinambungan.

7. Keterbukaan Penanaman Modal Asing (PMA)

Pemerintah diharuskan untuk mendorong kompetisi antara perusahaan

domestik dengan perusahaan asing, sehingga meningkatkan efisiensi. Disamping

itu dengan semakin terbukanya negara terhadap investasi asing, akan mendorong

kompetisi perdagangan dan finansial domestik.

8. Privatisasi

Pemerintah harus mengupayakan dilakukannya privatisasi, dimana

perusahaan BUMN dialihkan ke sektor swasta agar dapat bersaing dengan

perusahaan swasta.

9. Deregulasi

Hambatan-hambatan dalam perdagangan harus dihilangkan, supaya pasar

menjadi semakin kompetitif.

10. Penjaminan hak paten

Harus dilakukannya perlindungan akan kekayaan intelektual baik disektor

formal maupun informal.

Konsesus Washington merupakan tonggak yang penting artinya dalam

hubungan ekonomi antara negara maju dan berkembang, karena kesepakatan

tersebut kemudian digunakan sebagai prasyarat pemberian hutang dan bantuan

ekonomi pada negara-negara berkembang. Artinya, apabila sebelumnya hubungan

ekonomi tidak mempunyai kandungan politik, maka setelah ini hubungan

ekonomi diberi prasyarat dipenuhinya sejumlah kondisi ekonomi yang harus

dipenuhi oleh negara dalam bentuk kebijakan, yang merupakan ranah politik.

Persyaratan politik telah dimasukan ke dalam hubungan ekonomi antara negara

maju dan negara berkembang melalui Neo-Liberalisme, yang dimulai sejak akhir

1940an, dan terkristalisasi dalam konsesus washington pada dasawarsa 1980an.20

20 Yulius P. Hermawan, ed. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional Aktor,

Isu dan Metodologi:Ekspansi Global Neo-Liberalisme. Graha Ilmu. Jakarta. 2007. hal 104

15

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan

pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan

ekonomi, diplomasi, dan atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada

perdagangan bebas. Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan

politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO

dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan

sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil

menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah

sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan.

Keynesianisme sendiri merupakan suatu teori ekonomi yang diperkenalkan

oleh John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu sistem ekonomi

campuran dimana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting.

Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku

individu ekonomi mikro. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat

digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi

pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang

yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong

untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Selain itu, tabungan juga akan

meningkat sehingga dapat digunakan untuk sebagai modal investasi, sehingga

kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.21

Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan

environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip

dengan poteksionisme, tetapi terkadang menggunakan ini sebagai alat tawar untuk

21

http://www.gudangmateri.com/2010/05/teori-ekonomi-keynesian.html

16

membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi

rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak

buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam

hubungan internasional dan ekonomi. Bagi kaum liberal, pada awalnya

kapitalisme dianggap mengambarkan kemajuan pesat eksistensi masyarakat

berdasarkan seluruh capaian yang telah berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat

pra-kapitalis adalah masyarakat feodal yang penduduknya ditindas.

Neoliberalisme mulai berkembang di Indonesia terutama seteleah

Indonesia terkena krisis ekonomi pada tahun 1998. Dimana IMF datang

membantu Indonesia dengan membawa resep konsesus washington nya untuk

membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi.

I.5.2. Konsep Organisasi Internasional

I.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah

organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan

internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan

untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam

rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa

dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks

hubungan internasional.

Organisasi internasional disini mewakili suatu bentuk institusi yang

mengacu pada sistem formal terdiri dari aturan dan tujuan, suatu alat administrasi

yang rasional. Kemudian ditambah memiliki pula bentuk organisasi formal secara

17

teknis maupun materi yang berupa konstitusi, bagiannnya, peralatan, fisik, mesin,

emblem, kepala surat, staf, hirarki administrasi, dan sebagainya.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan

berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota

(pemerintah dan non- pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan

tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya

mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin

dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan

yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-

aktor non-negara.

Organisasi Internasional merupakan kolektivitas dari entitas-entitas yang

independen, kerjasama yang terorganisasi (organized cooperation) yang lebih

kongkret. Organisasi Internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian

multilateral.

Secara sederhana adapula yang mendefinisikan organisasi internasional

sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh

kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan Negara dan non-Negara), terdiri

dari dua atau lebih negara yang merdeka, yang memiliki tujuan untuk mengejar

kepentingan bersama anggota.22

Sebuah Organisasi Internasional dapat dikatakan sebagai Organisasi

Internasional apabila memenuhi unsur sebagai berikut23

:

1. Ruang lingkup kerja sama melintasi batas-batas negara

22

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Hubungan

Internasional. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung, 2005 23

R. Soeprapto, Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, dan Perilaku. Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 1997,Edisi Pertama, hal.363

18

2. Adanya pencapaian tujuan bersama

3. Adanya pertemuan yang dilakukan secara berkala

4. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap

5. Melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan

Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di

dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang

dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.24

I.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu25

:

1. Organisasi antar pemerintah (Inter-Govenrmental Organizations/IGO),

anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Dimana

IMF (International Monetery Fund) merupakan salah satu organisasi yang

anggotanya nya adalah perwakilan resmi dari negara-negara anggotanya.

2. Organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations/NGO),

terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, kebudayaan,

bantuan teknik, atau ekonomi, dan sebgainya. Contoh, Palang Merah

Internasional (PMI)

Karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga

internasional tersebut meliputi: organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-

fungsi tertentu: keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang

menyatakan tujuan, struktur, dan metode pelaksanaannya; badan konsultatif yang

representatif; dan sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif,

penelitian, dan informasi.

24

Boer, Mauna. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era

dinamika Global. Bandung:PT. Alumni.2005, hal. 458 25

Ibid hal.93-94

19

Klasifikasi organisasi internasional dengan mengkombinasikan antara

keanggotaan dan tujuan menurut Coulumbis dan Wolf dikutip oleh Anak Agung

mengatakan bahwa IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori

berdasarkan keanggotaan dan tujuan, yaitu26

:

1. Global membership and general purpose, yaitu suatu organisasi

internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud

dan tujuan umum, contoh: PBB.

2. Global membership and limited purpose organization, yaitu suatu

organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan

memiliki tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal

pula sebagai organissi internasional yang fungsional karena menjalankan

fungsi yang khusus.

3. Regional membership and general purpose organization, yaitu suatu

organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang

regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang

umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan,

poltik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

4. Regional membership and limited purpose organization, yaitu suatu

organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional

dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi

internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang

ekonomi, sosial, dan sebagainya.

26

Ibid. hal. 94

20

I.5.2.3. Peran Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini

telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan

yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat

mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi

internasional mencerimkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus

sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama

tersebut.

Organisasi Internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di

dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan organ-organ yang

dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu27

:

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-

negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan

politik luar negerinya.

2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat membahas

masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional

digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam

negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan

untuk mendapatkan perhatian internasioanal.

3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat

keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau

paksaan dari luar organisasi.

27

Ibid. hal.98

21

Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat

dibagi kedalam sembilan fungsi, yaitu28

:

1. Artikulasi dan agregasi: Organsiasi Internasional berfungsi sebagai

instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagresikan

kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri.

Organisasi Internasional menjadi salah satu bentuk kontak

institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu

sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma: Organisasi Internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang

memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari

sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau

prinsip-prinsip non-diskriminasi.

3. Rekrutmen: Organisasi Internasional menunjang fungsi penting untuk

menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi: Upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh

anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung

pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-

individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di

antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional

atau di anatara wakil mereka di dalam organisasi.

5. Pembuat peraturan: Sistem Internasional tidak mempunyai pemerintahan

dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya

28

Clive Archer. International Organization.1983,hal.67-68

22

didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian adhoc, atau oleh Organisasi

Internasional.

6. Pelaksanaan peraturan: Pelaksanaan keputusan Organisasi Internasional

hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Dalam prakteknya,

fungsi aplikasi aturan oleh organisasi Internasional seringkali lebih

terbatas pada pengawasan pelaksanaanya, karena aplikasi sesungguhnya

ada di tangan negara anggota. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh

organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh IMF, yang

membantu Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi. Dimana IMF hanya

mengawasi pelaksanaan jalannya Letter of Intent oleh pemerintah

Indonesia.

7. Pengesahan peraturan: Organisasi Internasional bertugas untuk

mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional.

8. Informasi: Organisasi Internasional melakukan pencarian, pengumpulan,

pengolahan, dan penyebaran informasi.

9. Operasional: Organisasi Internasional menjalankan sejumlah fungsi

operasional di banyak hal yang sama halnya seperti pemerintahan.

Sedangkan menurut Volker dan Bernard, peran dari Organisasi

Internasional dapat dilihat melalui beberapa aspek, diantaranya29

:

1. Program Kebijakan, merupakan kumpulan dari norma-norma dan

aturan yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan masukan

perilaku negara-negara angota, pada standar normatif Organisasi

Internasional itu sendiri.

29

Rittberger, Volker and Zangl, Bernard. International Organization: Polity, Politics and

Policies. New York.Palrave Macmillan.2006.hal.102

23

2. Kegiatan operasional merupakan hasil dari keputusan yang terkait

dengan pelaksanaan program-program kebijakan.

3. Kegiatan informasi merupakan kegiatan yang akan dilakukan

Organisasi Internasional dalam mengumpulakan serta

menyebarluaskan informasi yang memadai dalam membuat keputusan.

I.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif, yang

berarti dalam melakukan penelitian dalam Hubungan Internasional harus dilihat

dari permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan teori dalam Hubungan

Internasional.30

Penulis juga menggunakan pendekatan metode kualitatif31

,yaitu

penelitian yang menggunakan data kualitatif dimana data tersebut berbentuk

data, kalimat, skema atau gambar. Jenis data yang digunakan dari statistik

maupun tulisan yang digunakan sebagai informasi tambahan untuk

memperkuat argumentasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan menggunakan data skunder32

dimana data berasal dari

data-data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau

lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data yang diambil

tidak dari sumber langsung asli melainkan dari data yang diperoleh dari buku,

dokumen atau kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Sumber-sumber

data ini berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet, hasil penelitian dan

penerbitan-penerbitan lainnya.

30

Mas‟oed Mohtar, Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan Metodologi Dictionary,

Jakarta:LP#ES,1990, hal.223 31

Harrison, Lisa. Metodologi Penelitian Politk. Jakarta: Kencana.2007 32

http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_

eksak_sains_statistik_statistik di akses tanggal 16 November 2011

24

VII. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

I.2. Perumusan Masalah

I.3. Tujuan Penelitian

I.4. Tinjauan Pustaka

I.5. Kerangka Teori

1.5.1. Neoliberalisme

I.5.2.Organisasi Internasional

I.5.2.1. Pengertian Organisasi Internasional

I.5.2.2. Penggolongan Organisasi Internasional

I.5.2.3. Peran Organisasi Internasional

1.6. Metode Penelitian

1.7. Sistematika Penulisan

BAB II IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi

II.1. IMF (International Monetery Fund)

II.1.1. Sejarah IMF

II.1.2. Tujuan Pendirian IMF

II.1.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF

II.1.4. Bentuk Bantuan IMF

II.2. Privatiasi

II.2.1. Pengertian Privatisasi

II.2.2. Tujuan Privatisasi

II.2.3.Bentuk Privatisasi

25

II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara lain

II.3.1.Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for

Economic Coorporation and Development)

II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang

II.3.3. Privatisasi di negara-negara ex-komunis

BAB III. Gambaran Umum PT. Indosat,Tbk

III.1. Sejarah PT. Indosat,Tbk

III.2. Visi dan Misi PT. Indosat,Tbk

III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan

III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat,Tbk

BAB IV. Peran IMF (International Monetery Fund) terhadap privatisasi

BUMN di Indonesia Studi Kasus: PT. Indosat, Tbk

IV.1. Peran IMF dalam privatisasi di Indonesia studi Kasus:

Privatisasi PT. Indosat,Tbk

IV.2. Dampak Privatisasi terhadap PT. Indosat, Tbk

IV.2.1. Dampak Positif terhadap privatisasi PT.

Indosat,Tbk

IV.2.2. Dampak Negatif terhadap privatisasi PT.

Indosat,Tbk

IV.3. Dasar Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia

BAB V Penutup

V.1. Kesimpulan dan Saran

V.2. Daftar Pustaka

V.3. Lampiran

26

BAB II

IMF (International Monetery Fund) dan Privatisasi

II.1. IMF (International Monetery Fund)

II.1.1. Sejarah IMF (International Monetery Fund)

Pada akhir masa Perang Dunia II para pengambil kebijakan di bidang

ekonomi dari berbagai negara di dunia berkumpul di Bretton Woods. Para ahli

tersebut berkumpul membicarakan bagaimana membangun kembali

perekonomian dunia setelah Perang Dunia II berakhir. Pertemuan tersebut

berlangsung pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 22 Juli 1944.

Pertemuan yang di selenggarakan oleh PBB tersebut dihadiri oleh perwakilan dari

44 negara, diantaranya adalah Amerika dan Inggris.

Dalam peretemuan tersebut berhasil di sepakati hal-hal yang dapat

membantu pemulihan perekonomian dunia setelah berakhir nya Perang Dunia II.

Para pakar ekonomi tersebut berhasil menyepakati hal-hal yang dapat mengurangi

kebijakan perdagangan, pembayaran, dan nilai tukar yang memiliki dampak yang

menghambat perdagangan dunia.33

Dari konferensi tersebut disepakati untuk mendirikan tiga lembaga

internasional, yaitu International Monetery Found (IMF), International Bank for

Reconstruction and Development (IBRD), dan lembaga perdagangan internasional

(ITO). IBRD bertugas untuk membantu negara-negara yang sedang membangun.

Karena banyak negara yang porak poranda akibat perang, oleh karena itu mereka

perlu melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali. Hal ini tentu

memebutuhkan biaya yang besar oleh karena itu IBRD memberikan bantuan

33

Cyrillus Harinowo, IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia

Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 73-74

27

lunak (soft loan) dan kalau diperlukan IBRD akan memberikan hibah (grant).

Lembaga multilateral ini kemudian dikenal sebagai Bank Dunia (World Bank).

IMF bertindak sebagai pengatur sistem keuangan (seperti soal kurs), tugas utama

IMF bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global

dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-

masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu

misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi

yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan

kebijakan-kebijakan tertentu, seperti privatisasi badan usaha milik negara. Selain

IBRD dan IMF, masih ada satu lagi desain lembaga multilateral lain yang

disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional, yang mulai

banyak mengalami permasalahan, yakni International Trade Organization

(ITO).34

IMF dan World Bank akhirnya terbentuk sesuai dengan apa yang telah

direncanakan. IMF sendiri, setelah melalui persiapan yang lama, termasuk

ratifikasi di DPR atau Kongres dari masing-masing negara anggota, akhirnya

mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947. IMF merupakan salah

satu lembaga dunia yang memiliki peran besar dalam membantu perkembangan

dan kemajuan negara-negara yang sedang mengalami kesulitan.35

IMF merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam

mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman

kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan

34

A. Tony Prasetianto, IMF (International Monetery Fund), dalam I Wibowo, Francis

Wahono. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Yogyakarta 2003, hal 115-116 35

Cyrillus Harinowo, IMF Penanganan Krisis & Indonesia Pasca-IMF. PT. Gramedia

Pustaka Utama. Jakarta 2004. hal 74

28

neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu

negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai

imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu,

seperti privatisasi badan usaha milik negara.

IMF (International Monetery Fund), IBRD (International Bank for

Reconstruction and Development), dan ITO (International Trade Irganization)

sering disebut sebagai institusi bretton woods. Ketiga institusi ini bertugas untuk

menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir seluruh negara-negara

yang memiliki ekonomi pasar. Sebuah negara yang jika menginginkan pinjaman

dari IMF, serta pinjaman pembangunan dari Bank Dunia, harus menyetujui syarat-

syarat yang ditentukan oleh ketiga institusi ini.36

II.1.2. Tujuan Pendirian IMF (International Monetery Fund)

Secara formal, tujuan dari pendirian dari IMF yang tertera dalam

Anggaran Dasar (Articles of Agreement) pendirian lembaga keuangan tersebut

dalam pasal 1, yang berisikan Tujuan Pendirian dari IMF, yaitu37

:

1. Untuk mendorong kerjasama moneter internasional melalui suatu lembaga

yang permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama

dalam pemecahan permasalahan moneter internasional.

2. Untuk membantu tercapainya perluasan dan keseimbangan pertumbuhan

perdagangan internasional, dan untuk menyumbang tercapainya tingkat

employment dan tingkat pendapatan nasional yang tinggi serta untuk

pengembangan sumber daya produktif dari semua negara anggota sebagai tujuan

utama kebijakan ekonomi.

36

Ibid hal 74 37

Ibid hal 80

29

3. Untuk mendorong stabilitas nilai tukar, mempertahankan sistem nilai tukar

yang teratur antar negara anggota serta untuk mencegah terjadinya persaingan

untuk melakukan depresiasi mata uang.

4. Untuk membantu penciptaan dari sistem pembayaran multilateral antar

negara anggota dan penghapusan hambatan transaksi valuta asing yang

menghambat pertumbuhan perdagangan dunia.

5. Untuk menciptakan kembali kepercayaan di negara anggota dengan

memberikan bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan

bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan unsur keamanan

dana tersebut, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki

ketidakseimbangan neraca pembayaran tanpa harus menggunakan cara-cara yang

merusak kemakmuran nasional atau internasional.

6. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk memperpendek jangka waktu dan

mengurangi tingkat kesulitan yang terjadi dalam permasalahan ketidakseimbangan

neraca pembayaran negara-negara anggota.

Untuk merealisasikan tujuannya, IMF menyediakan pinjaman jangka

pendek guna membantu negara anggotanya yeng tengah mengalami kesulitan

neraca pembayaran atau dilanda krisis moneter. Tanggung jawab dari IMF

meliputi tiga fungsi pokok yaitu: regulatory, financial, dan consultive.

II.2.3. Anggota dan Struktur Organisasi IMF (Internatinal Monetery Fund)

IMF sebagai salah satu Organisasi Internasional di dunia beranggotakan

sebanyak 187 negara. Indonesia sendiri resmi menjadi anggota IMF pada tanggal

15 April 1954. Pada saat itu Indonesia menjadi anggota dari IMF yang ke 56.

Sebagai suatu lembaga keuangan internasional, IMF mempunyai peranan seperti

30

koperasi. Garis Komando bagi pelaksanaan operasi IMF sepenuhnya berasal dari

pemerintah negara anggota. Pengambilan keputusan tertinggi di IMF adalah

Dewan Gubernur IMF, yang terdiri dari Gubernur IMF dari seluruh anggota.

Untuk Indonesia Gubernur IMF dipegang oleh Gubernur Bank Indonesia,

sedangkan wakilnya (Alternate Governor) adalah Sekretaris Jenderal Kementrian

Keuangan.38

Dalam operasi sehari-hari, pengambilan keputusan dilakukan oleh suatu

Dewan Direksi, yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang mewakili seluruh

negara anggota tersebut. Dewan Direksi ini melakukan pertemuan atau rapat

secara rutin, umumnya tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu,

dan Jum‟at. Rapat juga bisa dilaksankan di luar hari-hari tersebut dan setiap kali

rapat, agenda yang dibahas umumnya lebih dari satu negara atau satu

permasalahan.

Dalam Dewan Direksi IMF yang terdiri dari 24 Direktur Eksekutif yang

ada, hanya sebagian kecil yang mewakili negaranya sendiri, seperti Amerika

Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Arab Saudi. Sedangkan

lebihnya mewakili suatu kelompok negara (konstituensi). Indonesia sendiri masuk

dalam kelompok (Asia Tenggara) South East Asia.

Untuk kelompok Asia Tenggara ini, jabatan Direktur Eksekutif ditetapkan

bergilir dari negara anggota utama dari konstituensi anggota grupnya. Direktur

eksekutif tersebut dibantu oleh seorang Direktur Pengganti (Alternate Executive

Director), Advisors, Assistants, dan beberapa pembantu administrasi lainnya.

38

Ibid hal 75

31

Selain pembantu administrasi semua jabatan profesional tersebut dikirim oleh

negara-negara anggota konstituensi berdasarkan kesepakatan bersama.

Pengambilan keputusan di IMF dilakukan berdasarkann suara, dimana

konstituensi Asia Tenggara memiliki 3,18% suara. Sedangkan Amerika Serikat

sebagai negara anggota terbesar memiliki kekuatan sebesar 17,10% dari seluruh

suara. Negara-negara Eropa secara keseluruhan memiliki kekuatan sekitar 40%

dari seluruh suara di IMF, sementara selebihnya terbagi pada negara-negara

berkembang.39

I.2.4. Bentuk Bantuan IMF (International Monetery Fund)

Sesuai dengan tujuan dari pembentukan IMF yang tertuang dalam pasal 1

dari Article of Agreement dalam konteks krisis neraca pembayaran atau krisis

ekonomi seperti yang pernah dialami oleh beberapa negara berkembang di

berbagai kawasan di dunia IMF mempunyai peran yang penting. Peran IMF

tersebut adalah pemberian bantuan dana darurat baik yang berasal dari IMF

maupun dari lembaga keuangan internasional lainnya yang menggunakan IMF

sebagai lembaga rujukannya. Ada tiga macam jenis bantuan pinjaman yang

dikeluarkan oleh IMF kepada negara yang membutuhkannya, yaitu Fasilitas

Umum IMF, Fasilitas Khusus IMF, dan Fasilitas Konsesi IMF.40

1. Fasilitas Umum IMF (Regular IMF Facilities)

Bantuan ini terdiri dari tiga macam jenis bantuan yaitu: Regular Quota-

SDR Facilities, Upper-Conditional Tranches, dan Fund Conditionality.

39

Ibid hal 85-86 40

Basis Susilo,dkk, Bantuan Ekonomi IMF terhadap Indonesia. Jurnal Hubungan

Internasional, Vol 1, No. 1, April 2001. hal 27-29

32

Regular Quota-SDR Facility bantuan ini diberikan kepada negara

yang melihat bahwa IMF sebagai lender of last resort ketika negara

tersebut dalam neraca pembayaran.

Upper Conditional Tranches bantuan ini diberikan kepada negara

yang meminjam karena kesulitan neraca pembayaran namun diikuti

dengan persyaratan-persyaratan progresif. Kriteria yang ditetapkan

dilakukan dalam pertemuan antara menteri ekuin negara tersebut

dengan wakil-wakil IMF, yang hasilnya menjadi LoI. Pinjaman ini

juga dikenal dengan Stand-by Arrangements yang periode pemberian

pinjaman 12 sampai 18 bulan, diberikan bertahap setiap empat

bulan, dan pengembaliannnya 3-5 tahun.

Fund Conditionality yang didasari pertimbangan bahwa nilai mata

uang yang sedikit lebih rendah nilainya memperendah harga barang-

barang domestik, sehingga meningkatkan daya saing ekspor,

sementara itu secara simultan mengurangi permintaan impor barang

sebab barang-barang tersebut menjadi lebih mahal.

2. Fasilitas Khusus IMF (Specific IMF Facilities)

Fasilitas khusus pada prinsipnya menyediakan akses pinjaman yang

bentuknya bahkan melebihi fokus tradisional pinjaman jangka pendek IMF.

Fasilitas khusus IMF tersebut terdiri dari empat macam jenis: Contigency

Financing (CCFF), Buffer Stock Facilities (BSF), Extended Fund Facility (EFF),

dan Systemic Transformation Facility (STF).

33

Fasilitas CCFF berupa bantuan teknis bagi negara yang mengalami

penurunan ekspor dan kewajiban untuk membayar. Bantuan dibayar

3-5 tahun, biasanya menjadi pelengkap stand by arrangement.

Fasilitas BSF sudah tidak aktif lagi sejak 15 tahun yang lalu.

Fasilitas EFF berjangka waktu pemberian tiga tahun dan

persyaratannya sama dengan stand by arrangement yang

pengembaliannya empat sampai sepuluh tahun.

Fasilitas STF berupa bantuan keuangan selama transisi ekonomi dan

dapat dikembalikan dalam waktu empat sampai sepuluh tahun.

Masalah yang diatasi masalah perdagangan dan perjanjian utang.

3. Fasilitas Konsesi IMF (IMF Concession Facilities)

Fasilitas konsesi memiliki dua bentuk skema, yaitu Enhance Structural

Adjusment Facilities (ESAF), dan Enhance Facilities (EF).

ESAF diberikan kepada negara yang kesulitan membayar hutang.

Program ini mulai diberikan tahun 1986 kepada negara miskin

dengan disertai program reformasi ekspor. Jangka pembayarannya

relatif panjang.

EF diperkenalkan pada tahun 1987 dan baru digunakan pada tahun

1994, diberikan pada negara yang berpenghasilan rendah dan

mengalami masalah neraca pembayaran dan dianggap pinjaman.

IMF merupakan lembaga bantuan internasional yang dalam memberikan

pinjaman melakukan pengamanan terhadap dana pinjaman yang diberikan pada

negara pemohon. Hal ini bertujuan agar dana yang dipinjamkan dapat

dikembalikan apabila terjadi penarikan sepihak pada kelanjutan dari persetujuan

34

yang ada karena mengalami kegagalan ataupun negara pemohon tidak mengikuti

persetujuan yang disepakati. Prinsip ini sangat jelas dikemukakan dalam

Anggaran Dasar pendiriannya, dimana adequate safeguards diperlukan pada

setiap pemberian pinjaman tersbut.41

Oleh karena itu apabila suatu negara memohon bantuan kepada IMF, maka

negara tersebut diwajibkan untuk memenuhi ukuran kondisionalitas atau syarat

tertentu sesuai dengan petunjuk kebijakan dari IMF. Kondisionalitas tersebut

termasuk penyesuaian kebijakan ekonomi domestik dari negara pemohon. Tujuan

dari kondisionaloitas tersebut adalah agar negara pemohon dapat segera mengatasi

kesulitan neraca pembayarannya dan membayar kembali pinjamannya kepada

IMF. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa kondisionalitas yang diterapkan

oleh IMF merupakan instrumen yang digunakan agar dana yang dipinjamkan ke

negara pemohon dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Melalui kondisionalitas ini, IMF dapat menerapkan pengaruhnya

terhadap kebijakan di negara itu dan pengaruh itu akan bertahan selama negara

tersebut masih membutuhkan bantuan IMF. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa

pencairan dana dari IMF ke negara pemohon terdiri dari tahapan-tahapan. Masing-

masing tahapan tersebut memiliki persyaratan dan kondisionalitas tertentu yang

disepakati oleh pemerintah dan IMF demi mencapai tahap pencairan dana

berikutnya.

41

Cyrillus Harinowo. IMF Penanganan... Op cit. hal 103

35

II.2. Privatisasi

II.2.1. Pengertian Privatisasi

Privatisasi menurut Elly Erawati dan JS. Badudu secara etimologis yang

dikutip oleh Winarno Yudho diartikan sebagai terjemahan dari kata privatization

yaitu “proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu

perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan

sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta”.42

Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perusahaan

kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila sebagian besar

sahamnya dialihkan kepemilkannya kepada pihak swasta. Dalam konteks ini

privatisasi memiliki pengertian43

:

a. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan

pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan,

b. Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik

baru, dan diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran

perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan,

keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh

pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.

Privatisasi adalah pengurangan peranan pemerintah dan peningkatan

peranan swasta pada BUMN. Privatisasi juga menyebabkan akan terjadinya

perubahan kepemilikan aset atau saham BUMN. Penjualan saham yang dimiliki

42

Winarno Yudho, dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi dalam

Perspektif Perundang-undangan, Kebijakan Publik Pemerintah, dan Penerapannya di Indonesia.

Pusat Penelitian Dan Pengkajian sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia. Jakarata. 2005. hal. 5 43

Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance

Studies. Jakarta.2003 hal. 3

36

oleh pemerintah pada BUMN dan beralihnya kepemilikan saham tersebut kepada

pembeli (swasta) akan meningkatkan peranan dan kekuasaan swasta sebagai

sistem kontrol. Sehingga secara teoritis pengelolaan BUMN yang transparan dan

dikontrol oleh pemegang saham swasta yang berprinsip bisnis, akan membuat

BUMN itu menjadi efisien.44

Privatisasi dalam arti sempit yaitu menjual saham perusahaan/asset yang

semula dimiliki pemerintah kepada swasta. Devinisi secara sempit inilah yang

kemudian berkembang di Indonesia. Privatisasi pada intinya didefinisikan sebagai

proses perpindahan tanggung jawab dan fungsi yang selama ini dilaksanakan

pemerintah kepada swasta. Jadi mencakup hal yang lebih luas dari sekedar

penjualan saham. Sebagaimana dikemukakan oleh lembaga privatisasi Inggris

yang dikutip oleh Jusmaliani :45

“The term privatization has generally been

defined as any process aimed at shifting functions and responsibilities, in whole

or in part, from the government to the private sector.”

Pengertian lain dari privatisasi yang dikemukakan oleh E.S Savas yang

dikutip oleh Winarno Yudho menjelaskan tentang privatisasi realistis-historis,

yakni46

:

“The word privatisize first appeared in a dictionary in 1983 and was

defined narrowly as “to make private, especially to change (as a bussines or

industry) from public to private control or ownership. But the word has

already acquired a broader meaning; it has to come to symbolize a new way

of looking at society’s needs, and a rethingking of the role of government in

fulfilling them. It means relying more on society’s private institutions and

less on government to statisfy the need of people.”

44

Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi

atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal. 134 45

Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi . Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta

2003. hal 33 46

Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 5

37

Pengertian privatisasi secara lebih luas berdasarkan kategori metodisnya

menurut Wolfgang Aussenegg yang dikutip oleh Winarno Yudho dkk, yakni47

:

“Two types of privatization methods can be distinguished: (i)

Case-by-case privatization, in which state enterprises are sold case by

case (one after the other) and (ii) mass privatization programs (MPPs), in

which a multitude of firms are sold at the same time. In most cases the aim

of MPPs is to transfer a big number of state enterprise into the ownership

of the citizens. They are characterized by the fact that every citizens is

entitled to receive a particular number of certificates (vouchers) free of

charge or at a very low price.”

Dalam UU-RI no.19 tahun 2003, pengertian privatisasi dibedakan dari

restrukturisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka

penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk

memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan

meningkatkan nilai perusahaan (pasal 1 ayat 11). Tujuan restrukturisasi adalah

pertama, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, kedua, memberikan manfaat

berupa deviden dan pajak kepada negara, ketiga, menghasilkan produk dan

layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan keempat

memudahkan privatisasi.

Undang-undang yang sama mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan

saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara

dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (pasal 1 ayat

12).48

Pengertian privatisasi dapat pula dilihat dalam Keppres no.122 tahun 2001

tentang Tim Kebijakan Privatisasi yang menyebutkan bahwa privatisasi adalah

pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta

47

Ibid hal. 5-6 48

Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2005-2009, hal 54

38

antara lain melalui cara umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra

strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan dan atau cara-cara lain

yang dipandang tepat.49

Privatisasi merupakan penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan

kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham

perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Dalam konteks ini

privatisasi mengandung makna50

:

a. Perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan

pelaksana menjadi regulator dari kebijakan

b. Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik

baru, dan diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran

perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan,

keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh

pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.

Berkaitan dengan privatisasi, ada empat batasan pokok yang menjadi

modus privatisasi, yaitu51

:

1. Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta.

2. Liberalisasi aktivitas melalui kompetisi.

3. Menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara

bersamaan atau melakukan sub-kontrak kepada sektor swasta,

sehingga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah.

4. Mengurangi jasa sektor publik yang tidak mempunyai nilai manfaat.

49

Jusmaliani. Optimalisasi, ... Op. Cit. hal. 34-35 50

Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance

Studies. Jakarta.2003 hal. 3 51

Ibid hal. 3-4

39

II.2.2. Tujuan Privatisasi

Sesuai pasal 74 Undang-undang 19 tahun 2003 telah ditetapkan maksud

dan tujuan privatisasi, yaitu: memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero,

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur

keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat, menciptakan struktur

industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero yang berdaya saing dan

berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan

kapasitas pasar.

Program privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai

tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan

saham Persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.52

Terdapat banyak pertimbangan dan tujuan dari privatisasi, antara lain53

:

a. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber

pendanaan pemerintah melalui divetasi.

b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan manajemen perusahaan.

c. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan.

d. Mengurangi campur tangan birokrasi atau pemerintah terhadap

pengelolaan perusahaan.

e. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri.

f. Sebagai flag-carrier (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar

global.

52

Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik

Negara Tahun 2005-2009 hal. 54-55 53

Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op.Cit. hal. 4

40

Dengan privatisasi, juga diharapkan dapat membantu pembiayaan defisit

anggaran yang diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan dunia

terhadap stabilitas perekonomian nasional. Bagi unit usaha yang diprivatisasi akan

mampu memperkuat modal perusahaan dalam rangka pengembangan bisnis

dimasa depan.

Tujuan lain adalah untuk menghentikan campur tangan aparat birokrasi

dan politisi terhadap kebijakan manajemen perusahaan negara (BUMN). Hal ini

disebabkan prioritas, tekanan, dan rentang waktu yang berbeda, aspek pelayanan

sosial di satu sisi dan aspek bisnis disisi lain. Dampak privatisasi juga akan

memperjelas tujuan sosial dan ekonomi, yang selama ini telah berbaur dan tidak

jelas yang akhirnya tidak menguntungkan mekanisme sektor publik itu sendiri.

Privatisasi akan membuka peluang para manajer dan pekerja dalam

memaksimalkan potensi ide dan kreativitas yang ada. Selain itu, privatisasi

memproduksi, „transparansi‟, yaitu membuat keputusan manajerial secara terbuka

dan membiarkan masyarakat untuk meliht secara transparan terhadap sesuatu yang

telah dikerjakan sebagai dampak ekonomi maupun sosial.

Privatisasi terhadap unit usaha yang selama ini dikelola oleh negara

dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan unit usaha dimaksud.

Dengan privatisasi akan mempercepat penerapan prinsip-prinsip Good Corperate

Governance, membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi serta

transfer manajemen kepada badan usaha. Selain itu, unit usaha yang diprivatisasi

juga akan mendapatkan suntikan dana dari investor untuk mengembangkan

bisnisnya dikemudian hari.54

54

Ibid hal. 5

41

Selain itu pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN dikarenakan

didorong oleh organisasi-organisasi bisnis internasional serta regional yang

menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam bisnis global. Organisasi-organisasi

internasional tersebut diantaranya adalah GATT (General Agreement on Traffic

and Trade), WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic

Cooperation), dan AFTA (Asean Free Trade Area).55

II.2.3. Bentuk Privatisasi

Berdasarkan motif yang telah dijelaskan diatas, pemerintah melakukan

privatisasi dengan beberapa jenis metode. Beberapa bentuk atau metode

privatisasi perusahaan dikemukakan oleh Ernst & Young yang dikutip oleh

Marwah M.Diah sebagai berikut 56:

1. Auction; SOEs (State-Owned Enterprises) assets are sold to the

highest bidder in open building.

2. Negotiated sale; The price and terms of the transaction and agreed

to in direct negotiations between the buyer and the seller.

3. Tender; Bidders submit sealed bids, which are opened at

announced time, which are opened at announced time, with the

property generally going to the highest bidder.

4. Stock floatation; The government’s share are offered on local or

international capital markets.

5. Management/employee buy out; SOE Management and/ or

employees buy a controlling interest in the company.

6. Stock distribution; A percentage of share (generally in the 10-25

percent range) in the SOE are given or sold at preferential terms to

employees and other special groups such as former political

prisoners.

7. Voucher or coupon privatization; Eligible citizens are given or are

sold coupon or vouchers at a nominal price, which can be

exchanged for share in former state-own companies or in

investment funds that control the actual company shares.

55

Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi

atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal 191 56

Ibid hal. 138

42

Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, pasal 78

disebutkan tiga cara melakukan privatisasi yaitu 57:

1. Initial Public Offering (IPO), adalah metode penjualan yang dilakukan

di pasar modal, sehingga semua masyarakat bisa menjadi pemilik unit

usaha yang di privatisasi.

2. Strategic Sales, adalah metode penjualan unit usaha langsung kepada

investor strategis, tidak melalui lantai bursa.

3. Employee Management Buy Out (EMBO), adalah pembelian saham

mayoritas oleh suatu konsorsium yang diorganisasi dan dipimpin oleh

manajemen perusahaan yang bersangkutan. Biasanya para manajer

hanya mendapatkan sejumlah kecil dari modal yang dibutuhkan dan

diikuti oleh pemodal lainnya seperti perusahaan modal ventura atau

bank investasi. Metode EMBO ini lebih banyak digunakan khususnya

pada perusahaan kecil yang asset nya lebih banyak terdiri atas keahlian

tertentu daripada property. Dalam rangka memantau supaya perseroan

dapat dibeli oleh manajemen atau karyawan, maka asset perusahaan

dapat dijual lebih dahulu oleh pemerintah kepada pihak lain dan

disewakan kembali kepada perusahaan tersebut.

Namun demikian, sejak dimulainya proses privatisasi pada tahun 1991

sampai saat ini secara umum dua metode privatiasi yang paling banyak digunakan

oleh pemerintah adalah metode pertama dan metode kedua yaitu Initial Public

Offering (IPO) dan Strategic Sales (SS) atau penjualan kepada mitra startegis.

57

Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal. 7-8

43

Bagaimanapun juga kedua metode ini mempunyai kelebihan dan

kelemahan masing-masing. Prosedur penjualan melalui metode Strategic Sales

relatif lebih sederhana karena pemerintah hanya menunjuk investor strategis yang

akan membeli saham di BUMN yang akan diprivatisasi yang sebelumnya diawali

dengan tender. Namun metode ini cenderung kurang memberikan hasil yang

optimal mengingat kurang adanya transparansi dan kompetisi diantara calon

pembeli dan kemungkinan terjadinya insider trading sangat besar.

Sementara itu dalam metode Initial Public Offering (IPO) transparansi

publik lebih nyata karena pemerintah harus mempubliaksikan prospek BUMN

yang akan diprivatisasi sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Melalui metode

ini optimalisasi nilai hasil jual saham BUMN yang diprivatisasi akan lebih

terjamin karena pada penawaran saham perdana, pemerintahlah yang

menenetukan kisaran harga saham dan kisaran jumlah saham yang dijual. Selain

itu, metode ini memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk turut serta

dalam kepemilikan saham BUMN yang akan diprivatisasi. 58

II.3. Pengalaman Privatisasi di Negara Lain

II.3.1. Pengalaman Privatisasi di negara-negara OECD (Organization for

Economic Coorporation and Development)

Gelombang privatisasi diawali di Inggris dengan munculnya kebijakan

pemerintahan Margareth Thatcher yang melakukan privatisasi perusahaan-

perusahaan negara dan menekankan mekanisme pasar dalam perekonomian

58

Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi . Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta

2003. hal. 40-41

44

Inggris pada tahun 1979. Yair Ahronio yang dikutip oleh Winarno Yudho dkk

menyebutkan bahwa59

:

“Great Britain is one of few countries in which privatization is

accomplished by transferring a manjority ownership of a state asset to the

private sector; indeed, it has sold all of its shares Indonesia several state-

owned entrerprises.”

Tabel II.3.1.1. Privatisasi dan Liberalisasi dalam Pembangunan di Uni

Eropa dan Norwegia60

Country Developments

Austria

Partial or complete sale of companies in the competitive sectors (banking,

oil and gas, salt and tobacco monopolies etc). Minority stakes sold in

telecommunications. Railways, post and electricity are undergoing

restructuring.

Belgium

Companies in competitive sectors have been privatized (banking and

insurance, ferries). Public utilities have been transformed into

“autonomous public enterprises’ (telecommunications, post, railways)

Denmark

Some firms operating in competitive sectors have been privatized in

banking and transport (bus services). “corporatization” (ie taking the

form of a company but remaining in public ownership) of some large

scale public services (Copenhagen airport, posts, state shipping lines).

Out of local-level welfare services is increasing.

Greece Some privatization in competitive sectors. Privatization of public utilities

under debate.

Finland

“Corporatization” of some activities (railways, post, air traffic, banking).

Privatization in competitive sectors and some utilities telecommunications

and air traffic). Contracting-out is very common when reorganizing

welfare services at local level.

United

Kingdom

Extensive privatization has affected firms in the competitive sectors and in

public utilities, where it has been coupled with liberalization. At local

level, legislation requires competitive tendering for a wide range of

ancillary services (cleaning, catering, etc).

France

Privatization of companies operating in competitive sectors is almost

complete. Public utilities are excluded from full privatization, with only

partial sales having taken place at France Telecom and Air water

industry. In welfare services, no privatization has taken place there is only

a tendency to contract out auxiliary activities (catering, cleaning, etc).

Germany

Privatization has taken place at regional level, as in transport and refuse

collection. Liberalization in some public utilities (energy and posts), with

instances of partial privatization (telecommunications).

Ireland

Privatization is under discussion for state-owned banks, the semi state

airlane Aer Lingus, the airport management company and the state

forestry board. Telecom Eirann has been privatized, while the Electricity

Supply Board is facin liberalization.

59

Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 33 60

Ibid hal 34-35

45

Italy

Privatization has involved a large part of state ownership in competitive

sectors (bank, insurance and the subsidiaries of the Iri and Eni groups),

many public utilities, both at national and local level, and to much

smaller extent-welfare services, notably at the local level and through

outsourcing.

Netherlands

Privatization has taken place both in competitive sectors (banking,

chemicals, steel, etc) and public utilities (posts and telecommunications,

regional transport companies, a few energy companies).

Spain

Privatization has substantially reduced state ownership and involved both

competitive sectors (iron and steel, textiles, chemicals, etc) and public

services (electricity, transport, telecommunications).

Portugal

Privatization has involved both competitive sectors and public utilities (eg

telecommunications). There are some forms of privatization in welfare

services-for instance, some hospital are under private management.

Sweden “Corporatization’ of state-owned enterprises. Some form of privatization

is under discussion only for railways and telecommunications.

Norway

Partial privatization has taken place in some sectors (grain and

pharmaceutical supply). Partial privatization of the state-owned oil

company and in telecommunications is under debate. Liberalization and

increased competition have been introduced in public utilities, such as

telecommunications, posts, railways and power supply, while state bodies

have been turned into autonomous companies.

Luxembourg Some changes in the legal status of some state-owned firms (railways,

banks).

Sumber : Winarno Yudho dkk

Sesuai dengan doktrin neoliberal, tujuan privatisasi di negara-negara maju

ditekankan pada pelepasan peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini

tercermin dari privatisasi yang dilakukan oleh 15 anggota Uni Eropa. Pada

periode 1990-1997, keuntungan privatisasi di 15 negara ini mencapai 55-63 %

dari pendapatan total privatisasi di negara-negara maju.

Salah satu contoh transaksi privatisasi terbesar yang mengindikasikan

drastisnya pengurangan andil pemerintah dalam pengeloalaan BUMN terjadi di

Jerman dan Italia. Tahun 1996, melalui initial public offering Deutsche Telekom,

Jerman melepas saham pemerintah dalam perusahaan tersebut hingga 74%.

46

Privatisasi skala besar kedua terjadi di tubuh perusahaan minyak dan gas Italia,

ENI, yang mendivestasi saham pemerintah hingga 70%.61

Tahun 1997, privatisasi skala besar lainnya juga berlangsung di Spanyol

(US$ 11,5 miliar), Jepang (US$ 8,7 miliar) dan Australia (US$ 7,1 miliar).

Meggison, Nash, and Randenborgh yang dikutip oleh Syamsul Hadi

mengungkapkan bahwa jika dilihat dari sejarah privatisasi global, privatisasi

Nippon Telephone and Telegraph di Jepang tahun 1987 tercatat sebagai privatisasi

dengan keuntungan terbesar sedunia. Privatisasi bertahap di perusahaan tersebut

mampu meraup keuntungan hingga US$ 77,8 miliar.62

Privatisasi yang dilakukan oleh negara maju adalah fenomena yang oleh

Bortolotti dan Faccio yang dikutip oleh Samsul Hadi disebut reluctant

privatization.63

Walaupun banyak asset BUMN dijual ke swasta hak kontrol

pemerintah pada perusahaan masih tergolong besar. Ini terjadi karena pemerintah

menjadi ultimate share holder sekalipun bukan pemegang 100% saham

kepemilikan perusahaan. Pemerintah menikmati hak veto atau kuasa khusus atas

kepemilikan yang disebut sebagai “golden shares” Tendensi ini berkembang

dalam privatisasi di negara-negara maju.

Salah satu negara yang menerapkan reluctant privatization adalah Italia,

dari studi Bortolotti dan Faccio yang dikutip oleh Syamsul Hadi64

, terungkap

bahwa pemerintah Italia tetap memiliki hak kontrol ekslusif terhadap perusahaan

yang diprivatisasi. Maraknya fenomena reluctant privatization ini

mengindikasikan bahwa privatisasi yang terjadi di negara-negara maju berciri

61

Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia.

CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007 hal. 6 62

Ibid hal. 7 63

Ibid hal 8 64

Ibid hal. 7-8

47

transfer kepemilikan dari pemerintah terhadap swasta tanpa mengurangi fungsi

kontrol pemerintah atas kinerja BUMN tersebut. Masih menurut survei Bortolotti

dan Faccio yang dikutip oleh Samsul Hadi65

62,4 % dari 141 perusahaan yang

diprivatisasi di negara-negara maju antara 1996-2000 menerapkan sistem

reluctant privatization.

II.3.2. Privatisasi di negara-negara Berkembang

Problema privatisasi dibanyak negara selalu bermuara pada persoalan

kinerja biorokrasi pemerintahan suatu negara dalam melaksanakan agenda tata

pemerintahan yang baik (good governance). Kalangan birokrasi bahkan kerap kali

menganggap bahwa problema utama persoalan privatisasi terletak pada hambatan

politis dalam mengambil suatu kebijakan. Lebih lanjut, Ramamurti yang dikutip

oleh Winarno Yudho dkk berpandangan66

:

“I believe policy makers in the average developing country are

more skeptical than the authors of Bureaucrats about the promise of

privatization , perhaps not in the unique onditions of their respective

countries. They are far more skeptical about what the local private will be

able to deliver, about their ability to regulate privatized firms, and about

how the benefit of privatization will be distributed across society. They are

more troubled than the World Bank on relying on foreign capitl and

expertise, or on local minority ethnic groups, to make privatization

success.”

Negara-negara berkembang juga menerapkan kebijakan privatisasi sebagai

focal point kebijakan perekonomian nasional. Studi yang telah dilakukan oleh

Bouton dan Sumlinski yang dikutip oleh Syamsul Hadi67

menyebutkan bahwa

antara 1988-1995, negara-negara berkembang merengguk keuntungan lebih dari

US$ 132 miliar dari transfer kepemilikan 3.800 BUMN ke tangan swasta. Terjadi

peningkatan pendapatan dari hasil penjualan BUMN ini dari hanya US$2,6 miliar

65

Ibid hal 8 66

Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 26 67

Syamsul Hadi, dkk. Post Washington Consensus, ... Op. Cit. hal. 9-10

48

di tahun 1988, menjadi lebih dari US$21 miliar di tahun 1995, dan puncaknya

terjadi pada tahun 1992 dengan lebih dari US$ 26 miliar. Mexico, Argentina,

Brazil, Malaysia, Hungaria, China dan India adalah negara-negara yang masuk

dalam kategori sebagai negara yang berpendapatan tertinggi dari aspek penjualan

BUMN ini diantara negara-negara berkembang lainnya yang melaksanakan

privatisasi selama 1988-1995.

Selain itu, jumlah negara berkembang yang menerapkan kebijakan

privatisasi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 1988 tercatat hanya

14 negara, akan tetapi tahun 1995 menjadi 60 negara. Pendapatan tertinggi dari

pelaksanaan privatisasi dialami oleh negara-negara di Amerika Latin (51%),

diikuti oleh negara-negara di Asia Timur (21%) serta Eropa dan Asia Tengah

(18%). Sedangkan penerapan privatisasi yang relatif minim terjadi di Timur

Tengah dan Afrika Utara.68

Amerika latin merupakan kawasan pionir bagi privatisasi di negara

berkembang sejak 1970-an. Sejarah privatiasi dikawasan ini diawali Cile tahun

1973. Hingga 1995 tercatat pemerintah Cile telah memprivatisasi 521 dari 524

BUMN. Langkah tersebut diikuti oleh negara-negara tetangganya seperti

Meksiko, Argentina, dan Venezuela tahun 1990-1993. Nellis, Menezes, dan Lucas

yang dikutip oleh Syamsul hadi69

menyebutkan bahwa hampir seluruh sektor

publik di kawasan ini, seperti perbankan, pembangkit listrik, telekomunikasi,

jalan, air, hingga layanan transportasi diprivatisasi pada era 1990-an. Pada era

tersebut, pendapatan yang diperoleh 18 negara dari transaksi privatisasi mencapai

6% dari total PDB kawasan. Ini menunjukan korelasi positif dengan peningkatan

68

Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal. 28 69

Syamsul Hadi dkk. Post Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia.

CIRES ( Centre For International Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007. hal. 11

49

investasi swasta di Amerika Latin yang dalam rentang waktu 1990-2001

melambung drastis hingga mencapai US$ 360,5 miliar. Selain negara-negara

Amerika latin, privatisasi skala besar juga dilakukan di negara berkembang lain,

seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Indonesia.

II.2.3. Privatisasi di Negara Ex-Komunis

Privatisasi di negara-negara ex-komunis juga mendapatkan banyak

perhatian publik karena privatisasi yang dilakukan di negara-negara ex-komunis

dilakukan secara cepat dan massif. Tahun 1994, privatisasi ini berhasil

mengalihkan 45.300 perusahaan sekal kecil dan menengah ke tangan swasta.

World Bank Report 1996 yang dikutip oleh Syamsul Hadi menyebutkan bahwa

akibat privatisasi massif ini, kepemilikan pemerintah pada BUMN kecil dan

menengah di 6 negara Eropa Tengah dan Timur anjlok drastis. Di Estonia

misalnya, persentase saham pemerintah turun sampai tinggal 4%.70

Di tahun 1994 lebih dari 39.000 perusahaan-perusahaan Rusia yang sudah

diswastakan terjerat oleh hutang yang sangat kronis dan tingkat hutang yang ada

di perusahaan-perusahaan itu mencapai 100 triliyun rubel. Meskipun begitu,

meluasnya penutupan pabrik-pabrik, kebangkrutan-kebangkrutan dan pemecatan

besar-besaran tidak atau belum terjadi. Sebuah penelitian yang baru-baru ini

diadakan oleh ILO, yang berbasiskan pada pengambilan sampel di 400 perusahaan

di Rusia, memperkirakan bahwa perusahaan ini yang mempekerjakan 35 % dari

keseluruhan buruh di Rusia tidak dapat di tutup tanpa berpengaruh ditingkatan

produksi. Joseph Stiglitz yang dikutip oleh Winarno Yudho mengomentari

fenomena ini dengan mengatakan71

:

70

Ibid hal. 12 71

Yudho,dkk. Privatisasi Ketenagalistrikan, ... Op. Cit. hal 28-29

50

The radical reformes in Russia were trying simultanaeously for a

revolution in the economic regime and in the structure of society. The

saddest commentary is that, in the end, they failed in both: a market

economy in which many old party apparatchiks had simply been vested

with enhanced powers to run and profit from the entrerprises they formely

managed, in which former KGB officials still held the levers of power.

There was one new dimension: a few oligarchs, able and willing to exert

immense political and economic power.

Kebijakan yang sama telah diterapkan kepada negara-negara yang dulunya

negara sosialis di Eropa Timur dan ex USSR. Mereka mengira “integrasi” ke

dalam pasar kapitalis dunia, sebagaimana sering dipuji oleh para kaum globalis

yang mendukung klaim tersebut, akan membawa mereka masuk ke era sejarah

baru dimana kapitalisme sekarang telah menjadi sebuah sistem global yang sejati.

Bagaimanapun, terdapat satu cacat kecil dalam argumen ini, negara-negara ini

masih belum memiliki sistem ekonomi yang benar-benar kapitalis. Privatisasi

legal yang meluas di semua negara-negara ini menyembunyikan fakta bahwa

ekonomi mereka masih diregulasi oleh negara dan institusi yang dimiliki oleh

negara daripada kepemilikan kapital secara pribadi.

Untuk melegitimasi perpindahan kepemilikan publik ke pribadi, Republik

Czech mengawalinya dengan distribusi masal kupon privatiasi ke masyarakat,

yang diperjualbelikan melalui bank-bank yang mengelola dana privatisasi.

Dengan adanya “Kupon Privatisasi” Perdana Menteri Czech Vaclav Klaus

mendeklarasikan bahwa privatisasi perekonomian negaranya telah komplit,

bahkan lebih dari separuh GDP negaranya dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan

yang memiliki dana itu. Bagaimanpun, adalah negara sebagai pemilik bank, yang

mendominasi pengelolaan dana tersebut.72

72

Ibid hal 29

51

Di Polandia, banyak pengamat ekonomi yang menyimpulkan bahwa jalan

untuk menuju kapitalisme bagi bekas negara sosilais pertama yang pertama

memulai proses privatiasi secara besar-besaran ini, masih sangat panjang. Basis

dari argumen mereka adalah perekonomian Polandia belum ditegaskan, dikontrol

dan diregulasi oleh modal pribadi (private capital). Regulator utama masih tetap

dipegang oleh negara, yang diteruskan dengan redistribusi sampai dengan 80%

GDP. Seperti negara-negara ex-blok Soviet, di Polandia sektor swasta sangat

tergantung dengan sektor-sektor yang dikuasai oleh negara.

52

BAB III

Gambaran Umum PT. Indosat,Tbk

III.1. Sejarah PT. Indosat,Tbk

PT. Indonesian satellite Corporation (PT.Indosat) merupakan salah satu

perusahaan negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang telekomunikasi.

Perusahaan negara yang bergerak dalam bidang telekomunikasi sendiri terdiri dari

lima perusahaan, yaitu : PT. Telkom, PT. Indosat, Perum Produksi Film Negara,

Perjan TVRI, dan Perjan RRI. 73

PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan milik negara yang didirikan pada

tanggal 20 November 1968. PT. Indosat,Tbk merupakan penyedia utama layanan

sambungan internasional di Indonesia. PT. Indosat,Tbk adalah perusahaan yang

didirikan oleh negara bekerja sama dengan perusahaan America Cable & radio

Corporation (ACR). Pada awalnya perusahaan ini berbentuk Penanaman Modal

Asing (PMA). Kegiatan utama dari PT. Indosat,Tbk ini adalah menyediakan jasa

telekomunikasi internasional melalui suitsing telepon internasional, teleks,

telegram, komunikasi data paket, faksimili, dengan fasilitas store and forward, dan

sistem komunikasi bergerak global.74

Pada tahun 1969, setelah membangun stasiun bumi di Jatiluhur, PT.

Indosat memperluas usahanya dengan memasuki jaringan International

Telecommunication Satellite Organization (Intelset) sehingga memiliki akses

dengan jaringan internasional atau jasa sambungan langsung internasional (SLI)

dengan kode 001. Mulai saat itu Indosat menjadi wakil resmi pemerintah di

Intelsat. Indonesia kemudian meluncurkan satelit Palapa A1 yang menyatukan

73

Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN. Institute For Good Corperate Governance

Studies. Jakarta.2003 hal 55 74

Marwah. M. Diah. Restrukturisasi. ,,, Op.Cit. hal. 230

53

seluruh kepulauan Indonesia dengan menerapkan Sistem Komunikasi Satelit

Domestik (SKSD).75

Pemerintah Indonesia kemudian berniat untuk membeli sisa saham milik

perusahaan America Cable & Radio Corporation. Tanggal 16 Desember 1980, PT.

Indosat diambil alih oleh pemerintah Indonesia secara penuh seharga US$ 43,8

juta dan menjadi salah satu BUMN telekomunikasi. PT. Indosat,Tbk kemudian

menjadi satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang mempunyai provider

sambungan langsung internasional. Setelah itu SLI (Sambungan Langsung

Internasional) menjadi bisnis utama dari PT. Indosat,Tbk. Layanan ini meliputi

SLI untuk rumah dan hotel, Home country Direct Service, Indosat Calling Card,

Visa Phone, telex, telegram, fax plus dan Inmarsat (International Mobile Satellite

Organization).76

Kemudian pada tahun 1989, pemerintah Indonesia mengukuhkan PT.

Indosat,Tbk sebagai salah satu perusahaan negara yang sifatnya strategis dengan

menetapkan UU No. 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi yang menyatakan

bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan

menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara demi

terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi di pihak lain pihak

Undang-undang No.3 Tahun 1989, pemerintah juga memberikan kesempatan

kepada pihak swasta untuk ikut serta dalam penyelenggaraan jasa dan layanan

telekomunikasi yang seiring dengan prinsip-prinsip globalisasi. Perubahan yang

terjadi setelah ditetapkan Undang-undang No.3 Tahun 1989 dalam penyediaan

75

Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. .Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta

2003. hal 201 76

Marwah. M. Diah. Restrukturisasi. ,,, Op.Cit. hal. 230

54

fasilitas telekomunikasi adalah tumbuhnya perusahaan radio panggil (pager) dan

warung telekomunikasi (wartel) di hampir seluruh wilayah Indonesia.77

Undang-undang ini juga telah mendorong lahirnya perusahaan baru dalam

sektor telekomunikasi. Pada tahun 1993 lahir perusahaan yang bergerak dalam

sektor telekomunikasi yaitu PT. Satelit Palapa Indonesia (PT. Satelindo) yang

merupakan perusahaan patungan antara PT. Bimagraha Telekomindo (60%),

PT. Telkom (30%), dan PT. Indosat (10%).

Perkembangan selanjutnya, PT. Indosat,Tbk kemudian berkembang

menjadi perusahaan BUMN yang dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah

sebagai pemilik perusahaan. Hingga tahun 1993, kinerja perusahaan menunjukkan

pertumbuhan produksi dan pendapatan yang sangat pesat. Laba bersih yang

dihasilkan naik sekitar rata-rata 21% pertahun. 78

Pada dasarnya PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan BUMN karena

saham modal nya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu saham seri A sebanyak satu

lembar yang dimiliki oleh pemerintah dan saham seri B dengan kepemilikan lebih

dari 51% oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1994 perusahaan ini

diprivatisasi yang kemudian membuat kepemilikan saham PT. Indosat,Tbk oleh

pemerintah berkurang. Pemerintah hanya memiliki saham seri A dan saham seri B

dibawah 51%. Semua saham perusahaan seri B dicatatkan dan diperdagangkan

pada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Efek New York sejak

tahun 1994.

Untuk menjadikannya penyelenggara jasa telekomunikasi yang kian

lengkap, Indosat membeli 70% saham Satelindo dari PT. Bimagraha Telekomindo

77

Marwah.M.Diah. Restrukturisasi.,,, Op. Cit. hal. 231 78

Ibid hal 232

55

dengan nilai US$ 260,4 juta. Kemudian pada Desember 2002 PT. Indosat,Tbk

membeli 25% saham Satelindo dari Deutsch Telkom Asia senilai US$ 325 juta,

sehingga total kepemilikan Indosat menjadi sebesar US$ 1,3 miliar. Dengan

demikian, secara otomatis PT. Indosat,Tbk menjadi pemegang saham terbesar di

Satelindo beserta anak-anak perusahaannya, antara lain SLI Indosat, Seluler IM3,

MGTI, Lintasarta, dan lebih dari 20 anak perusahaan lainnya.79

Kegiatan usaha utama dari PT. Indosat,Tbk adalah menyelenggarakan jasa

telekomunikasi sentra internasional, termasuk jasa telepon internasional, teleks,

telegram, sambungan komunikasi data paket, jasa faksmili penyimpanan dan

pengiriman jasa Inmarsat untuk komunikasi bergerak. Perusahaan juga

memberikan berbagai jasa telekomunikasi internasional non-sentral, termasuk

sirkit sewa berkecepatan rendah dan tinggi, video-link, TV link, Integrated

Services Digital Network (ISDN) dan jasa lainnya yang bercirikan transmisi data

atau gambar.

III.2. Visi dan Misi PT. Indosat,Tbk

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti mempunyai visi dan

misi untuk membangun usahanya. Dalam menjalankan usahanya PT. Indosat,Tbk

juga mempunyai visi atau tujuan yang jelas bagi perusahaannya, yaitu menjadi

provider telekomunikasi kelas dunia. Untuk menjawab tantangan milenium baru

PT. Indosat,Tbk mempunyai visi untuk menjadi penyelenggara layanan

telekomunikasi internasional utama di Indonesia, memperkuat posisinya sebagai

perusahaan telekomunikasi kelas dunia, dan menjadi pelaku global dalam industri

telekomunikasi dunia.

79

Syamsul Hadi dkk. Post Washington. ,,, Op.Cit. hal. 96

56

Untuk menjadikan visi tersebut sebagai kenyataan, PT. Indosat,Tbk

membuat strategi bisnis “Satu-plus-Tiga”, yaitu mengembangkan layanan

telekomunikasi internasional sebagai bisnis utama dan mengupayakan

pertumbuhan jangka panjang melalui investasi dalam pengembangan pra-sarana

telekomunikasi domestik, meningkatkan peran telekomunikasi regional maupun

global, serta diversifikasi terbatas ke berbagai bidang usaha yang mendukung

bisnis utama. 80

Pada tahun 1983, telah disepakati misi dari PT. Indosat,Tbk untuk

digunakan sebagai pedoman kerja bagi manajemen dan pegawai PT. Indosat,Tbk,

yaitu81

:

1. Memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen

2. Memberikan hasil terbaik kepada para pemegang saham

3. Memelihara dan mengembangkan citra terbaik dari perusahaan

Misi tersebut kemudian menjadi pendorong semangat kerja dan pedoman

bagi seluruh karyawan dan direksi PT. Indosat,Tbk dalam upaya mewujudkan PT.

Indosat,Tbk sebagai suatu perusahaan negara (BUMN) yang sukses. Selain itu

PT.Indosat juga mempunyai tujuan khusus yaitu menjadi perusahaan milik negara

yang sukses dan dapat memberikan keuntungan bagi negara. Hal ini bertujuan

untuk menghapus citra negatif dari perusahaan BUMN yang selama ini merugi

dan hanya menghabiskan uang negara.

Selain itu PT. Indosat mempunyai misi khusus dalam menjalankan

perusahaan nya, yaitu82

:

80

Marwah.M.Diah. Restrukturisasi.,,, Op. Cit. hal. 231 81

Ibid hal. 230 82

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/manajemen-strategik-visi-dan-misi-pt-

indosat/ diakses tanggal 20 April 2011

57

a. Menyediakan dan mengembangkan produk, layanan dan solusi yang

inovatif dan berkualitas.

b. Meningkatkan shareholder value secara terus menerus.

c. Meningkatkan kualitas kehidupan stakeholder yang lebih baik.

d. Menjunjung tinggi kejujuran, loyalitas, tanggung jawab, dan dedikasi.

e. Saling percaya dan membantu serta memberikan seluruh keahlian untuk

menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan.

f. Komitmen untuk memberikan yang terbaik.

g. Mitra yang profesional, produktif dan saling menguntungkan.

h. Mencapai hasil yang melebihi harapan pelanggan atau pemakai untuk

mewujudkan kepuasan pelanggan atau pemakai.

PT. Indosat,Tbk memiliki tujuan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar

adalah menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta informatika

dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut, yaitu83

:

1. Menjalankan usaha dan atau kegiatan penyediaan dan pelayanan jaringan

dan atau telekomunikasi informatika.

2. Menjalankan usaha dan atau kegiatan perencanaan, pembangunan sarana,

pengadaan fasilitas telekomunikasi serta informatika termasuk pengadaan

sumber daya pendukung.

3. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang juga meliputi

pemasaran serta penjualan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta

informatika yang diselenggarakan Perusahaan), melakukan pemeliharaan,

penelitian, pengembangan sarana dan atau fasilitas telekomunikasi serta

83

Ibid

58

informatika, penyelenggaraan pendidikan dan latihan, baik didalam

maupun diluar negeri.

4. Menjalankan usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan

pengembangan jaringan dan atau jasa telekomunikasi serta informatika

III.3. Unit Bisnis dan Anak Perusahaan PT. Indosat,Tbk

PT. Indosat juga memiliki beberapa anak perusahaan dalam bentuk saham.

Anak perusaaan PT. Indosat,Tbk sebagian besar juga bergerak dalam bidang

telekomunikasi diantara nya adalah :

1. PT. Satelindo yang didirikan pada tahun 1993 dan PT. Indosat,Tbk

menguasai 75% sahamnya.

2. PT. Indosat Multi Media Mobile (IM3).

3. PT. Indosat Mega Media (IM2) dan PT. Indosat,Tbk menguasai hampir

keseluruhan saham IM2 yakni sebesar 99,5%.

4. PT. Lintasarta yang didirikan pada tahun 1988 dan PT. Indosat,Tbk

menguasai sahamnya sebesar 70,3%.

5. PT. Sisindosat Lintasbuana dan PT Indosat,Tbk menguasai saham sebesar

95,64%

6. PT. Indosatcom Adimarga dengan penguasaan saham sebesar 95%

Selain itu PT.Indosat,Tbk juga memiliki saham langsung maupun tidak

langsung pada anak perusahaan, yaitu:84

Tabel III.3.1: Anak Perusahaan PT. Indosat,Tbk

No Anak Perusahaan Lokasi Kegiatan Usaha Mulai

Beroperasi 2002 %

1. PT.Satelindo Palapa

Indonesia Jakarta Telekomunikasi 1993 100,00

2. Satelindo Amsterdam Keuangan 1996 100,00

84

Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal 63

59

Internasional Finance

B.V

3. PT.Satelindo Multi

Media Jakarta Multimedia 1999 99,60

4. PT.Indosat Multi

Media Mobile Jakarta Telekomunikasi 2001 99,94

5. PT.Bimagraha

Telekomindo Jakarta Perusahaan Induk 1992 100,00

6. PT.Aplikanusa

Lintasarta Jakarta Komunikasi Data 1989 69,46

7.

PT.Antarjasa

Pembayaran

Elektronis

Jakarta Telekomunikasi 2000 45,15

8. PT.Indosat Mega

Media Jakarta Multimedia 2001 99,84

9. PT.Sisindosat

Lintasbuana Jakarta

Teknologi

Informasi 1990 96.87

10. PT.Asitelindo Data

Buana Jakarta Multimedia 1997 49,40

11. PT.Indosat com

Adimarga Jakarta Telekomunikasi 2000 99,94

12. Indosat Japan

Co.ltd* Tokyo Jasa Penyiaran

Ket: * Dilikuidasi pada tahun 2001

Sumber : Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN

Sampai akhir tahun 2001, PT. Indosat,Tbk telah melakukan konsolidasi

terhadap anak-anak perusahaannya menjadi enam jenis usaha. Untuk jenis bisnis

komunikasi bergerak dilaksanakan oleh PT. Satelindo Palapa Indonesia

(Satelindo) dan PT. Indosat Multi Media Mobile (IM3). Jenis usaha multimedia,

internet dan bisnis e-comeece dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (IM2).

Sedangkan untuk jenis jasa teknologi informasi dan komunikasi data dilakukan

oleh PT. Sisindosat Lintas Buana (Sisindosat) dan PT. Aplikanusa Lintasarta

(Lintasarta).

60

III.4. Struktur Organisasi PT. Indosat, Tbk

61

BAB IV

Peran IMF (International Monetery Fund) Terhadap Privatisasi BUMN di

Indonesia Studi Kasus: Privatisasi PT. Indosat,Tbk

IV.1. Peran IMF (International Monetery Fund) Dalam Privatisasi

PT. Indosat,Tbk

PT. Indosat,Tbk pertama kali melakukan privatisasi atau penjualan saham

nya pada tahun 19 Oktober 1994. PT. Indosat,Tbk melakukan privatisasi melalui

IPO (Initial Public Offering) di pasar modal dalam dan luar negeri. Penawaran

umum di luar negeri dilakukan di Bursa Efek New York (NYSE), sedangkan

untuk di dalam negeri dilakukan di dua tempat yaitu di Bursa Efek Jakarta (BEJ)

dan Bursa Efek Surabaya (BES). Privatisasi tersebut menunjukan hasil yang

signifikan sehingga privatsiasi tersebut memberikan keuntungan bagi shareholder

dan pemilik.85

Pemerintah melakukan privatisasi PT. Indosat,Tbk dengan beberapa

maksud dan tujuan, yaitu86

:

1. Meningkatkan citra Indonesia.

2. Memperoleh dana segar untuk pembangunan nasional

3. Meningkatkan pasar modal dalam negeri

4. Meningkatkan kompetisi sektor telekomunikasi

5. Merintis dan membuka jalan ke bursa saham di luar negeri

85

Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi

atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003 hal.235 85

Ibid hal. 233 86

Ibid

62

Dari hasil penjualan saham di pasar modal PT. Indosat,Tbk menghasilkan

keuntungan sebesar US $ 1,16 miliar atau sebesar Rp. 2,53 trilyun. Sebagian dari

dana tersebut digunakan oleh pemerintah sebesar Rp. 1,8 trilyun yang berasal dari

penjualan saham di Bursa Efek New York untuk membayar hutang luar negeri

pemerintah. Sedangkan hasil dari penjualan saham di dalam negeri seluruhnya

akan digunakan untuk mengembangkan bisnis PT. Indosat,Tbk, yaitu:87

1. 70 % akan digunakan untuk mengembangkan fasilitas pelayanan jasa

telekomunikasi internasional yang merupakan bisnis utama indosat.

2. 20 % akan digunakan untuk melengkapi investasi pada infrastruktur

telekomunikasi domestik.

3. 6 % akan digunakan untuk perluasan usaha di lingkup regional terutama

investasi pada proyek Global Mobile System.

4. 4 % akan digunakan untuk menunjang rencana diversifikasi terbatas

Indosat.

Selanjutnya PT. Indosat,Tbk melakukan privatisasi periode II dan III pada

tahun 2002. Privatisasi ini tidak lepas dari krisis ekonomi yang tengah melanda

Indonesia sejak tahun 1997. Buruknya situasi perekonomian Indonesia pada saat

itu membuat pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF untuk membantu

Indonesia keluar dari krisis ekonomi.

IMF menanggapi permohonan pemerintah Indonesia dengan menyediakan

pinjaman siaga (standby loan) sebanyak US$ 43 milyar, termasuk pinjaman siaga

sebanyak US$ 12,3 milyar dari IMF, dan pinjaman siaga dari pemerintah Jepang

dan pemerintah Singapura sebanyak masing-masing US$ 5 milyar serta pinjaman

87

Ibid hal. 235

63

yang lebih kecil dari beberapa negara lainnya. Agar mendapatkan bantuan tersebut

Indonesia berjanji akan melaksanakan program yang terdapat dalam perjanjian

atau Letter of Intent (LoI). Pemerintah Indonesia akan melaksankan program

pembaharuan yang menyeluruh (comprehensive reform program), termasuk

komitmen untuk tetap menempuh kebijaksanaan makroekonomi yang sehat,

restrukturisasi keuangan, khususnya sektor perbankan, dan pembaharuan

struktural (structural reform). Pemerintah berharap bahwa dengan adanya

pinjaman siaga dari IMF, yang disertai program pembaharuan ekonomi yang

kredibel yang disetujui oleh IMF, kepercayaan pasar pada rupiah dapat

dipulihkan.88

Melalui LoI (Letter of Intent) IMF memberikan beberapa kebijakan yang

harus dilaksanakan oleh Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Salah

satu dari kebijakan tersebut adalah privatisasi BUMN. Hal ini bertujuan untuk

mengurangi beban keuangan pemerintah yang terus membiayai BUMN yang

merugi. Kebijakan untuk melaksanakan privatisasi tercantum dalam beberapa LoI

yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia dan harus dijalankan oleh

pemerintah Indonesia agar mendapatkan dana pinjaman dari IMF.

LoI sendiri merupakan Memorandum Kebijakan Ekonomi (Memorandum

on Economic and Financial Policies/MEFP) yang secara rinci mendeskripsikan

program-program yang hendak dijalankan oleh Indonesia dalam rangka mengatasi

sebab-sebab mendasar krisis ekonomi di Indonesia, yang dibuat sebagai sayrat

memperoleh bantuan finansial dari IMF. Isi dari LoI sendiri merupakan

perwujudan dari washington conesus yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh

88

Jusmaliani. Optimalisasi,,,. Op.Cit. hal.96

64

IMF untuk membantu negara-negara yang sedang terkena krisis ekonomi.

Sedangkan washington consesus sendiri merupakan salah satu cara penyebaran

neoliberalisme di negara-negara berkembang. LoI sendiri pada dasarnya disusun

diatas tiga pilar dasar, yaitu : Pertama, kebijakan ekonomi makro (macroeconomic

policy) yang dirancang untuk mencapai penyesuaian kemampuan terhadap neraca

pembayaran luar negeri yang mendukung kebijakan fiskal dan uang ketat (tight

money). Kedua, strategi komprehensif dengan melakukan restrukturisasi sektor

finansial termasuk penutupan dini terhadap lembaga-lembaga yang pailit. Ketiga,

kebijakan struktural secara luas termasuk peningkatan kualitas pemerintahan atau

good governance. 89

Selanjutnya melalui LoI-LoI yang ditandatangani oleh pemerintah dan

IMF menyebabkan IMF berperan dalam proses privatisasi PT. Indosat,Tbk

melalui kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam LoI-LoI tersebut.

Dalam LoI pertama, tanggal 31 Oktober 1997 IMF memberikan kebijakan

dalam LoI yang harus ditaati oleh pemerintah yang salah satunya adalah

privatisasi terhadap BUMN yang bertujuan untuk mempromosikan kompetisi

domestik serta untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah juga telah membentuk

badan privatisasi yang bertugas untuk menangani permasalahan privatisasi

terhadap BUMN. Selain itu pada bulan September 1997, batas 49 % investasi

asing terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa efek telah dihapuskan.

Pemerintah akan membuat suatu aturan untuk pengelolaan dan privatisasi

terhadap BUMN. Sebuah aturan yang jelas akan ditetapkan untuk pengelolaan dan

privatisasi. Pemerintah akan menentukan kriteria untuk menentukan apakah suatu

89

Djoko Sulitstyo, Letter of Intent (LoI) Implementasi dan kendalanya. Jurnal Hubungan

Internasional, Vol. 1, No. 1, April 2001,hal 42

65

perusahaan BUMN harus ditutup, direstrukturisasi atau sepenuhnya diprivatisasi.

Serta proses penjualan yang transparan yang akan memaksimalkan hasil

privatisasi serta memperlakukan semua peserta tender dengan sama. Hal ini

bertujuan untuk mempercepat privatisasi dan mengambil tindakan yang tegas

untuk merestrukturisasi atau menutup perusahaan yang berkinerja buruk.90

Dalam LoI II pemerintah Indonesia juga akan melakukan program

deregulasi dan privatisasi. Pemerintah Indonesia juga berjanji akan bekerja sama

dengan Bank Dunia dalam mengadakan penilaian tentang pengeluaran dan

investasi pemerintah untuk mendorong penggunaan sumber-sumber daya

pemerintah secara lebih efisien. Penilaian ini yang nantinya akan dijadikan dasar

untuk melaksanakan program privatisasi BUMN yang dipercepat.

Dengan ditandatangani nya LoI II, pemerintah Indonesia menargetkan

pencatatan 164 BUMN yang akan diprivatisasi. Pemerintah juga mulai mencari

investor strategis yang berminat pada BUMN bidang telekomunikasi

internasional, jasa pelabuhan, dan lapangan terbang, serta perkebunan kelapa

sawit.91

Pada tanggal 8 April 1998, pemerintah Indonesia menandatangani LoI III.

Dalam penandatangan kali ini pemerintah Indonesia berjanji bahwa dalam jangka

pendek akan dilaksanakan suatu rencana pembaharuan dan divestasi BUMN.

Pemerintah juga akan berjanji bahwa dalam jangka panjang semua BUMN yang

beroperasi di pasar kompetitif akan diprivatisasi. Sedangkan BUMN yang

90

http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm 91

Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal. 98

66

beregerak dalam usaha-usaha pelayanan umum (public utilities) dan yang strategis

akan dipertahankan.92

Pada bulan November 1998 pemerintah kembali menandatangani LoI

dengan IMF. Dengan ditandatangani nya LoI tersebut rencana untuk melakukan

privatisasi PT. Indosat,Tbk semakin jelas. Pada LoI tersebut menyatakan bahwa

pemerintah akan berencana untuk mengajukan undang-undang telekomunikasi

baru yang rencananya akan diajukan kepada DPR pada akhir Desember, yang

mencakup semua aspek regulasi dan kompetisi bidang telekomunikasi: “To

support the sale of the international telecommunication concern, we intend to

introduce into Parliament by end-December a new telecommunications law

convering all aspects of regulation and competition.”93

LoI ini menunjukan

bahwa pemerintah mulai menggalang dukungan dari anggota DPR agar

pelaksanaan kebijakan privatisasi Indosat tidak terbentur persoalan perundangan

dan memenuhi syarat-syarat transparansi.94

Oleh karena itu lahirlah undang-undang telekomunikasi yang baru untuk

menggantikan undang-undang telekomunikasi yang lama yaitu undang-undang no

36 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan

jasa telekomunikasi meliputi: penyelenggaraan jaringan telekomunikasi,

penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi

khusus. Dalam Undang-undang ini diatur juga bahwa BUMN, BUMD (Badan

Usaha Milik Daerah), serta Badan Usaha dan Koperasi dapat menyelenggarakan

jaringan dan jasa telekomunikasi.95

Undang-undang inilah yang menjadi salah

92

Jusmaliani. Optimalisasi,,,. Op.Cit. hal 98 93

www.imf.org/external/np/loi/1998.htm. 94

Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal. 98-99 95

http://hukumonline.com/pusatdata/detail/349/node/269

67

satu landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan privatisasi terhadap PT.

Indosat,Tbk.

Pada tahun 2002 rencana privatisasi PT. Indosat,Tbk kian mengemuka

seiring dengan tuntutan IMF untuk menutupi defisit APBN (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara). Pemerintah pada saat itu membutuhkan aliran dana segar

untuk membiayai APBN 2002 yang sebagian besarnya dipakai untuk mencicil

beban utang pemerintah beserta bunganya yang mencapai Rp. 1,401 trilyun.

Sesuai dengan kesepakatan dengan IMF, ditargetkan dana yang terkumpul hasil

dari privatisasi adalah Rp.6,5 trilyun yang akan digunakan untuk membiayai

APBN 2002. Target tahun ini merupakan sebagian kecil dari total target

privatisasi BUMN yang dipatok oleh IMF sebesar Rp.15 trilyun atau US$ 1,5

miliar.96

Privatisasi PT. Indosat,Tbk pasca krisis ekonomi dibagi menjadi dua tahap.

Tahap pertama privatisasi dilaksanakan pada Mei 2002 dengan target penjualan

11,32% (111,174 juta saham). Privatisasi kali ini PT. Indosat,Tbk juga

menggunakan metode IPO (Initial Public Offering). Privatisasi tahap pertama ini

tidaklah sesukses prediksi pemerintah dan gagal memenuhi target dan gagal

memenuhi target penjualan dan pendapatan. Dari hasil privatisasi kali ini saham

yang terjual hanya mencapai 8,1% atau sekitar 83,5 juta saham dengan perolehan

dana Rp.1,1 trilyun.97

Menurut penasihat keuangan privatisasi yang ditunjuk pemerintah yaitu

Danareksa Sekuritas dan Credit Suisse First Boston (CSFB) menyatakan bahwa

gangguan menjelang “placement” pemerintahlah penyebabnya sehingga harga

96

Syamsul Hadi dkk. Post Washington,,,. Op.Cit. hal 99 97

Ibid

68

yang diperoleh tidak maksimal, yaitu hanya sekitar Rp.12.000 persaham. Salah

satu gangguan tersebut adalah beredarnya berita bahwa Indosat akan mengadakan

right issue dalam waktu dekat (menjelang placement pemerintah). Karena dua hal

ini bertolak belakang dan tidak mungkin dilaksankan pada waktu yang bersamaan,

investor pun kebingungan dan tidak jadi membeli saham, atau paling tidak

menundanya hingga ada kepastian berita tersebut.

Hal ini berbeda dengan versi pemerintah sebagaimana yang telah

dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Menurut nya

kegagalan dalam penjualan saham PT. Indosat dikarenakan adanya dugaan adanya

insider trading oleh penasihat keuangan Indosat lainnya, Merril Lynch.

Pernyataan ini dibantah oleh pihak Merril Lynch.98

Tahap kedua yang merupakan tahap akhir dari privatisasi Indosat

dilakukan akhir 2002 dengan menggunakan metode Strategic Sales. Pemerintah

menjual sahamnya yang berada di PT. Indosat,Tbk hingga 41,49% kepada

Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT) yang dimiliki oleh Temasek.

STT menjadi pemenang privatisasi Indosat dengan harga Rp.12.950 per saham ,

lebih tinggi dari pesaingnya, Telkom Malaysia, yang mengajukan penawaran Rp.

12.650 per saham. Hasil dari privatisasi Indosat tahap kedua tersebut pemerintah

memperoleh dana sebesar Rp.5,62 Trilyun. Dengan demikian, total dana yang

diperoleh pemerintah dari privatisasi Indosat sebesar Rp. 6,72 Trilyun.99

Pemerintah melakukan privatisasi tahap II terhadap PT. Indosat, Tbk

dengan menggunakan metode penjualan strategic sales dikarenakan pemerintah

98

Ibid hal. 100 99

Ibid hal. 101

69

berkeyakinan bahwa dengan menggunakan metode tersebut negara akan lebih

diuntungkan, karena100

:

1. Akan memperoleh harga yang jauh lebih tinggi dari privatisasi melalui

pasar modal.

2. Menggairahkan iklim investasi pihak asing di Indonesia.

3. Memberikan keuntungan teknologi yang sangat diperlukan oleh PT.

Indosat, Tbk.

Menurut Menteri Negara BUMN pada saat itu yakni Laksamana Sukardi,

proses privatisasi PT. Indosat,Tbk sendiri didasari oleh beberapa alasan: pertama,

penurunan tarif bagi masyarakat pengguna sambungan telepon; kedua, preddiksi

bahwa aset Indosat sudah mubazir mengingat dimasa depan komunikasi via

internet akan lebih potensial; ketiga, memuluskan agenda transparansi; keempat,

meningkatkan penerimaan negara dan efektivitasnya dalam jangka panjang;

kelima, untuk menutupi defisit APBN pemerintah.101

Tabel IV.1.1: Kebijakan IMF dalam Privatisasi PT. Indosat,Tbk

No. Kebijakan IMF Keterangan

1. Letter of Intent (31 Oktober

1997)

IMF memberikan beberapa kebijakan dalam

bidang makro ekonomi yang salah satu nya

adalah kebijakan privatisasi. Hal ini bertujuan

untuk mengurangi beban negara yang terus

membantu membiayai BUMN yang terus merugi.

2. Letter of Intent II (15 Januari

1998)

IMF memerintahkan pemerintah Indonesia untuk

melakukan kebijakan deregulasi dan privatisasi.

3. Letter of Intent III (8 April

1998)

Pemerintah Indonesia berjanji dalam jangka

pendek akan melaksanakan rencana pembaharuan

dan divestasi BUMN.

4. Letter of Intent IV ( November

1998)

Pemerintah mengajukan Undang-undang

telekomunikasi baru ke DPR. Undang-undang ini

mencakup semua aspek regulasi dan kompetisi

bidang telekomunikasi.

100

Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintaan Megawati

Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004 hal 96 101

Ibid hal.102

70

Sumber :http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm, Syamsul Hadi dkk. Post

Washington Consensus Dan Politk Privatisasi di Indonesia. CIRES ( Centre For International

Relation Studies UI ). Marjin Kiri 2007, Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap

Pemerintaan Megawati Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (2002-

2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004,

www.imf.org/external/np/loi/1998.htm, Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi.

.Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta 2003, Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi

BUMN di Indonesia Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003,

diolah oleh penulis

IV. 2. Dampak Privatisasi Terhadap PT. Indosat,Tbk

IV.2.1. Dampak Positf Privatisasi Terhadap PT. Indosat,Tbk

Pelaksanaan privatisasi selalu menuai kontroversi di berbagai negara

termasuk di Indonesia. Pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga menuai

kontroversi karena privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan membawa

dampak positif maupun negatif. Bagi pihak yang pro atau setuju dengan

privatisasi pelaksanaan privatisasi di Indonesia akan membawa dampak yang

positif, yaitu102

:

1. Organisasi pemerintah dianggap sudah terlalu besar, sehingga menjadi

lamban, oleh karena itu organisasi pemerintah harus dikurangi. Kegiatan

pemerintah pada fungsi lain yang seyogyanya dapat dilakukan oleh pihak

swasta agar dilepaskan oleh pemerintah dan diberikan kepada pihak

swasta.

2. Privatisasi berarti mengembalikan tugas pemerintah yang sebenarnya

sebagai pengendali negara bukan sebagai pelaksana. Perusahaan yang

diprivatisasi akan berhasil memenuhi permintaan konsumen dan akan

mendapat keuntungan serta akan terus tumbuh berkembang.

102

Marwah M.Diah. Restrukturisasi ,... Op. Cit. hal 142-143

71

3. Privatisasi akan memberikan manfaat bagi konsumen karena perusahaan

yang dimiliki oleh swasta memiliki insentif yang besar untuk

memproduksi barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang diharapkan

oleh konsumen.

4. Privatisasi akan merangsang kompetisi yang akan menuju kepada efisiensi

dan selanjutnya meningkatkan produktivitas.

5. Privatisasi BUMN akan membantu pemerintah mendapatkan dana segar

untuk membangun infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Terdapat anggapan bahwa campur tangan pegawai pemerintah dan

politikus pada BUMN, akan mengurangi otonomi manajemen BUMN.

Kondisi ini akan menghalangi kemampuan BUMN tersebut secara

ekonomi, oleh karena itu BUMN harus diprivatisasi.

Dengan diprivatisasinya PT. Indosat,Tbk pemerintah memperoleh

pemasukan sebesar Rp. 5,62 Trilyun hasil dari penjualan saham. Dana tersebut

dapat digunakan untuk membiayai APBN dan dapat digunakan untuk membayar

hutang luar negeri pemerintah. Dengan masuknya STT juga akan membawa

dampak positif bagi PT. Indosat,Tbk sendiri. Mereka akan membawa teknologi

dan jaringan pemasaran yang dimilikinya ke PT. Indosat,Tbk. Hal ini tentu akan

membuat perusahaan menjadi lebih efisien dan sehat.

Dengan adanya peningkatan efisiensi dalam perusahaan maka PT.

Indosat,Tbk dari tahun ke tahun selalu mengalami keuntungan. Dari tahun 2004

samapi dengan tahun 2008 PT. Indosat,Tbk selalu mengalami laba. Hal ini dapat

dilihat dari laporan laba rugi yang dikeluarkan oleh PT. Indosat,Tbk di bawah ini.

72

Seperti yang telah di ungkapkan oleh Menteri Negara BUMN bahwa

prospek bisnis telekomunikasi diambang kemunduran. Untuk dapat berusaha dan

bertahan dibutuhkan modal yang besar untuk pengembangan usaha dan juga untuk

mengantisipasi perubahan teknologi yang sedemikian pesat. Oleh karena itulah

pemerintah melakukan privatisasi karena pada saat itu pemerintah tidak mampu

menyediakan modal tersebut. Selain itu hasil dari privatisasi dapat digunakan oleh

Pemerintah sebagai upaya untuk menambah cadangan devisa negara sehingga

dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap US$ yang merupakan unsur penting

bagi penguatan makro ekonomi di Indonesia.103

Dengan adanya investor baru dan penambahan modal PT.Indosat,Tbk terus

berkembang menjadi salah satu penyedia jaringan telekomunikasi terbesar di

Indonesia. Dengan adanya penambahan modal serta teknologi yang canggih PT.

Indosat,Tbk mampu menjalankan perusahaannya dengan baik sehingga

keuntungan yang diraih nya terus meningkat dari tahun ke tahun.

IV.2.1.2 Dampak Negatif

Sedangkan bagi pihak yang merasa pesimis atau kontra terhadap

pelaksanaan privatisasi di Indonesia akan beranggapan bahwa privatisasi akan

membawa dampak negatif. Hal ini seperti diungkapkan oleh Yair Aharoni ynag

dikutip oleh Marwah M.Diah yaitu104

:

1. Penjualan saham BUMN yang kinerjanya positif, berarti pemerintah

bertindak merugikan negara. BUMN yang mempunyai kinerja positif

berarti akan mengurangi sumber income atau pendapatan negara. Pihak

103

Agus Sarwanto, Studi Politik ekonomi terhadap Pemerintahan Megawati

Soekarnoputri: Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Politik Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. hal 100-101 104

Marwah M.Diah. Restrukturisasi ,... Op. Cit. hal.143-144

73

swasta hanya akan membeli asset BUMN yang menguntungkan.

2. Pemerintah kehilangan pendapatan dari keuntungan dan pajak yang

berasal dari BUMN yang kinerjanya positif. Yang tersisa hanya BUMN

yang merugi dan tentu saja sulit untuk diprivatisasikan.

3. Faktor efisiensi BUMN bukan ditentukan oleh kepemilikan perusahaan,

sehingga alasan penjualan saham atau aset BUMN kepada swasta dengan

tujuan agar BUMN efisien adalah tidak relevan.

4. De-nasionalisasi merupakan tindakan yang tidak tepat ketika sebagian

besar industri dalam keadaan resesi.

5. De-nasionalisasi akan merusak jaringan kerjasama antar BUMN dalam

sistem subsidi silang oleh pemerintah.

Privatisasi yang dilakukan oleh PT. Indosat,Tbk juga membawa dampak

negatif. Sebelum Proses privatisasi tahap III, Indosat bersama Deustche Telekom

(DT) memiliki saham Satelindo dengan komposisi saham Indosat 75% dan DT

25%. Mei 2002 Indosat membeli saham Satelindo 25% dari DT dengan harga

US$ 325 juta. Dengan adanya transaksi ini, berarti Indosat memiliki 100% saham

Satelindo. Pada Oktober 2002 STT Telemedia (Singapura) membeli 41,94 %

saham pemerintah di PT. Indosat,Tbk dengan harga US$ 624 juta. Dengan kata

lain, 100% saham PT. Indosat,Tbk bernilai US$ 1,487 miliar. Dengan harga segitu

STT Telemedia juga menguasai anak perusahan PT. Indosat,Tbk yakni Satelindo

yang berharga US$ 1,3 miliar. Selain itu STT Telemedia juga telah menjadi

penguasa bisnis seluler di Indonesia.105

105 asropi.files.wordpress.com/2009/02/menilik-kinerja-privatisasi.pdf diakses tanggal

5 Maret 2011

74

Privatisasi yang dilakukan PT. Indosat,Tbk tahap III yang menggunakan

metode Stretegic Sales telah membuat jatuhnya perusahaan telekomunikasi kita ke

tangan asing. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk

mempunyai kepemilikan dalam perusahaan nasional.

Privatisasi juga tidak memberikan keuntungan bagi konsumen karena

privatisasi PT. Indosat,Tbk ternyata tidak membebaskan struktur pasar dari

praktek monopoli. Penjualan saham milik pemerintah ke tangan STT hanya

memindahkan monopoli pemerintah ke tangan swasta. Selain itu privatisasi juga

dianggap sebagai kebijakan yang tidak menguntungkan bagi para pekerja atau

buruh. Kekhawatiran adanya monopoli oleh pemegang saham baru dan jika dijual

di pasar internasional akan dapat merugikan kepentingan nasional.

Dengan diprivatisasinya PT. Indosat,Tbk pemerintah akan kehilangan

sumber dana yang dihasilkan oleh PT. Indosat,Tbk hal ini dikarenakan PT.

Indosat,Tbk merupakan salah satu BUMN sehat dengan memberikan pemasukan

terbesar kepada negara.

Dengan lepasnya PT. Indosat,Tbk hal ini sama saja dengan lepasnya

jaringan saraf global Indonesia. Dengan piranti komunikasi internasional yang

dimilikinya PT. Indosat,Tbk merupakan perusahaan negara yang kaitan

strategisnya dengan masalah-masalah lain yang lebih luas seperti dalam bidang

keamanan.106

Dengan dijual nya saham pemerintah maka membuat pemerintah tidak lagi

menjadi pemegang utama saham dari PT. Indosat,Tbk. Selain itu privatisasi yang

dialkukan oleh PT. Indosat,Tbk tidak berhasil membuat penyebaran saham ke

106

Apa dan Bagaimana Privatisasi BUMN, ... Op. Cit. hal. 90

75

publik. Kepemilikan saham PT. Indosat,Tbk yang dimilki oleh masyarakat dalam

negeri hanya mencapai 13 % saja. Hal ini tentu saja merugikan karena masyarakat

tidak dapat menajdi pemegang saham terbesar bagi perusahaan nasional.

Persentase saham yang dimiliki oleh asing juga lebih tinggi yaitu sebesar 30%. 107

Tabel IV.2.1 :Dampak Privatisasi PT. Indosat,Tbk

No. Dampak Positif Dampak Negatif

1. Pemerintah mendapatkan dana dari

hasil penjualan saham PT. Indosat

yang digunakan untuk menambah

keurangan dana pada APBN.

Dana dari hasil privatisasi tidak masuk ke

dalam kas perusahaan sehingga perusahaan

tidak memperoleh tambahan dana untuk

penambahan modal.

2. Dengan adanya teknologi baru dan

manajemen baru maka akan terjadi

peningkatan yang akan memberikan

keuntungan bagi PT. Indosat dan

Pemerintah.

Pemerintah mengalami kerugian karena

dengan diprivatisasi nya PT. Indosat

kepada STT Telemedia dengan harga US$

624 juta. Dengan kata lain, 100% saham

PT. Indosat bernilai US$ 1,487 miliar.

Dengan harga segitu STT Telemedia juga

menguasai anak perusahan PT. Indosat

yakni Satelindo yang berharga US$ 1,3

miliar.

3. Laba yang diperoleh PT. Indosat dari

tahun 2004-2008 terus meningkat.

Pemerintah akan kehilangan sumber dana

yang dihasilkan oleh PT. Indosat hal ini

dikarenakan PT. Indosat merupakan salah

satu BUMN sehat dengan memberikan

pemasukan terbesar kepada negara.

4. Saham yang dijual di bursa saham

dapat membuat pasar saham di

Indonesia menjadi lebih beragam dan

dapat menarik investor asing untuk

berinvestasi di Indonesia.

Kepemilikan saham PT. Indosat yang

dimilki oleh masyarakat dalam negeri

hanya mencapai 13 % saja. Hal ini tentu

saja merugikan karena masyarakat tidak

dapat menjadi pemegang saham terbesar

bagi perusahaan nasional. Persentase

saham yang dimiliki oleh asing juga lebih

tinggi yaitu sebesar 30%.

Sumber : Dr. H. Marwah M.Diah, S.H., MPA. Restrukturisasi BUMN di Indonesia

Privatisasi atau korporatisasi?.Literata Jendela Dunia Ilmu. 2003, Agus Sarwanto, Studi

Politik ekonomi terhadap Pemerintahan Megawati Soekarnoputri: Studi Kasus Privatisasi

PT. Indosat, Tbk (2002-2003). Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu

Politik Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Apa dan Bagaimana Privatisasi

BUMN. Institute For Good Corperate Governance Studies. Jakarta.2003

asropi.files.wordpress.com/2009/02/menilik-kinerja-privatisasi.pdf

107

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=90605 diakses tanggal 10 Mei 2011

76

IV.3. Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia

Dalam melakukan privatisasi terhadap BUMN pemerintah melakukan

nya berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Landasan hukum tersebut dapat

berupa Undang-undang, ketetapan MPR, maupun keputusan Presiden.

Tabel IV.3.1: Landasan Hukum Privatisasi BUMN di Indonesia

NO. Landasan Hukum Penjelasan

1. TAP MPR No.IV/MPR/1999, Bab

IV Tentang Kebijakan Ekonomi

(poin B butir 12 dan 28)

“BUMN /BUMD harus efisien,transparan,

dan profesional. Bagi BUMN yang

usahanya tidak berkaitan degan

kepentingan didorong untuk melakukan

privatisasi melalui pasar modal.”

2. TAP MPR No.VIII/MPR/2000,

Tentang Laporan Tahunan

Lembaga Tinggi Negara

“Melaksanakan dengan sungguh-sungguh

dan transparan program restrukturisasi dan

privatisasi BUMN sesuai target yang

ditetapkan melalui APBN tahun 2000.

Privatisasi agar dilakukan secara selektif

dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan

DPR.”

3. TAP MPR No.X/MPR/2001,

Tentang Laporan Tahunan

Lembaga Tinggi Negara (butir

2,a,1)

“Penyusunan action plan yang

komprehensif termasuk kerangka regulasi

sektoral yang disepakati bersama DPR.”

“Privatisasi dilaksanakan secara selektif

dan dikonsultasikan dahulu dengan DPR.”

“Sosialisasi privatisasi secara sistematis.”

4. TAP MPR No.VI/MPR/2002,

Tentang Laporan Tahunan

Lembaga Tinggi Negara (butir 3

Ekonomi, 4d)

“Melaksanakan privatisasi BUMN secara

sangat selektif, transparan, dan hati-hati

setelah berkonsultasi dengan DPR,

sedangkan Undang-undang tentang BUMN

yang sedang di bahas oleh pemerintah dan

DPR agar segera diselesaikan.”

5. UU No.25/2000, Tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas)

“Kriteria: Kegiatan usaha bukan

merupakan kegiatan umum yang sangat

strategis”

“Prinsip pelepasan: sederhana, transparan,

dan akuntabel”

“Sektor: telekomunikasi, transportasi,

perkebunan, hotel dan turisme,

infrastruktur, minyak dan gas.”

6. UU APBN Tahun 2002 Merupakan hak budget DPR dimana

ditetapkan target privatisasi BUMN sebesar

Rp.6,5 triliun.

7. Keputusan Presiden Nomor 103

tahun 1998

Tentang Tim Evalusasi Privatisasi BUMN.

8. Keputusan Menteri Koordinator

Pengawasan Pembangunan/PAN

Nomor

Tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan

Negara Bukan Pajak Dari Hasil-hasil

Pengelolaan Kekayaan Negara Yang

77

41/KEP/MK.WASPAN//1998 dipisahkan.

9. Keputusasn Presiden Nomor 24

tahun 2001

Tentang Tim Konsultasi Privatisasi

BUMN.

10. Keputusan Presiden Nomor 122

tahun 2001

Tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN

jo Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun

2002 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi

BUMN.

11. Keputusan Menteri Negara BUMN

Nomor KEP-35/M.BUMN/2001

Tentang Prosedur Privatisasi BUMN.

12. Undang-undang Republik

Indonesia No: 19 Tahun 2003

tanggal 19 Juni 2003

Badan Usaha Milik Negara

13. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun

2002

Tentang Penjualan Saham Milik Negara

Republik Indonesia pada Perusahaan

Perseroan (Persero) PT. Indosat, Tbk

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33

tahun 2005

Tentang Tata Cara Privatisasi

15. Keputusan Presiden Nomor 18

tahun 2006

Tentang Komite Privatisasi Perusahaan

Perseroan (Persero)

16 Undang-Undang no 36 Tahun 1999 Penghapusan monopoli penyelenggaraan

jasa telekomunikasi

Sumber: Master Plan BUMN 2002-2006, 2005-2009 dan Apa dan Bagaimana Privatisasi

78

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

Krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia termasuk Indonesia

telah membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini

dikarenakan Indonesia mengalami krisis finansial dan ekonomi yang dahsyat yang

dipicu oleh depresiasi tajam dalam mata uang negara-negara Asia, termasuk

rupiah. Pada gilirannya kondisi ini diperburuk oleh terpuruknya kepercayaan

pasar pada ekonomi Negara Indonesia. Depresiasi mata uang yang tajam

mengakibatkan keterpurukan ekonomi di Indonesia. Selain mengalami depresiasi

tajam sebanyak 80 persen dari kurs sebelum krisis, Indonesia mengalami

peningkatan laju inflasi sampai 50 persen lebih. Selama tahun 1998 ekonomi

Indonesia mengalami kontraksi tajam sebanyak hampir 14 persen. Kerapuhan dari

sistem perekonomian Indonesia pada saat itu dan juga hutang luar negeri yang

sudah jatuh tempo. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia meminta

bantuan kepada IMF untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi saat

itu. Kemudian IMF datang dengan berbagai macam kebijakan yang tertuang

dalam Letter of Intent yang salah satu nya adalah mengenai privatisasi BUMN.

Privatisasi terhadap BUMN sendiri bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi BUMN serta meningkatkan kinerja dari BUMN itu sendiri. Hal ini

dikarenakan BUMN selama ini selalu mengalami kerugian dan membebani

keuangan pemerintah. Dengan meningkatnya efisiensi dan kinerja dari BUMN

diharapkan bahwa BUMN akan memberikan keuntungan kepada pemilik,

konsumen, dan karyawannya. Selain itu privatisasi juga bertujuan untuk

79

meningkatkan pendapatan perusahaan, mengurangi utang, memperoleh tambahan

modal yang berasal dari pasar modal, serta mengurangi campur tangan

pemerintah. Hal ini dikarenakan ketika BUMN masih dibawah kendali pemerintah

maka BUMN tidak dapat menjalankan usahanya dengan maksimal dan tidak

menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Selain itu rendahnya kemampuan

bersaing dengan perusahaan swasta yang mengahasilkan produk sejenis menjadi

salah satu alasan mengapa privatisasi dilakukan terhadap BUMN. Dengan

masuknya investor diharapkan akan terjadi transfer teknologi yang kemudian akan

membuat produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. Selain itu dengan

kemapuan manajerial yang lebih baik akan menciptakan perusahaan yang semakin

profesional dan kompeten dalam menjalankan usahanya.

IMF sebagai lembaga keuangan dunia yang merupakan organisasi

internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau

keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk

membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing

negara anggotanya. IMF mempunyai program pinjaman jangka pendek yang dapat

digunakan untuk membantu negara anggotanya yang mengalami kesulitan. Negara

anggota IMF yang ingin meminta bantuan pinjaman tersebut harus memenuhi

syarat atau kondisionalitas tertentu sesuai dengan petunjuk kebijakan dari IMF.

Syarat atau kondisionalitas tersebut termasuk kebijakan penyesuaian kebijakan

ekonomi domestik dari negara pemohon. Hal ini dimaksudkan agar negara

pemohon dapat segera mengatasi kesulitan neraca pembayarannya dan membayar

kembali pinjamannnya kepada IMF. Selain itu kondisionalitas juga sebagai

80

jaminan negara pemohon kepada IMF agar uang yang dipinjamakan dapat

dikembalikan.

Kondisionalitas atau syarat yang di tetapkan oleh IMF kepada negara

anggotanya yang memohon bantuan pinjaman merupakan butir-butir dari konsep

Washington Consensus yang merupakan salah satu perwujudan dari konsep

neoliberalisme. Setiap negara yang akan meminta bantuan pinajaman kepada IMF

akan diterapkan kebijakan yang sama melalui perjanjian atau LoI yang telah

disepakati antara pemerintah negara pemohon dengan IMF yaitu butir-butir

konsep dari Washington Consesus. IMF beranggapan bahwa setiap negara yang

terkena krisis diseluruh dunia hanya ada satu obat utamanya yaitu dengan

melaksanakan prinsip dari Washington Consesus.

Sejalan dengan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh IMF maka

pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kompetisi terhadap

perusahaan BUMN maka pemerintah setuju dengan salah satu syarat yang

diajukan oleh IMF yaitu untuk melakukan privatisasi terhadap BUMN salah

satunya adalah PT.Indosat. Selain itu privatisasi merupakan salah satu dari upaya

pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Privatisasi merupakan

kebijakan yang sangat penting karena menjadi salah satu bagian dari perjanjian

atau klausul antara pemerintah Indonesia dengan IMF sebagai persyaratan atau

kondisionalitas proses pencairan dana pinjaman dari IMF.

Terdapat dua faktor yang mendorong pemerintah untuk melakukan

privatisasi terhadap BUMN, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal adalah kondisi organisasi dan kinerja dari BUMN yang tidak sehat serta

kondisi keuangan negara yang sedang terpuruk. Sedangkan faktor eksternal adalah

81

pendirian dan aktivitas organisasi bisnis internasional serta regional yang

menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam kegiatan bisnis global.

Tujuan dari pemerintah melakukan privatisasi BUMN adalah untuk

meningkatkan kinerja BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam

menghadapi persaingan dalam era globalisasi yang sangat erat dengan pasar

bebas. Disamping itu privatisasi bertujuan untuk mendapatkan tambahan dana

modal untuk mengembangkan usahanya dari investor.

Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN memang

membawa dampak baik yang positif maupun yang negatif. Privatisasi terhadap

BUMN akan mendorong terjadinya Good Governance and Corporate. Hal ini

kemudian yang akan membuat manajemen perusahaan BUMN akan menjadi

efektif dan efisien sehingga akan menciptakan sistem kerja yang sehat. Dengan

begitu akan mendorong semangat para karyawan untuk meningkatkan laba atau

keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi juga di PT. Indosat,Tbk yang saham

nya telah dijual oleh pemerintah. Seiring dengan meningkatnya kinerja dari

manajemen serta terjadinya transfer teknologi telah membuat PT. Indosat,Tbk

meraih keuntungan dari tahun 2004 hingga tahun 2008.

Selain itu dengan diprivatisasinya perusahaan BUMN akan mengurangi

campur tangan pemerintah sehingga bisa mengurangi monopoli dan KKN

terhadap perusahaan BUMN sehingga akan tercipta persaingan sehat di pasar.

Dengan adanya persaingan yang sehat maka akan menguntungkan bagi konsumen

karena barang dan jasa yang dihasilkan adalah yang terbaik dan dengan harga

yang bersaing. Dengan begitu akan membuat nilai jual perusahaan menjadi tinggi

karena menghasilkan laba yang tinggi. Hal ini kemudian membuat saham-saham

82

BUMN yang sudah dijual di pasar modal hampir seluruhnya menjadi minat dari

investor dan membuat saham-saham dari BUMN menguasai hampir seluruh

transaksi di pasar modal. PT. Indosat,Tbk merupakan salah satu dari perusahaan

yang sahamnya diminati oleh para pemain saham hal ini dikarenakan kinerja dari

PT. Indosat,Tbk yang baik dan hampir selalu membukukan keuntungan di setiap

tahunnya.

Dampak negatif yang dihasilkan dari privatisasi BUMN sendiri sebenarnya

dikarenakan kurang nya persiapan dan tidak adanya keterbukaan pemerintah

dalam melakukan privatisasi. Hal ini terlihat dari privatisasi yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap PT. Indosat,Tbk dimana kurangnya keterbukaan dalam

proses privatisasi tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat

karena hampir seluruh saham dari PT. Indosat,Tbk dikuasai oleh pihak asing yaitu

PT. Singtel dimana PT. Singtel juga menguasai sebagian saham dari PT. Telkom.

Hal ini kemudian yang membuat kekhawatiran masyarakat bahwa bisnis

telekomunikasi di Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing.

Selain itu belum meratanya penjualan saham-saham dari perusahaan

BUMN membuat hampir sebagian besar saham-saham yang dijual di pasar modal

di beli oleh pihak asing dan investor domestik hanya menguasai saham sebagian

kecil seperti yang terjadi pada PT. Indosat,Tbk dimana investor asing menguasai

sebagian saham mereka dan investor lokal hanya menguasai sebagian kecil saja.

Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena tujuan dari privatisasi sendiri untuk

pemerataan dari kepemilkan saham BUMN kepada masyarakat lokal.

Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Indosat,Tbk

sebenarnya juga merugikan bagi PT. Indosat,Tbk itu sendiri. Hal ini dikarenakan

83

seluruh hasil penjualan saham dari PT. Indosat,Tbk tidak masuk kedalam kas

perusahaan yang dapat manjadi modal tambahan bagi perusahaan untuk

menjalankan usahanya. Seluruh hasil dari penjualan saham masuk kedalam kas

negara yang akan digunakan untuk menambah kekurangan dana APBN tahun

2002.

Sebagai akhir dari penutup skripsi ini saran yang dapat diberikan adalah

pemerintah harus mempunyai rencana yang matang tentang pelaksanaan

privatisasi itu sendiri, Pemerintah harus mengumumkan kepada masyarakat

BUMN apa yang akan di privatisasi serta dengan cara apa BUMN tersebut akan di

privatisasi. Hal ini penting agar proses privatisasi dapat berlangsung dengan

transparan sehingga proses privatisasi tersebut tidak menimbulkan polemik antara

pemerintah dan masyarakat seperti yang terjadi dalam kasus privatisasi PT.

Indosat,Tbk.

Pemerintah harus memperbaiki kinerja BUMN setelah itu mencabut hak-

hak istimewa yang di miliki oleh BUMN agar BUMN dapat mandiri dalam

menjalankan usahanya. Pemerintah harus membentuk korporasi perusahaan agar

tercipta manajemen yang bersih dan budaya kerja yang efisien dan produktif.

84

Daftar Pustaka

Buku

Awalil, Rizky dan Nasyith Majidi. Neoliberalisme Mencengkram Indonesia. E.

Publishing Company Jakarta 2008

Baswir, Revrisond. Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia. Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 2006

Diah, M. Marwah. Restrukturisasi BUMN di Indonesia Privatisasi atau

Korporatisasi?. Literata Lintas Media. Jakarta.2003

Clive, Archer. International Organization.1983

Harinowo, Cyrillus. IMF Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF. PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Hadi, Syamsul, Dichiya Soraya, Herjuno Ndaru, Dewi Sinorita Sitepu, Devi

Kusumaningtyas dan Mutiara Arumsari. Post Washington Consensus Dan

Politk Privatisasi di Indonesia. CIRERAS (Centre For International

Relation Studies UI). Marjin Kiri 2007

Hermawan, P. Yulius, ed. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional

Aktor, Isu dan Metodologi:Ekspansi Global Neo-Liberalisme. Graha Ilmu.

Jakarta. 2007

Institute for Good Coorperate Governance Studies Jakarta, Apa dan Bagaimana

Privatisasi BUMN. Jakarta.2003

Jusmaliani. Optimalisasi Program Privatisasi. Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta

2003

Lisa, Harrison. Metodologi Penelitian Politk. Jakarta: Kencana.2007

85

Mas‟oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internaisonal: Disiplin dan Metodologi. PT.

LP3ES. Jakarta 1994

Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era

dinamika Global. Bandung: PT. Alumni.2005.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2005.

Soeprapto,R. Hubungan Internasional:Sistem, Interaksi, dan Perilaku. Jakarta :

Raja Grafindo Persada, 1997, Edisi Pertama.

Yudho, Winarno S.H., dkk Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak Bumi, dan Gas

Bumi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik

Pemerintah, dan Penerapannya di Indonesia. Pusat Penelitian dan

Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia. Jakarta 2005

Volker, Rittberger and Zangl, Benhard. International Organization;Polity, Politics

and Policies. New York: palgrave Macmillan.2006

Wibowo I, dan Francis Wahono. Neoliberalisme. Cindelarasa Pustaka Rakyat

Cerdas,Yogyakarta 2003

Jurnal

Arisman, M. Si. Tinajauan Ekonomi Politik Kebijakan Privatisasi di Indonesia,

Jurnal Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah ETIKONOMI, Vol 3, No 3,

Desember 2004

Susilio, Basis, Djoko Sulistyo, dan Lilik Salamah. Bantuan Ekonomi IMF

terhadap Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, Vol.1,No.1, April 2001

86

Sulistyo, Djoko. Letter of Intent (LoI): Implementasi dan Kendalanya. Jurnal

Hubungan Internasional, Vol.1, No.1, April 2001

Majalah

Ismawan, Indra. Aspek Krusial di Balik Privatisasi BUMN, Manajemen Majalah

Bagi Manajer Eksekutif, Vol 121, September 1998

Lestari, Wiwiek, Dra Ec, dan Dra Ec Sri Lestari Kurniawati, Laporan Penelitian

Dosen Muda Studi Atas Kinerja BUMN Setelah Privatisasi.

Ekonomi/Jurusan Manajemen STIE PERBANAS Desember 2007

Juliawati, Nia. Reformasi BUMN : Privatisasi Atau Revitalisasi. SINERGI Kajian

Bisnis Dan Manajemen Vol.5.No.2003

Nugraha, Safri. Privatisasi BUMN, Kebijakan Yang Menguntungkan Negara Atau

Investor? Analisa Dari Privatisasi Beberapa BUMN di Indonesia. SINERGI

Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol.5, No 2. 2003

Prakosa, Bambang Kesit. Analisis Kebijakan Privatisasi BUMN. SINERGI

Kajian Bisnis Dan Manajemen Vol 5 No 2. 2003

Sari, Shinta Wellia. Privatisasi BUMN (INDOSAT) Masihkah Ada Harapan.

Mitra Bisnis Vol 2. No 2 pp 193-201. Agustus 2003

Master Plan

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik

Negara Tahun 2002-2006. Jakarta, Februari 2002

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Master Plan Badan Usaha Milik

Negara Tahun 2005-2009. Jakarta

Tesis

87

Agus Sarwanto. Studi Politik Ekonomi Terhadap Pemerintaan Megawati

Soekarnoputri:Studi Kasus Privatisasi PT. Indosat, Tbk. (2002-2003). Tesis

S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia. Jakarta,2004

Website

http://www.gudangmateri.com/2010/05/teori-ekonomi-keynesian.html

http://4f121z4l.multiply.com/journal/item/50

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=90605

http://hukumonline.com/pusatdata/detail/349/node/269

www.imf.org/external/np/loi/1998.htm.

http://www.imf.org/external/np/loi/103197.htm

http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_i

lmu_eksak_sains_statistik_statistik

http://202.182.166.182/sipruu/2001/2001/2001kepres24.htm

http://www.linkpdf.com//ebookviewer.php?url=http://srisetya.staff.gunadarma.ac.

id/Downloads/files/17211/B+U+M+N.doc

http://www.indosat.com/html/annual_report_2008/id/0300_glance.html