commit to user · 2013-07-22 · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user v...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ii

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

MARGIN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

DI BPR SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA TAHUN 2009

Oleh:

Andy Setiawan

NIM. K7402040

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian syarat mendapatkan gelar

Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi

Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009


commit to user

iii

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Dra. Sri Witurachmi, MM. Drs. Sukirman, MM NIP. 19540614 198103 2 001 NIP. 19500617 198203 1 001


commit to user

v

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima

untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada Hari : ……………………………..

Tanggal : ……………………………..

Tim Penguji Skripsi:

Nama Terang Tanda Tangan

Ketua : Drs. Wahyu Adi, M.Pd. ………..………

Sekretaris : Jaryanto, S.Pd, M.Si. …………..……

Anggota I : Dra. Sri Witurachmi, MM ………..………

Anggota II : Drs. Sukirman, MM. …..……………

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan,

Prof.Dr.H.M.Furqon Hidayatullah,M.Pd

NIP. 19600727 198702 1 001


commit to user

vi

ABSTRAK

Andy Setiawan. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MARGIN KEUNTUNGAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DANA MULIA SURAKARTA TAHUN 2009. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2009.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui karakteristik produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia, (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan), sampel yang diambil tidak ditekankan pada jumlah, namun pada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Karakteristik produk pembiayaan murabahah dalam hal; (a) Akad, pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia menggunakan akad jual beli, (b) Uang muka, dalam produk pembiayaan murabahah di BPRS Dana Mulia, bank dapat meminta uang muka kepada nasabah, (c) Jangka waktu dan pengembalian, jangka waktu pengembalian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah, (d) Pembayaran angsuran dan keuntungan, pembayaran angsuran dan margin keuntungan ditetapkan pada awal akad berdasarkan kesepakatan dan tidak berubah selama periode pembiayaan, (e) Biaya-biaya, biaya yang dibebankan berkisar 2% dari jumlah pembiayaan ditambah dengan materai 3 lembar, (f) Agunan, bank berhak untuk meminta agunan kepada nasabah, nilai pembiayaan yang diberikan minimal 30% dari nilai agunan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan di BPR Syariah Dana Mulia adalah; (a) Penetapan margin keuntungan pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Dana Mulia adalah berdasarkan kebijakan dari manajemen bank, (b) Faktor yang kedua adalah harga pasar.

BPR Syariah Dana Mulia sebagai lembaga keuangan syariah dalam menentukan besarnya margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah masih memperhatikan tingkat suku bunga dari lembaga keuangan lainnya dan harga pasar.


commit to user

vii

MOTTO

Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka

sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah

mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang”

(Q.S. Az Zumar: 53)

“Sungguh unik perkara orang mukmin itu! Semua perkaranya adalah baik. Jika

mendapat kebaikan ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya.

Dan jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah

kebaikan baginya”

( Al. Hadits)


commit to user

vii

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT,

karya ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, atas kasih sayang

dan doanya selalu mengiringi langkahku.

Keluarga besarku, atas perhatian, doa dan

kesabaran yang memberiku semangat.

Istriku, terimakasih atas kesabarannya

menjalani kehidupan bersamaku.

Anakku, tawamu dan kepolosanmu memberikan

semangat baru dalam hidupku.

Sahabat-sahabatku, atas dukungannya,

dan kebersamaannya.

Semua pihak yang telah membantu kelancaran

penyusunan skripsi ini.

Almamater


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas

rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan guna memenuhi sebagian

persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. Shalawat dan salam semoga

senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para

pengikut yang berjuang di jalan-Nya.

Banyak hambatan yang menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian penulisan

skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan yang timbul

dapat teratasi. Atas segala bantuan dan doa yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih

kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan surat keputusan penyusunan skripsi dan ijin untuk

melaksanakan penelitian.

2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kemudahan

dalam proses perijinan skripsi.

3. Ketua Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan

Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi.

4. Dra. Sri Witurachmi, MM selaku pembimbing I, yang telah mencurahkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk penulis, memberikan dorongan dan arahan dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Drs. Sukirman, MM, selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk penulis, memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan

skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis, Mama dan Bapak atas doa, dukungan, nasihat dan

kesabarannya selama penulis menyelesaikan kuliah.

7. Bapak dan Ibu mertua, terimakasih atas doa dan dukungannya.

8. Buah hatiku, Abyan hadiah terindah dari Allah SWT.

9. Istriku, Dini. Terimakasih atas kesabarannya dalam suka dan duka.


commit to user

x

10. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus

Akuntansi, yang telah memberikan bekal kepada penulis sebagai calon guru.

11. Bapak Basrawi Yudi Nugroho SE,MM, selaku Direktur Utama BPR Syariah Dana

Mulia Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan membantu penulis dalam

melaksanakan penelitian di lembaga yang beliau pimpin.

12. Bapak Budi Santoso, SH, selaku Kabag. Marketing BPR Syariah Dana Mulia

Surakarta yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian.

13. Kakak dan adikku, Ka Meiga dan Agung atas dukungan moril dan doanya.

14. Teman-teman Akuntansi 2002 yang hingga kini masih memberikan dukungan pada

penulis.

15. Adik-adik tingkat Pendidikan Akuntansi, terimakasih atas bantuannya.

16. Berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang

lebih baik dari Allah SWT, amin.

Walaupun disadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, namun

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dunia

pendidikan.

Surakarta, Agustus 2009

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………… i

HALAMAN PENGAJUAN ……………………………………………….. ii

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………………… iii

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………… iv

HALAMAN ABSTRAK …………………………………………………….. v

HALAMAN MOTTO ……………………………………………………….. vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………………………... vii

KATA PENGANTAR ……………………………………………………… viii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… x

DAFTAR TABEL …………………………………………………………… xii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….. xiii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………….. xiv

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………… 1

A. Latar Belakang Masalah …………………………………….... 1

B. Perumusan Masalah …………………………………………… 6

C. Tujuan Penelitian ……………………………………………… 7

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………. 7

BAB II LANDASAN TEORI …………………………………………….. 8

A. Tinjauan Pustaka …………………………………………….. 8

1. Bank ………………………… …………………………….. 8

2. Bank Pembiayaan Rakyar (BPR) Syariah ………………….. 12

3. Pembiayaan Murabahah …………………………………. 18

4. Margin Murabahah ………………………………………… 25

B. Kerangka Pemikiran ………………………………………..… 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ....................................................... 29

A. Tempat dan Waktu Penelitian ……………………………….. 29

B. Bentuk dan Strategi Penelitian ……………………………….. 30


commit to user

xi

C. Sumber Data ………………………………………………….. 31

D. Teknik Sampling ………………………………………………. 32

E. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………. 33

F. Validitas Data ………………………………………………… 34

G. Analisis Data …………………………………………………. 35

H. Prosedur Penelitian …………………………………………… 37

BAB IV HASIL PENELITIAN ……………………………………………. 39

A. Deskripsi Lokasi Penelitian ………………………………….. 39

B. Deskripsi Masalah Penelitian …………………………… 44

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Teori ……………… 46

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN …………………… 59

A. Kesimpulan …………………………………………………… 59

B. Implikasi ………………………………………………………. 60

C. Saran ………………………………………………………….. 61

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………. 62

LAMPIRAN


commit to user

xii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1. Waktu Penelitian ……………………………………………. ... 29

Tabel 2. Dewan Komisaris ……………………………………………… 40

Tabel 3. Dewan Pengawas Syariah ........................................................... 41

Tabel 4. Dewan Direksi ............................................................................. 41


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Skema Ba’i Al Murabahah ………………………………. ... 20

Gambar 2. Kerangka Berpikir ....……………………………………….. 28

Gambar 3. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif ........ 36

Gambar 4. Struktur Organisasi ................................................................ 40


commit to user

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Jenis Data dan Teknik Pengumpulannya ….……………. ... 64

Lampiran 2. Pedoman Wawancara …………………………...………….. 67

Lampiran 3. Catatan Lapangan ........................................................... ........ 69

Lampiran 4. Laporan Keuangan dan Analisisnya ....................................... 74

Lampiran 5. Dokumentasi ........................................................................... 77


commit to user 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia semakin membaik dewasa ini,

eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang

strategis dalam menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak yang

membutuhkan dana. Menurut Suhardjono (2003: 3) “Bank adalah lembaga

keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali

ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas

pembayaran dan peredaran uang”. Dari pengertian ini, usaha utama bank adalah

menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk

kredit atau lainnya serta berperan dalam memberikan pelayanan dalam lalu lintas

pembayaran dan peredaran uang.

Sejak zaman kemerdekaan hingga pada tahun 1992, di Indonesia hanya

terdapat Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang berlandaskan pada

prinsip bunga (Bank Konvensional), kemudian pada tahun 1992 berdirilah Bank

Muamalat Indonesia sebagai bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah

(Bank Umum Syariah) pertama di Indonesia. Mulai saat itu di Indonesia ada dua

jenis bank umum ditinjau berdasarkan prinsip yang digunakan, yaitu Bank Umum

Konvensional dan Bank Umum Syariah. Di sisi lain keinginan munculnya sebuah

Bank Perkreditan rakyat yang berdasarkan prinsip syariah sudah muncul jauh

sebelum itu, yaitu dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983

yang memberikan kebebasan kepada bank-bank (termasuk BPR) untuk

menetapkan sendiri keuntungannya. Bahkan bank-bank tidak dilarang untuk

menerapkan bunga 0%. Kepastian berdirinya BPR tanpa bunga yang sesuai

dengan syariat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah

dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada

halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR) yang

sesuai dengan prinsip syariah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut


commit to user

2

memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1991 PT. BPR Dana Mardhatilla dan PT. BPR

Amal Sejahtera berdiri, diikuti kemudian oleh PT. BPR Amanat Rabbaniah pada

tanggal 24 Oktober 1991. Sejak saat itu terdapat dua jenis BPR yaitu BPR

Konvensional dan BPR Syariah di Indonesia. Setelah era reformasi, terjadi

perkembangan dalam sistem perbankan di Indonesia, salah satunya ialah

diperkenankannya konversi cabang bank umum menjadi cabang syariah.

Maksudnya ialah, bank umum konvensional diperbolehkan membuka unit usaha

atau cabang yang berlandaskan pada prinsip syariah.

Sebenarnya antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah jika dilihat

dari fungsinya tidaklah berbeda, kedua jenis bank ini sama-sama menjalankan

fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali

dana tersebut ke masyarakat. Hal yang membedakan ialah prinsip yang digunakan

oleh kedua jenis bank ini. Pada BPR Konvensional, penyaluran dana ke

masyarakat disebut dengan “kredit” serta dalam menentukan harga atau cara

penentuan keuntungan yang akan diperoleh manajemen bank menggunakan

prinsip bunga. Sedangkan pada BPR Syariah, penyaluran dana ke masyarakat

disebut dengan “pembiayaan” serta menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai

dengan ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip bagi hasil

(mudharabah), prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang

dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain

(ijarah wa iqtina).

Perbedaan prinsip ini dikarenakan bunga (interest) menurut ajaran Islam

merupakan suatu bentuk riba, sedangkan riba diharamkan dalam agama Islam.

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al Qur’an, terdapat konsensus diantara para ahli

hukum dan para ahli Agama Islam bahwa riba dilarang oleh ajaran agama Islam.

Surat didalam Al Qur’an yang menyebutkan larangan untuk mengambil riba

diantaranya adalah surat Ali Imran ayat 130 dan surat Al Baqarah ayat 278-279

sebagai berikut:


commit to user

3

⌧

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat

keberuntungan”.

☺ ☺

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah,

bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari

pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan

tidak (pula) dianiaya.”

Dari beberapa ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa riba dilarang

dalam agama Islam, dan oleh karena bunga digolongkan oleh para ulama

termasuk kedalam bentuk riba maka seorang muslim diharamkan untuk memakan

dan mengambil harta riba (bunga). Istilah riba menurut Abdullah Saeed (2004: 34)

dapat dipahami dalam delapan arti yaitu: “pertumbuhan (growing), peningkatan

(increasing), bertambah (swelling), meningkat (rising), menjadi besar (being big),

dan besar (great), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (hillock)”.

Kemudian menurut Muhammad Syafii Antonio (2002: 37) riba berarti

“pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil”. Dalam

transaksi pinjam meminjam secara konvensional, si pemberi pinjaman

memperoleh tambahan dalam bentukl bunga tanpa adanya timbal balik kepada si

peminjam. Hal yang paling tidak adil adalah si peminjam selalu berusaha untung


commit to user

4

dan tidak boleh rugi dalam memberikan pinjaman kepada orang lain. Padahal si

peminjam mengajukan pinjaman karena ia kekurangan dana atau modal, akan

tetapi harus ditambah lagi dengan beban bunga yang semakin besar.

Secara praktis, sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional

memiliki beberapa kelemahan. Menurut Zaenul Arifin (2002: 39-40) kelemahan-

kelemahan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Dalam

sistem perbankan konvensional, peminjam (debitur) diwajibkan untuk

membayar tingkat bunga yang telah disepakati, padahal debitur dalam

melaksanakan usahanya belum tentu mengalami keuntungan. Meskipun

perusahaan untung, bisa jadi bunga yang dibayarkan debitur lebih besar dari

keuntungan yang diperoleh. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan

dalam Islam.

2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan keberatan

yang mengarah kepada kebangkrutan. Beban utang yang terus bertumpuk

menyebabkan semakin sulitnya upaya pertumbuhan usaha dan ekonomi serta

peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya

membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Hal ini

menyebabkan bank hanya memberikan bantuan kredit kepada bisnis atau

perusahaan yang sudah mapan, sehingga pengusaha kecil sulit mendapatkan

modal untuk mengembangkan usahanya.

4. Sistem transaksi berbasis bunga mengahalangi munculnya inovasi oleh usaha

kecil. Perusahaan besar dapat melaksanakan berbagai inovasi untuk mencoba

teknik dan produk baru, karena mereka memiliki cadangan dana jika inovasi

yang dilakukan tidak berhasil. Sebaliknya, perusahaan kecil jika ingin

melakukan inovasi mereka harus mengajukan pinjaman berbunga dari bank.

Jika inovasi yang dilakukan tidak berhasil, mereka harus membayar kembali

pinjaman berikut bunganya dan akhirnya mengarah kepada kebangkrutan.

5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali

bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga


commit to user

5

mereka. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengusaha kecil yang baru akan

memulai usahanya untuk mengajukan kredit.

Perbankan Syariah muncul karena prinsip yang digunakan oleh

Perbankan Konvensional dalam memperoleh keuntungan tidak sesuai dengan

syariat Islam. Dalam hukum Islam bunga digolongkan ke dalam bentuk riba,

sedangkan riba hukumnya haram. Islam mengajarkan pada umatnya agar dalam

melakukan kegiatan pinjam meminjam, pihak pemberi pinjaman tidak boleh

menyulitkan si peminjam dengan membebaninya bunga, akan tetapi dengan cara

yang lebih baik yaitu melalui sistem bagi hasil dan jual beli.

Salah satu produk perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah, adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bank

Syariah/BPR Syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga

jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan tertentu bagi

Bank Syariah/BPRS sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan

berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan

nasabah akan membayar barang tersebut secara tunai maupun dalam bentuk

cicilan yang jumlahnya tetap sesuai dengan kesepakatan sampai dengan

pelunasannya. Contoh bila Pak Badu membutuhkan mesin parut kelapa dengan

pembiayaan murabahah maka proses singkatnya adalah sebagai berikut: Misalnya

harga beli mesin parut kelapa Rp. 1 juta dan sesuai dengan kesepakatan, BPR

Syariah meminta keuntungan sebesar 20% maka harga jualnya menjadi Rp. 1,2

juta (Rp. 1 juta + (20% X Rp. 1 juta)). Disepakati bahwa hutang sebesar Rp. 1,2

juta akan dilunasi selama 12 bulan (1 tahun) sehingga cicilan tetap yang harus

dibayar oleh Pak Badu kepada BPR Syariah yang bersangkutan adalah Rp. 1,2

juta : 12 bulan = Rp. 100.000 per bulan.

Dalam prakteknya produk pembiayaan ini, sulit bersaing dengan produk

sejenis dari BPR/Bank Konvensional. Hal ini disebabkan tingkat margin

murabahah yang diminta oleh BPR Syariah atau Bank Syariah hampir sama

dengan bunga kredit dari perbankan konvensional. Sehingga timbul anggapan

bahwa Perbankan Syariah sama saja dengan Perbankan Konvensional dalam

penetapan margin. Berdasarkan penelitian BI menunjukkan bahwa 15% responden


commit to user

6

menilai bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional “hanya beda

bungkusnya”. Padahal produk pembiayaan murabahah ini merupakan produk yang

diminati dan merupakan produk unggulan di perbankan syariah. Kondisi inilah

yang perlu dicarikan solusinya, karena selama ini kalangan awam menilai

lembaga syariah selalu identik dengan harga murah. Sehingga jika terjadi

penjualan barang oleh bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank

konvensional, maka bank syariah dinilai lebih tidak Islami. Penelitian ini berusaha

untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin

keuntungan oleh perbankan syariah pada umumnya dan BPR Syariah pada

khususnya. Penelitian ini mengambil judul:

“ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan dalam

Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Tahun

2009”

B. Perumusan Masalah

Masalah adalah lebih dari sekadar pertanyaan dan jelas berbeda dengan

tujuan. Definisi masalah oleh Lincoln dan Guba (1985) seperti yang dikutip oleh

Lexy J. Moleong (2000: 62) adalah “Suatu keadaan yang bersumber dari

hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang

membingungkan”. Faktor yang berhubungan tersebut dapat berupa konsep, data

empiris, pengalaman atau unsur yang lain. Perumusan masalah dalam penelitian

kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan masalah masih tetap

dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian.

Beberapa permasalahan yang dirumuskan sesuai latar belakang masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah karakteristik dari produk pembiayaan murabahah di BPR

Syariah ?

2. Faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan

dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah ?


commit to user

7

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicapai dari masalah

yang dikaji dalam penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2000: 62) ”Tujuan suatu

penelitian ialah memecahkan masalah”. Berdasarkan perumusan masalah yang

dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui karakteristik dari produk pembiayaan murabahah di BPR

Syariah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin

keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam rangka

pengembangan bidang pendidikan dan manajemen pembiayaan di perbankan

syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan manajemen

produk pembiayaan yang lebih menguntungkan bagi nasabah maupun BPR

Syariah.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan untuk memilih dan menggunakan lembaga

keuangan sebagai wujud partisipasi aktif dalam membangun perekonomian

negara terutama sektor perbankan syariah.

c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang

diterima di bangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan

yang berhubungan dengan hasil penelitian.


commit to user

8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Bank

a. Pengertian Bank

Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama

masyarakat yang hidup di perkotaan. Bahkan di desa sekalipun saat ini kata

Bank buka merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata Bank, orang

selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga ada anggapan bahwa yang

berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak

salah, karena bank merupakan lembaga keuangan dan memberikan berbagai

jasa keuangan. Menurut Kasmir (2004:11) bank secara sederhana diartikan

sebagai “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Kemudian pengertian bank

menurut Suhardjono (2003:3) yaitu, “lembaga keuangan yang usaha pokoknya

adalah menghompun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit serta

memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Disisi lain pengertian bank ditinjau dari Undang-Undang RI nomor

10 tahun 1998 tentang perbankan (Sofyan S. Harahap, Wiroso, M. Yusuf,

2005:3) yaitu “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari beberapa pengertian diatas

dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke

masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya. Selain itu bank juga

memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang

ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Begitu

besar peranan dari lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan,

sehingga perekonomian negara sangat bergantung kepada lembaga ini.


commit to user

9

b. Jenis-Jenis Bank

Perekonomian negara akan kuat bila didukung oleh lembaga

keuangan khususnya bank, yang sehat dan terpercaya. Pemerintah menyadari

akan pentingnya lembaga perbankan, oleh karena itu sistem perbankan di

Indonesia memiliki peraturan tersendiri sebagai landasan hukum dan

operasional yang disusun dalam suatu bentuk undang-undang. Praktek

perbankan saat ini di Indonesia diatur dalam UU RI No. 10 tahun 1998 tentang

perbankan. Dalam perkembangannya, di Indonesia terdapat berbagai jenis

bank. Perbedaan jenis bank menurut Kasmir (2004:20) dapat dilihat dari

beberapa segi yaitu, “segi fungsi, kepemilikan, status, dan segi menentukan

harga”.Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing jenis bank yang ada di

Indonesia, yaitu:

1. Dari Segi Fungsi

Berdasarkan fungsinya maka terdapat dua jenis bank yaitu:

a. Bank Umum

Pengertian Bank Umum sesuai dengan UU RI No. 10 tahun

1998 tentang perbankan (Sofyan S. Harahap dkk, 2005:3) adalah”bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran”. Sifat jasa yang diberikan adalah umum,

dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut UU RI No. 10

tahun1998 (Sofyan S. Harahap dkk, 2005:3) yaitu, “bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran”. Kegiatan usaha BPR jauh lebih sempit dari

Bank Umum, ada beberapa kegiatan perbankan yang tidak boleh

dilakukan BPR tetapi boleh dilakukan oleh Bank Umum.

Disamping kedua jenis bank diatas, masih terdapat satu lagi jenis

bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral atau Bank Indonesia.


commit to user

10

2. Dari Segi Kepemilikan

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya maksudnya ialah

siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari

akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang

bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai

berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Akte pendirian maupun sebgaian besar modalnya dimiliki

oleh pemerintah. Contoh bank pemerintah antara lain Bank Mandiri,

Bank Negara Indonesia (BNI 46), Bank Tabungan Negara (BTN) dan

Bank Rakyat Indonesia (BRI).

b. Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau

sebagian modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte

pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Contoh bank swasta nasional

antara lain, Bank Central Asia (BCA) dan Bank Bukopin.

c. Bank Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di

luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu

negara. Contoh bank milik asing antara lain ABN Amro dan American

Express Bank.

d. Bank Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan

sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh

bank campuran antara lain Inter Pacific Bank.

3. Dari Segi Status

Pembagian jenis bank ditinjau dari segi status merupakan

pembagian bank berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam

melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas

pelayanannya.


commit to user

11

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan

transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang

asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, pembukaan

dan pembayaran letter of credit (L/C), dan transaksi keluar negeri

lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh BI.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum

mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa,

sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank

devisa. Jadi transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa terbatas

pada wilayah suatu negara.

4. Dari Segi Menentukan Harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai

cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat

dari segi caranya menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli,

terbagi kedalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank

yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan kepada prinsip

konvensional Dalam menentukan keuntungan dan menentukan harga

kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional

menggunakan dua metode yaitu:

1). Menetapkan bunga sebagai harga jual untuk produk simpanan

seperti tabungan, deposito, dan giro. Demikian juga harga beli

untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan

tingkat suku bunga tersebut.

2). Untuk jasa-jasa di bank konvensional yang lainnya, pihak

perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya dalam

nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya

provisi, sewa, iuran, dan biaya lainnya.


commit to user

12

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah lembaga

perbankan Bank Umum maupun BPR yang usaha pokoknya

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke

masyarakat yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip

syariat Islam. Prinsip-prinsip syariat Islam yang digunakan oleh bank

yang berdasarkan prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkan

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Syariah adalah Bank

Islam. Secara akademik, sebenarnya istilah Islam dan Syariah memiliki arti

yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi secara teknis, penyebutan antara

Bank Islam dan Bank Syariah memiliki makna yang sama. Pengertian Bank

Islam menurut ensiklopedia Islam (Warkum. S, 2004: 5) adalah “lembaga

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu

lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan

dengan prinsip-prinsip Syariat Islam”. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank

Islam berarti bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip dan

tata cara muamalat yang berlaku dalam Islam, yaitu berlandaskan pada Al

Qur’an dan Al Hadist.

Sedangkan pengertian bank umum menurut UU RI No. 10 tahun

1998 tentang perbankan (Sofyan S. Harahap dkk, 2005: 3) adalah “bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas


commit to user

13

pembayaran”. Dari pengertian bank syariah menurut UU tersebut dapat

disimpulkan bahwa bank umum di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu 1)

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional (Bank

Konvensional), dan 2) bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah (Bank Syariah). Selain kedua jenis bank diatas juga ada satu

jenis lagi bank umum yaitu Bank Konvensional yang membuka unit usaha

yang menggunakan prinsip syariah.

Pengertian prinsip syariah yang dimaksud dalam UU diatas,

dijelaskan dalam pasal 1 butir 13 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

(Sofyan S Harahap dkk, 2005 : 3-4) sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dari pengertian bank syariah dan prinsip syariah diatas maka dapat

disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan

kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam

bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran

dan peredaran uang dengan berlandaskan pada hukum dan aturan Islam yaitu,

Al Qur’an, Al Hadist dan juga ijma para ulama.

b. Sejarah Berdirinya BPR Syariah

Sejarah berdirinya BPR Syariah di Indonesia sebagai salah satu jenis

Bank Perkreditan Rakyat, tidak bisa dilepaskan dari sejarah BPR-BPR pada

umumnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang status hukumnya disahkan

dalam Paket Kebijaksanaan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui

PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan

model baru dari lumbung desa dan Bank Desa yang ada khususnya di Pulau


commit to user

14

Jawa sejak akhir 1890-an hingga tahun 1967. Sejak dikeluarkannya UU Pokok

Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari menteri keuangan.

Keberadaan BPR diharapkan mampu menjadi alternative pengganti yang

terbaik bagi fungsi dan peranan lembaga lumbung desa dan Bank Desa dalam

melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam

produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.

Di dalam kenyataannya masyarakat petani di desa yang pada

umumnya beragama Islam belum memanfaatkan BPR-BPR yang ada secara

optimal. Mereka masih beranggapan bahwa bunga pada BPR-BPR itu

termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu mereka masih

mendambakan adanya BPR yang tidak menerapakan sistem bunga. Keinginan

masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga mulai menemukan titik cerah

dengan adanya deregulasi di bidang perbankan sejak 1 Juni 1983 yang

memberikan kebebasan kepada bank-bank yang ada (termasuk BPR) untuk

menetapkan sendiri tingkat bunganya, termasuk menetapkan bunga 0%.

Kepastian bagi peluang berdirinya BPR tanpa bunga yang sesuai

dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan

pemerintah dalam Rapat Kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990.

Dalam rapat kerja tersebut pemerintah menyatakan bahwa tidak ada halangan

untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR)yang sesuai

dengan prinsip syariah Islam, sepanjang pengoperasian bank tersebut

memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketetntuan Bank Indonesia.

Setelah penjelasan lisan pemerintah tersebut pada bulan Agustus 1990 para

ulama, cendikiawan Muslim dan praktisis perbankan Muslim menyusun suatu

program pendirian BPR Islam. Dengan berbagai upaya akhirnya program

tesebut terealisir dengan menetapkan tiga lokasi yang mempunyai potensi

berdirinya BPR Syariah, sebagai langkah awal yang nyata. BPR Islam tersebut

adalah:

1. PT. BPR Dana Mardhatilla di Kecamatan Margahayu, Kabupaten

Bandung.


commit to user

15

2. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang, Kabupaten

Bandung.

3. PT. BPR Amanah Rabbaniah di Kecamatan Banjaran, Kabupaten

Bandung.

Ketiga BPR tesebut, akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1990 telah

mendapatkan izin prisnip dari Menteri Keuangan RI. Dengan diperolehnya

izin prinsip itu dilakukanlah persiapan-persiapan yang lebih intensif, terutama

yang menyangkut sumber daya manusia sebagai pengelolaan bank yang lebih

amanah, professional dan acceptable. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1991

PT. BPR Dana Mardhatilla dan PT. BPR Amal Sejahtera mendapatkan ijin

usaha dari Menteri Keuangan RI. Kemudian disusul oleh PT. BPR Amanat

Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991. Untuk mempercepat proses

berdirinya BPR Syariah di Indonesia dibentuklah lembaga-lembaga

penunjang. Lembaga penunjang yang telah ada adalah:

1. ISED (Institute for Syariah Economic Development)

ISED bertugas untuk melaksanakan program pendirian/ pemberian

bantuan teknis pendirian BPR Syariah di Indonesia, khususnya di daerah-

daerah berpotensi.

2. YPPBS

Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (YPPBS) atas

kerjasama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Ikatan Cendekiawan

Muslim Indonesia (ICMI). Tugas YPPBS adalah membantu

perkembangan BPR Syariah di Indonesia dalam bidang pendidikan

technical assistance.

c. Tujuan dan Strategi Usaha BPR Syariah

Dalam pelaksanaannya BPR Syariah di Indonesia memiliki beberapa

tujuan yang bukan hanya tujuan mencari keuntungan ekonomi semata tapi

juga tujuan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas

menengah ke bawah di Indonesia. Tujuan operasional BPR Syariah di

Indonesia adalah:


commit to user

16

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok

masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah

pedesaan.

2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat

mengurangi arus urbanisasi.

3. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka

peningkatan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan

strategi operasional sebagai berikut:

1. BPR Syariah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya

permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan penelitian

kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan

modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

2. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka

pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.

3. BPR mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya

produk yang akan diberi pembiayaan.

d. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Konsep dasar operasional BPR Syariah sama dengan konsep dasar

operasional bank umum syariah. Dalam Warkum S (2004: 130) ada lima

konsep dasar operasional di BPR Syariah yaitu sistem simpanan murni (al

wadiah), sistem bagi hasil, sistem jual beli dan marjin keuntungan, sistem

sewa, dan sistem upah (fee). Lima konsep dasar ini biasanya diwujudkan

dalam produk dan jasa sebagai berikut:

1. Produk Simpanan

a. Simpanan Amanah

BPR Syariah menerima titipan amanah (trustee account)

berupa dana infaq, sedekah, zakat, karena bank dapat menjadi

perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan

dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal. Bank akan


commit to user

17

memberikan kadar profit (berupa bonus yang tidak ditetapkan

sebelumnya), dari bagi hasil yang diperoleh bank melalui pembiayaan

kepada nasabah.

b. Tabungan dan Deposito Wadiah

BPR Syariah menerima tabungan baik pribadi maupun badan

usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini

berdasarkan wadiah, yaitu titipan yang tidak mengandung resiko

kerugian serta bank akan memberikan sejumlah profit tertentu

berdasarkan bagi hasil yang diterima oleh bank dari hasil penyaluran

pembiayaan.

c. Tabungan dan Deposito Mudharabah

BPR Syariah menerima tabungan baik pribadi maupun badan

usaha dalam bentuk tabungan atau deposito. Akad penerimaan dana ini

berdasarkan prinsip mudaharabah, dimana bank bertindak sebagai

mudharib (pengelola) dan nasabah sebagai shahibul maal. Nasabah

akan mendapatkan bagi hasil sebesar yang telah dijanjikan dari

pendapatan bank.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan

antara BPR Syariah dengan pengusaha, dimana pihak BPR Syariah

menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh

pihak pengusaha atas dasar perjanjian bagi hasil.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan

antara BPR Syariah dengan pengusaha, dimana baik pihak bank

maupun pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek

yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan

penyertaan. Bagi hasil ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara

adil.


commit to user

18

c. Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil

Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil adalah suatu perjanjian

pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana

bank menyediakan dana pembelian barang/asset yang ibutuhkan

nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan

membayar secara mencicil dengan mark up yang didasarkan atas

Oportunity Cost Project (OCP).

d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang

disepakati antara BPRS dengan nasabah, dimana bank menyediakan

pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya,

yang akan dibayar nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank

plus marjin keuntungan).

e. Pembiayaan Qardhu Hasan

Pembiayaan ini adalah perjanjian antara bank dengan nasabah

yang dianggap layak menerima dan diprioritaskan bagi pengusaha

kecil dan orang yang tidak mampu. Nasabah hanya dibebankan pokok

pinjaman ditambah dengan biaya administrasi yang benar-benar untuk

keperluan proses pembiayaan.

3. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap BPR Syariah akan menyediakan jasa untuk

memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso,

pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan pembayaran KPR.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pada bank yang menggunakan prinsip konvensional maka penyaluran

dana ke masyarakat disebut dengan kredit, sedangkan pada bank yang

menggunakan prinsip syariah penyaluran dana disebut pembiayaan. Menurut

UU Perbankan No. 21 tahun 2008 pengertian pembiayaan adalah sebagai

berikut:


commit to user

19

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Salah satu produk pembiayaan yang paling diminati adalah produk

pembiayaan murabahah. Menurut Syafi’i Antonio (2001: 101) “Ba’i al

murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati”. Sedangkan menurut Adiwarman Karim (2004:

103), “murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli”. Dalam Fatwa Dewan syariah Nasional (Sofyan S Harahap dkk,

2005: 93) yang dimaksud dengan murabahah adalah, “menjual suatu barang

dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya

dengan dengan harga yang lebih sebagai laba”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual. Bank membeli dari

pihak lain kemudian menjualnya kembali ke nasabah sebesar harga beli

ditambah dengan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh bank. Bank

sebagai penjual harus memberitahukan harga beli yang sebenarnya kepada

pembeli. Margin keuntungan bagi bank dapat dinyatakan dalam nominal

tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga belinya. Sebagai contoh si

Fulan membeli kambing seharga Rp. 300.000,-, biaya-biaya yang dikeluarkan

sebesar Rp. 50.000,-. Maka ketika menawarkan kambingnya untuk dijual

kembali, ia mengatakan “Saya jual kambing ini seharga Rp. 500.000,-, saya

mengambil keuntungan sebesar Rp. 150.00,-”.


commit to user

20

Murabahah sesuai jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Murabahah tanpa pesanan, artinya bank menyediakan barang tanpa

melihat apakah ada pesanan atau tidak.

2. Murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank baru akan melakukan

transaksi jual beli jika sudah ada pesanan. Murabahah berdasarkan

pesanan dapat dikategorikan dalam:

a. Bersifat mengikat, artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut

mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. Jadi, barang

yang telah disediakan oleh bank harus dibeli oleh nasabah sebagai

pemesan.

b. Bersifat tidak mengikat, artinya walaupun sudah dipesan oleh nasabah

namun barang tersebut tidak mengikat untuk dibeli oleh nasabah.

Skema pembiayaan murabahah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Negosiasi &

persyaratan

2. Akad jual beli

6. Bayar

5. Terima Barang

& Dokumen

3. Beli Barang 4. Kirim

(Syafi’i Antonio, 2001: 107)

Gambar .1

Skema Ba’i al Murabahah

Berdasarkan jangka waktu pembayarannya murabahah dapat

dilakukan dengan cara tunai maupun tangguh (cicilan). Dalam murabahah juga

diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran

BANK NASABAH

SUPPLIER

PENJUAL


commit to user

21

yang berbeda. Misal jika dijual secara tunai harganya Rp. 100.00,- kemudian

jika dijual dengan cara cicilan seharga Rp. 120.000,-. Pihak penjual tidak

boleh menyebutkan kata-kata seperti “jika tunai sekian, jika cicilan seharga

sekian”. Akan tetapi, cara pembayarannya ditetapkan lebih dulu baru

disebutkan harganya.

Murabahah dengan cara pembayaran tangguh (murabahah muajjal),

menurut Adiwarman Karim (2004: 105) dicirikan dengan adanya,

“penyerahan barang di awal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal

akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum

(sekaligus)”. Hal ini berarti bahwa dalam murabahah dengan pembayaran

secara tangguh ada dua cara yang digunakan yaitu, dengan cara angsuran dan

dengan cara membayar sekaligus dibelakang (lump sum). Dalam praktek

perbankan saat ini yang umum digunakan adalah murabahah berdasarkan

pesanan, yang bersifat mengikat dengan cara pembayaran tangguh baik secara

angsuran (cicilan) maupun lump sum.

b. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah

Landasan syariah pelaksanaan murabahah diantaranya adalah di

dalam Al Qur’an, surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al Baqarah ayat 275

sebagai berikut:

⌧ ☺

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(An Nisa: 29)


commit to user

22

☺⌧

☺

☺

☺

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka

kekal di dalamnya. (Al Baqarah: 275)

Selain itu juga terdapat landasan syariah dalam salah satu hadist

Rasulullah SAW yang dikutip dari riwayat Ibnu Majah dari kitabnya Sublu

Assalam (Warkum Sumitro 2004: 37) yang artinya sebagai berikut:

Dari Suhaeb r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan, yaitu (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) Muqaradhah (nama lain dari murabahah (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. Dalam Islam, penetapan suatu hukum harus memiliki landasan

berupa dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli yaitu landasan hukum yang

terdapat dalam Al Qur’an dan Hadist. Sedangkan dalil aqli ialah landasan

hukum berdasarkan ijtihad (hasil pemikiran) para ulama. Pembiayaan


commit to user

23

murabahah memiliki landasan syariah yang cukup kuat, walaupun tidak

dijelaskan secara rinci pada Al Qur’an dan Hadist, petunjuk para ulama sudah

cukup untuk melengkapinya. Karena memang pada umumnya Al Qur’an

hanya menjelaskan secara global saja mengenai sesuatu hal, kemudian lebih di

rinci kembali didalam Hadist. Akan tetapi, jika Al Qur’an dan Hadist belum

cukup rinci dan jelas maka diperlukan fatwa dan ijtihad para ulama selama

tidak melanggar ketentuan dan norma-norma dalam agama Islam.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam setiap melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah, bank harus

memperhatikan rukun dan syarat murabahah. Hal ini dilakukan agar transaksi yang dilakukan

telah sah dan sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sofyan S Harahap dkk (2005: 94)

rukun murabahah terdiri dari:

1. Ba’i = Penjual (pihak yang memiliki barang) 2. Musytari = Pembeli (pihak yang akan membeli barang) 3. Mabi’ = Barang yang akan diperjualbelikan 4. Tsaman = Harga, dan 5. Ijab Qabul = Pernyataan timbang terima

Rukun murabahah merupakan hal-hal yang harus ada atau yang harus

dilakukan dalam melakukan transaksi murabahah. Jika salah satu rukun

tersebut tidak ada maka transaksi murabahah tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Sedangkan syarat-syarat murabahah menurut Syafi’i Antonio (2001: 102),

adalah sebagai berikut:

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. c. Kontrak harus bebas dari riba. d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

barang sesudah pembelian. e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Syarat-syarat murabahah merupakan hal-hal yang harus dilakukan

dalam transaksi murabahah agar transaksi tersebut sesuai dengan syariat

Islam. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak ada maka transaksi tersebut

tidak sah menurut Islam. Transaksi murabahah tersebut bisa dilaksanakan, jika


commit to user

24

terpenuhi rukun-rukunnya, akan tetapi transaksi tersebut menjadi tidak sah

menurut Islam bila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

d. Manfaat dan Resiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis, pembiayaan murabahah juga memiliki

manfaat dan resiko bagi bank yang harus dihadapi. Bagi bank, keuntungan

murabahah diperoleh dari selisih antara harga jual dari pemasok dengan harga

jual ke pembeli (nasabah). Selain itu murabahah merupakan transaksi yang

cukup sederhana sehingga tidak memerlukan biaya administrasi yang besar.

Sedangkan resiko yang harus diantisipasi oleh bank adalah:

1. Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

2. Fluktuasi harga, hal ini terjadi bila ada kenaikan harga di pasar. Bank tidak

bisa merubah harga barang yang telah disepakati dengan pembeli.

3. Terjadi penolakan oleh pembeli, bisa dikarenakan barang tersebut rusak

pada saat pengiriman maupun tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang

diinginkan oleh pembeli. Oleh sebab itu, bank perlu mengasuransikan

barang yang dikirim. Bank juga harus berkonsultasi dengan pembeli

tentang spesifikasi barang yang diinginkan pembeli agar tidak terjadi

kesalahan. Bila bank telah menandatangi kontrak dengan penjual atau

supplier, maka barang tersebut menjadi milik bank, bank mempunyai

resiko untuk menjualnya kepada pihak lain jika pembeli/nasabah menolak

untuk membeli barang tersebut.

4. Barang yang telah dijual kepada nasabah menjadi hak milik nasabah,

walaupun pembayarannya masih dalam bentuk hutang cicilan. Nasabah

bisa menjual kembali barangnya kepada pihak lain sehingga resiko

kelalaian dari pihak nasabah atas kewajibannya kepada bank menjadi lebih

besar.

Dalam kegiatan usaha selalu ada resiko yang harus dihadapi,

begitupun dalam melaksanakan pembiayaan murabahah ada resiko yang harus

diantisipasi dengan baik oleh bank syariah. Hal ini perlu dilakukan agar tidak

terjadi kredit bermasalah dikemudian hari. Bank harus melakukan seleksi


commit to user

25

terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan ke bank, dan melakukan

antisipasi dengan pengendalian internal yang bagus terhadap kemungkinan

resiko yang mungkin timbul.

4. Margin Murabahah

a. Pengertian Margin Murabahah

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-

produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni

akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah,

maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahiyyah

bittamlik (IMBT), salam dan istishna. Menurut Warkum. Sumitro (2004: 75),

“Margin keuntungan/ mark up merupakan unsur biaya yang terdiri dari biaya

adminitrasi + tingkat keuntungan yang layak”. Sedangkan menurut

Adiwarman Karim (2004: 254), yang dimaksud dengan margin keuntungan

adalah “presentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin

keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360

hari, perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan

12 bulan”. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, margin

keuntungan adalah jumlah nominal tertentu atau prosentase tertentu dari nilai

barang, yang merupakan selisih dari harga beli dengan harga jual yang

menjadi keuntungan bagi bank. Margin keuntungan ini diperoleh berdasarkan

tawar menawar antara bank syariah dengan nasabah atau calon debitur.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tingkat margin

keuntungan menurut Adiwarman Karim (2004: 254), adalah sebagai berikut:

1. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 2. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI) 4. Acquiring Cost 5. Overhead Cost Dalam menentukan tingkat margin keuntungan, bank syariah harus

memperhatikan hal-hal diatas sebagai bahan pertimbangan bagi bank. Untuk

lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR)


commit to user

26

DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata bank syariah

atau beberapa bank syariah. Bank syariah harus memperhatikan tingkat

margin keuntungan rata-rata bank syariah lainnya. Hal ini dilakukan agar

tingkat margin keuntungan antar bank syariah menjadi lebih kompetitif.

2. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)

ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan

konvensional, atau beberapa bank konvensional. Dalam menentukan

margin keuntungan, bank syariah harus mampu bersaing dengan bank

konvensional.

3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI)

ECRI adalah target bagi hasil yang kompetitif yang akan

diberikan kepada dana pihak ketiga (pemilik dana/shahibul maal).

4. Acquiring Cost

Acquiring cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5. Overhead Cost

Overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang

tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Hal-hal diatas merupakan acuan bagi bank dalam menentukan tingkat

margin keuntungan. Setelah menentukan tingkat margin keuntungan

selanjutnya bank menambahkannya kedalam harga jual. Jadi harga jual pada

produk pembiayaan murabahah adalah harga pokok dari pemasok ditambah

dengan margin keuntungan. Margin keuntungan ini dapat berupa jumlah

nominal tertentu, atau sebesar prosentase tertentu dari harga pokok.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Budi

Asmita, mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Timur

Tengah dan Islam dengan kekhususan di bidang Ekonomi dan Keuangan

Harga Perolehan dari pemasok + Margin = Harga Jual


commit to user

27

Syariah yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Margin

Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BPRS PNM Mentari)”, diketahui

bahwa faktor biaya overhead dan proporsi bagi hasil dana pihak ketiga (DPK)

berpengaruh signifikan terhadap besarnya margin pembiayaan murabahah,

sedangkan tingkat keuntungan yang diharapkan (profit target) tidak terdapat

pengaruh yang signifikan walaupun terdapat hubungan korelasi yang positif.

(www.psktti-ui.com). Kemudian Adi Nugroho, yang juga mahasiswa

pascasarjana Universitas Indonesia, dalam penelitiannya dengan judul

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi

Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia)”, juga mengungkapkan bahwa

faktor biaya overhead, dan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) secara

signifikan mempengaruhi margin murabahah, sedangkan volume pembiayaan

murabahah dan profit target tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan

murabahah walaupun terdapat korelasi. (www.psktti-ui.com).

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa ada

beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan dalam

produk pembiayaan murabahah di bank syariah yaitu faktor biaya overhead

dan proporsi bagi hasil dana pihak ketiga (DPK). Hasil yang diperoleh dari

beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut menjadi acuan dan bahan

perbandingan dalam melaksanakan penelitian ini selanjutnya. Pada dasarnya

setiap orang/individu maupun institusi, dalam melaksanakan usaha ingin

memperoleh laba dan menghindari kerugian. Begitupun dengan bank syariah,

bank tidak ingin memperoleh kerugian, oleh karena itu tingkat margin

keuntungan yang tinggi merupakan salah satu cara bagi bank untuk

memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian.

B. Kerangka Pemikiran

Produk pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang

paling diminati oleh masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui lebih

dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah,

baik dari faktor intern bank syariah itu sendiri maupun faktor ekstern. Dalam


commit to user

28

melaksanakan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran yang mantap agar

dalam pelaksanaan penelitian dapat terarah dan mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Oleh karena itu kerangka pemikiran dari

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.

Kerangka Berpikir

Produk Pembiayaan Murabahah

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

1. Faktor intern 2. Faktor ekstern

Harga Jual

(Harga Pokok + Margin)

Harga Pokok dari Supplier

Margin Murabahah


commit to user 29

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini

direncanakan untuk dilaksanakan di BPR Syariah Dana Mulia yang berlokasi di

Surakarta. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan lokasi penelitian

tersebut adalah :

1. Tersedianya data-data yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian ini

serta adanya ijin dan kesediaan dari lembaga setempat untuk dijadikan tempat

penelitian

2. BPR Syariah Dana Mulia merupakan BPR Syariah pertama di kota Solo. BPR

Syariah Dana Mulia terletak di wilayah Surakarta sebagai wilayah dengan

potensi ekonomi tinggi dan kondisi masyarakat yang memiliki respon posistif

terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 8 bulan, mulai bulan Januari

2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 dengan perincian sebagai berikut:

JENIS KEGIATAN

BULAN KE

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Persiapan

• Penyusunan Proposal

• Pengajuan ijin penelitian

2. Pelaksanaan

• Pengumpulan data

• Analisis data

3. Penyusunan laporan


commit to user

30

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Suatu permasalahan dalam penelitian perlu dikaji secara detail dan

lengkap. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan permasalahan melalui

bentuk penelitian yang tepat. Ada tiga bentuk pendekatan yang dapat digunakan

dalam suatu penelitian yaitu: kualitatif, kuantitatif dan kombinasi diantara

keduanya. Pendekatan-pendekatan tersebut mempunyai dasar filosofis yang

berbeda-beda. Setiap pendekatan mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan

teknis penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian dan perumusan masalah yang dikaji, maka

penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor

seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000: 3) berpendapat bahwa

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang

dapat diamati”. Menurut H.B. Sutopo (2002:109), penelitian dapat dibedakan

menjadi dua yaitu penelitian dasar (basic research) dan penelitian terapan (applied

research). Penelitian dasar hanya bertujuan untuk pemahaman mengenai suatu

masalah, sedang penelitian terapan tujuannya tidak hanya untuk memahami

masalahnya tetapi juga mengarah pada penemuan cara pemecahan masalah-

masalahnya dengan tindakan yang bersifat aplikasi praktis. Dalam penelitian

terapan terdapat tiga jenis penelitian yaitu penelitian evaluasi, penelitian

kebijakan, dan penelitian pengembangan atau tindakan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan

metode penelitian terapan dengan bentuk penelitian evaluasi proses. Dari bentuk

penelitian tersebut maka akan dapat diketahui karakteristik produk pembiayaan

murabahah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan

dalam produk pembiayaan tersebut di BPR Syariah.


commit to user

31

2. Strategi Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan penelitian ini secara mendetail dan

lengkap, diperlukan suatu pendekatan permasalahan melalui pemilihan strategi

yang dipilih oleh peneliti ini, digunakan sebagai dasar untuk mengamati,

mengumpulkan informasi, dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian.

Menurut HB. Sutopo (2002: 112) ”Suatu penelitian disebut sebagai studi kasus

tunggal bilamana penelitian tersebut terarah pada satu karakteristik. Artinya,

penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran”. Dalam penelitian ini

digunakan strategi penelitian tunggal terpancang. Penelitian ini berusaha untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin keuntungan

dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah.

C. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong (2002:155), “sumber data utama dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sedangkan H.B Sutopo (2002:50)

menyatakan bahwa, “sumber data kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa dan

tingkah laku, tempat atau lokasi, dokumen dan arsip, serta berbagai benda lain”.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Informasi diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang memberikan

informasi kepada peneliti karena orang tersebut dirasakan mengetahui dan

memahami permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Dalam

penelitian ini informan utamanya adalah petugas yang menangani pembiayaan

terutama murabahah dan direktur utama sebagai pengambil keputusan.

2. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang berkaitan dengan

suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai

sumber data dalam penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti

menggunakan dokumen dan arsip sebagai sumber data tertulis untuk memberikan

informasi yang lebih jelas dan luas.


commit to user

32

3. Tempat dan Peristiwa

Data atau informasi yang dikumpulkan diperoleh dari peristiwa, aktivitas,

atau perilaku melalui pengamatan atau observasi. Peneliti menggunakan data ini

agar dapat lebih memahami prosedur pembiayaan murabahah di BPR Syariah.

D. Teknik Sampling

Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi atau memfokuskan

permasalahan agar pemilihan sampel lebih mengarah pada tujuan penelitian.

Hadari Nawawi (1993: 152) mengemukakan bahwa :

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling (sampel bertujuan), yaitu sampel diambil tidak ditekankan pada jumlah

melainkan lebih kepada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai

sumber data. Cara pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik-karakteristik

tertentu yang dimiliki sampel sesuai dengan tujuan penelitian, karena sampel tidak

dimaksudkan untuk generalisasi. Peneliti tidak menentukan sejumlah sampel,

namun menentukan jumlah informan untuk diwawancarai guna memperoleh

informasi tentang permasalahan yang diteliti. Peneliti berusaha untuk

mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang dapat diperoleh dari berbagai

sumber.

Dalam penelitian ini, penulis cenderung untuk memilih informan yang

dianggap mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat

dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Teknik ini dikenal dengan

nama purposive sampling. Informan yang akan dimintai informasi oleh peneliti

adalah orang-orang yang merupakan pengambil keputusan dalam pembiayaan

murabahah di BPR Syariah Dana Mulia terutama Direktur dan Kabag

Pembiayaan.


commit to user

33

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk

memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan

suatu alat tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi; wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam

pelaksanaan penelitian kualitatif, terutama dalam pelaksanaan penelitian lapangan.

Wawancara menurut Suharsimi Arikunto (2005:144), “wawancara adalah sebuah

dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

terwawancara”. Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber

informasi dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis

dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.

2. Analisis Dokumen

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan

masalah penelitian. Menurut Hadari Nawawi (1993: 95) “Teknik dokumenter

adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan

klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian,

baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain”.

Teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan meminta atau

meminjam catatan tertulis dari lembaga obyek penelitian kemudian menelaahnya.

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk :

a. Melengkapi informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian

b. Bahan perbandingan data yang diperoleh dari hasil wawancara

3. Observasi

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (1999: 70) mengemukakan bahwa,

“Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki”. Jadi observasi atau


commit to user

34

pengamatan merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan

pengamatan terhadap objek penelitian dan dari pengamatan tersebut dibuat

catatan-catatan yang berguna untuk analisis data.

Menurut Lexy J. Moleong (2000: 126) pengamatan atau observasi dapat

diklasifikasikan atas pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan

terbuka adalah pengamatan dimana peneliti secara terbuka diketahui oleh subjek

dan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada

peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengamatan tertutup,

peneliti beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh subjek.

Jenis pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan

terbuka. Peneliti secara legal meminta ijin kepada lembaga terkait untuk

mengadakan penelitian di sana, dalam hal ini BPR Syariah Dana Mulia dengan

sepengetahuan direktur, kepala-kepala bagian dan para karyawan. Observasi

dilakukan dengan mengamati peristiwa atau transaksi yang terkait dengan

penelitian, yaitu transaksi pembiayaan murabahah.

F. Validitas Data

Validitas data atau kesahihan data merupakan kebenaran data dari kancah

penelitian. Agar data yang diperoleh benar-benar valid maka pemeriksaan

keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. Lexy J. Moleong (2003:178)

menyatakan bahwa, “trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data tersebut untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut”. Penulis memilih

teknik trianggulasi sumber data dalam pemeriksaan derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui alat yang tersedia dengan sumber penelitian

kualitatif.

Menurut Lexy J. Moleong (2003:178) trianggulasi sumber data dapat

dicapai dengan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil dari wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.


commit to user

35

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan cara tersebut, diharapakan data yang terkumpul benar-benar valid.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan

dengan proses pengumpulan data di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini

adalah dengan model interaktif. Dalam analisis interaktif, data yang telah

terkumpul dibaca, dipelajari dan ditelaah, kemudian dilakukan pembuatan

abstraksi. Setelah dilakukan abstraksi, kemudian data disusun dalam satuan-satuan

sambil dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Tahap akhir yang dilakukan adalah

penafsiran data.

Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 19) mengemukakan

tiga komponen utama dalam analisis data penelitian kualitatif. Ketiga komponen

tersebut adalah: (1) Reduksi data, (2) Sajian data, (3) Penarikan kesimpulan serta

verifikasinya. H.B. Sutopo (2002: 95) menjelaskan pelaksanaan ketiga komponen

utama analisis penelitian kualitatif tersebut sebagai berikut:

Tiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. Proses analisis ini disebut sebagai model analisis interaktif. (H. B. Sutopo, 2002: 95).

Alur analisis data secara interaktif digambarkan sebagai berikut (Mathew

B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 20):


commit to user

36

Gambar 3. Komponen-komponen analisis data model interaktif

Kegiatan yang dilakukan dalam model analisis data secara interaktif

adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan

berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan

sebagainya. Data-data yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian ini

adalah; Struktur Organisasi, produk-produk simpanan dan pembiayaan

didapatkan dengan teknik dokumentasi; latar belakang pendirian, program

kerja, wilayah kerja,dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin

akan didapatkan dari wawancara; dan dari teknik observasi akan didapatkan

data mengenai prosedur pembiayaan dan sistem yang digunakan.

2. Reduksi data merupakan proses penilaian, pemusatan perhatian kepada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transportasi data kasar yang muncul dari

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai

laporan selesai disusun. Data-data yang telah diperoleh pada tahap

pengumpulan data disederhanakan dan dipusatkan pada beberapa bidang

kajian, yakni; karakteristik produk simpanan Koperasi Konvensional dan

BMT, karakteristik pinjaman pada Koperasi Konvensional dan pembiayaan

Penyajian

d

Reduksi

d

Pengumpulan data

Kesimpulan-kesimpulan:

ik / i ik i


commit to user

37

pada BMT, perhitungan keuntungan pada simpanan dan biaya pada pinjaman

serta prospek perkembangan lembaga.

3. Penyajian data merupakan sekumpulan data informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data-data yang telah

disederhanakan dan dipusatkan pada bidang kajian masalah masing-masing

akan disimpulkan untuk mendapatkan informasi yang terfokus.

4. Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari penelitian setelah tahap-

tahap di atas dilalui. Dari permulaan pengumpulan data peneliti mulai mencari

arti benda-benda, mencatat keteraturan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

H. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunkan beberapa langkah atau

prosedur penelitian. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Studi Pendahuluan

Dalam tahap ini penulis melakukan persiapan awal yaitu penjajakan lapangan

untuk mengenal segala unsur yang ada dilapangan yang ada kaitannya dengan

penelitian. Hal ini bertujuan untuk persiapan penulis dari segi fisik, mental dan

perlengkapan.

2. Tahap Pralapangan

Dalam tahap ini penulis belum terjun ke lapangan, melainkan masih dalam

tahap berkonsentrasi dalam pembutan proposal penelitian sampai dengan

pengurusan berkas perijinan di lapangan.

3. Tahap Lapangan

Dalam tahap ini penulis mulai terjun ke lapangan untuk mulai mengumpulkan

data yang diperlukan dalam penelitian. Pada tahap ini dilaksanakan

pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian melalui observasi

kegiatan pembiayaan murabahah yang terjadi pada lembaga obyek penelitian,

wawancara dengan direktur dan kabag. pembiayaan serta dokumentasi data-

data yang relevan.


commit to user

38

4. Tahap Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan diproses. Pemrosesan data dilakukan

dari awal sampai pengumpulan data berakhir. Analisis data dilakukan

bersamaan dengan tahap pengumpulan data untuk menghindari adanya data

yang tercecer atau hilang. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah

mengatur data, mengurutkan data dan mengelompokkan data agar dapat

disajikan secara jelas dan rinci sehingga dapat menjelaskan tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini.

5. Tahap Penulisan dan Perbanyakan Laporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari prosedur penelitian, yaitu kegiatan

untuk menyusun hasil dari penelitian dalam bentuk laporan yang harus

dipertanggungjawabkan di hadapan tim penguji, sampai pembuatan dalam

bentuk skripsi serta penggandaannya.


commit to user

39

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Identitas Kelembagaan

1) Nama : PT. BPR Syariah Dana Mulia

2) Alamat : Jl. KH. Agus Salim No. 10 Kelurahan Sondakan

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

3) Badan Hukum : SK Gubernur Bank Indonesia No. 10/12/Kep.GBI/2008

4) Wilayah Kerja : Kota Surakarta dan sekitarnya

5) Visi : Membangun perbankan yang amanah serta berdasarkan

atas prinsip syariah dengan mengharapkan ridho Allah

Subhanahu Wata’ala

6) Misi : Mengemban amanah masyarakat yang menitipkan dana

pada BPR Syariah dan membantu masyarakat yang

membutuhkan dana menggunakan prinsip syariah

7) Tujuan : Pendirian PT. BPR Syariah Dana Mulia bertujuan untuk

memberikan suatu layanan perbankan syariah bagi

masyarakat khususnya dari golongan pengusaha mikro

kecil dan menengah (UMKM) di Eks Karesidenan

Surakarta.

8) Sejarah Singkat :

Berawal dari keinginan beberapa orang yang ingin mendirikan

sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah

kemudian didirikanlah BPR Syariah Dana Mulia. PT. BPR Syariah Dana

Mulia diresmikan pada tanggal 26 Maret 2008 oleh Pemimpin Kantor

Bank Indonesia Solo dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2008.

Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang pertama di Eks

Karesidenan Surakarta, bank mendapat persetujuan izin prinsip dengan

surat dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor

9/826/Bpbs tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank beroperasi


commit to user

40

berdasarkan atas surat keputusan dari Gubernur Bank Indonesia Nomor

10/12/Kep.GBI/2008 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan

Rakyat Syariah Dana Mulia yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No.

10 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. PT. BPR

Dana Mulia mulai tanggal 26 Juni 2008 merupakan salah satu bank yang

menjadi anggota LPS.

b. Manajemen Bank

1). Struktur Organisasi

Gambar 4. Struktur Organisasi

2). Personalia

a). Dewan Komisaris

Tabel 2. Dewan Komisaris

NO. NAMA JABATAN

1. Prof. Dr. H. Hartono, MS. Komisaris Utama

2. Prof. Dr. H. Mardjani Danuprawiro, MM Komisaris

DEWAN KOMISARIS

DIREKTUR

Kabag. Operasional

Kabag. Marketing

PEMEGANG SAHAM

DEWAN PENGAWAS

SYARIAH


commit to user

41

b). Dewan Pengawas Syariah

Tabel 3. Dewan Pengawas Syariah

NO. NAMA JABATAN

1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si. DPS

2. Asmuni Bisri Syuhada, S. Pd. DPS

c). Dewan Direksi

Tabel 4. Dewan Direksi

NO. NAMA JABATAN

1. Basrawi Yudi Nugroho, SE, MM. Direktur Utama

c. Kegiatan Usaha

1. Penghimpunan Dana

Jenis sumber dana BPR Syariah Dana Mulia berbentuk simpanan

yang terdiri atas:

1). Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah tabungan berdasarkan atas prinsip

wadiah (titipan) yang bersifat simpanan dan bisa diambil setiap saat,

tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian

bonus yang bersifat sukarela/ sesuai kebijakan bank. Pemberian bonus

ini tidak disyaratkan dan tidak diinformasikan baik secara lisan

maupun tertulis oleh pihak bank. Produk-produk tabungan wadiah di

BPR Syariah Dana Mulia adalah:

a) Tabungan Wadiah Haji

b). Tabungan Wadiah Qurban

c). Tabungan Wadiah ZIS

2). Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan berdasarkan prinsip

mudharabah yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbala


commit to user

42

yang disyaratkan atau disepakati dalam bentuk nisbah yang tertuang

dalam akad pembukaan rekening. Produk-produk tabungan

mudharabah di BPR Syariah Dana Mulia adalah:

a). Tabungan Mudharabah Umum

b). Tabungan Mudharabah Berjangka

3). Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah jenis penanaman dana nasabah

pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito ini

menggunakan prinsip Mudharabah Muttlaqah yakni suatu perkongsian

antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (shahibul

maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana

(mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Keuntungan

dari pengelolaan dana itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah/ ratio

yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Produk-

produk deposito mudharabah di BPR Syariah Dana Mulia adalah:

a). Deposito Berjangka Mudharabah 1,3,6 dan 12 bulan.

b).Deposito Mudharabah Muqayyadah

2. Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana (pembiayaan) di BPR Syariah Dana Mulia

dikembangkan menjadi 5 produk, yaitu:

1). Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah)

Pembiayaan dengan akad Mudharabah di BPR Syariah Dana

Mulia berlaku dimana bank bertindak sebagai shahibul maal yang

menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai

mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Bank tidak ikut

serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam

pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. Pembiayaan oleh bank

dapat diberikan dalam bentuk tunai dan/ atau barang sebagai modal

kerja.


commit to user

43

2). Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan akad musyarkah di BPR Syariah Dana

Mulia berlaku dimana bank dan nasabah masing-masing bertindak

sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau

barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah

bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat

ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang

yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari

laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti

pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

3). Pembiayaan Salam

Pembiayaan dengan akad salam di BPR Syariah Dana Mulia

berlaku dimana bank bertindak sebagai pembeli barang untuk kegiatan

transaksi salam dengan nasabah yang bertindak sebagai penjual

barang. Pembiayaan salam diperuntukkan bagi bidang pertanian atau

hasil tambang.

4). Pembiayaan Istishna

Pembiayaan dengan akad istishna di BPR Syariah Dana Mulia

berlaku dimana bank bertindak sebagai penyedia dana maupun penjual

barang untuk kegiatan transaksi istishna dengan nasabah yang

bertindak sebagai pembeli barang. Pembiayaan salam diperuntukkan

bagi proyek infrastruktur (termasuk KPR) maupun hasil manufaktur.

5). Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan dengan akad ijarah di BPR Syariah Dana Mulia

berlaku dimana bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang

mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau

jasa, yang menyewakan obyek tersebut kepada nasabah sesuai

kesepakatan.

6). Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Pembiayaan IMBT di BPR Syariah Dana Mulia berlaku

dimana bank sebagai pemilik obyek juga bertindak sebagai pemberi


commit to user

44

janji (wa’ad) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau

hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa sesuai dengan

kesepakatan.

7). Pembiayaan Transaksi Ijarah Multi Jasa

Pembiayaan dengan akad ijarah di BPR Syariah Dana Mulia

berlaku dimana bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang

mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau

jasa, yang menyewakan obyek tersebut kepada nasabah sesuai

kesepakatan. Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa

imbalan (ujrah) yang besarnya harus disepakati di awal dan dinyatakan

dalam bentuk nominal yang tetap.

8). Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia

merupakan pembiayaan dimana bank bertindak sebagai pihak penyedia

dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan

transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

yang telah disepakati kualifikasinya serta wajib menyediakan dana

untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.

B. Deskripsi Masalah Penelitian

Data yang diperoleh di lapangan perlu dideskripsikan ke dalam

permasalahan sehingga mudah untuk dianalisis. Lembaga keuangan yang

berbadan hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat mengelola usahanya

dengan sistem konvensional, yakni menggunakan perhitungan bunga, atau

menggunakan sistem syariah dengan perhitungan bagi hasil, jual beli atau sewa-

menyewa..

Sistem pengelolaan di BPR Konvensional dicirikan dengan penggunaan

perhitungan bunga, baik untuk keuntungan para penyimpan dana ataupun untuk

beban bagi peminjam dana. Hal ini dianggap sebagai tindakan riba oleh sebagian

masyarakat muslim dengan beberapa alasan tertentu. Sistem pembiayaan secara


commit to user

45

syariah di BPR Syariah dicirikan dengan perhitungan berdasarkan akad

mudaharabah, murabahah dan ijarah (sewa menyewa). Sistem mudharabah atau

bagi hasil mengutamakan akad dan tujuan yang jelas, akan tetapi tidak bisa

menjanjikan keuntungan yang pasti secara nominal. Pembiayaan dengan akad

murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli berdasarkan atas

kesepakatan antara bank dengan nasabah mengenai besarnya margin keuntungan

yang akan diterima oleh bank. Margin keuntungan ini ditentukan hanya satu kali

pada awal pembiayaan dan tidak berubah selama periode pembiayaan. Sedangkan

sistem pembiayaan dengan akad ijarah dimana bank bertindak sebagai pemilik

dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa

barang atau jasa, yang menyewakan obyek tersebut kepada nasabah sesuai

kesepakatan.

Eksistensi suatu Lembaga Keuangan Syariah sebagai Badan Usaha Bisnis

tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh lembaga, namun

juga dari kepuasan nasabah sebagai pelanggan serta persaingan yang sehat antar

Lembaga Keuangan Syariah yang lain. Salah satu faktor yang berpengaruh

terhadap kepuasan nasabah adalah keuntungan secara ekonomis, baik dalam hal

tabungan maupun pinjaman/pembiayaan.

Dalam pembiayaan murabahah digunakan sistem jual beli antara bank

dengan nasabah berdasarkan atas harga pokok ditambah dengan margin

keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya

terkadang bank menggunakan presentase dalam penghitungan margin keuntungan,

yang besarnya sering sama atau terkadang lebih besar dari bunga bank

konvensional. Hal ini membuat masyarakat menjadi ragu dalam mengajukan

pembiayaan di BPR Syariah, karena menurut masyarakat sebagai lembaga

keuangan syariah seharusnya identik dengan murah dan mudah.

Bertolak dari hal tersebut dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan

sebagai berikut: Bagaimanakah karakteristik dari produk pembiayaan murabahah

di BPR Syariah dan faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi penetapan

margin keuntungan dalam produk pembiayaan murabahah di BPR Syariah ?


commit to user

46

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori

1 Karakteristik Produk Pembiayaan Murabahah

a. Perjanjian dan Akad

Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia merupakan

pembiayaan dengan akad jual beli dimana bank bertindak sebagai pihak

penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan

transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Bank

dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

disepakati kualifikasinya serta wajib menyediakan dana untuk merealisasikan

penyediaan barang yang dipesan nasabah. Pembiayaan murabahah di BPR

Syariah Dana Mulia sebagian besar merupakan pembiayaan untuk keperluan

pribadi atau usaha. Pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Mulia

mencapai 90% dari seluruh pembiayaan yang diberikan. Hal ini terungkap

sebagaimana disampaikan oleh Budi Santoso (BS) Kabag. Marketing BPR

Syariah Dana Mulia dalam wawancara pada hari Kamis 13 April 2009

sebagai berikut ”Pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah dalam

bentuk murabahah, untuk pembiayaan pembelian kendaraan seperti motor

atau mobil. Pembiayaan murabahah ini mencapai sekitar 90% dari seluruh

pembiayaan yang dikeluarkan. Sisanya adalah pembiayaan dengan akad

ijarah.”

Untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan, maka bank

bekerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh untuk penyediaan motor, bank

bekerjasama dengan dealer sepeda motor. Fungsi bank syari'ah dalam

pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah sebagai penjual barang untuk

kepentingan nasabah. Bank membeli barang dan kemudian menjualnya kepada

nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah

keuntungan bank. Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok

barang berikut biaya yang diperluan. Bank juga harus menyampaikan semua

hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun

demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya BPR Syariah kerap kali

tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang.


commit to user

47

Karenanya, bank syariah menggunakan media akad wakalah dengan

memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Langkah

pemberian wakalah kepada nasabah inilah yang oleh sebagian akademisi

dianggap bahwa bank syariah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati

menerapkan media wakalah pembelian barang ini.

Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, telah menetapkan bahwa jika

bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara

prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa wakalah dari

bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum

akad Jual beli murabahah terjadi. Dalam kenyataannya, akad murabahah

sering kali mendahului pemberian wakalah dan dropping dana pembelian

barang.

Di BPR Syariah Dana Mulia dari hasil observasi dan wawancara

yang dilakukan penandatangan perjanjian akad jual beli murabahah dilakukan

bersamaan dengan serah terima barang/ jasa yang diinginkan oleh nasabah.

Bank memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih sendiri

barang/jasa yang diinginkan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada bank.

Setelah itu pihak bank yang menyelesaikan jual beli dengan pihak ketiga

(penjual, suplier atau dealer). Setelah barang tersebut sah menjadi milik bank,

kemudian baru diadakan akad jual beli murabahah dengan nasabah.

b. Uang Muka

Di BPR Syariah Dana Mulia, bank meminta sejumlah uang muka

sebagai tanda jadi kepada nasabah. Hal ini diperbolehkan berdasarkan fatwa

Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam jual beli

murabahah bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka

saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini untuk menghindari

kemungkinan terjadinya pembatalan secara sepihak dari nasabah. Jika nasabah

memutuskan untuk membeli barang tersebut, maka ia tinggal membayar sisa

harga. Akan tetapi, jika nasabah batal membeli jika nasabah batal membeli,

uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung


commit to user

48

oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekurangannya

c. Jangka Waktu dan Pengembalian

Jangka waktu pembiayaan dan waktu pembayaran harga barang oleh

nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah,

setelah terlebih dahulu dilakukan analisis pembiayaan oleh bank. Jangka

waktu yang digunakan oleh BPR Syariah Dana Mulia untuk pembelian

kendaraan bermotor jangka waktu maksimal pembiayaan adalah 5 tahun.

Sedangkan untuk pembiayaan KPR maksimal 10 tahun.

d. Pembayaran Angsuran dan Keuntungan (margin)

Di BPR Syariah Dana Mulia angsuran pembiayaan selama periode

akad dilakukan secara proporsional. Sedangkan kesepakatan atas marjin

ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan

tidak berubah selama periode pembiayaan. Bank dapat memberikan potongan

dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. Potongan yang

diperoleh bank akibat membeli barang secara tunai, menjadi hak nasabah dan

akan mengurangi jumlah nilai pembiayaan.Hal ini sesuai dengan fatwa DSN

No. 16/DSN-MUI/IX/2000, sebagai berikut ” jika dalam jual beli murabahah

LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah

diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah”. Selain potongan angsuran atas

dasar diskon dari suplier, bank juga dapat memberikan potongan angsuran

kepada nasabah yang membayar tepat waktu atau jika nasabah sedang

mengalami kesulitan keuangan. Besarnya potongan ini tidak diperjanjikan

dalam akad.

e. Biaya-biaya

Nasabah bersedia menanggung seluruh biaya yang dibebankan terkait

pembiayaan yang diterima, meliputi biaya administasi dan lainnya sesuai

prinsip syariah. Mengenai biaya-biaya yang dibebankan dijelaskan oleh BS

Kabag. Marketing BPR Syariah Dana Mulia sebagai berikut, ”untuk biaya

administrasi dan materai. Ada yang dipotong dari dana pembiayaan dan ada

juga yang dibayar langsung oleh nasabah. Tergantung kesepakatan antara


commit to user

49

bank dengan nasabah. Besarnya biaya adminstrasi sebesar 2% dari

pembiayaan”. Mengenai biaya administrasi ini ada perbedaan pendapat

dikalangan ulama, Memang kalau kita membaca fatwa-fatwa DSN MUI yang

sudah ada tidak kita temukan fatwa yang secara spesifik membahas tentang

boleh tidaknya bank syariah memungut biaya administrasi dalam presentase

dari plafond pada saat dilakukan akad pembiayaan di bank syariah. Yang ada

kaitannya dengan pengenaan biaya pada akad pembiayaan contoh fatwa DSN

nya adalah No:04/DSN-MUI/IV/2000 point 6 “ Bank kemudian menjual

barang tsb kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga

pokok barang kepada nasabah berikut BIAYA yang diperlukan”. Sebelum

dilakukan suatu akad pembiayaan dengan seorang nasabah, bank syariah

banyak mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pembiayaan

bukan hanya biaya alat tulis dan biaya kertas tetapi biaya yang paling besar

adalah biaya studi kelayakan nasabah untuk menerima suatu pembiayaan dan

juga biaya pencadangan PPAP :

1. Biaya pencadangan (PPAP) sebesar 1% dari Plafond pembiayaan., ini

berdasarkan PBI No:9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas PBI

No:8/21/PBI/2006 tentang “ Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”

2. Biaya survey usaha nasabah di lapangan

3. Biaya survey keluarga/tempat kerja nasabah di lapangan

4. Biaya survey asset yang dijaminkan nasabah di lapangan.

5. Biaya untuk membayar tenaga-tenaga ahli yang bisa memutuskan layak

atau tidaknya seorang nasabah menerima suatu pembiayaan, yang mana

biayanya semakin besar jika plafond pembiayaan yang diambil semakin

besar karena tenaga-tenaga ahli yang terlibat juga semakin bertambah.

6. Biaya-biaya pertemuan dengan tenaga-tenaga ahli tsb yang mana sering

terjadi tidak cukup sekali pertemuan untuk memutuskan kelayakan

seorang nasabah menerima pembiayaan.


commit to user

50

Dan bank syariah akan mengalami kerugian jika ternyata proses

pembiayaan nasabah dinyatakan tidak layak (tidak disetujui) karena akan

menanggung semua biaya-biaya tsb kecuali biaya no 1. Oleh karena itu

sampai saat ini bank diperolehkan memungut biaya administrasi berdasarkan

presentase dari plafond selama biaya-biaya yang timbul pada saat sebelum

terjadinya suatu akad pembiayaan (seperti 6 jenis biaya yang sebutkan di atas)

belum dimasukkan dalam komponen penentuan harga jual di bank syariah.

Dan besarnya persentase biaya administrasi tersebut benar-benar tidak jauh

berbeda dengan besarnya biaya-biaya riil yang ditanggung bank syariah pada

saat memproses suatu pembiayaan seperti 6 jenis biaya yang disebutkan di

atas.

f. Agunan

Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi

resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam akad karena

kelalaian dan/atau kecurangan. Agunan ini menjadi dasar penilaian bank untuk

menentukan besarnya pembiayaan yang diberikan. Mengenai agunan ini

dijelaskan oleh BS Kabag. Marketing BPR Syariah Dana Mulia sebagai

berikut ”menyerahkan agunan ,agunan yang diterima berupa BPKB, sertifikat.

Dan materai minimal 3 lembar sebesar Rp. 18.000,- . Dan pembiayaan di BPR

Syariah Dana Mulia ini tidak dikenakan pajak. Pembiayaan yang diberikan

minimal adalah 30% dari nilai agunan”. Dalam fatwa DSN No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa ”Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar

nasabah serius dengan pesanannya, bank dapat meminta nasabah untuk

menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

g. Persyaratan Permohonan Pembiayaan

Secara administrasi untuk setiap permohonan pembiayaan, calon

debitur diharuskan mengisi formulir-formulir yang akan disediakan oleh

petugas bank dengan melengkapi:


commit to user

51

1. Kartu identitas berupa: KTP, Kartu Keluarga dan surat nikah bagi calon

debitur perorangan; atau surat keterangan lembaga dilengkapi AD/ART,

SIUP, TDP, dan NPWP bagi non perorangan.

2. Memiliki usaha yang jelas

3. Bersedia dilakukan survei tempat usaha

4. Menyerahkan agunan sebagai jaminan.

2 Hasil Analisa Data Keuangan

a. Analisis Perbandingan

Dari data neraca keuangan yang diperoleh dari BPR Syariah Dana

Mulia (lihat lampiran) terjadi kenaikan total aktiva yang sangat besar

mencapai 73,1%, dari sekitar Rp. 1,9 Milyar menjadi Rp. 3,3 Milyar pada

bulan September 2009. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah dana pihak

ketiga (DPK) dari tabungan dan deposito sebesar Rp. 1,3 Milyar atau naik

sekitar 122,3%. Peningkatan jumlah DPK mendorong bank untuk

meningkatkan pembiayaannya, hal ini terlihat dari kenaikan jumlah

pembiayaan jual beli (murabahah) dari Rp. 858 Juta menjadi Rp. 1,5 Milyar

atau naik sebesar 86,3%. Pembiayaan dengan jenis ijarah (sewa) juga

mengalami peningkatan sebesar 57,3% atau sekitar Rp. 242 Juta. Selain kedua

jenis pembiayaan diatas, pada tahun 2009 juga dikembangkan satu jenis

pembiayaan dengan akad istishna. Pada tahun 2009 ini pembiayaan istishna

memang masih relatif kecil yaitu sebesar Rp. 46 Juta.

Peningkatan yang paling besar pada pos-pos neraca adalah pos kas,

persediaan, dan kewajiban lain-lain. Pada pos kas terjadi kenaikan lebih dari

Rp. 53 Juta atau setara dengan 535,1% pada tahun 2009. Hal ini disebabkan

oleh peningkatan jumlah DPK, untuk menjaga likuiditas maka kas yang

ditempatkan juga meningkat jumlahnya disesuaikan dengan proporsi DPK.

Pos lainnya yang mengalami kenaikan adalah persediaan, pada tahun 2008

persediaan hanya sebesar Rp. 10.000,- dan kini meningkat 1.730% menjadi

Rp. 183.000,-. Persediaan bagi BPR Syariah memang bukan hal yang utama,

sebagian besar lembaga keuangan syariah, hanya membeli barang saat ada


commit to user

52

permintaan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pos selanjutnya yang

mengalami kenaikan adalah pos kewajiban lain-lain yang meningkat lebih dari

Rp. 134 Juta atau setara dengan 5.046,6% dari sebelumnya Rp. 2.658.000,-.

Pada laporan laba/rugi terlihat jelas bahwa pada tahun 2008 dan 2009

ini BPR Syariah Dana Mulia masih mengalami kerugian, walaupun begitu

pada tahun ini terjadi penurunan kerugian lebih dari Rp. 25 Juta atau setara

dengan 14,5%. Pada tahun ini BPR Syariah Dana Mulia mengalami

peningkatan yang sangat besar dari pendapatan operasionalnya. Pada tahun

2008 pendapatan operasionalnya hanya sebesar Rp. 86 Juta, sedangkan pada

tahun 2009 pendapatan operasionalnya naik menjadi Rp. 425 Juta. Kenaikan

ini mencapai 392,8%. Pendapatan operasionalnya meningkat dikarenakan

peningkatan pendapatan operasional dari penyaluran dana dari pihak ketiga,

dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional dari penyaluran

dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp. 272 Juta atau setara 522% dari tahun

2008. Kemudian juga terjadi kenaikan pendapatan operasional lainnya Rp. 60

Juta atau sekitar 246,9%. Kenaikan pendapatan operasional bank diikuti

dengan kenaikan bagi hasil kepada pemilik dana. Bagi hasil kepada pihak

ketiga bukan bank meningkat 765% atau sekitar Rp. 121 Juta. Bagi hasil ini

dibagi antara produk tabungan dan deposito.

Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil naik 308,9% atau

sebesar Rp. 217 Juta dari sebelumnya Rp. 70 Juta. Kenaikan pendapatan

operasional diikuti oleh kenaikan beban penyusutan penghapusan aktiva

produktif sebesar Rp. 96 Juta atau sekitar 3.762,9%. Hal ini wajar terjadi

dikarenakan kenaikan dana pihak ketiga harus dicadangkan untuk

penghapusan aktiva produktif yang merupakan peraturan dari BI. Dari segi

kenaikan beban-beban operasional dirasakan masih wajar karena pada tahun

2008 beban yang diperhitungkan hanya selama 6 bulan dari 1 April 2008.

Pada pos laba/rugi, rugi operasional mengalami penurunan lebih dari Rp. 46

Juta atau sekitar 29,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk

memperoleh pendapatan naik, sehingga diharapkan dalam satu atau dua tahun

lagi bank akan memperoleh laba.


commit to user

53

b. Analisis Rasio

1). Rasio Likuiditas

Rasio antara kredit/pembiayaan dengan dana yang dihimpun (loan

to deposit ratio) tahun 2008 dan 2009 sudah cukup baik. Bahkan pada

tahun 2009 tingkat penyaluran dananya meningkat. Pada tahun 2009

terjadi kenaikan rasio NPL (non performing loan) dibandingkan tahun

2008. Pada tahun 2009 NPL sebesar 2,17% sedangkan pada tahun 2008

hanya 0,58%. Peningkatan NPL pada tahun 2009 disebabkan oleh

kenaikan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.Tingkat NPL ini

masih dalam kisaran yang wajar karena masih dibawah 5%. Secara umum

tingkat likuiditas BPR Syariah Dana Mulia sudah cukup baik.

2). Rasio Solvabilitas

Rasio-rasio solvabilitas menunjukkan kondisi yang cukup

sehat.Rasio CAR masih diatas 8% sesuai dengan ketentuan minimal dari

BI. Rasio CAR BPR Syariah Dana Mulia pada tahun 2008 sebesar 42,48%

dan tahun 2009 sebesar 18,39%.

3). Rasio Rentabilitas

Dari rasio NPM, ROE, dan ROA, BPR Syariah Dana Mulia pada

tahun 2008 dan 2009 masih mengalami kerugian. Akan tetapi pada tahun

2009 terjadi peningkatan NPM dari sebelumnya -244,64% pada tahun

2008 naik menjadi -51,12% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan

semakin meningkatnya kemampuan bank dalam mendapatkan laba.

Diharapkan pada 2-3 tahun mendatang bank sudah bisa mendapatkan laba.

3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan

a. Faktor Intern

1). Kebijakan Manajemen Bank

Dalam menentukan besarnya margin keuntungan yang

diinginkan, BPR Syariah Dana Mulia menentukannya berdasarkan

keputusan dari rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Margin

keuntungan dari pembiayaan murabahah ditentukan dengan melihat


commit to user

54

berbagai aspek. Salah satunya yang menjadi dasar adalah harga pasar. Hal

ini diungkapkan oleh Basrawi Yudi Nugroho (BYN) selaku Direktur

Utama pada wawancara hari Kamis 7 Mei 2009 sebagai berikut:

Cara kami manajemen menentukan margin adalah berdasarkan harga pasar, jadi tergantung margin yang berlaku dipasar berapa. Karena berkaitan dengan akad murabahah ini tentunya berdasarkan harga pokok plus margin, nah kita mengambil keuntungan margin disesuaikan dengan berapa margin di pasar yang berlaku saat ini.

2). Proporsi Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga

Proporsi bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) juga menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan margin. Hal ini dilakukan supaya bagi

hasil produk tabungan maupun deposito tidak jauh berbeda dengan bunga

dari bank konvensional ataupun bagi hasil lembaga keuangan syariah

lainnya, sehingga lebih kompetitif. Hal ini diungkapkan oleh BYN sebagai

berikut ”Prosentasenya kita hitung untuk pembiayaan murabahah sekitar

harga pasar diatas 1 persen perbulan. Proporsinya kita berdasarkan nisbah

itu rata-rata untuk nasabah sekitar 40-50% nisbahnya. Kalau nasabah 40%

maka bank 60% atau bisa juga 50:50.”

b. Faktor Ekstern

1). Tingkat Margin Murabahah di BPR Syariah Lainnya

Dalam menentukan margin murabahah, BPR Syariah Dana Mulia

melihat harga pasar dan tidak terlalu berfokus pada persaingan antar BPR-

BPR Syariah yang ada. Hal ini diungkapkan oleh BYN sebagai berikut:

Kita menyesuaikan dengan kebijakan Bank Indonesia kalau misalnya BI rate menurun kita akan menurun. Perubahan ini tidak serta merta dilakukan karena tergantung masing-masing manajemen bank. Kita menyesuaikan dengan harga pasar dan intinya kita masih kompetitif tidak terlalu monopoli.

2). Tingkat Margin Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Tingkat margin murabahah di BPR Syariah Dana Mulia tidak

terlalu terpengaruh oleh tingkat margin murabahah di lembaga keuangan


commit to user

55

syariah lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh BYN pada wawancara

tanggal 7 Mei 2009sebagai berikut:

Tentunya akan berbeda-beda penetapannya tergantung kebijakan masing-masing tidak ada pengaruhnya bagi kami. Karena segmen kami adalah nasabah-nasabah yang kita prioritaskan untuk modal kerja sehingga bagi mereka perputaran usaha khususnya itu bisa menutup kewajiban kepada bank, artinya tidak tidak terlalu signifikan berpengaruh apabila dikomparasikan dengan lembaga keuangan lain.

3). Tingkat Suku Bunga Rata-Rata Perbankan Konvensional

Tingkat suku bunga rata-rata pada perbankan konvensional tidak

terlalu berpengaruh terhadap besarnya margin murabahah. Akan tetapi

manajemen bank tetap memperhitungkannya sebagai dasar penetapan

margin, agar margin murabahah yang ada di BPR Syariah Dana Mulia bisa

kompetitif. Hal ini seperti diungkapkan oleh BYN sebagai berikut:

Tidak ada pengaruh yang terlalu besar ,karena kita memperhatikan harga pasar kalau misalnya presentase dibank konvensional 2% kalau kita lebih besar tentu kita tidak mendapat nasabah dan tidak bisa diterima di masyarakat. Intinya kami dalam beroperasi dalam akad jual beli, kami selalu menekankan yang menjadi prioritas bagi kami adalah distribusi aset dan asas kemanfaatan dari lembaga keuangan ini, bukan semata-mata untuk mengejar profit. Sehingga dalam mengambil keputusan kami selalu mengedepankan ini, takut kalau kami tidak memenuhi aspek-aspek kesyariahan. Kami juga berkonsultasi dengan dewan pengawas syariah (DPS) dan BI selaku regulator.

Dari faktor-faktor diatas, faktor intern yang mempengaruhi penetapan

margin keuntungan pada BPR Syariah Dana Mulia adalah kebijakan dari Dewan

Komisaris dan Dewan Direksi dengan memperhatikan kepada harga pasar.

Kemudian faktor ekstern yaitu harga pasar, dimana tingkat margin keuntungan

lembaga keuangan syariah lainnya dan suku bunga rata-rata lembaga keuangan

konvensional ikut mempengaruhi margin keuntungan di BPR Syariah Dana

Mulia. Karena komponen utama dalam harga pasar adalah suku bunga di lembaga

keuangan konvensional dan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah.


commit to user

56

Pembiayaan murabahah pada LKS dalam prakteknya merupakan jual beli

ulang antara bank dan nasabah dengan menggunakan sistem beli dengan

pembayaran tangguh, dan pengambilan margin merupakan keuntungan yang

diperoleh bank. Penetapan margin keuntungan pada bank syariah merupakan

selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil

berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank. Bank-bank syariah

dalam perhitungan margin keuntungan bersifat tetap (Flat), yang tidak akan

terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak

stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak nasabah

dengan pihak bank hingga masa jatuh tempo dari waktu pembiayaan.

Penetapan margin keuntungan bagi bank syariah tentunya banyak faktor

yang akan menjadi pertimbangan bank dalam menentukan besaran margin yang

harus dibebankan pada suatu pembiayaan. Tampaknya dalam pembiayaan

murabahah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan margin adalah

kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga

berjalan, kebijakan moneter, bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas

barang-barang murabahah, dan tidak terlepas dari itu adalah tingkat laba yang

diharapkan dari barang-barang tersebut. Kalau melihat faktor-faktor yang

mempengaruhi pengambilan margin tersebut tidak berbeda dengan penetapan

suku bunga pada bank konvensional. Bank konvensional dalam mengambil suku

bunga bank ditetapkan berdasarkan faktor kebutuhan bank untuk mendapatkan

keuntungan riil, demikian pula tergantung pada inflasi, ketidakpastian tingkat

inflasi di masa datang, preferensi likuiditas serta permintaan akan pinjaman,

kebijakan moneter, dan suku bunga luar negeri.

Pembuktian atas kesamaan penentuan margin dengan penentuan bunga

telah dilakukan oleh Budi Asmita (2004) mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi penentuan margin murabahah antara Januari 2001 sampai dengan

Desember 2003. hasil penelitian membuktikan bahwa ada tiga variabel yang

signifikan mempengaruhi penentuan margin murabahah yaitu biaya overhead,

cost of loanable fund dan profit target. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan

bahwa penentuan margin murabahah Bank Syariah mirip dengan penentuan


commit to user

57

tingkat kredit Bank Konvensional. Ketiga variabel tersebut merupakan aspek

penentu bagi bank konvensional untuk mengambil tingkat bunga yang akan

dibebankan pada suatu pinjaman. Biaya overhead meliputi biaya tenaga kerja,

biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan

aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank. Profit

target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi risiko,

spread, cadangan piutang tertagih.

Hasil penelitian Bank Indonesia menemukan bahwa masih banyak

diantara bank-bank syariah dalam menentukan tingkat margin murabahah

menggunakan perhitungan bunga secara flat. Sehingga, margin murabahah

tersebut dalam penjumlahannya akan lebih mahal daripada bunga bank

konvensional, atau minimal sama dengan bunga bank konvensional. Selanjutnya

untuk menentukan margin murabahah tersebut bank syariah masih memasukkan

bonus giro, bagi hasil tabungan dan deposito merupakan Cost of Fund, akibatnya

margin murabahah yang diambil oleh bank syariah akan lebih mahal atau sama

dengan bunga pinjaman.

Maka wajar sekiranya masyarakat umum seringkali masih

mempertanyakan bank syariah. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap

bahwa bank syariah sebenarnya bank konvensional yang dapat label syariah. Jika

hal ini dibiarkan terus akibatnya reputasi bank syariah akan jatuh, dan masyarakat

tidak percaya lagi dengan bank syariah, toh sama saja dengan bank konvensional.

Bank syariah mestinya melakukan penetapan margin dengan benar, baik

pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Seperti yang telah dicontohkan oleh

Rasulullah SAW. Pada saat melakukan perdagangan Rasulullah secara transparan

mengungkapkan berapa harga beli barang tersebut, kemudian biaya yang harus

ditanggung dalam proses perdagangan tersebut, dan jumlah keuntungan yang

diambilnya.

Dalam perdagangan yang dilakukan Rasulullah sangat jelas sekali

mengedepankan aspek kejujuran, transparansi, dan amanah (bertanggung jawab).

Dan Rasulullah selalu mempermudah di saat membeli, menjual dan membayar

dalam perdagangan tersebut. Hal ini merupakan adab Rasulullah di saat


commit to user

58

melakukan perdagangan. Sehingga contoh suri tauladan ini sangat ironis

sekiranya ditinggalkan. Tidak hanya dalam perekonomian klasik (tradisional),

mestinya perekonomian modern-pun dapat mengejawantahkan contoh perilaku

Rasulullah tersebut, tidak terkecuali perbankan syariah.

Menurut pendapat Karnaen Perwataatmadja (www.pkesinteraktif.com)

Penetapan margin murabahah dengan mencontoh perdagangan yang dilakukan

Rasulullah dapat ditentukan dengan :

1. Unsur harga beli dari supplier/pemasok/dealer/agent;

2. Unsur biaya yang harus diperoleh kembali (cost of recovery), yang

diperhitungkan dari [a] biaya perolehan, dibagi [b] jumlah barang yang dijual;

3. Unsur keuntungan yang dapat diterima pasar (negotiable).

Formula : Harga jual = Harga Beli + Biaya Perolehan + Keuntungan

Jumlah Barang

Dari formula tersebut bisa dijelaskan bahwa:

1. Harga jual merupakan fungsi dari harga beli di tambah dengan biaya

perolehan di bagi dengan jumlah barang dan ditambah dengan keuntungan

yang wajar yang dapat diterima pasar.

2. Harga beli barang akan relatif lebih murah apabila didapatkan langsung dari

produsen atau sole agen.

3. Hasil bagi dari biaya perolehan dan jumlah barang akan relatif rendah apabila

biaya perolehan dilakukan dengan efisien dan dalam jumlah banyak.

4. Keuntungan akan relatif rendah apabila hasil bagi dari butir 3 tinggi, dan

relatif tinggi apabila hasil bagi dari butir 3 rendah.


commit to user

59

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan analisis data yang

telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik Produk Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia

a. Pengertian

Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Dana Mulia merupakan

pembiayaan dimana bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam

rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah

dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Pembiayaan murabahah di

BPR Syariah Dana Mulia sebagian besar merupakan pembiayaan

konsumtif untuk keperluan pribadi. Pembiayaan murabahah di BPR

Syariah Dana Mulia mencapai lebih 60% dari seluruh pembiayaan yang

diberikan. Untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan bank

bekerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh untuk penyediaan motor,

bank bekerjasama dengan dealer sepeda motor.

b. Uang Muka

Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau

urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh

nasabah.

c. Jangka Waktu dan Pengembalian

Jangka waktu pembiayaan dan waktu pembayaran harga barang

oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan

nasabah, setelah terlebih dahulu dilakukan analisis pembiayaan oleh bank.

d. Pembayaran Angsuran dan Keuntungan (margin)

Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan

secara proporsional. Sedangkan kesepakatan atas marjin ditentukan hanya

satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah


commit to user

60

selama periode pembiayaan. Bank dapat memberikan potongan dalam

besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

e. Biaya-biaya

Biaya-biaya meliputi biaya administasi dan lainnya sesuai prinsip

syariah. Besarnya biaya administrasi yang dibebankan adalah sebesar 2% dari

total pembiayaan ditambah dengan biaya materai 3 lembar.

f. Agunan

Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko

apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam akad karena kelalaian

dan/atau kecurangan. Pembiayaan yang diberikan minimal 30% dari nilai

agunan. 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Keuntungan

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, faktor yang

paling berpengaruh dalam menentukan margin keuntungan adalah kebijakan

manajemen bank dengan berdasarkan atas harga pasar yang berlaku saat itu.

Harga pasar yang dimaksud merupakan kisaran suku bunga dan/atau margin

keuntungan dari lembaga keuangan lainnya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa penetapan margin

keuntungan pada pembiayaan murabahah berdasarkan harga pasar. Hal ini kurang

sesuai dengan teori perbankan Islam yang menyebutkan bahwa margin

keuntungan pada Bank Syariah seharusnya lebih rendah daripada suku bunga pada

Bank Konvensional dan tidak terpengaruh oleh harga pasar. Selain itu BPR

Syariah berkedudukan sebagai penjual pada pembiayaan murabahah, seharusnya

melakukan proses jual beli dengan menyerahkan barang dan bukan menyerahkan

uang saja kepada nasabah untuk dibelikan barang yang diinginkan. Masalah ini

dapat menghambat perkembangan BPR Syariah, sebagai Lembaga Keuangan

Syariah yang relatif baru, karena nasabah akan lebih memilih lembaga keuangan

yang lainnya yang menawarkan harga lebih murah dan proses lebih cepat.


commit to user

61

2. Implikasi Praktis

Penentuan margin keuntungan pada BPR Syariah yang mengikuti pola

sistem berbasis bunga menyebabkan BPR Syariah tidak memiliki ciri khas

kesyariahannya. Akibatnya margin keuntungan yang ditetapkan pun tidak bebeda

jauh dengan perbankan konvensional. Hal ini yang menyebabkan masyarakat

awam berpikir bahwa perbankan syariah sama saja dengan perbankan

konvensional.

C. Saran

1. Bagi BPR Syariah

a. Dalam penentuan margin diupayakan tidak berdasarkan harga pasar akan

tetapi lebih kepada kebijakan bank sendiri berupa perhitungan biaya-biaya

dan tingkat keuntungan yang diharapkan.

b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat keuntungan-keuntungan

menabung dan mengajukan pembiayaan di BPR Syariah.

c. Mensosialisasikan dan mengembangkan produk-produk pembiayaan

lainnya di BPR Syariah seperti mudharabah dan ijarah.

d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja di BPR Syariah sehingga

dapat menekan biaya-biaya agar berdampak pada kompetitifnya margin

murabahah.

2. Bagi Masyarakat

a. Ikut berperan serta dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia

dengan memanfaatkan produk tabungan maupun pembiayaan yang ada di

perbankan syariah.

b. Memahami kinerja produk dan melakukan negosiasi apabila berinteraksi

dengan perbankan syariah, karena nasabah ikut menentukan besar-

kecilnya porsi bagi hasil – bonus dan beban bagi hasil/margin/jasa yang

akan diberikan.

commit to user · 2013-07-22 · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user v...

Documents

Transcript of commit to user · 2013-07-22 · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user v...