m, MINISTRY OF PUBLIC WORKS DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS Technica1 Assistance for the Preparation of the Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)

STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT -

RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI

SUB PROYEK PEJAGAN-LOSARI

WSP International PT Eskapindo Matra

PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia

PT Prospera Consulting Eng.

RP535v 3

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR IS1

Halaman

Daftar Isi ............................................................................................................ I

Daftar Tabel .......................... .... ................................................................... I I

A. Deskripsi Proyek 1

B. Hasil Survey Sensus .................... .. ........................................................... 2

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali 6

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ............................. .. 6

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... 7

F. Monitoring dan Pelaporan 9

G. Jadwal dan Pembiayaan ................... .. ...................................................... 10

Lampiran :

Gambar 1 Lokasi Proyek

Gambar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Pejagan-Losari

Gambar 3 Lay Out Persimpangan

Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan

Formulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

Daftar Harga Pasar dari Bank BR1

Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan .... 3

Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga

Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Ruas Jalan

Losasi - Pejangan Tahun Anggaran 2006 ...................... .. ........ ...... 11

Losari dan persimpangan LSPJ-2 yang terletak di Desa Pejagan, Kecamatan

Tanjung. Layout persimpangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. dan Gambar 4.

B. Hasil Survey Sensus

Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 19 - 22 Februari 2006,

diidentifikasi hal-hal sbb :

1. Luas lahan yang akan dibebaskan 1.712,68 m2 atau

35 bidang

2. Bangunan yang akan terkena : 471,73 m2 atau

18 unit

3. Tanaman yang akan terkena : 17 pohon

4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan terkena : 35 KK

Untuk perbaikan desain persimpangan pada sub proyek ini, terdapat 1 WTP

(Mujabir binti Sumargo No. 20) yang asetnya (lahan dan bangunan) terkena

seluruhnya sehingga terpaksa pindah dan harus dipindahkan. Bangunan yang

terkena seluruhnya adalah berupa 1 unit halte yang terletak di wilayah Desa

Losari Lor, Kecamatan Losari dengan menggeser sejauh 5 m menjauhi

persimpangan dan 1 unit halte di Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung yang

dimundurkan. Untuk kepemilikan Mujabir binti Sumargo dimana sisa lahan dan

bangunannya yang kurang dari 15 m2. Namun saat ini pemiliknya masih

memiliki sebidang tanah dibelakangnya yang dimanfaatkan untuk bangunan

tempat tinggal, dan apabila berkeinginan untuk melepaskan sisa tanah yang

ada, maka prosesnya dilakukan melalui musyawarah.

Untuk fasilitas umum dan sosial yang akan terkena adalah berupa lahan Mesjid

Jami, dan halaman parkir Pos Polisi yang keduanya berada di Desa Pejagan,

sedangkan halaman parkir Kantor Kecamatan Losari terletak di Desa Losari

Lor.

Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat

dilihat pada Tabel B I . berikut ini.

Tabel B I . Data Pengadaan Tanah di Penimpangan Sub Proyek Losari - Pejagan

set Lainnya Telepon. Llrtrik. Alr Bersih dil ndls Bangunan. Pemanen. Semi Permanen. SementaraiDarurat atus ~angunan Denganmdak IMB atus Tanah Hak Milik. Hak Guna Bangunan. Hak Guna Usaha. Sewa. Hak Adat

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi,

yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang

diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus, 35 KK yang akan terkena

proyek menginginkan kompensasi yang diberikan berbentuk uang tunai.

Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan

Tanah (PPT) adalah sebagai berikut :

Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi

akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan

Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran

harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir).

Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan

sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan

rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pembuatannya

memerlukan biaya atau investasi.

Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis, dan

produktivitas tanaman.

Aset lain yang akan terkena seperti instalisasi listrik, telepon atau air, akan

mendapat kompensasi berupa biaya pemasangan kembali.

Fasilitas umum dan sosial yang terkena pengadaan tanah yaitu halaman Mesjid

Jami, dan halaman parkir Pos Polisi dan Kantor Kecamatan Losari disarankan

agar kompensasi atas lahan diberikan dalam bentuk utilitas yang dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau bentuk fisik lain untuk melengkapi

fasilitas yang sudah ada. Sedangkan untuk pagar yang terkena akan

dibangunkan pagar pengganti.

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek

Sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung dan Desa

Losari Lor, Desa Losari Kidul di Kecamatan Losari, dengan mengundang

warga yang terkena proyek (WTP), tokoh masyarakat setempat, aparat

kelurahan dan kecamatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten

Brebes dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan

Jembatan Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan

penjelasan tentang keberadaan proyek, baik tujuan maupun manfaatnya

serta akibat atau konsekuensi adanya proyek.

Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana

pembebasan tanah, mekanisme dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan

pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan, serta kesepakatan

mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima warga.

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan

Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT),

Bappeda dan Proyek Pembangunan Jalan dan Satuan Kerja Non Vertikal

Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah.

Bupati Brebes sebagai penanggungjawab program akan

mengfungsionalisasikan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk

untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran

Bappeda pada tahapan pemukiman kembali dan Pemberdayaan. Dalam

pelaksanaan, unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah, Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas

Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan

Pertanahan Nasional (BPN), Camat Tanjung dan Losari, Kepala Desa Pejagan,

Losari Lor dan Losari Kidul.

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset

lain yang akan terkena;

2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;

3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai

rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang

timbul dari proyek yang akan dilaksanakan;

4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;

5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP

mengenai bentuk dan besaran kompensasi;

6. Melaksanakan pembayaran kompensasi kepada WTP;

7. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah

dan bangunan terkena proyek;

8. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus

pindah;

9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya

mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;

10. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk

kemudian dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya

dipublikasikan;

11. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama

rentang masa kerjanya;

12. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Bupati Brebes, Tim

Monitoring dan Pelaporan, dan PMU-SRIP.

Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat

dalam Tabel G1.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan

pemukiman kembali, dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan

kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai penanggung jawab program.

Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung

atau melalui surat-menyurat ke alamat Bappeda dan Panitia Pengadaan Tanah

- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kantor Bupati Brebes Jalan

Diponegoro No. 141, Brebes TelplFax. 0283 - 671031, 671032, dan Kepala

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan

Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga dapat mengajukan keluhannya kepada

PMU SRIP yang beralamat di Departemen Pekerjaan Umum Gedung Bina

Marga Lt. 5 Jl. Patimura No 20, Jakarta, Telepon (021) 7243473.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap

pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka

Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT

Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah dan Tim

Monitoring dan Pelaporan melakukan penelitian;

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada

Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari

untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan

pemecahanannya berdasarkan prinsip win-win solution;

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan,

usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh

masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam

mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang

publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor

pemda, dan kantor desalkelurahan.

Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan

ketidaksepakatan atas kornpensasi, prosesnya akan mengacu kepada

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.

Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat

dilihat pada lampiran.

F. Monitoring dan Pelaporan

Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Brebes

pada saat pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari

unsur Pemerintah Kabupaten Brebes (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi

atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).

Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi

pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar

dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan

pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action

plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat,

pengadaan tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman

kembali, termasuk relokasi/pembangunan kembali fasumlfasos,

pembangunan tempat usaha penggantilkios, serta kegiatan pemberdayaan

dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga terkena proyek.

2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan

dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk

mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya

penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan

/ keberatan dari WTP.

3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan

pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir

pelaporan yang dikirim kepada Project Management Unit (PMU) SRIP

dengan tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Provinsi Sumatera Selatan

dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia - Fax. 021-52999911 (contoh

formulir pelaporan terlampir).

G. Jadwal dan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulai

dilaksanakan pada Mei sampai Oktober 2006 dan akan dibiayai melalui APBN

Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber

pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel G1.

Tabel G.1. Rencana Kerja Pengadaan Tanah, dan Pemukiman Kembali Warga Terkena Proyek (WTP)

Proyek Perbaikan Persimpangan Pejagan-Losari, Provinsi Jawa Tengah

NO.

I. 1 .

2.

3.

4.

5.

6.

Lokas1

Kab. Bi*

D ~ . W l o i Dr lorad m u l m.la& Of. PeIwnn k. T a k 4

OI L O I B ~ ~ os.iaranmui

k l o r d Dr. Pei?an Kec. Tanluw

o r . lo ran i r DE. h a WUI

X e c h a i D ~ . P o a a US. lz~)+?g

[)r. Lmablor Dr l o r d WUI

K% L& U. Peiagan Kec.TJniuy

O ~ . l o ~ M l w Dr. Lw* Kdul KBC 1mai os.kjega~ kif. Tmpw

Program

PENGAOMN IANAH FwdmWlajlPMnn Pengadan Taan ?PT)

S m M ~ l P e O p ~ a ~ T a n a t dongsnCabnW

~enpukviana P ö n ~ k ; u i beiarna dangancdon

Muna~iahPenghilxqmNuIi Kmpamail

PemwanKanpensari PengidaaoTanm

Ser6nkXlaMnTerionuPmwk

Ksgiaian

1. FUOQS~WJWPPT yang$lahu&m&unluY KepeNng~ WYEk

2. Menmmm ra r .anaks~ap IdX~~m~enpad~sn lm =my& 6 M m M n 9 a u s i 209.t6 m? diKelunhailm&l~PaoL~WWul k M W

3. Mewwunm m a C a iena peMEwiaM pB"QdaW l a b rcbaiyak 29 b i i I & mah raW i150)50)52mZ f f l x e l u m h a n P ~ a n , ~ l a n T ~ i j u n p

4. P d a X S d ~ ~ B k ~ ~ ~ a o p l ~ dIsu5un

1. M e n g w d a o g r a b o W i P y m g a k ~ n ~ m ~ 2. M~!akuXai$dMra?t l e n ! s g m a p n g a d m t a a n 4. MebkMrtaaiiinitenrn~laL1canp")hlbl

korrpcniari dan w @mbay"an 5. Menyepah$]aival WanaanW@ihy~an a penghwan

asel di lepangcn 6 Peoandaaqaw Wa Aw Sasldisul

1. NU&kmPangihw~nBdar~nyang~ddbPaaLan rn~isdwmrw~dan~para~ebcm

2. VnlakukmPenpii!~mmtw~olayw&m dltsn Yanremaii

3. Wen lun tewmi U& b& yang aken dr bxi p* 4. Pe!&aManpMiamXsn W balas~mfflspakab 5. P r m b ~ a i B n B e ~ k m P e ~ u X m danvamalok% 6. PubBa& h&ildMikXymmUIaht8dWgkau

r. Musyamah kMsus kep4am~y~aIeaY1oWIP 2 ~ ~ i a o ~ m d a n b R i P i X k m p e ~ 3. PergMungai N I K m @ ~ s ~ m m d e n ( l & 1 W P

D e r d ~ M l a p e n e ~ ~ ~ ~ d ~ m a i o x a n 4. Kno@ala Jadwai Pembay~wiHaXKanps%lhinebN 5. Pembualm BUimAw8 Negsiar1 K m p s l 6. nibiixariiaüatkkaciyangnwdMtriaopkay

1. MembWaPoskoPanoayaranK~wmaíI -ai eanpslrwrmwbwaan

Z. Pela&amnPemMm KOmpenwd 3. M m n ~ l pmrs pmmz 6mpensrni 4. PenandmbaangananSuaP~ispaaanHaXlSPH)

i. Prmlia~np(abW1~YsngtBlahdmeDdSIm 2. FuiDlarì pembuatan 5PPT PüB bm aIzs bWmg Dnah

yangwmtms 3. MIW W ~ M ~rpwhg)=ma~

s ~ ~ ~ '

1 PaVB

1 PaXe1

t Pab i

1 Pobet

1 Paket

35Bidara

I

Penanggungjawab

PemXab. B i B b

PPTdwSWI P e m D m Jdan

dai JshmbaanPmw JmTengah

PPT danshn ~em~aop~nan~a 'm

dm JonhalanPuinrl J a m T w a

PPTam5kW PembangiinanJaan

dan J e m W s i P m ~ l JwaTqeng;h

f Q T d m S W P e m m u m Jam

dan JembaUn P m JmaTwah

BPN KaPu@~BoibU

Waktu Polaksanaan

Mol. ?MI6

Md, p36

Mel. Z W 6

JuH. Z W 6

JUU, m06

Ag4purts2UMi

Kebutuhan Blaya (.000)

ZmO

20%

5.000

2.m

3,425,360

9.0%

Keterangan APEN

2.000

2.W

5 . W

2.0%

3,425,360

Y.000

Sumber Biaya Pemerintah

A P B D Prop.

(,000)

A P B D Kota.

LEGEND: T = 3 Legs Inteisedon PEJAGAN - LOSARI KM. 203 c 400 - 197 + 000 SMG R:mmdHasilTmmcSu~ry\Pba Rupo Bumi blPejigin.Loni$l

X = 4 Legs Intersedion

1

t' i m: 8 Z E - ! * ? & $ 6 5 + 3 < n:

'

, =

SRIPFORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP

.................. KabupatenJKota:

Sub-project: ........................ ................ Periode pelaporan:

/ dipublikasikau IMPLEMENTASI 1. Pembavaran komoensasi 1 1 1 1 1 Lampirkan: Icopi tanda

Catatan

Lampirlcan: lcopi notulensi kesepakatan

l l I I

Aktivitas

KONSULTASI 1. ~ o m ~ e n s a s i '

2. Pemukiman kembaIi3

Laporan Kemajuan1

Lampirkan: lcopi jadnral pemukiman Icembali gang

/santunan/pesangon termasuk Maya pindah 2. Persiapan lokasi pemukiman Icembali untuk : - Jumlah rumah

' Jika kolom tidak menoukupi, silahknn digunakan Iembar kertas tambahan. Komultasi untuk kompensssi adnlnh mengenai (i) harga pasar, (ii)jadunl untuk pembsynran kompensssi, dan (iii) kepemilikm anet, besaran don bentuk kompensnsi. ' Ron~ultssi untuk pemukimnn kembali odalnh mengenai (i) jadwsl pemindahan, (ii) lokasi pemindahan, (iii) pemindnhen fasilitas (seporti mesjid, sekolnh) d m sarana umum

Kemajnad status di lapangan

Rencana Kerja Dari LARAP

terima

- Jumlah fasilitas (mesjid, sekolah,

Masalah & rencana tindak lanjut Tanggal

l

Target

air 3. Pemukiman I~embali - Jumlah orang yang

dipindah

l I I l l

- Jumlah fasilitas

Catatan

l I I l 1

- Jumlah sarana umum

Aktivitas

puslcesmas) - Jumlah sarana umum

(jaringan listrik, pipa

L a p o m Kemajuanl

di lahan pemukiman kemhali

- Jumlah sertifikat gang direvisi

Kernajuad status di lapangan

Rencana Kerja Dari LARAP

1 I I 1 l

Masalah & rencana tindak lanjnt Tanggal

4. Sertifikasi tauah - Jumlah sertifikat baru

Target

Lampirlcan: kopi sertifilcat

- Jumlah lceluhan gang telah diselesailcan

l Lampirkan: - Kopi respon yang diberikan

{ t:. is&.%m.ë$ j

DOKUMENTASI FOTO DI LOKASI PROYEK

Gambar 2. Situasi Kaki Sirnpang yang Berada Di Wilayah Desa Losari Kidul, Kecamatan

Losari

Gambar 3. Situasi Kaki Simpang yang Berada Di Wilayah Desa Losari Lor, Kecamatan

Losari

Garnbar 4. Situasi dan kondisi

persirnpangan LSPJ-02 di Wilayah Kecarnatan

Tanjung di lihat dan arah Brebes

Garnbar 5. Situasi dan Kondisi

Bangunan Ternpat Tinggal danlatau usaha yang akan

Terkena Terletak di Sisi Kanan Jalan Arah dari

Brebes

Garnbar 6. Kegiatan Penetapan Batas

Penarnbahan Lahan di Wilayah Desa Pejagan

Kecarnatan Tanjung